Jumat, 20 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Ijen Harus Bebas Sampah

Sidoarjo, 22 Oktober 2018. Balai Besar KSDA Jawa Timur menyelenggarakan Deklarasi “Ijen Rijik” di Paltuding pada 21 Oktober 2018 yang lalu. Tujuannya untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk ikut berkomitmen dalam menjaga kebersihan Tawan Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Zero waste serta menerapkan hidup sehat. Sebagai salah satu kawasan wisata bertaraf internasional, TWA Kawah Ijen dituntut untuk memiliki pengelolaan kawasan wisata yang lebih baik, terutama dalam kebersihan. Maka, Balai Besar KSDA Jawa Timur sebagai pengelola kawasan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan terutama dalam penanganan sampah. Acara ini melibatkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Mitra Kerja Mitratel, Muspika setempat, serta seluruh penyedia jasa di Kawah Ijen. Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, dalam arahannya meminta seluruh pengelola dan pengunjung untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat selama berkunjung di Kawah Ijen. “Ijen harus bebas sampah” tegas Nandang. Hal tersebut guna mewujudkan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen sebagai kawasan ekowisata yang bersih dari sampah. “Sebagai manifestasi dari Gerakan Ijen Rijik, akan dilakukan pembersihan sampah setiap minggu III bulan berjalan”, ujar Nandang. Untuk itu dukungan, keterlibatan, dan keikutsertaan seluruh pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan TWA Kawah Ijen yang bebas dari sampah. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Berita

Camp Fire Care Bukit Batu Semar, Gunung Ciremai

Kuningan, 22 Oktober 2018. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan yang kerap terjadi pada setiap musim kemarau. Karhutla yang terjadi pada beberapa hari lalu sangat berdampak buruk pada ekologi lingkungan seperti rusaknya ekosistem hutan. Melihat kerugian yang sangat besar tersebut, perlu adanya upaya yang serius dalam pengendalian Karhutla di gunung Ciremai. #sobatCiremai, kegiatan tersebut di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) diarahkan untuk melakukan tindakan pencegahan, pemadaman serta penanganan pasca kejadian. Kegiatan pencegahan dini Karhutla lebih diutamakan melalui sosialisasi, kampanye dan diskusi bersama masyarakat untuk memperoleh upaya pengendalian yang paling efektif yakni bagaimana caranya suatu kawasan hutan tidak terbakar. Berdasarkan informasi dan pencermatan, penyebab kebakaran hutan di gunung Ciremai hampir semuanya disebabkan oleh manusia. Kecil sekali kemungkinannya oleh faktor alam seperti halilintar, gunung api, batu bara. #sobatCiremai, bila memperhatikan faktor penyebab Karhutla tadi, maka sebenarnya gunung Ciremai tidak perlu terbakar bila kita bisa mengendalikan prilaku menyimpang terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyalurkan aktifitas positif masyarakat yakni dengan "Camp Fire Care". "Camp Fire Care" ialah satu dari dua Role Model dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Tahun 2018. #sobatCiremai, program ini dilaksanakan dalam upaya pencegahan, "ground check" dan "mop up" Karhutla. "Camp Fire Care" Bukit Batu Semar (BBS), desa Bantaragung, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat yang dikelola kelompok Lingga Buana bertujuan untuk pelestarian hutan yang diutamakan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan pemulihan ekosistem. Wujud dari kegiatan ini yakni perkemahan yang memiliki atraksi kegiatan pencegahan kebakaran hutan, ekowisata, pendidikan lingkungan dan restorasi kawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat luas. Melindungi kawasan hutan dari bahaya Karhutla yang bisa mengakibatkan kerugian baik secara ekologi maupun ekonomi merupakan tujuan dari program ini. #sobatCiremai, sebenarnya kelompok masyarakat ini telah eksis dalam upaya pengendalian Karhutla dari dulu hingga kini. Namun baru pada tahun inilah mereka mendapatkan "packing" aktifitasnya. Lingga Buana yang memiliki julukan "Tim Bagong" berkomitmen sigap mematikan api dengan reaksi cepat dan tidak mengenal medan yang terjal dan pantang mundur sebelum api padam. Komitmen tadi bukan isapan jempol semata. Mereka telah membuktikannya pada saat kejadian Karhutla yang melanda lereng utara gunung Ciremai beberapa waktu lalu. BBS sebagai lokasi pemantauan titik api berada pada ketinggian 1.800 meter diatas permukaan air laut merupakan "markas" dari Tim Bagong. Untuk mendukung kegiatan ini, terdapat sarana berupa Menara Pemantau, Embung Air, Pos Jaga dan Toilet. Di musim hujan, dimana potensi Karhutla pada titik terendah, BBS dapat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan panorama indah. Kebetulan lokasi BBS tak jauh dari Bumi Perkemahan Awi Lega. Perlu sobat ketahui, toponimi BBS terkait dengan penemuan Arca Batu Semar oleh komunitas sejarawan yang bergabung dalam Grup Majalengka Baheula (Grumala) pada Januari lalu. Arca tersebut kini disimpan di Museum Talaga Manggung, Majalengka. #sobatCiremai, kita mesti terus mengupayakan pencegahan Karhutla untuk membuka jalan menuju "leuweung hejo, rahayat ngejo" (hutan lestari, masyarakat sejahtera, red). So, tetap cintai alam dengan cara baik dan benar. [teks © Gandi, foto © SPTN II Wilayah Majalengka-BTNGC | 102018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Behind The Scenes of Internal Management Success

