Jumat, 20 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Tana Bentarum Bersama YPOS Kembali Lepasliarkan OU

Putussibau, 23 Oktober 2018. Tana Bentarum kembali akan melepas liarkan Orangutan bersama dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Release Orangutan yang akan dilaksanakan di Mendalam yang merupakan wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Padua Mendalam. Perjalanan menuju lokasi release berada di hulu Sub DAS Mendalam yang dapat ditempuh dengan menggunakan longboat bermesin 40 PK selama 4 jam perjalanan dari Putussibau. Orangutan yang akan dilepas liarkan sebanyak 1 individu yang bernama Indra yang merupakan jenis Pongo pygmaeus pygmaeus. Pelepas liaran direncanakan pada tanggal 24 Oktober 2018. Indra yang berjenis kelamin jantan ini telah lulus sekolah dari YPOS dan siap untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Indra merupakan jantan pertama yang dilepas liarkan di Sub DAS Mendalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, setelah pada dua kegiatan pelepasliaran sebelumnya hanya individu betina yang dilepas liarkan. Dalam wawancaranya Kepala Balai Besar TaNa Bentarum, Arief Mahmud menyampaikan “Kondisi indra (Orangutan) sehat dan sudah siap untuk dilepas liarkan di alam, ini merupakan hasil kerja sama jangka panjang kami antara Balai Besar Tana Bentarum dengan BKSDA Kalbar dan Yayasan pelepasliaran Orangutan Sintang. Kegiatan release ini adalah yang ketiga kalinya yang dilaksanakan di kawasan hulu sub DAS Mendalam”, imbuh Areif. Sebelumnya indra telah menjalani perawatan dan rehabilitasi selama beberapa bulan di Yayasan Orangutan Sintang. Hal itu dilakukan agar indra terlatih untuk bertahan hidup di alam. Hingga saat ini, jumlah Orangutan yang telah dilepasliarkan dikawasan Sub DAS Mendalam Taman Nasional Betung Kerihun sebanyak 6 individu Orangutan. Dalam kegiatan release ini dihadiri juga oleh tokoh masyarakat yg berada di Sub DAS Mendalam untuk menyaksikan langsung prosesi pelepasliaran Orangutan tersebut, diharapkan dengan kehadiran para tokoh tersebut, nantinya dapat ikut berperan mensosialisasikan tentang kegiatan pelepasliaran tersebut kepada masyarakat dan turut menjaga keberadaan Orangutan tersebut. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

