Pontianak, 25 Oktober 2018. Sosialisasi Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading Indonesia dihadiri tidak saja dari perwakilan pemerintah, Polda dan TNI akan tetapi oleh pihak akademisi, swasta, LSM dan NGO. Mengambil konsep talk show dan diskusi interaktif, acara ini sukses dipandu oleh Dea dari Kompas TV. Turut serta sebagai narasumber yaitu dari Kementerian LHK diwakili oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Ibu drh. Indra Exploitasia, Balai PPLHK Kalimantan Bapak David Muhammad, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Bapak Marius Marselus, Budayawan Kalimantan Barat Bapak A.Halim R., Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN Bapak Gusti Hardiansyah, Dewan Adat Dayak Kalimantan BaratJakius Sinyor. Selain talk show, untuk memperoleh komitmen dari seluruh pihak dilakukan focus grup discussion (FGD)dengan 3 (tiga) kelompok yaitu (1) kelompok pemerintah; (2) kelompok swasta; (3) kelompok akademisi, LSM dan NGO. Komitmen tersebut kemudian ditanda tangani oleh beberapa perwakilan peserta sebagai tanda pengesahan bahwa komitmen ini dibuat dan disetujui untuk dilaksanakan. Salah satu komitmen dan menjadi pernyataan Gubernur Kalimantan Barat dalam sambutannya yaitu “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menganggarkan/memberikan reward untuk masyarakat yang bisa mengungkap pelaku kejahatan terhadap Rangkong Gading”. Selain itu “Memberikan hukuman dengan efek jera kepada pelaku kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan pasal berlapis (multi door)”. Jaga dan lestarikan Rangkong Gading (Rhinoplax vigil) sang maskot Kalimantan Barat. Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat

Pontianak, 24 Oktober 2018. Bertempat di pendopo rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, acara sosialisasi Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading Indonesia tahun 2018 – 2028 secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat. Bapak Dirjen KSDAE Wiratno turut hadir dalam acara tersebut didampingi Direktur KKH Ibu Indra Exsploitasia serta tim penyusun SRAK Rangkong Gading 2018 – 2028. Acara yang dihadiri oleh 197 peserta ini, berasal dariperwakilan Pemerintahan, Akademisi, Swasta, LSM serta NGO regional Kalimantan. Mengusung tema “Bersama Menjaga Rangkong Gading Sang Maskot Kalimantan Barat” acara ini berjalan serius tapi santai, dengan harapan setelah acara berakhir, seluruh peserta dapat langsung mengimplementasikan konservasi rangkong gading di daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan ini, Dirjen KSDAE menyerahkan Buku SRAK Rangkong Gading serta foto rangkong gading kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai tanda dimulainya kegiatan sosialisasi SRAK Rangkong Gading Regional Kalimantan. Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat

Jakarta, 25 Oktober 2018. Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama-sama dengan Balai KSDA Jakarta dan Lembaga Konservasi (LK) PT Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) telah berhasil menyelamatkan satu ekor bayi Duyung (Dugong dugon) yang terjerat jaring nelayan di perairan Tanjung Lesung, Desa Cipanon, Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab Pandeglang Provinsi Banten. Informasi adanya bayi duyung (Dugong dugon) ini pertama kali diterima oleh drh. Yus Anggoro dari LK PT TIJA pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan laporan masyarakat. Selanjutnya pihak LK PT TIJA berkoordinasi dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan Balai KSDA Jakarta serta Balai Besar KSDA Jawa Barat mengenai rencana evakuasi/ penyelamatan bayi duyung dimaksud, salah satu spesies satwa dilindungi dengan PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta dengan Peraturan Menteri LHK RI No. P. 92/MENLHK/Setjen/KUM.1/8/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 20 /MENLHK/Setjen/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi. Pada tanggal 25 Oktober 2018, petugas Polhut dari Balai KSDA Jakarta dan Balai Besar KSDA Jabar Seksi wilayah Serang bersama-sama dengan tim dokter hewan dari LK PT TIJA melakukan penyelamatan bayi duyung yang sangat langka tersebut untuk kemudian dilakukan evakuasi ke sarana karantina di LK PT TIJA. Bayi duyung yang diselamatkan diperkirakan berumur 5-6 bulan dengan panjang 110 cm. Pada beberapa bagian tubuhnya terdapat banyak goresan luka karena terkena jaring nelayan. Setelah dilakukan observasi/ pemeriksaan diputuskan bayi duyung tersebut dibawa ke LK TIJA untuk dititiprawatkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan bayi duyung tersebut tidak langsung dilepasliarkan kembali ke laut antara lain: (1) adanya banyak luka goresan di tubuh yang memerlukan perawatan; (2) Duyung tersebut masih bayi dan menyusu pada induknya. Keberhasilan evakuasi/ penyelamatan bayi duyung ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang aktif melapor dan dengan sukarela menyerahkan, respon cepat dari Direktorat KKH dan koordinasi yang baik antara LK PT TIJA, Balai Besar KSDA Jawa Barat dan Balai KSDA Jakarta. Semoga bayi duyung ini terus membaik dan pada saatnya nanti dapat dikembalikan ke habitat alaminya di lautan lepas. Sumber : Balai KSDA Jakarta Contact person: Call center 0812 8964 3727