Kuningan, 22 Oktober 2018. Sebagaimana kendaraan, organisasi internal Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) juga merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sub sistem yang saling terkait dan saling menguatkan. Kalau salah satu sub sistem mengalami kerusakan maka akan menimbulkan pengaruh terhadap jalannya organisasi, baik mengganggu atau bahkan akan mengakibatkan organisasi terhenti dalam melayani masyarakat. Di balik kesuksesan tugas teman-teman Polisi Kehutanan (Polhut), Pengendali Ekosistem (PEH), maupun Penyuluh Kehutanan terdapat sub sistem lain yang sangat mensuport kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. "Who are they?" Mereka adalah tenaga pelaksana atau disebut juga staff. Kadang ada yang menyebut fungsional umum atau non struktural. Namun bukan berarti di luar struktur, sobat. Mereka merupakan para pelaksana di Bagian Perencanaan, Keuangan, Perlengkapan, Kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan, bagian Umum, Pelayanan Perizinan serta bagian Hubungan Kemasyarakatan (Humas). #sobatCiremai, pada momen hari jadi TNGC ke-14 ini, kami akan membuka rahasia peran mereka yang kasat mata dalam mensuport kegiatan di lapangan. "Check it out, guys!" Bagian yang paling utama dari semua sub sistem non struktural adalah bagian Perencanaan Program dan Anggaran. Perencanaan, secara teknis diusulkan atas dasar Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan usulan Tim Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Sedangkan secara program dan penganggaran, perencanaan disusun oleh Tim Sub Bagian Tata Usaha (SBTU). Kedua hal tadi merupakan langkah awal suatu kegiatan dapat dilaksanakan. Tentu keberhasilan kegiatan menelurkan "output" yang menjawab tujuan tergantung kegiatan apa yang direncanakan dan dilaksanakan. Next, #sobatCiremai. Bagian Keuangan merupakan jantungnya organisasi. Karena jika bagian ini macet, walaupun anggaran sudah di rencanakan dan tersedia maka kegiatan tidak akan mulus berjalan sesuai rencana apabila bagian ini mengalami kendala. Di samping itu bagaimana bagian keuangan selalu menjamin "revolping" anggaran persediaan selalu tepat waktu. Walaupun kadang harus menunggu kelengkapan administrasi dari para pelaksana kegiatan lapangan. So, teman-teman pelaksana kegiatan jangan lama-lama mengajukan tagihan karena "revolping" anggaran dibutuhkan untuk kegiatan lain. Bila rencana pelaksanaan kegiatan telah di setujui dan keuangan sudah siap, namun perlengkapan barang untuk kerja tidak ada, maka kegiatan akan mandek juga. Nah, disini peran Bagian Perlengkapan yang mensuport tim dalam ketersediaan alat, kondisi alat dan penatausahaan alat selalu dalam keadaan siap pakai. Kepegawaian Balai TNGC mempunyai peran yang vital juga, khususnya dalam membantu tenaga fungsional dan pegawai lainnya dalam kenaikan pangkat, jabatan, simpeg, kehadiran dan kesejahteraan pegawai melalui proses pengajuan gaji, uang makan dan tunjangan kinerja yang setiap bulan dinantikan keluarga para pegawai. Sub sistem lain yang tidak kalah penting antara lain Bagian Umum, Sekretaris, Arsiparis, Pustakawan, Perizinan, Kerjasama, dan yang terakhir adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Evlap). Bagian Evlap merupakan bagian yang bertugas menghimpun hasil kegiatan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang akan menjadi bahan laporan organisasi. Ditambah dengan menganalisa hasil semua kegiatan dan memberikan umpan balik terhadap perencanaan apakah hasil kegiatan telah menjawab tujuan atau belum. #sobatCiremai, terakhir bagaimana peran Humas atau Tim Media Sosial (Medsos) yang begitu "on time" dan selalu dikejar "deadline" dalam menerima, menyusun, mengoreksi dan mengedit berita. Bahkan menyusun sendiri berita yang akan "publish" di Medsos Balai TNGC. Intinya, para "Abdi Dalem" senantiasa terus berinovasi dalam mendukung organisasi dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan sesuai bidangnya dengan harapan kendaraan tidak mogok di tengah jalan hanya karena salah satu sub sistem mengalami kerusakan. Semua yang dikerjakan yakni dalam rangka menjalankan tugas pelayanan mengelola aset publik berupa kawasan konservasi taman nasional. Kami berharap dan senantiasa berdoa, apa yang dilakukan akan memberi manfaat dan berkah bagi masyarakat setempat pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Berkah untuk generasi saat ini dan generasi berikutnya. #sobatCiremai, kami berharap apa yang dikerjakan jadi ladang ibadah dan tercatat sebagai amal shalih. So, ayo dukung terus pengelolaan gunung Ciremai ke arah yang lebih baik. Kerja kita prestasi bangsa! [teks © ISO, foto © BTNGC | 102018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Yuk Lihat Terobosan Tata Kelola Ekowisata TWA Kawah Ijen

Jakarta, 20 Oktober 2018. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) Nandang Prihadi memaparkan terobosan dalam pengelolaan ekowisata Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen yaitu dengan berbasis masyarakat pada Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE Tahun 2018 di Crowne Hotel Kamis silam (18/10/18). Nandang menggabungkan berbagai faktor dan unsur kebaruan (Role Model) guna terwujudnya ekowisata TWA Kawah Ijen yang dapat memberikan manfaat signifikan dari segi finansial untuk masyarakat di sekitar sekaligus terjaganya kelestarian dan ekosistem di TWA Kawah Ijen. BBKSDA Jatim berkomitmen bersama masyarakat dan mitra/stakeholder bahwa dibutuhkan pemenuhan sarpras, peningkatan kompetensi petugas disetiap sektor (pemandu & penyedia jasa lainnya), adanya manajemen pengunjung (online ticket, SOP pendakian, Ijen Rijik, promosi yang optimal di medsos) serta usulan perubahan peraturan/kebijakan. Itulah strategi pengelolaan ekowisata TWA Kawah Ijen berbasis masyarakat yang juga diapreasi dan didukung peserta Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2018. Hal ini juga terlihat bahwa beberapa perubahan pengelolaan di TWA Kawah Ijen bahkan menjadi rumusan dan rekomendasi Rakornis Bidang KSDAE Tahun 2018. Bekerja tanpa diawasi, Disiplin tanpa diperintah menjadi motto BBKSDA Jatim yang selalu menjadi penyemangat bahwa TWA Kawah Ijen akan memberikan manfaat jika terjaga kelestariannya. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Berita