Wetland for Sustainable Urban Future

Dubai, 24 Oktober 2018. Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang diketuai Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) Ir. Tandya Tjahjana, M.Si selaku National Focal Point (NFP) Konvensi Ramsar Indonesia dan beranggotakan perwakilan Direktorat BPEE 3 (tiga) orang, Badan restorasi Gambut (BRG) 1 (satu) orang, Kementerian Luar Negeri 2 (dua) orang, dan Wetlands Indonesia (WI) 1 (satu) orang, hadir dalam pertemuan COP-13 Konvensi Ramsar di Dubai, Uni Emirate Arab (UEA) pada tanggal 21-29 Oktober 2018. Pertemuan Contracting of Parties (COP) Konvensi Ramsar merupakan pertemuan 3 tahunan sekali yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan implementasi konvensi masing-masing negara anggota yang tertuang dalam National Report, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan lahan basah, serta membuat keputusan (resolusi dan rekomendasi) untuk meningkatkan pengelolaan lahan basah selama 3 tahun kedepan. Tema pertemuan COP13 kali ini adalah “Wetland for Sustainable Urban Future”. Kegiatan Opening Ceremony dan Welcoming Statements diselenggarakan oleh Tuan Rumah, Dubai Municipality, pada tanggal 22 Oktober 2018, dan dihadiri ± 1300 orang dari 157 negara yang merupakan perwakilan dari negara-negara penandatangan konvensi (contracting party), pengamat (observer), maupun pengunjung. Opening ceremony dibuka Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Uni Emirate Arab (UEA), H.E. Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi yang menyampaikan bahwa lahan basah telah menjadi perhatian bagi Pemerintah UEA dan menjadi tuan rumah bagi pertemuan besar ini. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah UEA untuk melindungi lingkungan alami dan ekosistemnya dari urbanisasi dan kegiatan pembangunan lainnya. Kegiatan opening ceremony juga dilanjutkan dengan beberapa sambutan yang disampaikan perwakilan Dubai Municipality, H.E.Razan Al Mubarak (Environment Agency of Abu Dhabi), perwakilan UN Special Envoy for Oceans, perwakilan Global Director of Nature Based Solutions IUCN; Elizabeth Mrema (UNEP), Jane Madgwick (Chief Executive Officer of Wetlands International), dan Martha Rojas Urrego (Secretary General of the Ramsar Convention). Dalam sambutan dan pidato singkat yang disampaikan terdapat beberapa catatan penting meliputi perlunya segera melakukan kegiatan penyelamatan dan restorasi lahan basah sekarang juga. Semua pihak didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan basah untuk mencegah degradasi lahan basah yang terus menerus terjadi di seluruh dunia. Tahun 2020 sebagai target pencapaian perlindungan keanekaragman hayati, termasuk di kawasan lahan basah, sehingga implementasi Konvensi Ramsar sangat berperan dalam pencapaian Aichi Target dan SDGs. Lahan basah merupakan habitat yang esensial bagi berbagai keanekaragaman hayati, sehingga penting bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan lahan basah. COP13 ini merupakan momen untuk menghentikan tekanan terhadap lahan basah yang merupakan ekosistem paling berharga di dunia. Dalam kesempatan ini, DELRI yang diketuai Ir. Tandya Tjahjana, M.Si (Direktur BPEE), turut menyampaikan pendapatnya sebagai negara penandatangan Konvensi Ramsar, bahwa sebagai negara yang memiliki lahan basah terluas di dunia, Pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap konservasi lahan basah di Indonesia. Indonesia telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan lahan basah dan memasukkan pengelolan lahan basah dalam kebijakan nasional. termasuk RPJMN. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan lahan basah alami yang ada di Indonesia melalui pelibatan aktif berbagai pihak. Hal ini tidak saja untuk kepentingan nasional, tetapi juga merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia. Indonesia juga mengajak negara-negara peserta Konvensi Ramsar untuk bersama-sama menyelamatkan lahan basah, sesuai dengan pesan yang telah disampaikan dalam pidato opening ceremony. Selanjutnya DELRI juga hadir pada pertemuan side event “UN Ocean Conference Community of Ocean Action on Mangroves at the 13th Meeting of the COP13 Ramsar Convention on Wetlands” yang dilaksanakan di ruang 5 Festival Arena Dubai. Dalam pertemuan ini dipaparkan beberapa laporan status mangrove oleh berbagai negara diantaranya Brazilia, Fiji, Swedia, Afrika dan Amerika. DELRI yang diketuai Ir. Tandya Tjahjana, M.Si (Direktur BPEE) melaporkan status pengelolaan mangrove Indonesia yang mencakup 20% dari luas mangrove dunia. Luas mangrove Indonesia mencapai 3,49 juta ha, dengan kondisi baik seluas 1,67 juta ha, dan kondisi kritis 1,82 juta. Kebijakan Indonesia dalam mengelola mangrove dengan kondisi yang masih baik dilaksanakan dengan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi, pencegahan abrasi, pengembangan ekowisata mangrove, perlindungan kawasan hutan mangrove, pengembangan mekanisme carbon trade dan pengembangan produk HHBK mangrove. Sedangkan pengelolaan ekosistem mangrove pada kondisi yang kritis/ rusak dilaksanakan melalui rehabilitaasi hutan dan lahan, pemberdayaan peran masyarakat, dan perlindungan kawasan mangrove. Dalam kesempatan ini Direktur BPEE sebagai NFP Konvensi Ramsar Indonesia juga menyampaikan bahwa program Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 turut mendukung dalam pengelolaan mangrove yang lestari, karena melalui program tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk berperan dalam perlindungan ekosistem mangrove di wilayahnya, serta masyarakat lokal diajak untuk terlibat lebih jauh dalam mengelola mangrove dan memanfaatkan mangrove tersebut secara lestari melalui program ekowisata dan pengembangan produk HHBK mangrove. DELRI juga diundang dalam acara “Engagement Event and Awards Ceremony” yang diselenggarakan oleh Wetlands International di Hotel Crowne Plaza Dubai pada tanggal 21 Oktober 2018. Acara tersebut ditujukan untuk menandai berbagai pencapaian yang telah diraih dalam pengelolaan lahan basah selama periode 3 tahun terakhir. Acara ini dihadiri oleh ± 130 orang “manusia basah” yang juga merupakan peserta dalam pertemuan COP13 Konvensi Ramsar. Dalam kegiatan ini Ketua DELRI, Ir. Tandya Tjahjana, M.Si memberikan sambutan singkat terkait kerjasama dalam pengelolaan lahan basah yang telah dilakukan selama 35 tahun terakhir dengan Wetlands International. Sebagai kenang-kenangan Ketua DELRI memberikan cinderamata berupa Buku 54 Taman Nasional di Indonesia dan Buku 7 Taman Nasional Laut Indonesia. Tak lupa Ketua DELRI memberikan kenangan berupa tumbler untuk mempromosikan upaya global pengurangan sampah plastik. Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Tim Afrika Timur (Kenya dan Ethiopia) atas kemajuan yang luar biasa dalam pengelolaan lahan basah selama 10 tahun terakhir. Sedangkan penghargaan puncak “Luc Hoffman Award” yaitu penghargaan untuk ilmuwan lahan basah diberikan kepada Prof. Guangchun Lei dari Beijing Forestry University, atas kerja keras dan dedikasinya dalam bidang lahan basah termasuk 130 riset di bidang keanekaragaman hayati, ekologi ekosistem dan perubahan iklim. Sumber : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
Baca Berita