Yogyakarta, 25 Oktober 2018. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di DIY cukup tinggi. Hal tersebut didukung oleh posisi DIY sebagai pintu keluar masuk peredaran yang strategis, keberadaan stasiun, terminal dan bandar udara serta banyaknya pasar-pasar satwa yang mengakomodir minat masyarakat untuk mengoleksi satwa sekaligus sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli satwa. Pada perkembangannya, peredaran satwa liar dilindungi melebar melalui media sosial dan mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Untuk mencegah peredaran tumbuhan dan satwa liar yang semakin meningkat perlu upaya penanggulangan yang melibatkan para pihak terkait. Sejalan dengan tujuan tersebut, Balai KSDA Yogyakarta kemarin (24/10/18) telah menggelar Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum Bidang KSDAE bertempat di Hotel Ros In Yogyakarta dengan melibatkan 150 peserta yang terdiri dari unsur Kepolisian (Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor se-DIY); Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri se-DIY; Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY; Polairud; POM Angkatan Udara; PT Angkasa Pura I; Bea Cukai Yogyakarta; Koramil sekitar kawasan konervasi di DIY; Dinas Pasar; Pengelola Terminal Giwangan dan PT KAI Daops VI. Narasumber dalam kegiatan ini Kasubdit Pemanfaaatan Jenis, Nunu Anugrah, S.Hut, MSc dan Kepala Balai KSDA Yogyakarta, Ir. Junita Parjanti, MT. Sebagai tim pembahas dalam kegiatan ini berasal dari unsur Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY, Balai Penegakkan Hukum Kementerian LHK, Balai Karantina, PT Angkasa Pura I, PT KAI Daops VI dan Akademisi UGM. Pertemuan dilaksanakan dalam konsep round table discussion yang memberikan ruang lebih longgar bagi peserta untuk menyatukan presepsi dan mengeksplor langkah-langkah penyelesaian kasus peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di DIY. Beberapa hasil rumusan yang dihasilkan dalam pertemuan ini antara lain adalah : (1) Semua kegiatan peredaran satwa liar harus di lengkapi dengan dokumen surat angkut dan surat kesehatan hewan, serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan UU baik melalui darat, laut maupun udara. (2) Dalam rangka optimalisasi pengawasan peredaran satwa liar di Bandara Adisutjipto, dipandang perlu Balai KSDA Yogyakarta melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (Balai Karantina Pertanian, Angkasa Pura, Bandara Adisutjipto dan PT KAI (Persero) Daop VI). (3) Dalam menangani perdagangan satwa liar illegal terdapat berbagai pemangku kepentingan, sehingga perlu dilakukan pola komunikasi dan koordinasi secara cepat agar terwujud sinergi antar institusi. (4) Dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar illegal agar mengoptimalkan PPNS di Balai KSDA Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, serta secara teknis akan bekerjasama dengan akademisi dari perguruan tinggi. (5) Kegiatan penyadartahuan/sosialisasi kepada masyarakat dan institusi/lembaga tentang peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem menjadi hal penting yang harus dilakukan secara kontinyu. (6) Mendorong kepedulian masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber : Balai KSDA Yogyakarta

Jinato - Taman Nasional Taka Bonerate, Kepulauan Selayar, 23 Oktober 2018. Pulau Jinato, letaknya yang tak jauh dari ibu kota kecamatan Taka Bonerate (hanya dua jam saja) memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan pulau-pulau lain dalam kawasan. Salah satunya adalah sinyal selular yang cukup memadai untuk berselancar internet, mulai mengirim foto hingga mengupdate status di sosial media. Selain itu Jinato ditunjang dengan fasilitas yang cukup memadai seperti pelabuhan, penyulingan air minum dan beberapa homestay Masyarakat Desa Konservasi yang dibina oleh Balai TN. Taka Bonerate. Tak cukup itu saja, desa yang mayoritas dihuni oleh suku Bugis ini memiliki panorama alam yang wajib untuk dikunjungi, baik itu bawah lautnya maupun pulau kecil tak berpenghuni yang berada tepat di sebelah utara, yaitu Pulau Lantigiang. Pasirnya yang putih menyilaukan mata serta air lautnya yang bening menggoda untuk kita ber-snorkeling di sana. Memiliki dua spot diving yaitu The Rivers dan Jinato Wall Paradise (JWP), kedua spot diving ini menyuguhkan keindahan terumbu karang, ikan karang yang berwarna - warni dan jika beruntung anda akan bertemu dengan si Penyu dan Hiu yang lagi bermain di dinding tebing. Karena termasuk dalam untaian gugusan atol Taman Nasional Taka Bonerate yang terletak di selatan hingga menjadikannya salah satu pintu masuk ke kawasan Taka Bonerate. Pengembangan wisata edukasi pun juga ada di pulau Jinato. Terdapat taman transplantasi karang yang dibuat oleh Masyarakat Mitra Polhut dan Kelompok Transplantasi Karang binaan Balai TN. Taka Bonerate di lokasi ini kita bisa belajar bagaimana proses transplantasi karang yang dipandu oleh masyarakat. Masih banyak keindahan yang tersembunyi dimiliki oleh Jinato. Nah, jika anda ingin melihat dan menikmati keindahan yang dimiliki oleh pulau Jinato anda harus menempuh perjalanan laut selama 5 jam dari Pelabuhan Pattumbukang Kep. Selayar atau 8 jam dari Ibu kota Kab.Kep.Selayar Benteng. Sumber : Asri - PEH Penyelia Balai TN. Taka Bonerate