Rakornis Bidang KSDAE 2018

Jakarta, 20 Oktober 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 (Rakornis KSDAE) di Ruang Rimbawan I Gd. Manggala Wanabakti Rabu silam (17/10/18). Rakortek Bidang KSDAE tahun ini diselenggarakan di dua lokasi, pembukaan di Gd. Manggala Wanabakti yang dilanjutkan di Crowne Hotel Jakarta dengan agenda utama sinkronisasi program dan anggaran dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal (Ditjen) KSDAE. Seluruh Kepala UPT, pejabat lingkup pusat Ditjen KSDAE, Gugus Tugas Multipihak (GTM) Ditjen KSDAE dan tamu undangan hadir di acara yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Oktober 2018. Menteri Siti menjelaskan prinsip dasar penanganan kawasan dalam tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kawasan konservasi menjadi bagian dari pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah serta dapat menstimulir kedua hal tersebut. Kawasan konservasi juga mengatasi problema sosial masyarakat, mendorong kesejahteraan masyarakat dan sebagai penopang utama fungsi alam tambah Siti. Tak hanya arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peserta Rakornis Bidang KSDAE mendapatkan materi penting dari Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Sekjen Kementerian LHK, Direktur Jenderal KSDAE, Sekretaris Ditjen KSDAE, Jatna Supriatna, Sandrayati Moniaga – Komnas HAM, Nurdin Razak (Praktisi Ekowisata) dan Direktur lingkup Ditjen KSDAE. Rakornis Bidang KSDAE ditutup Direktur Jenderal KSDAE Wiratno di Crowne Hotel (19/10/18) dengan pembacaan rumusan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur selaku Ketua Tim Perumus. Sumber : Datin Setditjen KSDAE
Baca Berita

Balai Besar KSDA NTT selenggarakan Pelatihan Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar

Kupang, 19 Oktober 2018. Dalam upaya mitigasi penanganan konflik antara manusiadengan Satwa Liar Buaya di Nusa Tenggara Timur, beberapa tahun terakhir Balai Besar KSDA NTT melakukan berbagai upaya baik jangka pendek, panjangserta upaya lainnya. Upaya jangka pendek yang dilakukan antara lain: Pemantapan kelembagaan penanggulangan konflik, sosialisasi-komunikasi dengan para pihak (awareness), serta penangkapan buaya yang muncul pada area publik. Upaya jangka panjang berupa : Penelitian habitat, populasi dan sosial ekonomi dan budaya serta mendorong penanggulangan konflik sesuai rekomendasi hasil penelitian. Upaya lain yang akan dilakukan antara lain melalui : Mendorong evaluasi status perlindungan buaya muara, mendorong intervensi aturan terhadap status buaya konflik dan pemanfaatannya serta mendorongpembentukan unit penangkaran buaya yang berorientasiprofit di Nusa Tenggara Timur. Upaya jangka pendek berupa penangkapan/penyelamatan (rescue) buaya dari area publik antara lain dilakukan melalui : Pembentukan Unit Penanganan Satwa, penyusunan/penetapan SOP, penyiapan minimum handling tools, merespons laporan masyarakat, pelaksanaan penangkapan/penyelamatan (rescue) buaya dari area publik serta membangun fasilitas penampungan sementara. Berdasarkan analisis terhadap wilayah konflik, diketahui bahwa lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi antara lain Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Timur serta Kabupaten/Kota di Pulau Timor dan Rote Ndao. Catatan Balai Besar KSDA NTT jumlah korban akibat konflik buaya tahun 2018 meliputi 7 orang meninggal (fatal victims) serta 3 orang luka (non fatal victims). Kabupaten Malaka merupakan wilayah yang paling rawan dengan jumlah korban jiwa tertinggi. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan respons Unit Penanganan Satwa, Balai Besar KSDA NTT melakukan pelatihan dan pembentukan unit-unit kecil di lokasi rawan konflik selain Unit yang telah dibentuk di Balai Besar KSDA NTT yang berkedudukan di Kupang. Pada tahun 2018, pelatihan dan pembentukan unit ini dilakukan di Kabupaten Malaka yang merupakan wilayah kerja Resort Konservasi Wilayah (RKW) CA Hutan Bakau Maubesi di bawah SKW I, Bidang KSDA Wilayah I. Unit lainnya dibentuk di RKW TB Bena dan SM Ale Aisio dengan wilayah layanan di sepanjang pantai selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara serta RKW TWA Manipo di sekitar pantai selatan Kabupaten Kupang. Dalam pelatihan penanganan konflik bertajuk “Belajar dan Bekerja Bersama dalam Upaya Penanganan Konflik antara Manusia dengan Satwa Liar Buaya” disampaikan materi antara lain : (1) Dasar-dasar konflik manusia dengan satwa liar; (2) Pengenalan jenis buaya di Indonesia; (3) Kondisi konflik buaya di Nusa Tenggara Timur serta upaya penanggulangan yang dilakukan; (4) Aspek hukum penanganan konflik satwa liar; (5) Standard Operasional Prosedur Penanganan Konflik Buaya; (6) Praktek pengenalan/penggunaan peralatan serta handling satwa. Pelatihan yang dilakukan selama 2 hari (25-26 September di Malaka, dan 17-18 Oktober di Manipo) diikuti oleh staf RKW setempat, anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Kepolisian/TNI serta anggota masyarakat setempat. Dengan telah dilatih dan dibentuknya Unit-unit kecil padalokasi rawan konflik, diharapkan respons atas laporanmasyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Sumber : BBKSDA NTT-Dadang Suryana
Baca Berita