BBKSDA Riau Lepasliarkan 58 Ekor Burung Hasil Operasi Polda Riau

Pekanbaru, 23 Oktober 2018. Dit. Reskrimsus Polda Riau yang diwakili IPTU Syaidina Ali melakukan serah terima penitipan satwa yang dilindungi sebanyak 58 ekor burung kepada Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono yang diterima langsung oleh Beliau. Adapun rincian burung yang diserahterimakan tersebut adalah: 3 ekor Cucak Rantai, 10 ekor Cicca Daun Besar (Chloropsis sonnerati) dan 45 ekor Cica Daun Kecil (Chloropsis cyanopogon). Burung tersebut merupakan hasil operasi Polda Riau pada hari Jumat, 19 Oktober 2018 pukul 05.15 WIB di Gedung Terminal Kargo Bandara International Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru. Burung Cucak Rantai, burung Cica Daun Besar (Chloropsis sonnerati) dan Burung Cica Daun Kecil (Chloropsis cyanopogon) merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan PermenLHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi Jo PermenLHK Nomor : P. 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Suharyono segera memerintahkan Kepala Bidang KSDA Wilayah I, Mulyo Hutomo untuk melakukan pelepasliaran satwa tersebut di salah satu kawasan konservasi yaitu TWA Buluh Cina. Pelepasliaran dipimpin langsung oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah I yang disaksikan oleh Anggota Dit. Reskrimsus Polda Riau dan pemilik satwa tersebut. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Resolusi Konflik Melalui Kemitraan Konservasi di SM Kuala Lupak

Aluh Aluh, 24 Oktober 2018. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan (BKSDA Kalsel) Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc di dampingi Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru M. Ridwan Effendi, S.Hut, M.Si dan Kepala Resort SM Kuala Lupak Barkati mengadakan silaturahmi dan sosialisasi dengan masyarakat yang berada di sekitar SM Kuala Lupak di Desa Aluh Aluh. Pertemuan di hadiri 15 orang perwakilan dari Sungai Bakau, Sungai Ladung, Sungai Rangit, Sungai Rintisan, Sungai Tongkang, Sungai Pangatan dan Sungai Behaur. BKSDA Kalsel bersepakat dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi SM Kuala Lupak untuk menutup lembaran suram dan membuka sejarah baru untuk segera membangun Kemitraan Konservasi dengan kegiatan Pemulihan Ekosistem bersama-sama agar dapat saling memberi manfaat bagi kawasan konservasi maupun masyarakat. Seperti diketahui, SM Kuala Lupak seluas 3.185 Ha telah terlanjur dirambah menjadi tambak oleh masyarakat kurang lebih 2000 Ha yang terjadi sejak tahun 1998. Hal ini telah menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan. Berbekal PermenLHK nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perdirjen KSDAE nomor 6 tahun 2018 tentang Juknis Kemitraan Konservasi di KSA dan KPA, Kepala Balai KSDA Kalsel dan staf jemput bola menemui para perambah untuk menawarkan solusi Hak Kelola Bersama di Kawasan Konservasi. Dalam pertemuan ini, Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc menyampaikan mengapa kawasan konservasi itu penting untuk kita lindungim dan awetkan namun juga masih bisa dimanfaatkan secara lestari. Secara detil materi tentang Perdirjen KSDA No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam juga disampaikan. Pada sesi diskusi, tokoh masyarakat Bapak Suriansyah sangat gembira atas skema Kemitraan Konservasi yang bisa memberi akses untuk ikut mengelola atas keterlanjuran yang sudah terjadi. Beliau berkomitmen untuk ikut menanam kembali berdasarkan arahan BKSDA. Tokoh masyarakat lainnya, Bapak Sulaiman juga siap dan mendukung serta berharap dengan adanya Kemitraan Konservasi yang ditawarkan Pemerintah Republik Indonesia melalui KemenLHK dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kepastian berusaha di sekitar kawasan SM Kuala Lupak dan turut serta dalam menjaga fungsi kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak (jrz). Sumber : Balai KSDA Kalimantan Selatan
Baca Berita