Malang, 23 Oktober 2018. Bertempat di Hotel Aria Mall Olympic Garden Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyelenggarakan Workshop Penataan Taman Nasional dan Cagar Biosfer Secara Kolaboratif. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta dari berbagai stakeholder diantaranya dari TNBTS, Direktorat Konservasi Kawasan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dinas Kehutanan Propinsi, Pemda, Perum Perhutani, Paramitra, Akademisi dan Tokoh Masyarakat. Kegiatan workshop Workshop Penataan Taman Nasional dan Cagar Biosfer Secara Kolaboratif dibuka secara resmi oleh Kepala Balai TNBTS Ir. Jhon Kenedie MM. Dalam sambutannya Kepala Balai Besar TNBTS, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan aksi lanjutan yg telah direncanakan dalam proses pengembangan Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru dan Arjuno yang berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru dan Arjuno ditetapkan pada tanggal 9 juni 2015 oleh badan dunia PBB yaitu UNESCO dalam program Man And Biosfere sebagai upaya pelestarian kehati dan pengelolaan ekosistem terpadu yang berkelanjutan yang berbasis pada Pengetahuan dan kearifan lokal. Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru dan Arjuno mempunyai luas 413.375.57 Ha yang terdiri dari zona inti seluas 78.144.5 Ha (TNBTS 50.276.2 Ha + Tahura Ir.Soerjo 27.868.3 Ha), zona penyangga 96.349.56 Ha, zona transisi 238.880.51 Ha dan terletak di propinsi Jawa timur mencakup di 10 kabupaten. Pada perkembangannya Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru dan Arjuno memiliki Branding adalah " Excotic Nature Of Ancient Java" yang memiliki filosofi menggambarkan harmonisasi dalam pengelolaan kawasan dengan unsur-unsur di dalamnya manusia, budaya dan religi. Sebelum acara sesi diskusi dan rumusan hasil Workshop Penataan Taman Nasional dan Cagar Biosfer disampaikan pemaparan materi yang terbagi dalam 2 sesi pemaparan pada sesi pertama disampaikan oleh Ir. Jhon Kenedie MM dari TNBTS menyampaikan rencana aksi pengelolaan CB.BTSA pada zona inti; Ir. Jefri Susiyafrianto,MM dari Direktorat Konservasi Kawasan yang menyampaikan “Kebijakan KLHK dalam pengelolaan Cagar Biosfer dan ; Prof. Dr. Ir. Y Purwanto DEA dari LIPI MAB-UNESCO. Sedangkan pada sesi ke 2 pemaparan disampaikan oleh Dinas Kehutanan Propinsi mengenai "Rencana aksi pengelolaan CB-BTSA pada zona Penyangga; dilanjutkan pemaparan dari Biro Perencanaan Perum Perhutani menyampaikan mengenai "Rencana aksi pengelolaan CB-BTSA pada zona Transisi" dan pemaparan terakhir disampaikan oleh Luchman Hakim,Ssi, margrsC, PHD dari Universitas Brawijaya menyampaikan mengenai "Peran perguruan tinggi dalam peningkatan riset-riset dasar dan terapan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan". Pada akhir acara, rumusan hasil Workshop CB-BTSA telah dirangkum dan akan dilakukan oleh semua stakeholder di kawasan CB-BTSA. Diharapkan melalui aksi dan rencana mampu menjaga keanekaragan hayati, memberikan konstribusi dalam peningkatan SDM dan pendampingan kepada masyarakat sekitar CB-BTSA, dan Menjaga kearifan lokal melalui pelestarian budaya lokal. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Sibolangit, 24 Oktober 2018. Geliat Resort Cagar Alam/ Taman Wisata Alam (CA/TWA) Sibolangit sebagai salah satu Role Model pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara, dengan mengusung tema “Wisata Edukasi Konservasi Lingkungan (Ekoling)” masih terus berlanjut. Kali ini digelar kegiatan Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah untuk pelajar tingkat SMP, pada Senin, 22 Oktober 2018, di kawasan TWA Sibolangit. Lomba ini diikuti oleh 22 kelompok peserta, dari 9 sekolah SMP dan sederajat, yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kota Medan, yaitu : SMP Negeri 2 Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, SMP Negeri 2 Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, SMP Negeri 2 Sunggal Kabupaten Deli Serdang, SMP Swasta RK Deli Murni Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang, SMP Swasta LKMD Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, SMP Swasta Alam Leuser Desa Bukit Mas Kabupaten Langkat, SMP Swasta Advent Barus Julu Kabupaten Karo, SMP Swasta Siti Hajar Kota Medan dan MTs Miftahussalam Kota Medan. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara yang diwakili Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Stabat, Herbert BP. Aritonang, S.Sos., MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah selain sebagai kegiatan edukasi, juga dimaksudkan untuk promosi TWA Sibolangit kepada masyarakat, khususnya generasi muda/pelajar. Lebih lanjut, Herbert juga mengingatkan peserta lomba sebagai generasi muda khususnya pelajar, tentang dampak yang ditimbulkan dari sampah terutama sampah plastik. “Adik-adik perlu mengetahui bahwa sampah yang terbuat dari bahan plastik butuh waktu puluhan tahun untuk dapat terurai di alam. Demikian juga bahan yang terbuat dari styrofoam membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat diurai di alam. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menggunakan bahan-bahan agar mengurangi beban bumi dari persoalan sampah,” ujar Herbert. Pada kesempatan itu, kepada peserta lomba dan tamu/undangan dibagikan tumbler (tempat/botol minuman), yang menurut ketua panitia Samuel Siahaan, SP. (Kepala Resort CA/TWA Sibolangit), merupakan bentuk kampanye guna mengurangi sampah plastik dari pemakaian minuman kemasan plastik. “Dengan penggunaan tumbler ini nantinya diharapkan tumbuh kesadaran untuk ikut menjaga bumi ini dari tumpukan sampah plastik”, jelas Samuel. Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari, turut dihadiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sibolangit, Kepolisian Sektor Pancur Batu, praktisi bank sampah Sumatera Utara, serta lembaga mitra kerjasama Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Rangkaian kegiatan lainnya berupa penyerahan 1 (satu) individu Kucing Hutan dari warga masyarakat kepada Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan wisata Ekoling SMP Swasta Siti Hajar Medan. Diakhir lomba diumumkan pemenang Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah hasil penilaian tim juri, masing-masing : juara I SMP Negeri 2 Pancur Batu, juara II SMP Negeri 2 Sunggal, juara III SMP Swasta RK Deli Murni Bandar Baru, harapan I SMP Swasta Alam Leuser Bukit Mas, harapan II SMP Swasta Siti Hajar Medan, dan harapan III SMP Negeri 2 Sibolangit. (Evan) Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Barito Kuala, 23 Oktober 2018 − Bertempat di rumah Ketua Kelompok Masyarakat Mitra Pariwisata (MMP) Pulau Bakut Lestari, Desa Beringin Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, telah dilaksanakan penguatan kelembagaan Masyarakat Mitra Pariwisata. Tujuan kegiatan ini dalam rangka persiapan soft launcing Role Model TWA Pulau Bakut sebagai destinasi ekoeduwisata terbaru di Kalimantan Selatan, memperkuat rasa kebersamaan kelompok dan membangun mimpi bersama untuk kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Penguatan kelembagaan disampaikan langsung oleh Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc, didampingi Kepala SKW 2 Banjarbaru M. Ridwan Effendi, S.Hut, M.Si sebagai moderator dan juga Kepala Resort TWA Pulau Kembang & TWA Pulau Bakut Suwandi. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 20 orang sebagai perwakilan dari 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok MMK Pulau Bakut Lestari (Desa Beringin) yang diketuai oleh H. Zainuri dan Kelompok MMK Pulau Bakut Bekantan Sejahtera (Desa Marabahan Baru) yang diketuai oleh Mardiah. Paparan yang disampaikan oleh Dr. Mahrus Aryadi menekankan kepada azas kelembagaan, yaitu: kerja Bersama, saling Memperkuat, saling Memerlukan dan saling Menguntungkan. Keempat azas ini harus dimiliki oleh seluruh anggota kelompok agar tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud dan berimbas kepada aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan TWA Pulau Bakut. Lebih lanjut dipaparkan, dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan yang segera diwujudkan antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan kedua MMP tersebut, maka harus memegang prinsip: Persahabatan, Kesetiaan, Kejujuran dan Saling Percaya. Prinsip-prinsip tersebut mesti dipegangteguh oleh kedua belah pihak sehingga keberlanjutan kegiatan akan terjaga dan tujuan bersama dapat tercapai. Selain penguatan kelembagaan, juga dilaksanakan penyerahan bantuan dana secara tunai sebesar 25 juta rupiah untuk masing-masing Kelompok MMP. Dana ini digunakan untuk memperkuat kelompok dalam memenuhi kebutuhan kelompok dalam pengembangan TWA Pulau Bakut yang berbasis masyarakat. Kepala Balai berpesan agar dana dari Pemerintah Republik Indonesia dengan prinsip Kerja, Kerja dan Kerja melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat dimanfaatkan secara terencana, efisien, transparan dan manfaat. (jrz) Sumber : Balai KSDA Kalimantan Selatan

Gilimanuk, 23 Oktober 2018. Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) gelar Rapat Koordinasi Pengembangan Ekowisata Jalak Bali Berbasis Masyarakat di Aula Balai TNBB. M.Nurdin Razak (pakar & praktisi ekowisata nasional) sebagai narasumber hadir kembali pada kesempatan ini. Pendiri Baloeran Ecolodge ini telah telah terlibat dan mendampingi masyarakat Gilimanuk, Sumberklampok, dan Blimbingsari selama 6 bulan terakhir. Kepala Balai TNBB, Drh. Agus Ngurah Krisna K, M.Si,. membuka acara dan memberikan sambutan bahwa konsep pengembangan wisata di TNBB bukanlah mass tourism. Untuk itu pengembangan ekowisata berbasis masyarakat mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kemampuan daya dukung kawasan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Kegiatan ini diikuti unsur Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat selaku operator wisata, travel agent, akademisi, LSM, serta parapihak terkait lainnya. Ali Purwanto, S.Hut, M.Sc, Kepala SPTN Wil. 1 Jembrana, selaku ketua panitia rakor pengembangan paket ekowisata jalak bali berbasis