Tatap Muka bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara

Sofifi, 17 Oktober 2018. Tatap Muka bersama AMAN Maluku Utara bertempat di kantor Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Sofifi. Pertemuan ini dipimpin oleh Plh. Kepala Balai, Lilian Komaling S.Hut, dengan didampingi oleh Kepala SPTN I Weda Bapak Raduan, SH , Kepala SPTN II Maba Bapak Birawa S.Hut, M.Sc, dan beberapa Staf Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Sementara Pihak AMAN Maluku Utara dihadiri langsung oleh Ketua AMAN Maluku Utara, Bapak Munadi Kilkoda dengan didampingi personil AMAN sebanyak 6 (Enam) orang. Dalam sambutan pembukanya, Lilian Komaling, S.Hut menyampaikan permohonan maaf sedianya Kepala Balai yang menghadiri pertemuan ini, namun Kepala Balai berhalangan hadir karena sementara melaksanakan tugas keluar daerah. Dalam pertemuan ini, Ketua AMAN Maluku Utara menyampaikan bahwa proses pendampingan masyarakat Adat Kobe dalam menyusun peta wilayah Hutan Adat Kobe dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Dalam paparan Peta Indikatif AMAN Maluku Utara, terdapat Hutan Adat Kobe seluas 23.950 Ha dan luasan tersebut masuk dalam kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata seluas 14.738 Ha. Lebih lanjut, Munadi Kilikoda menyampaikan bahwa luasan tersebut belum luasan final karena masih terus dilakukan verifikasi, contohnya batas antara desa Kobe dan Lelilef serta Desa Kobe dan Weda. Raduan, SH selaku Kepala SPTN I Weda menanggapi bahwa secara pribadi memberikan apresiasi terhadap teman AMAN Maluku Utara dalam melakukan pendampingan proses pengusulan Hutan Adat Kobe tersebut, namun demikian meminta teman-teman AMAN Maluku Utara untuk memberikan pencerahan ke masyarakat tentang Fungsi hutan terutama hutan konservasi dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses ini masih panjang,Oleh karena itu, diminta untuk saling menghargai dan menghormati status fungsi kawasan hutan saat ini khususnya Taman Nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Raduan juga meminta teman-teman AMAN Maluku Utara ikut serta mendukung dan bekerjasama untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa . Lilian menyarankan agar peta yang saat ini dihasilkan dapat menggunakan kata "USULAN" agar masyarakat dapat lebih memahami bahwa proses ini masih berlangsung dan AMAN dapat juga memberikan gambaran tentang Hasil Proses dan Tata Kelola Kawasan Hutan adat jika telah disetujui nantinya, sedangkan menyangkut luas hutan adat yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Aketajawe Loloba, kami belum bisa memberikan pendapat karena peta tersebut masih dalam proses verifikasi. Lilian juga meminta kepada teman-teman AMAN Maluku Utara untuk berkoordinasi juga ke Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Halmahera Tengah karena kawasan HPT dan HP yang berbatasan langsung dengan Kawasan TNAL juga masuk dalam Peta Usulan Wilayah Adat Masyarakat Kobe. Sebagai langkah selanjutnya, dalam waktu dekat AMAN Maluku Utara akan melaksanakan workshop bersama Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata serta Masyarakat Adat Kobe. Diakhir pertemuan, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata meminta kepada AMAN Maluku Utara untuk sama-sama memberikan pemahaman tentang cara pengelolaan hutan adat kepada masyarakat. Sumber : Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Baca Berita

Kunjungan Siswa MI Muhammadiyah 1 Rumbai Ke Balai Besar KSDA Riau

Pekanbaru, 19 Oktober 2018. Kunjungan adik adik sekolah MI Muhammadiyah 1 Rumbai ke klinik satwa dan kandang transit satwa Balai Besar KSDA Riau pada hari Kamis, 18 Oktober 2018. Rombongan berjumlah sekitar 50 orang dengan didampingi Guru dan beberapa orang tua/wali murid antusias belajar pengenalan konservasi satwa, baik di klinik maupun melihat langsung beberapa jenis satwa yang dilindungi di kandang transit satwa Balai Besar KSDA Riau. Pengenalan konservasi memang harus dilakukan sejak dini. Harapannya Kedepan Balai Besar KSDA Riau bisa jadi tempat wisata edukasi bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum di Pekanbaru dan sekitarnya. #Everyonecandoit ya.... Semangat konservasi!!! Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Pelatihan dan Penyegaran Masyarakat Peduli Api di Taman Nasional Betung Kerihun

Putussibau, 17 Oktober 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) mengadakan kegiatan pelatihan dan penyegaran untuk Masyarakat Peduli Api lingkup Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Kedamin pada tanggal 17 – 19 Oktober 2018. Acara diselenggarakan di hotel Mitra Sentosa Putussibau dengan peserta dari tiga desa lingkup Bidang PTNWilayah II LKedamin, yaitu Desa Bungan Jaya, Desa Tanjung Lokang, dan Desa Datah Dian. Peserta berjumlah 30 orang masing-masing 10 orang perwakilan dari setiap desa tersebut. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pada tahunsebelumnya yang telah membentuk Masyarakat Peduli Api. Kegiatan ini dibiayai dana Hibah Luar Negeri ADB FIP 1 (Forest Invesment Programme). Pembukaan acara pelatihan dan penyegaran Masyarakat Peduli Api dihadiri berbagai stakeholder antara lain Kodim 1206 Putussibau, Polres Kapuas Hulu, Danramil Putussibau Selatan, Polsek Putussibau Utara, Polsek Putussibau Selatandan Pemerintah daerah yang diwakili oleh Camat Putussibau Utara dan Camat Putussibau Selatan. Upaya ini dilakukan untuk mensinergikan program pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di sekitar kawasan TNBK dan kawasan TNDS. Bapak Mayor Hadi yang mewakili Dandim Putussibau dalam sambutannya mengapresiasi BBTNBKDS yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan ini yang merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang sekarang merupakan isu nasional dan internasional. “Saya sangat mengapresiasi TNBK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang mana kejadian kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama antara Pemerintah dan Masyarakat”, ujarnya. “Dan saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat semua yang berkat saling bahu membahu, sehingga titik api atau hot spot di Kalimantan barat khususnya di kabupaten Kapuas hulumenurun di tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober ini”, tambahnya. Kegiatan pelatihan dan penyegaran MPA ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakatdan menjadi agen dalam sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di wilayahnya masing-masing. Bapak Yudi yang mewakili Kapolres Kapuas Hulu dalam sambutannya juga sangat mengapresisasi kegiatan pelatihan ini. “Saya sangat mengapresiasi TNBK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan berharap agar masyarakat dapat menjadi agen-agen dalam mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran hutan dan tentunya semoga titik api dapat berkurang bahkan tidak ada lagi ttitik api di tahun-tahun yang akan datang”, ujarnya. Camat Putussibau Selatan dalam sambutannya juga berharapagar kiranya kegiatan ini dapat dilaksanakan juga selain di tiga desa tersebut. “Kami sangat berharap agar kegiatan ini tidak hanya berfokus di sekitar kawasan saja namun di desa-desa lain mengingat tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan untuk ladang tidak hanya terjadi di desa-desa sekitar kawasan Taman Nasional Betung Kerihun saja”, ujarnya. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kedamin, Fery A.M. Liuw mewakili Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum, kegiatan ini merupakan kerjasama antara pihak-pihak terkait terutama masyarakat, Pemerintah Daerah dan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Diharapkan masyarakat dapat maksimal menyerap ilmu yang diberikan oleh narasumber sehingga sistem informasi dapat terbangun dengan baik dan masyarakat mampu mengendalikan atau mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayahnya. Mengingat masyarakat peduli api ini nantinya akan menjadimitigasi dini dalam kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Masyarakat merupakan mitra yang potensial dalampencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayahnya masing-masing. “Saya harapkan agar masyarakat yang mengikuti pelatihan dan penyegaran ini dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Agar bapak-bapak bertambahpengetahuannya dan dapat mengaplikasikan pengetahuannyadi desanya masing-masing” ujarnya. “Kehadiran bapak-bapaksangat membantu kami dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan di kawasan TNBK”, tutupnya. Kegiatan selama tiga hari ini akan mengajak peserta untuk memahami lebih dalam mengenai kebakaran hutan. Dimulai dengan “brain storming” mengenai dampak kebakaran hutan yang disampaikan oleh Bapak Wawan Hermawan selaku perwakilan dari ADB FIP – 1. Materi selanjutnya lebih mengarah kepada pengalaman dan penanganan langsung mengenai kebakaran hutan yang disampaikan oleh narasumber dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Wilayah Kalimantan Daops Sintang, Kalimantan Barat. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kloangpopot Maumere oleh BBKSDA NTT