Festival Land of Edelweis TN Bromo Tengger Semeru Didukung Bupati Pasuruan

Malang, 23 Oktober 2018. Bertempat di Ruang Kerja Kantor Bappeda Kab. Pasuruan, Kepala Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Ir. John Kenedie didampingi Kabidwil I Pasuruan, Kepala Seksi I Cemoro Lawang, Kasie P3, serta Muspika Kecamatan Tosari (Camat Kecamatan Tosari, Koramil Tosari, Kepala Desa Wonokitri, Kepala Desa Podokoyo, dan Kepala Desa Sedaeng) diterima oleh H. Irsyad Yusuf selaku Bupati Pasuruan (22/10/2018). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru, Muspika Kecamatan Tosari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan itu Ir. John Kenedie MM menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Pasuruan dan Muspika Kecamatan Tosari yang telah mendukung program dan pengelolaan TN Bromo Tengger Semeru. Pertemuan tersebut dimanfaatkan John untuk menyampaikan beberapa program TNBTS diantaranya Launching Wisata Desa Edelweis yang rencananya akan di resmikan pada acara Festival Land of Edelweis di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan tanggal 10 November 2018 serta penataan kantong parkir di view Penanjakan TN Bromo Tengger Semeru untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut Bupati Pasuruan mengapresiasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh TN Bromo Tengger Semeru melalui Ikon “Wisata Desa Edelweis” di Wonokitri. Bentuk apresiasi tersebut akan di implementasikan melalui Surat Keputusan Bupati mengenai Desa Wisata Edelweis yang rencana akan ditandatangani pada saat acara Festival Land Of Edelweis. Sebagai tindak lanjut dukungan tersebut Pemerintah Daerah akan ikut mempromosikan Desa Edelweis di Pameran Piatex (Pasuruan Industri Agro Tourisme Expo) di Jakarta 11 s.d 17 November, sekaligus memperkenalkan “Branding Wisata Desa edelweiss” sebagai wisata unggulan Kabupaten Pasuruan, selain dukungan pemasaran terhadap produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan diantaranya Kopi Kapiten, Mangga Alpukat yang merupakan produk desa-desa sekitar TN Bromo Tengger Semeru. Bupati Pasuruan juga bersedia hadir dan menjadi narasumber dalam talkshow di Festival Land Of Edelweis yg bertema " Desa Edelweis, Harmoni Konservasi dan Budaya Masyarakat Tengger di TNBTS”. Pada tataran teknis untuk menyukseskan pelaksanaan Festival Land Of Edelweis Bupati Pasuruan menginstruksikan Tim Teknis Pemda di Pendopo Kantor Bupati Pasuruan agar berkoordinasi dengan panitia TNBTS untuk suksesnya penyelenggaraan Festival Land Of Edelweis tersebut. Berkaitan dengan pelayanan pengunjung wisata di View Point Penanjakan Bupati juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh TNBTS yaitu penataan parkir view poin dengan harapan penataan lokasi parkir tersebut akan memberikan kenyamanan dan ketertiban transportasi bagi wisatawan yang melakukan kunjungan ke lokasi tersebut. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap pengembangan program dan pengelolaan TNBTS tersebut diharapkan mampu mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Tosari sekaligus jadi pemicu dan pemacu Pemerintah Daerah lain sekitar TNBTS (Kabupaten Malang, Kabupate Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo) untuk bersama-sama bersinergi dengan TNBTS untuk meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi sekaligus mampu meningkatkan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar TN Bromo Tengger Semeru. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Baca Berita

Wisata Alam Terbatas Untuk Edukasi Konservasi di SM Kerumutan

Pekanbaru, 22 Oktober 2018. Sebanyak kurang lebih 40 anak SD dan SMP di Desa Kp. Pulau berkunjung ke Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan Selatan Sungai Mengkuang. Mereka datang dalam rangka wisata alam terbatas, sosialisasi sekaligus pengenalan kawasan konservasi alam. Hal ini dirasa sangat penting dilakukan untuk membina agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berperan aktif dan peduli konservasi serta bersahabat dengan alam dan lingkungan. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Pelarangan Alat Bantu Tangkap Kompressor, Balai TN Taka Bonerate Dengar Aspirasi Masyarakat

Benteng - Kepulauan Selayar, 23 Oktober 2018. Rapat bersama Komisi II DPRD Kab. Kepulauan Selayar dihadiri Balai TN. Taka Bonerate, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar dan perwakilan masyarakat Desa Nyiur Indah Kayuadi dan Desa BT Jati Jampea terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat tentang pelarangan alat bantu kompressor untuk menangkap ikan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Kepulauan Selayar tanggal 22/10. Beberapa nelayan kedua desa ini terjaring oleh Patroli Gabungan yang terdiri dari unsur Balai TN.Taka Bonerate, Polres, Kodim 1415 Selayar dan TNI AL karena membawa/memiliki kompressor sebagai alat bantu penangkapan ikan dalam kawasan TN. Taka Bonerate beberapa minggu lalu. Sebagaimana dalam Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 9 yang berbunyi "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia". Dalam rapat bersama ini, Kepala Balai TN Taka Bonerate Faat Rudhianto menjelaskan bahwa alat bantu penangkapan dengan kompressor ini melanggar undang-undang. Selain disebutkan dalam Undang Undang 45 Tahun 2009 tersebut bahwa, alat bantu ini dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan, alat bantu penangkapan ikan ini juga dapat merusak kesehatan nelayan itu sendiri yang berakibat kelumpuhan permanen dan kematian. Sudah banyak korban nelayan kita baik lumpuh seumur hidup (dekompresi) bahkan meninggal ditempat akibat menggunakan kompressor sebagai alat bantu tangkap ikan. Hasil dari rapat tersebut dicapai kesepakatan dan kesepahaman larangan penggunaan kompressor sebagai alat bantu tangkap. Selain itu anggota Komisi II DPRD Kab. Kepulauan Selayar akan mendorong adanya deklarasi bersama pelarangan kompressor sebagai alat bantu tangkap ikan di Kecamatan Taka Bonerate. Sumber : Asri - PEH Penyelia Balai TN. Taka Bonerate Foto : Yasri Tahir - POLHUT Pelaksana Lanjutan
Baca Berita