masyarakat antar stakeholder menyampaikan kegiatan rakor ekowisata Jalak Bali ini untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap kegiatan pengembangan ekowisata di sekitar kawasan TNBB. Destinasi wisata di Bali sudah tidak diragukan lagi, Bali Barat sebagai salah satu tujuan wisata ternyata menyimpan keindahan alam dan budaya yang tidak kalah dengan tempat lain. Rapat koordinasi pengembangan ekowisata antar stakeholder ini dikemas dalam beberapa sub kegiatan seperti launching paket ekowisata jalak Bali berbasis masyarakat, busines meeting dan policy meeting sehingga suasana rakor terlihat berbeda dari biasanya. Tiga desa/kelurahan penyangga TNBB yang menyusun paket wisata dan di launching saat ini adalah Gilimanuk, Blimbingsari, Sumberklampok. Tiga desa/kelurahan ini diharapkan mampu menjadi bagian dari segitiga emas taman nasional sekitar yaitu TN Baluran, TN Alas Purwo, dan TN Bali Barat. Pada akhir acara, beberapa travel agent yang hadir membuat contract rate dengan tiga desa/kelurahan sebagai bentuk komitmen bersama untuk turut mendukung pengembangan ekowisata di sekitar TNBB dan menjadi terobosan dalam rangka pengembangan ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada policy meeting para stakeholder rekomendasi mengarah pada implementasi Sapta pesona pariwisata di Bali bagian barat yang di dalamnya memuat nilai-nilai aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan sehingga bisa sinergi dengan kebijakan dan arahan Dirjen KSDAE tentang role model pengelolaan sampah dan role model pengembangan paket ekowisata jalak Bali berbasis masyarakat di TNBB sebagai salah satu cara baru mengelola kawasan konservasi dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek. Sumber : Balai Taman Nasional Bali Barat

Putussibau, 23 Oktober 2018. Direktur Programe GIZ Forclime (Program kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman) Georg Buchholz, beserta Senior Adviser GIZ Forclime Dr. Pipin Permadi dan didampingi Kepala Balai Besar TaNa Bentarum menghadap Bupati Kapuas Hulu di ruang kerja Bupati Kapuas Hulu di Putussibau. Pada kesempatan itu Direktur Programe GIZ Forclime yang biasa disiapa Goerg menyampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu bahwa Program GIZ Forclime akan mendukung implementasi Program Program Cagar Biosfer. Dukungan tersebut berupa program kegiatan “Free deforestation Sustainable supply chain” dan mengangkat “Branding” atau "pelabelan" Cagar Biosfer dalam setiap produk Kapuas Hulu yang dihasilkan. Kegiatan dan Branding diharapkan mampu meningkatkan nilai produk yang dihasilkan oleh Kapuas Hulu. “Produk yang dihasilkan melalui skema Sustainable supply chain berarti bahwa produk tersebut merupakan hasil intensifikasi lahan (tidak membuka lahan hutan), dihasilkan secara lestari, dapat dilacak balak dari mana asal usulnya dan tidak ada eksploitasi tenaga kerja”, ungkap Goerg. Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu sangat berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Program GIZ Forclime yang telah dan akan memberikan dukungan terhadap pembangunan di Kapuas Hulu. “Status cagar biosfer menegaskan pengakuan dunia internasional dan penyemangat bagi kami untuk terus melestarikan dan menjaga Bumi Uncak Kapuas dari kerusakan akibat ulah manusia. Semoga Program-Program GIZ Forclime yang dilaksanakan bisa memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat Kapuas Hulu” imbuh Nasir. Arief Mahmud, Kepala Balai Besar TaNa Bentarum pada saat diwawancarai menyampaikan bahwa kunjungan Direktur Programe GIZ Forclime merupakan tindak lanjut kunjungan Arief ke kantor GIZ Forclime di Jakarta. Dalam kesempatan itu Arief mengharapkan GIZ Forclime bisa mendukung penerapan kegiatan-kegiatan dalam Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu. “Menyandang Status Cagar Biosfer diharapkan menjadi magnet bagi lembaga-lembaga internasional untuk memberikan dukungan terhadap Kabupaten Kapuas Hulu, ini sudah dibuktikan salah satunya melalui dukungan oleh Pemeraintah Republik Federal Jerman melalui GIZ Forclime”, pungkas Arief. Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu (BKDSKH) dikukuhkan di Palembang, 25 Juli 2018 pada sidang ke 30 International Coordinating Council (ICC) Man and Biosphere (MAB) Unesco. Ditetapkannya Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu sebagai Cagar Biosfer bersama dengan 23 Cagar Biosfer lainnya dari 19 Negara. Sebagai mana diketahui bahwa Kabupaten Kapuas Hulu berada di Propinsi Kalimantan Barat Indonesia, telah ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi pada tahun 2003 dimana memiliki areal kurang lebih 65% adalah hutan baik hutan konservasi, lindung maupun hutan produksi. Ratusan ribu penduduk di Kapuas Hulu sangat menggantungkan kehidupannya terhadap kelestarian hutan, baik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti gaharu, madu, maupun potensi satwanya seperti ikan awana, hingga potensi airnya serta wisata. Keterpaduan hidup antara masyarakat Kapuas Hulu dengan Taman Nasional baik Betung Kerihun maupun Danau Sentarum sebagai Zona Inti Cagar Biosfer, Hutan Lindung dan Hutan produksi sebagai Zona Penyangga, serta kawasan Areal Pengunaan Lainnya sebagai Zona Transisi sangatlah harmonis, dimana masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola hutan konservasi tersebut sesuai kaidah konservasi sehingga lestari. Keharmonisan ini patut diapresiasi oleh berbagai kalangan baik nasional maupun internasional dan kedepannya Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijadikan contoh bagi kabupaten lain untuk keterpaduan pembangunan ini. Secara formal sertifikat Cagar Biosfer BKDSKH akan diserahkan oleh MAB UNESCO kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian LHK dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Balai Besar TaNa Bentarum pada momentum pembukaan Festival Danau Sentarum 25 Oktober 2018. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Waingapu, 23 Oktober 2018. Mempertahankan adat istiadat danbudaya suatu daerah dalam arus modernisasi saat ini sangatlahsulit. Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menggelar pagelaran seni budaya dan festival lagu-lagu daerahse-Sumba tahun 2018. Acara ini rutin diselenggarakan setiaptahun agar masyarakat khususnya para remaja dapat lebihmengenal dan ikut melestarikannya. Acara pagelaran diawali dengan pawai budaya dari perwakilanseluruh kabupaten di Pulau Sumba serta perwakilan daripaguyuban-paguyuban berbagai suku di Indonesia yang ada dantinggal di Pulau Sumba, antara lain Jawa-Madura, Dompu-Bima, Rote, Sabu, Flores, dan lain-lain. Dalam sambutannya yang disampaikan dalam acara pembukaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Umbu Sawola, menyatakan bahwaevent ini diharapkan menjadi perekat persatuan dan kesatuandalam bermasyarakat dan berbangsa serta menjadikan media promosi untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Sumba. Acara pembukaan event yang akan diselenggarakan hinggatanggal 27 Oktober 2018 ini juga turut dihadiri Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I. Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) sebagai satu-satunya kawasan pelestarian alam di Sumba juga turut memberi kontribusi bagi kelestarian budayaSumba. Kearifan lokal masyarakat yang tinggal di sekitar TN Matalawa dalam mengelola hutan sebagai sumber penghidupanharus dapat diikuti oleh golongan muda sehingga hutan di Pulau Sumba tetap lestari. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Putussibau, 23 Oktober 2018. Tana Bentarum kembali akan melepas liarkan Orangutan bersama dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Release Orangutan yang akan dilaksanakan di Mendalam yang merupakan wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Padua Mendalam. Perjalanan menuju lokasi release berada di hulu Sub DAS Mendalam yang dapat ditempuh dengan menggunakan longboat bermesin 40 PK selama 4 jam perjalanan dari Putussibau. Orangutan yang akan dilepas liarkan sebanyak 1 individu yang bernama Indra yang merupakan jenis Pongo pygmaeus pygmaeus. Pelepas liaran direncanakan pada tanggal 24 Oktober 2018. Indra yang berjenis kelamin jantan ini telah lulus sekolah dari YPOS dan siap untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Indra merupakan jantan pertama yang dilepas liarkan di Sub DAS Mendalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, setelah pada dua kegiatan pelepasliaran sebelumnya hanya individu betina yang dilepas liarkan. Dalam wawancaranya Kepala Balai Besar TaNa Bentarum, Arief Mahmud menyampaikan “Kondisi indra (Orangutan) sehat dan sudah siap untuk dilepas liarkan di alam, ini merupakan hasil kerja sama jangka panjang kami antara Balai Besar Tana Bentarum dengan BKSDA Kalbar dan Yayasan pelepasliaran Orangutan Sintang. Kegiatan release ini adalah yang ketiga kalinya yang dilaksanakan di kawasan hulu sub DAS Mendalam”, imbuh Areif. Sebelumnya indra telah menjalani perawatan dan rehabilitasi selama beberapa bulan di Yayasan Orangutan Sintang. Hal itu dilakukan agar indra terlatih untuk bertahan hidup di alam. Hingga saat ini, jumlah Orangutan yang telah dilepasliarkan dikawasan Sub DAS Mendalam Taman Nasional Betung Kerihun sebanyak 6 individu Orangutan. Dalam kegiatan release ini dihadiri juga oleh tokoh masyarakat yg berada di Sub DAS Mendalam untuk menyaksikan langsung prosesi pelepasliaran Orangutan tersebut, diharapkan dengan kehadiran para tokoh tersebut, nantinya dapat ikut berperan mensosialisasikan tentang kegiatan pelepasliaran tersebut kepada masyarakat dan turut menjaga keberadaan Orangutan tersebut. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Dubai, 24 Oktober 2018. Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang diketuai Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) Ir. Tandya Tjahjana, M.Si selaku National Focal Point (NFP) Konvensi Ramsar Indonesia dan beranggotakan perwakilan Direktorat BPEE 3 (tiga) orang, Badan restorasi Gambut (BRG) 1 (satu) orang, Kementerian Luar Negeri 2 (dua) orang, dan Wetlands Indonesia (WI) 1 (satu) orang, hadir dalam pertemuan COP-13 Konvensi Ramsar di Dubai, Uni Emirate Arab (UEA) pada tanggal 21-29 Oktober 2018. Pertemuan Contracting of Parties (COP) Konvensi Ramsar merupakan pertemuan 3 tahunan sekali yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan implementasi konvensi masing-masing negara anggota yang tertuang dalam National Report, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan lahan basah, serta membuat keputusan (resolusi dan rekomendasi) untuk meningkatkan pengelolaan lahan basah selama 3 tahun kedepan. Tema pertemuan COP13 kali ini adalah “Wetland for Sustainable Urban Future”. Kegiatan Opening Ceremony dan Welcoming Statements diselenggarakan oleh Tuan Rumah, Dubai Municipality, pada tanggal 22 Oktober 2018, dan dihadiri ± 1300 orang dari 157 negara yang merupakan perwakilan dari negara-negara penandatangan konvensi (contracting party), pengamat (observer), maupun pengunjung. Opening ceremony dibuka Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Uni Emirate Arab (UEA), H.E. Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi yang menyampaikan bahwa lahan basah telah menjadi perhatian bagi Pemerintah UEA dan menjadi tuan rumah bagi pertemuan besar ini. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah UEA untuk melindungi lingkungan alami dan ekosistemnya dari urbanisasi dan kegiatan pembangunan lainnya. Kegiatan opening ceremony juga dilanjutkan dengan beberapa sambutan yang disampaikan perwakilan Dubai Municipality, H.E.Razan Al Mubarak (Environment Agency of Abu Dhabi), perwakilan UN Special Envoy for Oceans, perwakilan Global Director of Nature Based Solutions IUCN; Elizabeth Mrema (UNEP), Jane Madgwick (Chief Executive Officer of Wetlands International), dan Martha Rojas Urrego (Secretary General of the Ramsar Convention). Dalam sambutan dan pidato singkat yang disampaikan terdapat beberapa catatan penting meliputi perlunya segera melakukan kegiatan penyelamatan dan restorasi lahan basah sekarang juga. Semua pihak didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lahan basah untuk mencegah degradasi lahan basah yang terus menerus terjadi di seluruh dunia. Tahun 2020 sebagai target pencapaian perlindungan keanekaragman hayati, termasuk di kawasan lahan basah, sehingga implementasi Konvensi Ramsar sangat berperan dalam pencapaian Aichi Target dan SDGs. Lahan basah merupakan habitat yang esensial bagi berbagai keanekaragaman hayati, sehingga penting bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan lahan basah. COP13 ini merupakan momen untuk menghentikan tekanan terhadap lahan basah yang merupakan ekosistem paling berharga di dunia. Dalam kesempatan ini, DELRI yang diketuai Ir. Tandya Tjahjana, M.Si (Direktur BPEE), turut menyampaikan pendapatnya sebagai negara penandatangan Konvensi Ramsar, bahwa sebagai negara yang memiliki lahan basah terluas di dunia, Pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap konservasi lahan basah di Indonesia. Indonesia telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan lahan basah dan memasukkan pengelolan lahan basah dalam kebijakan nasional. termasuk RPJMN. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan lahan basah alami yang ada di Indonesia melalui pelibatan aktif berbagai pihak. Hal ini tidak saja untuk kepentingan nasional, tetapi juga merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia. Indonesia juga mengajak negara-negara peserta Konvensi Ramsar untuk bersama-sama menyelamatkan lahan basah, sesuai dengan pesan yang telah disampaikan dalam pidato opening ceremony. Selanjutnya DELRI juga hadir pada pertemuan side event “UN Ocean Conference Community of Ocean Action on Mangroves at the 13th Meeting of the COP13 Ramsar Convention on Wetlands” yang dilaksanakan di ruang 5 Festival Arena Dubai. Dalam pertemuan ini dipaparkan beberapa laporan status mangrove oleh berbagai negara diantaranya Brazilia, Fiji, Swedia, Afrika dan Amerika. DELRI yang diketuai Ir. Tandya Tjahjana, M.Si (Direktur BPEE) melaporkan status pengelolaan mangrove Indonesia yang mencakup 20% dari luas mangrove dunia. Luas mangrove Indonesia mencapai 3,49 juta ha, dengan kondisi baik seluas 1,67 juta ha, dan kondisi kritis 1,82 juta. Kebijakan Indonesia dalam mengelola mangrove dengan kondisi yang masih baik dilaksanakan dengan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi, pencegahan abrasi, pengembangan ekowisata mangrove, perlindungan kawasan hutan mangrove, pengembangan mekanisme carbon trade dan pengembangan produk HHBK mangrove. Sedangkan pengelolaan ekosistem mangrove pada kondisi yang kritis/ rusak dilaksanakan melalui rehabilitaasi hutan dan lahan, pemberdayaan peran masyarakat, dan perlindungan kawasan mangrove. Dalam kesempatan ini Direktur BPEE sebagai NFP Konvensi Ramsar Indonesia juga menyampaikan bahwa program Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 turut mendukung dalam pengelolaan mangrove yang lestari, karena melalui program tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk berperan dalam perlindungan ekosistem mangrove di wilayahnya, serta masyarakat lokal diajak untuk terlibat lebih jauh dalam mengelola mangrove dan memanfaatkan mangrove tersebut secara lestari melalui program ekowisata dan pengembangan produk HHBK mangrove. DELRI juga diundang dalam acara “Engagement Event and Awards Ceremony” yang diselenggarakan oleh Wetlands