Kupang, 19 Oktober 2018. Balai Besar KSDA NTT melalui Seksi Konservasi Wilayah IV Maumere memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa bahan dan peralatan budidaya lebah madu, pada hari Kamis 18 Oktober 2018 kepada kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu KTH “Maju Bersama” yang berada di Desa Kloangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Desa Kloangpopot merupakan salah satu dari delapan desa penyangga kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Egon Ilimedo yang ditetapkan menjadi desa binaan melalui Surat Keputusan Kepala BBKSDA NTT dengan Nomor : SK. 166/K.5./TU/KSA/9/2018 tentang Penetapan Desa Binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT tahun 2018. Desa ini memiliki potensi sumber pakan lebah yang melimpah baik yang berasal dari tanaman hutan, tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Bantuan yang diberikan oleh BBKSDA NTT kepada KTH Maju Bersama berupa 25 stup bibit koloni lebah madu jenis Apis cerana serta perlengkapan peralatan petugas budidaya lebah madu, perlatan panen dan pasca panen lebah madu. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV (Agustinus Djami Koreh, SST, M.Si.) hadir mewakili Kepala BBKSDA NTT untuk menyerahkan bantuan. Dalam sambutannnya Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan ke KTH Maju Bersama melalui proses partisipatif yang artinya bahwa bentuk bantuan merupakan respons atau jawaban pemerintahatas proposal bantuan modal yang diajukan untuk mendukung salah satu unit usaha kelompok. Setiap usaha yang dilaksanakan secara bersama dalam satu kelompok pasti ada dinamika yang berkembang namun hal tersebut jangan sampai membuat usaha menjadi gagal tetapi dipandang sebagai sebuah proses panjang menuju kesuksesan. Oleh karenanya diharapkan agar bantuan yang diberikan ini dapat mendukung usaha yang dilaksanakan oleh kelompok agar bisa berhasil dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa Kloangpopot pada umumnya dan khususnya seluruh anggota kelompok KTH Maju Bersama. Sekretaris kelompok KTH Maju Bersama (Ambrosius Damianus) dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pihak BBKSDA NTT yang telah meresponsdan mendukung rencana usaha kelompok. Kelompok berharap agar kedepannya BBKSDA NTT kontinyu melakukan pendampingan kelompok hingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan anggotanya. Pemberian bantuan ekonomi produktif oleh BBKSDA NTT ini merupakan tahapan dari satu rangkaian model pendekatan melalui pemberdayaan masyarakat daerah penyangga kawasan yang dimulai dari identifikasi dan verifikasi daerah penyangga yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 23 Maret 2018, pembentukan kelompok pada tanggal 27 Maret 2018, dan pada bulan Juni tahun 2018 BBKSDA NTT menyelenggarakan pelatihan keterampilan (Teknik Budidaya Lebah Madu) guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota kelompok dalam mendukung usaha budidaya lebah madu yang telah direncanakan. Sumber : BBKSDA NTT-Martinus Raya Sili
Baca Berita

Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Di Batam

Batam, 18 Oktober 2018. Sebagai satu-satunya kawasan hutan konservasi di Kota Batam, kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning Muka Kuning merupakan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiki karakter mencintai alam dan lingkungan. Selain itu, TWA Muka Kuning juga berperan penting dalam menjaga tata air dan kualitas lingkungan hidup di Pulau Batam. Keberadaan kawasan hutan konservasi TWA Muka Kuning bukan merupakan penghambat upaya memajukan sektor ekonomi Kota Batam. Justru keberadaan kawasan hutan konservasi ini merupakan aset berharga untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi Kota Batam yang berbasis industri dengan Kepentingan menjaga lingkungan Kota Batam dari dampak pembangunan industri. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengelolaan TWA Muka Kuning memerlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai otoritas pemberi ijin pengusahaan di seluruh Pulau Batam dan Balai Besar KSDA Riau sebagai otoritas pengelola kawasan hutan konservasi TWA Muka Kuning. Langkah awal dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan hutan konservasi TWA Muka Kuning secara terintegrasi guna mendukung kemajuan ekonomi Kota Batam dan menjaga kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup Kota Batam, maka pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018 telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara BP Batam yang diwakili oleh Deputi 4, Kepala Balai Besar KSDA Riau, dan Pimpinan PT. Panbil Properta Utama, yang didukung penuh oleh Gubernur Kepri dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Penandatanganan nota kesepahaman ini adalah sebagai titik awal bahwa para pihak telah sepakat untuk saling memahami peran dan fungsi masing-masing dalam konteks keberadaan dan pengelolaan kawasan hutan konservasi TWA Muka Kuning sebagai salah satu komponen pendukung kemajuan ekonomi Kota Batam yang berbasis pengelolaan industri berwawasan lingkungan dan menumbuhkan wisata alam terpadu. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Pengendalian Kebakaran Hutan Di Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang

Probolinggo, 18 Oktober 2018. Adanya laporan titik panas di Suaka Margasatwa (SM) Dataran Tinggi Yang pada 9 oktober 2018, membuat petugas Resort Konservasi Wilayah (RKW) 23 Argopuro segera melakukan identifikasi titik-titik tersebut. Mayoritas titik panas berkumpul pada 3 blok yakni Cisentor, Gunung Pandu dan Gunung Semen. Setelah melakukan persiapan peralatan dan logistik, tim yang terdiri atas Personil RKW 23 Argopuro, Bakti Rimbawan, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarak Peduli Api (MPA) Baderan segera menuju lokasi titik panas. Butuh waktu 2 hari berjalan kaki dari pondok kerja di Baderan menuju lokasi. Tim memutuskan untuk mendirikan camp di Savana Gunung Jambangan, dengan pertimbangan faktor kemanan jika kebakaran meluas dan mudah untuk memantau ke lokasi yang terbakar. Di titik tersebut tim dapat berdiskusi dan memutuskan mengenai rencana kegiatan pemadaman kebakaran yang akan dilakukan sembari memantau pergerakan api. Lokasi kebakaran di Gunung Semen berada pada lereng dengan medan yang terjal dan sulit dijangkau. Angin yang kencang membuat api cepat merambat. Tim mengalami kesulitan untuk memadamkan api secara langsung, karena medan yang berat dan tidak adanya sumber air yang dekat. Dengan pertimbangan tersebut, tim memutuskan untuk membuat sekat bakar, dengan harapan dapat meminimalisir pergerakan api agar tidak menjalar dan meluas. Tim juga melakukan mow up dengan menggunakan jet shooter pada batang pohon yang masih terdapat bara api dan asap. Hal ini dillakukan agar bara tersebut tidak menjadi pemicu kembali ketika tertiup angin. Semak-semak yang berada di dekat kayu yang menyisakan bara juga dibersihan agar tidak tersulut api kembali. Pada saat tim melakukan pergeseran menuju titik kebakaran yang lain, salah satu anggota mengalami cedera luka bakar. Tim yang bergerak melalui lahan bekas kebakaran terperosok ke tanah bekas kebakaran. Tanah panas yang masuk ke dalam sepatu membuat sebagian kaki luka bakar pada pergelangan dan telapak kakinya. Api masih merambat dari titik sebelumnya yang berada di gunung semen dan lerengnya terlihat mengarah ke savana Sikasur. Hutan yang terbakar berada di sisi barat savana serta atas Sikasur dan mengarah ke savana Alun Alun Kecil yang berada di atas Sikasur. Pemadaman api terus dilakukan pada beberapa savana tersebut. Setelah berjibaku selama 6 hari, akhirnya api dapat dipadamkan pada 17 Oktober 2018. Dan estimasi luas hutan yang terbakar kurang lebih 50 hektar dengan tegakan mayoritas berupa cemara gunung (Casuarina junghuniana). Dugaan penyebab kebakaran adalah adanya perburuan liar di kawasan yang lebih dikenal dengan Gunung Argopuro tersebut. Hal ini diperkuat dengan ditemukan bekas camp dan api unggun di lokasi. “Kemungkinan mereka melalui jalan tikus, karena kawasan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang ditutup sejak 10 Agustus 2018”, ujar Mamat Ruhimat, Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Berita

Balai Besar KSDA Papua Mendatangani Perjanjian Kerja Sama Dengan Polda Papua dan WWF-Indonesia Program Papua

Jayapura, 15 Oktober 2018. Bertempat di kaki gunung Cycloop tepatnya di balai rumah Bapak Amos Ondy, tokoh masyarakat adat Kampung Sereh Sentani yang juga merupakan tokoh penggiat konservasi di Jayapura, dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Besar KSDA Papua dengan Polisi Daerah (POLDA) Papua dan WWF-Indonesia Program Papua. Turut hadir pada kegiatan ini antara lain Korem 172, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, BPHP Wilayah XV Jayapura, BPKH Wilayah X Jayapura, BPDAS Mamberamo, Balai Karantina, Seksi Wilayah III Gakkum, Ondoafi, Tokoh Masyarakat dan beberapa media (wartawan) lokal Papua. Tujuan dari kegiatan PKS ini adalah adanya penyamaan persepsi dari semua pihak yang terlibat agar adanya penguatan fungsi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis TSL serta kelestarian pemanfaatan SDA serta kinerja pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE). Ruang lingkup PKS ini meliputi pertukaran data dan informasi terkait pengamanan TSL, peningkatan kemampuan SDM, pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi melalui kegiatan pre-emtif, oreventif maupun refresif, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan program Polisi Sahabat Alam dan Kinerja KEE. Isi sambutan Kapolda Papua yang diwakili oleh Kabid Hukum Kombes Pol Sugeng Utomo Sh. SIK.,MH., menyatakan bahwa keberadaan SDAH dan Ekosistem di Papua penting sehingga harus dijaga dijaga dan dilsetarikan. Pihak Polda Papua memberikan dukungan dalam hal penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua, pihak POLDA Papua memberi perhatian khusus terhadap segala bentuk perdagangan satwa liar, dimana Bapak Kapolda berkenan mengunjungi kandang transit BBKSDA Papua di daerah Buper Waena pada tanggal 21 September 2018. Kepala BBKSDA Papua Ir. Timbul Batubara, M.Si., menyampaikan bahwa dengan adanya PKS bersama POLDA, dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam hal penegakan hukum atas ancaman dan gangguan terhadap kawasan konservasi maupun peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal lingkup Provinsi Papua. Sementara kerja sama dengan WWF-Indonesia dari tingkat tapak diharapkan mampu memperkuat fungsi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem essensial yang berbasis local wisdom dalam kerangka “harmoni alam dan budaya”. Sementara Direktur WWF-Indonesia Program Papua Drs. Benja V. Mambai, M.Si menyampaikan bahwa kerjasama tentang pengelolaan Kawasan Konservasi dan KEE ini merupakan penjabaran dari RKT WWF yang bertujuan untuk penguatan fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati sekaligus menguatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan untuk pembangunan berkelanjutan. Kesempatan ini dimanfaatkan juga oleh BBKSDA Papua untuk melaunching Buku Resort yang terdiri dari Resort Port Numbay, Resort Sentani dan Resort Tepera dan juga pelepasliaran satwa liar yang meliputi burung Bayan 3 ekor, Nuri Kepala Hitam (Eclectus roratus) 7 ekor, Nuri Coklat (Chalcopsitta duivenbodel) 2 ekor dan Merpati Karang (Columba livia)12 ekor serta penandatanganan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan RKT antara BBKSDA Papua dengan FMIPA Uncen. Sumber: Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Refleksi 27 Tahun Taman Nasional Bunaken