Sosialisasi Perundangan di Desa Teluk Singkama

Sangata, 23 Oktober 2018. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan TN Kutai, Balai TN Kutai melaksanakan kegiatan rutin berupa sosialisasi ke desa-desa di sekitar kawasan TN Kutai. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan fungsi Taman Nasional Kutai bagi masyarakat sekitar dan dunia secara global. Tanggal 23 Oktober 2018, Balai TN Kutai melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan pengelolaan kawasan Konservasi di Desa Teluk Singkama, Kecamatan Sangata Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh lebih dari 30 orang yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat serta aparat desa. Materi yang disampaikan adalah peraturan terkait kawasan konservasi dan pertanahan, serta pengelolaan Taman Nasional Kutai. Secara khusus disampaikan pula tentang pengelolaan Taman Nasional Kutai, batas kawasan, dan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan. Hadir sebagai nara sumber Kepala Balai TN Kutai dan Staf serta tim dari Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Sosilisasi peraturan perundangan diharapkan akan semakin meminimalkan kejadian tindak pidana kehutanan, sedangkan sosialisasi pengelolaan dan sistem zonasi Taman nasional Kutai diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi di Taman nasional Kutai. Beberapa peluang yag dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain pengelolaan wisata alam di zona pemanfaatan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu. Dengan semakin meningkatnya pemahaman dan peran masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peran TN Kutai diharapkan akan semakin memperkuat upaya konservasi karena sistem pengelolaan yang didukung oleh masyarakat. Sumber : Balai Taman Nasional Kutai
Baca Berita

Translokasi Bekantan ke Hutan Panjaratan

Banjarbaru, 19 Oktober 2018 − Warga Banua baru baru ini sempat dikejutkan oleh video tentang penangkapan seekor bekantan (Nasalis larvatus) di Desa Kurau, Kec. Bumi Makmur, Tanah Laut yang diunggah di dunia maya. Dalam unggahan tersebut nampak warga setempat sedang berusaha mengikat seekor bekantan, yang kebetulan berada di sekitar desa dan mencari makan. Setelah mendapatkan informasi tersebut melalui layanan Call Center, BKSDA Kalsel kemudian menugaskan Tim untuk turun melakukan tindakan penyelamatan. Setibanya dilokasi diketahui bahwa berita tentang penangkapan bekantan oleh warga tersebut memang benar adanya. Petugas kemudian melakukan wawancara dengan warga yang telah menangkap bekantan tersebut untuk mengatahui kronologi kejadian hingga bekantan akhirnya ditangkap. Berdasarkan informasi warga, diketahui bahwa bekantan yang saat itu sedang haus datang ke rumah salah satu warga untuk minum. Saat itu pula kemudian warga secara spontan menangkapnya. Petugas dalam kesempatan itu juga mengingatkan warga untuk tidak lagi menangkap bekantan yang melintas di desa. Karena bekantan merupakan satwa dilindungi undang-undang. Tindakan warga menangkap satwa dilindungi merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman. Kepala BKSDA Kalsel, Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc., mengingatkan agar warga membiarkan saja ketika ada satwa yang melintas. Namun jika aktivitasnya telah mengganggu warga, maka dapat dilaporkan kepada kami, imbuhnya. Oleh petugas BKSDA Kalsel, kemudian bekantan dicek kondisinya. Dari hasil pengecekan fisik diketahui bahwa ternyata bekantan liar berjenis kelamin jantan, dengan umur sekitar 7-8 tahun itu berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan, keamanan dan kondisi habitat yang tidak mendukung, serta koordinasi dengan Kepala SKW 1, Tim akhirnya memutuskan untuk mentranslokasi bekantan tersebut ke hutan di Desa Panjaratan, Kec. Takisung. Kondisi hutan di wilayah Panjaratan tersebut masih bagus dan aman bagi bekantan. Setelah menempuh perjalanan darat selama 1 jam dan dilanjutkan perjalanan melalui sungai selama 30 menit, tepat pada jam 17.00 WITA akhirnya bekantan jantan yang diberi nama “Hendra” tersebut ditranslokasi ke hutan Desa Panjaratan, Kec. Takisung, Tanah Laut. (jrz) Sumber : Balai KSDA Kalimantan Selatan
Baca Berita

Tingkatkan Layanan Pengunjung, Kelompok Ekowisata Jene Tinaro Terima Paket Alat Panjat