International di Hotel Crowne Plaza Dubai pada tanggal 21 Oktober 2018. Acara tersebut ditujukan untuk menandai berbagai pencapaian yang telah diraih dalam pengelolaan lahan basah selama periode 3 tahun terakhir. Acara ini dihadiri oleh ± 130 orang “manusia basah” yang juga merupakan peserta dalam pertemuan COP13 Konvensi Ramsar. Dalam kegiatan ini Ketua DELRI, Ir. Tandya Tjahjana, M.Si memberikan sambutan singkat terkait kerjasama dalam pengelolaan lahan basah yang telah dilakukan selama 35 tahun terakhir dengan Wetlands International. Sebagai kenang-kenangan Ketua DELRI memberikan cinderamata berupa Buku 54 Taman Nasional di Indonesia dan Buku 7 Taman Nasional Laut Indonesia. Tak lupa Ketua DELRI memberikan kenangan berupa tumbler untuk mempromosikan upaya global pengurangan sampah plastik. Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Tim Afrika Timur (Kenya dan Ethiopia) atas kemajuan yang luar biasa dalam pengelolaan lahan basah selama 10 tahun terakhir. Sedangkan penghargaan puncak “Luc Hoffman Award” yaitu penghargaan untuk ilmuwan lahan basah diberikan kepada Prof. Guangchun Lei dari Beijing Forestry University, atas kerja keras dan dedikasinya dalam bidang lahan basah termasuk 130 riset di bidang keanekaragaman hayati, ekologi ekosistem dan perubahan iklim. Sumber : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Pekanbaru, 23 Oktober 2018. Dit. Reskrimsus Polda Riau yang diwakili IPTU Syaidina Ali melakukan serah terima penitipan satwa yang dilindungi sebanyak 58 ekor burung kepada Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono yang diterima langsung oleh Beliau. Adapun rincian burung yang diserahterimakan tersebut adalah: 3 ekor Cucak Rantai, 10 ekor Cicca Daun Besar (Chloropsis sonnerati) dan 45 ekor Cica Daun Kecil (Chloropsis cyanopogon). Burung tersebut merupakan hasil operasi Polda Riau pada hari Jumat, 19 Oktober 2018 pukul 05.15 WIB di Gedung Terminal Kargo Bandara International Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru. Burung Cucak Rantai, burung Cica Daun Besar (Chloropsis sonnerati) dan Burung Cica Daun Kecil (Chloropsis cyanopogon) merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan PermenLHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi Jo PermenLHK Nomor : P. 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Suharyono segera memerintahkan Kepala Bidang KSDA Wilayah I, Mulyo Hutomo untuk melakukan pelepasliaran satwa tersebut di salah satu kawasan konservasi yaitu TWA Buluh Cina. Pelepasliaran dipimpin langsung oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah I yang disaksikan oleh Anggota Dit. Reskrimsus Polda Riau dan pemilik satwa tersebut. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Aluh Aluh, 24 Oktober 2018. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan (BKSDA Kalsel) Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc di dampingi Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru M. Ridwan Effendi, S.Hut, M.Si dan Kepala Resort SM Kuala Lupak Barkati mengadakan silaturahmi dan sosialisasi dengan masyarakat yang berada di sekitar SM Kuala Lupak di Desa Aluh Aluh. Pertemuan di hadiri 15 orang perwakilan dari Sungai Bakau, Sungai Ladung, Sungai Rangit, Sungai Rintisan, Sungai Tongkang, Sungai Pangatan dan Sungai Behaur. BKSDA Kalsel bersepakat dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi SM Kuala Lupak untuk menutup lembaran suram dan membuka sejarah baru untuk segera membangun Kemitraan Konservasi dengan kegiatan Pemulihan Ekosistem bersama-sama agar dapat saling memberi manfaat bagi kawasan konservasi maupun masyarakat. Seperti diketahui, SM Kuala Lupak seluas 3.185 Ha telah terlanjur dirambah menjadi tambak oleh masyarakat kurang lebih 2000 Ha yang terjadi sejak tahun 1998. Hal ini telah menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan. Berbekal PermenLHK nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perdirjen KSDAE nomor 6 tahun 2018 tentang Juknis Kemitraan Konservasi di KSA dan KPA, Kepala Balai KSDA Kalsel dan staf jemput bola menemui para perambah untuk menawarkan solusi Hak Kelola Bersama di Kawasan Konservasi. Dalam pertemuan ini, Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc menyampaikan mengapa kawasan konservasi itu penting untuk kita lindungim dan awetkan namun juga masih bisa dimanfaatkan secara lestari. Secara detil materi tentang Perdirjen KSDA No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam juga disampaikan. Pada sesi diskusi, tokoh masyarakat Bapak Suriansyah sangat gembira atas skema Kemitraan Konservasi yang bisa memberi akses untuk ikut mengelola atas keterlanjuran yang sudah terjadi. Beliau berkomitmen untuk ikut menanam kembali berdasarkan arahan BKSDA. Tokoh masyarakat lainnya, Bapak Sulaiman juga siap dan mendukung serta berharap dengan adanya Kemitraan Konservasi yang ditawarkan Pemerintah Republik Indonesia melalui KemenLHK dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kepastian berusaha di sekitar kawasan SM Kuala Lupak dan turut serta dalam menjaga fungsi kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak (jrz). Sumber : Balai KSDA Kalimantan Selatan