Manado, 17 Oktober 2018. Sebagai Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional Bunaken resmi ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, Hasrul Harahap tanggal 15 Oktober 1991 berdasarkan SK. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 730/Kpts-II/1991 tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Bunaken Manado Tua – Arakan Wawontulap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas + 89.065 Ha. Selanjutnya Taman Nasional Bunaken diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 24 Desember 1992 di Bongohulawa. Dalam perkembangannya telah terjadi pemekaran wilayah administrasi pada kawasan Taman Nasional Bunaken yang meliputi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan. Fungsi pokok sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagai perwakilan ekosistem tropis perairan, Taman Nasional Bunaken berada di pusat segitiga terumbu karang dunia, dengan kekayaan keanekaragaman hayati berupa luasan terumbu karang 11.709 ha dengan 68 genera dan 390 spesies, mangrove 2.434 ha dengan 28 spesies, padang lamun 5.108 ha dengan 9 spesies, serta terdapat + 2000 spesies ikan karang, + 200 spesies moluska, 8 spesies mamalia laut ada Duyung (Dugong dugon), Lumba-lumba, dan reptilia penyu. Bahkan masih ditemukan ikan purba disekitaran Teluk Manado yaitu Coelacanth (Latimeria manadoensis) yang ditemukan pertama tahun 1998. Belum lagi wilayah pulau-pulau yang terdiri dari Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Mantehage dan Pulau Nain, dengan berbagai satwa daratan, seperti di Manado Tua terdapat Monyet Hitam Sulawesi (Macaca nigra), kus-kus dan tarsius, di Pulau Mantehage dengan hamparan luas hutan mangrove, rusa mantehage, kelelawar (paniki) dan pulau ular yang masih dapat dikembangkan destinasi unggulan daratan. Kondisi geografis kawasan Taman Nasional Bunaken memberikan dampak multiplayer effect dan sumber penghidupan masyarakat di dalam dan kawasan serta mendukung pembangunan daerah dari sektor pariwisata alam. Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Dr. Farianna Prabandari mengajak semua pihak untuk mempertahankan dan mengembangkan Taman Nasional Bunaken. Beliau menyampaikan refleksi panjang 27 tahun kawasan ini ditunjuk sebagai Taman Nasional, mari kita kembalikan kejayaaannya sebagai pusat ekowisata bahari berbasis keanekaragaman hayati. Pada Tahun 2005, Indonesia mendaftarkan Taman Nasional Bunaken kepada UNESCO (United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization) untuk dimasukan dalam situs warisan dunia, keberadaannya memberikan dampak positif terhadap perkembangan jasa dan usaha pada industri pariwisata di daerah baik dalam hal serapan tenaga kerja, promosi dan informasi serta pembangunan. Lebih dari 35 divespot di kawasan dengan karakteristik unik, sejak tahun 2010 Balai Taman Nasional Bunaken mengembangkan coral gardening di Tawara, perairan Pulau Bunaken, Underwater trail di perairan Poopoh dan menjadi representasi kunjungan saat dilaksanakannya World Coral Reef Conference (WCRC) tahun 2014 di Manado, pembangunan trail mangrove Tawara dan rencana pembangunan Magrove Park serta information center dan building research di Pulau Mantehage. Kemitraan konservasi yang dibangun dengan melibatkan kelompok masyarakat di Desa Popareng Kec. Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Poopoh, Kec. Tombariri, Kabupaten Minahasa telah menjadi pembelajaran best practices pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perikanan skala kecil dan ekowisata oleh BIMP-EAGA. Pengelolaan Taman Nasional Bunaken tidak lepas dari berbagai tantangan, kawasan yang open acces memerlukan pelibatan berbagai pihak, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sektor swasta. Kegiatan wisata alam bahari masih terfokus lokasi di Pulau Bunaken, sehingga perlu pengembangan destinasi unggulan lainnya di pulau lain dan wilayah pesisir. Upaya ini kita lakukan dengan secara sinergi dalam program dan kegiatan bersama para mitra lintas Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta swasta. Tanggal 11 Januari 2018 di Manado, Gubernur Sulawesi Utara bersama Direktur Jenderal KSDAE - Kementerian LHK telah menandatangani kesepahaman bersama tentang Penguatan fungsi berupa dukungan penyelenggaraan Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Bunaken. Terdapat 6 ruang lingkup dalam kesepahaman tersebut meliputi (1). pengembangan wisata alam dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, (2). optimalisasi pungutan tarif masuk menuju kawasan Taman Nasional Bunaken dan pungutan masuk Tahura Gunung Tumpa, (3). penguatan batas darat kawasan Taman Nasional Bunaken, (4). penanganan sampah di perairan laut Taman Nasional Bunaken, (5). dukungan role model pengelolaan Taman Nasional Bunaken, dan (6). Pengembangan peran serta masyarakat disekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Selamat berulang tahun ke 27 Taman Nasional Bunaken, semoga memberikan manfaat yang besar untuk bangsa dan negara, masyarakat dan konservasi alam di Indonesia. Salam Konservasi........hu ha...hu ha.... Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken
Baca Berita