Bantimurung, 22 Oktober 2018. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menyerahkan sejumlah bantuan kepada Kelompok Ekowisata (KPE) Jene Tinaro. Melalui Kepala SPTN Wilayah I Balocci memberikan bantuan berupa paket alat panjat single rope technique (SRT) kepada KPE Jene Tinaro. Ketua KPE Jene Tinaro didampingi beberapa anggotanya menerima secara langsung bantuan tersebut pada Jumat (19/10/2018). KPE Jene Tinaro merupakan kelompok pengelola wisata Gua Kalibbong Aloa. Kelompok ini terbentuk pada bulan November 2017 lalu. Terbentuknya pengelola wisata Gua Kalibbong Aloa ini sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam tata kelola wisata minat khusus di Taman Nasional Bantimrung Bulusaraung. “Kami sampaikan terima kasih kepada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung atas bantuan yang diberikan kepada kami. Ini adalah amanat untuk kami laksanakan,” ujar Maudu, Ketua KPE Jene Tinaro. Gua Kalibbong Aloa terletak di Dusun Belae, Kelurahan Biraeng, Kabupaten Pangkep. Site wisata yang menawarkan selusur gua ini dapat ditempuh dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar 60 menit. Kalibbong Aloa sedikit berbeda dengan gua pada umumnya. Letak mulut gua berada pada ketinggian sekitar seratus meter. Karenanya butuh perjuangan menuju pintu masuk gua. Hal ini tak menjadi halangan bagi petualang untuk mendakinya, justru menjadi tantangan untuk ditaklukkan. Karenanya pendampingan sangat dibutuhkan selama menjelajah di gua yang berada di dinding gugusan batu karst ini. Ornamen gua alam ini tak diragukan lagi. Berbagai bentukan alam begitu memesona saat berada di dalam gua. stalaktit, satalakmit, godam hingga pilar yang memancarkan kilauan kristal saat terkena alat penerang. Kelompok ekowisata ini telah terlatih. Sebanyak 14 orang anggota kelompok ini berasal dari pemuda Kelurahan Biraeng, salah satu desa penyangga taman nasional. “Kami telah melatih kelompok ini mulai dari teknik SRT, interpretasi wisatawan, hingga dasar-dasar selusur gua. Karenanya wisatawan tak perlu khawatir saat berkunjung,” pungkas Chaeril, Kepala Resor Minasa Tene. Selama ini KPE ini hanya meminjam alat milik taman nasional saat kedatangan wisatawan. Bantuan berupa peralatan alat panjat ini menjadi berkah bagi kelompok. Seat harnes, helm, jumar, autostop, webbing hingga carabiner snap adalah beberapa paket bantuan yang diterima kelompok ekowisata ini. “Kami berharap dengan bantuan peralatan panjat dan selusur gua ini akan membantu kelompok untuk memandu wisatawan. Dengan begitu kami berharap kelompok ini bisa mandiri dan pendapatan mereka bisa meningkat,” terang Iqbal Abadi Rasjid, Kepala SPTN Wilayah I Balocci saat serah terima. Saatnya masyarakat menjadi subjek pengelola. Hutan lestari masyarakat sejahtera. Sumber : Taufiq Ismail – PEH Balai TN Bantimrung Bulusaraung
Baca Berita

Jangan Remehkan Palem!

Kuningan, 22 Oktober 2018. Palem termasuk dalam famili pinang-pinangan atau "Arecaceae". Tumbuhan ini salah satu kelompok tumbuhan yang termasuk tumbuhan dengan biji berkeping satu atau monokotil. Palem sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas dan banyak digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman ini memiliki batang yang jarang bercabang dan tumbuh tegak ke atas. Akarnya tumbuh dari pangkal batangnya dan biasanya menghujam ke dalam tanah sehingga dapat menopang batangnya yang tumbuh menjulang tinggi. Buahnya biasa memiliki kulit luar yang relatif tebal yang menutupi bagian dalam (mesokarpim) yang berair atau berserat. Palem merupakan salah satu komponen penyusun vegetasi hutan. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang sangat menarik baik dari segi bentuk, keragaman jenis serta manfaatnya. Palem Hutan atau Bingbin (Pinanga coronata) merupakan salah satu jenis pohon Palem yang banyak dijumpai di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang tersebar baik pada daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Di alam, Palem memiliki peran yang sangat penting. Tumbuhan ini mampu menyerap polusi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Selain itu dapat menyerap air 10 persen lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan lain. Flora ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sangat baik di tiap lingkungannya karena tahan terhadap cuaca panas. Buah Palem dapat diolah sebagai bahan obat untuk meningkatkan vitalitas tubuh manusia. Ekstrak buah ini sudah banyak beredar di pasaran. Dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa kita petik dari Palem. Satu diantaranya, untuk menjadi tinggi kita memerlukan akar yang kuat serta kemampuan adaptasi yang baik. Akar bisa dimaknai sebagai kerja keras, keimanan serta dukungan semua pihak. Walaupun akar yang berada di dalam tanah tidak pernah terlihat tetapi perannya dalam kehidupan sangatlah penting. So, tetap cintai alam dengan cara baik dan benar [Teks & foto © Taufikurohman - BTNGC | 102018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

BBKSDA Jatim Terima Satwa Liar Hasil dari Polres Lamongan

Lamongan, 22 Oktober 2018. Satreskrim Polres Lamongan pada tanggal 22 Oktober 2018 menangkap pedagang satwa liar dilindungi undang-undang jenis kasturi kepala hitam (Lorius lory) sebanyak 3 ekor dan perkici pelangi (Trichoglossus haematodus) sebanyak 3 ekor. Satwa -satwa tersebut masuk dalam satwa dilindungi sesuai lampiran peraturan Menteri LHK nomor: P.92/MenLHK/Setjen/kum.1/8/2018 tentang perubahan peraturan menteri LHK nomor:p.20/MenLHK/Setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Satwa kemudian diserahkan kepada Balai Besar KSDA Jawa Timur melalui Bidang KSDA Wilayah II. Menurut keterangan tersangka, satwa kasturi kepala hitam dijual dengan harga 2 jutaan sedangkan perkici pelangi dengan harga kisaran 300 rb-an. Selanjutnya satwa - satwa tersebut akan di bawa ke kandang transit Balai Besar KSDA Jawa Timur untuk dilakukan observasi. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Berita

Pasca Gempa Lombok, Begini Jalur Pendakian & Sarpras TN Gunung Rinjani

Mataram, 22 Oktober 2018. Pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2018 telah dilaksanakan kegiatan survey jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) pasca gempa di jalur pendakian sembalun, senaru dan jalur budaya torean. Kegiatan survey melibatkan beberapa pihak antara lain TNGR, TNI, POLRI, BASARNAS, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara dan Lombok Timur, BPBD Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, Perwakilan Trek Organizer Senaru dan Sembalun, Perwakilan Guide dan Porter serta EMHC (Edelweis Medical Help Center). Survey ini untuk mengetahui kondisi jalur pendakian dan sarana prasarana pasca gempa Lombok. Pembahasan hasil kegiatan survey pendakian TNGR telah dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan melibatkan BASARNAS, Balai Wilayah Sungai dan Ahli Geologi dari Dinas ESDM Provinsi NTB. Dilaporkan bahwa kondisi sarana prasarana dan jalur pendakian Sembalun meliputi Kantor TNGR Resort Sembalun dalam kondisi rusak sedang sampai berat. Sepanjang jalur pendakian Sembalun terdapat 14 titik dalam kondisi longsor dan 11 titik tanah retak. Shelter di jalur pendakian Sembalun dalam kondisi baik 12 unit, 1 unit rusak ringan, 1 unit rusak sedang, 1 unit rusak berat. Mata air di Pos II Sembalun dalam kondisi baik, satu unit Pos Jaga di Pos II Sembalun dalam kondisi rusak ringan dan sebuah jembatan beton dengan rantai besi dalam kondisi rusak berat namun masih dapat dilewati. Tim mampu melaksanakan survey sampai dengan km 7.8. Jalur pendakian Sembalun terputus akibat longsor di Bukit Penyesalan (sekitar 120 m sebelum Pelawangan Sembalun). Menurut pantauan di lapangan, kondisi sarana prasana dan jalur pendakian Senaru bahwa Kantor TNGR Resort Senaru dalam kondisi rusak berat. Gapura pendakian di Jebag Gawah Senaru dalam kondisi rusak ringan, pos Jaga dan toilet di Jebag Gawah Senaru dalam kondisi rusak berat serta sepanjang jalur pendakian Senaru terdapat 14 titik longsor & retakan. Beberapa shelter di jalur pendakian Senaru dalam kondisi rusak ringan hingga berat, tersedia mata air di Pos II namun di Pos III dan Cemara Lima tidak tersedia air serta jalur pendakian Senaru terputus akibat longsor di bawah Pelawangan Senaru. Tim juga melaporkan kondisi Jalur Budaya Torean yang sepanjang jalur budaya Torean terdapat 12 titik longsor dan retakan tanah. Jalur pendakian terputus di jalur sebelum Air Terjun Penimbungan akibat longsor Berdasarkan hasil survey dan pembahasan maka dapat disimpulkan Jalur pendakian Sembalun, Senaru, dan Torean belum dapat dibuka untuk pendakian dikarenakan kondisi jalur pendakian yang belum aman. Longsoran di Gunung Rinjani tersebut patut dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam rangka antisipasi bencana bagi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Rinjani ketika musim hujan yang akan datang. Survey rencana rehabilitasi jalur pendakian dan fasilitas pendukung dimungkinkan dapat dilakukan setelah musim hujan selesai (diperkirakan sekitar bulan Mei 2019). Dalam kondisi normal pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani menuju Danau Segara Anak diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2020. Dalam rangka memberikan alternatif wisata bagi para pelaku wisata Rinjani yang menggantungkan mata pencahariannya dari wisata pendakian Rinjani, Balai TN Gunung Rinjani berencana untuk melakukan survey jalur wisata alternative dengan melibatkan pihak terkait. Survey jalur wisata alternatif tersebut rencana akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 2018. Apabila membutuhkan informasi dan data kondisi jalur pendakian serta sarana prasarana di kawasan TNGR pasca Gempa Lombok dapat menghubungi kami melalui Call Centre Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan nomor 0811283939 atau media sosial di twitter:@tnrinjani, instagram: gunungrinjani_nationalpark, Facebook: Taman Nasional Gunung Rinjani, dan website: tngr.menlhk.go.id. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
Baca Berita

Mengenalkan Fungsi Taman Nasional Matalawa Melalui Sosialisasi ke Desa

Waingapu, 20 Oktober 2018. Kegiatan pengenalan Taman Nasional kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah sosialisasi ke masyarakat desa. Desa Malinjak sebagai salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) berkesempatan mendapat kunjungan sosialisasi dari tim Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Waibakul. Sosialisasi yang bermaterikan pengenalan 3 pilar Taman Nasional yaitu Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan, langsung dipimpin oleh Kepala SPTN I, Abdul Basit Nasriyanto, S.Hut, M.Sc, serta turut didampingi pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan. Selain materi 3 P tersebut, Abdul Basit juga menyampaikan bahwa kawasan hutan di Taman Nasional merupakan warisan yang akan diberikan kepada anak dan cucu kita. Sudah selayaknya kita bersama-sama jaga kelestarian hutan sehingga manfaat hutan seperti keersediaan air yang cukup, juga akan dirasakan anak dan cucu kita. Tak lupa disampaikan kepada masyarakat agar tidak membakar padang rumput karena dikhawatirkan apinya akan merambat ke dalam kawasan taman nasional, terlebih lagi bahwa bulan ini merupakan puncak musim kemarau di daerah Nusa Tenggara Timur. Untuk menghindari rasa bosan para peserta sosialisasi, tim juga menyajikan film dokumenter bertema konservasi sehingga bahasa-bahasa dalam materi yang telah disampaikan lebih mudah dicerna dengan melihat film tersebut. (abn/mtlw) Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Baca Berita