Pemilihan Duta Danau Sentarum

Putussibau, 16 Oktober 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum) Bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kapuas Huludan Jainur TIM menyelenggarakan Pemilihan Duta Danau Sentarum tahun 2018. Pemilihan Duta Danau Sentarum yang perdana ini merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Danau Sentarum. Sasaran kegiatan ini adalah Putra Putri Kabupaten Kapuas Hulu dari kalangan mahasiswa, pelajar dan umum.Jumlah peserta pada kegiatan ini 52 orang yang berasal dari Kecamatan Putussibau Selatan dan Putussibau Utara, Bika, Kalis, Mentebah, Hulu Gurung, Semiitau dan Batang Lupar. Tujuan dari Pemilihan Duta Danau Sentarum ini adalah memilih Putra Putri terbaik untuk membantu Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan TNDS sebagai pusat pelestarian keanekaragaman hayati Ramsar Site dan destinasi ekowisata unggulan di Jantung Borneo (Heart of Borneo). Selain itu kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih cinta lingkungan, budaya dan keanekaragaman hayati Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya dan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum pada khususnya. Keberhasilan menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati ditentukan dalam membina generasi mudanya. Dalam sambutannya Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PTN Wilayah 2 Kedamin Fery AM. Liuw menyampaikan bahwa kegiatan Pemilihan Duta Danau Sentarum sangat baik karena nantinya Duta Danau Sentarum secara garis besar tugas yang harus dilakukan oleh Duta Danau Sentarum demi menyebarkan isu kelestarian Danau Sentarum yang penting kepada masyarakat yang lebih luas. Narasumber yang memberikan materi dalam kegiatan ini dari kalangan professional, Muhamad Ilyas, Imam Buhari, Indra Prasetyo, Jainur Santoso dan Wahyu Sulistiyoko. Selama 3 hari narasumber akan memberikan materi-materi yang disampaikan Pengelolaan TNDS, Lingkungan Hidup, Public Speaking, Personal Branding, Sosial Media Manajemen, Etiquette and Table Manner dan Interview. Pada hari ketiga narasumber akan menyeleksi 10 peserta selanjutnya, selama 4 hari akan diberikan pendalaman materi, Latihan Cat Walk, Latihan Nari, Pendalaman Personal Branding dan Pendalaman teknik prensenter multi media (TV, Radio, Youtube, Video Vlog). Pada acara puncak Festival Danau Sentarum akan dipilih Putra Putri Duta Danau Sentarum tahun 2018. Pada kesempatan terpisah, Jocelina dari SMA N 1 Putussibau, salah satu dari peserta kegiatan Pemilihan Duta Danau Sentarum menyampaikan bahwa, “saya merasa bangga ikut serta dalam kegiatan ini, untuk waktu yang akan datangsaya ingin TNDS menjadi semakin dikenal, dicintai dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat lokal maupun nasional. Selain itu, semoga TNDS semakin ramai pengunjungnya dan tetap menjadi wilayah yang tetap terjaga keasliannya.” “Taman Nasional Danau Sentarum merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sehingga perlu kita jaga, oleh sebab itu dengan terpilihnya Duta Danau Sentarum nantinya, maka harapannya dapat menjadi penyambung lidah Tana Bentarum dan Pemerintah daerah kepada masyarakat luas khususnya tetang wisata dan pelestarian danau”, pungkas Fery. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

TaNa Bentarum Hadir dalam 17th World Lake Conference

Tsukuba, 15 Oktober 2018. Kepala Balai Besar TaNa Bentarum hadir dalam 17th World Lake Conference yang diselenggarakan di Tsukuba, Ibaraki Prefecture, Jepang. 17th World Lake Conference (WLC) tersebut dihadiri juga oleh Staf Ahli Menteri KLHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Ibu Winarni Dien Monoarfa, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK Bapak Sakti Hadenganan, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi Maluku Bapak Darhamsyah dan didampingi Atase Kehutanan Kedutaan Besar Indonesia di Jepang Bapak Riva Rovani. Selain itu beberapa Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang memiliki Danau Prioritas juga hadir antara lain Pemprov Sumut, Pemprov Sumbar, Pemprov Jambi, Pemprov Sulsel, Pemprov Gorontalo, Pemkab Gorontalo, Pemkab Agam, Pemkab Minahasa, Pemkab Luwu Timur, Pemkab Poso, dan Pemkab Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu Bapak AM. Nasir, Anggota DPRD Kapuas Hulu Ibu Erlinawati dan Kepala Dinas LH Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu hadir mewakili Danau Sentarum yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa perusahaan yang memanfaatkan danau juga hadir antara lain PT. Indonesia Power, PT. PLN, PT Gobel, PT Poso Energy yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Konferensi dibuka oleh Pangeran Negeri Matahari Terbit, Pangeran Akishino. Dalam pembukaannya, Pangeran Akishino menyampaikan ucapan simpati dan duka yang mendalam kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia atas musibah bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala yang menelan banyak korban jiwa dan korban material. “Harmonious Coexistence of Humans and Lakes - Toward Sustainable Ecosystem Services merupakan tema yang diangkat dalam konferensi kali ini, harmonisasi antara alam, dalam hal ini adalah danau dengan kehidupan manusia diharapkan dapat diwujudkan sehingga ke depan kelestarian ekosistem dapat terjaga secara terus menerus dan berkelanjutan” imbuh Pangeran Akishino dalam sambutannya. Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir atau yang biasa di sapa Pak Lay menyampaikan bahwa ini merupakan kesempatan untuk belajar dan menyerap ilmu tata kelola ekosistem danau. “Danau Sentarum yang merupakan Danau kebanggaan warga Kapuas Hulu kami harapkan bisa dikelola secara optimal, sehingga bisa semakin lestari dan memberikan manfaat optimal untuk masyarakat tinggal di Danau Sentarum dan masyarakat Kapuas Hulu pada umumnya” imbuh Pak Lay. Kepala Balai Besar TaNa Bentarum Arief Mahmud menyampaikan bahwa keberangkatan Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Balai Besar TaNa Bentarum dari batas ujung negeri ke Negeri Sakura atas fasilitasi GIZ Forclime TC sebagai bentuk dukungan kepada Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu yang telah dikukuhkan sebagai Cagar Biosfer. Pengelolaan Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu yang sejalan dengan tema WLC ke 17, sekaligus meningkatkan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak TaNa Bentarum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengelola Cagar Biosfer. Keikutsertaan dalam WLC diharapkan bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan negara Jepang yang lebih maju dalam pengelolaan danau. “Danau Sentarum menyandang predikat Ramsar site yang merupakan lahan basah penting dan salah satu dari 15 Danau prioritas yang perlu mendapat penanganan serius dalam pengelolaannya untuk menjaga kelestarian dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat” Imbuh Arief Pada kesempatan konferensi ini peserta selain mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi terkini dari akademisi dan peneliti yang dipresentasikan dalam konferensi, para peserta diajak untuk mengunjungi lokasi pengelolaan dua danau terbaik di jepang yaitu Danau Kasumigaura di Ibaraki dan Danau Biwa di Kota Kusatsu. Rombongan Indonesia juga akan melakukan pertemuan bilateral workshop dengan Pemerintah Prefecture Shiga untuk membahas peluang kerjasama yang lebih kongkret. “Kami juga akan mengusulkan untuk penjajakan kemungkinan kerjasama sister lake antara Lake Biwa dengan Danau Sentarum”, Arief mengkhiri penjelasannya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Menampilkan 6.801–6.816 dari 11.144 publikasi