Perhutanan Sosial Kemitraan Konservasi Desa Cibuntu Penyangga TN Gunung Ciremai

Cibuntu, 20 Oktober 2018. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) pada Sabtu (20/10) bertempat di daerah penyangga desa wisata Cibuntu didaulat sebagai tuan rumah pada acara “Gerakan Aksi Mitra Lingkungan untuk Perhutanan Sosial” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Dalam kegiatan tersebut hadir Direktur Jenderal PSKL, Dr. Bambang Supriyanto, Direktur Kemitraan Lingkungan Jo Komaladewi, Kepala Balai TNGC Kuswandono, unsur Pemerintah Daerah, Perhutani, para penggiat lingkungan sewilayah tiga Cirebon, LSM dan Mitra Pengelola Gunung Ciremai serta tuan rumah, Kepala Desa Cibuntu. Dalam kesempatan pertama Kepala Balai TNGC menyampaikan di kawasan TNGC bentuk kolaborasi pengelolaan dengan masyarakat telah terjalin dengan baik. Salah satu bentuk perhutanan sosial adalah dengan memberikan ijin jasa kepada 64 pengelola wisata di sekitar desa penyangga. Diharapkan pola kemitraan pemberian ijin jasa ini memperoleh pengakuan perlindungan kemitraan konservasi (KULIN KK) di kawasan konservasi karena dalam pengelolaan aspek ekologis, sosial budaya dan ekonomi telah berjalan. Direktur Jenderal PSKL, Dr. Bambang Supriyanto dalam sambutan dan arahannya, merasa sangat gembira karena aplikasi perhutanan sosial di desa Cibuntu telah berjalan dengan baik dan patut dicontoh bagi wilayah lain. Aspek konservasi merupakan bagian dari pengelolaan perhutanan sosial dan telah memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu disampaikan juga isu lingkungan yang harus kita perhatikan yaitu “Green dan Brown”. "Green" merupakan bagian hulu, yaitu kawasan hutan yang harus tetap terjaga kelestarianya baik sebagai fungsi perlindungan, pengawetan "flasma nutfah" agar memberi manfaat bagi daerah sekitarnya. "Brown" merupakan bagian hilir atau daerah penyangga di luar kawasan hutan. Hal ini terkait dengan prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, pengelolaan sampah harus lebih bijak dan lebih efektif. Ada tiga kiat bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah yaitu "reduce". Meminimalkan atau mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menimbulkan sampah terutama plastik. "Reuse" atau menggunakan kembali bahan bahan yang telah ada dan "Recycle" penggunaan bahan bahan yang mudah di daur ulang. Semoga dengan kegiatan ini kesadaran masyarakat akan lingkungan lebih meningkat, mulai dari diri sendiri. Dari hari ini dan dari yang hal kecil. "Head, heart, and hand". Ayo kita jaga kelestarian alam dengan melakukan hal yang baik dan benar. Salam lestari [teks © Agus Yuda, foto © koesky - BTNGC, video © Ditjen PSKL | 102018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

PT. PLN Serahkan Si Malumalu Hasil Evakuasi Dari Jalur Listrik

Bengkulu, 22 Oktober 2018. Beberapa waktu yang lalu BKSDA Bengkulu (Seksi Konservasi Wilayah III Lampung) menerima penyerahan 5 ekor Kukang sumatera (Nycticebus coucang). Satwa dilindungi yang disebut juga si malumalu ini diperoleh dari hasil patroli petugas Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT. PLN Pringsewu bersama mitra PLN PT. Sarwa Karya Wiguna di Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran, Provinsi Lampung. “Menurut penuturan tim patroli PLN, kukang-kukang tersebut dievakuasi dari jalur/kabel listrik karena berpotensi menimbulkan kerusakan yang dapat berujung pada pemadaman di sejumlah wilayah,” kata Teguh Ismail (Kepala SKW III). Kejadian kukang tersengat listrik sering terjadi di sejumlah lokasi pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Berkenaan hal tersebut koordinasi dilakukan dengan pihak PT. PLN dan Yayasan IAR Indonesia sebagai NGO yang peduli pada konservasi satli kukang, guna mendapatkan solusi terbaik bagi satwa liar itu sendiri serta pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal setelah diserahterimakan kukang dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun perilaku dan untuk selanjutnya akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke lokasi habitat yang lebih aman. Sumber : Balai KSDA Bengkulu-Lampung

Menampilkan 6.785–6.800 dari 11.144 publikasi