Rabu, 22 Apr 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Terluka, Satu Ekor Induk Gajah Penghuni Gunung Biram Diobati dan Dipasangi GPS Collar

Aceh Besar, 29 November 2018. Tim BKSDA Aceh kembali memasang satu unit GPS collar pada individu gajah liar yang beredar di wilayah Kabupaten Aceh Besar di hutan sekitar desa Panca, kemukiman Gunung Biram, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh , Kamis (29/11/2018). Gajah betina yang dipasangkan kalung GPS ini sebelumnya dilaporkan masyarakat kepada pihak BKSDA karena sudah menampakkan diri diwilayah itu selama beberapa minggu dan dilaporkan terdapat luka di bagian pangkal ekornya yang sudah memburuk, dilaporkan juga terdapat luka lain di bagian dada sebelah kiri. Setelah memperoleh kabar lanjut dari masyarakat yang sudah sempat berkoordinasi, pada tanggal 28 November, Kepala BKSDA Aceh, Bapak Sapto Adji Prabowo memberikan instruksi agar melakukan operasi segera karena di laporkan bahwa gajah kembali ke sekitar perkebunan masyarkat. Tim yang terdiri dari staf BKSDA dari unsur PLG dan CRU yang dipimpin oleh Bapak Nurdin Isma serta tim Wildlife Ambulance dari PKSL (Pusat Kajian Satwa Liar) FKH Unsyiah segera melakukan persiapan dan memobilisasi perlengkapan dan tim melakukan obesrvasi pada hari itu juga. Tim dapat mendeteksi keberadaan dan posisi gajah, namun kondisi yang sudah gelap malam membuat tim harus menunggu keesokan harinya. Esoknya, hari Kamis 29 November 2018, tim kembali menelusuri jejak gajah dan dapat melakukan pembiusan dengan sempurna, sekira menjelang tengah hari gajah sudah dapat dikuasai sepenuhnya dan tim dibagi tugas dan bekerja secara simultan, sebahagian mengerjakan pemasangan GPS collar, sebagian lainya melakukan pengukuran fisik dan sebagian lainya melakukan penanganan luka yang sudah membusuk pada pangkal. Melihat kondisi perlukaan dan infeksi yang telah terjadi, tim memutuskan untuk melakukan amputasi diatas sendi terakhir perlukaan yang telah rusak dan membusuk. Operasi amputasi berjalan lancar dan obat obatan antibiotik maupun vitamin telah diberikan baik secara parenteral (injeksi) maupaun topical (langsung pada luka). Dengan dipasangya GPS Collar, diharapkan Individu gajah yang sedang mengalami penanganan ini akan dapat dipantau pergerakan harianya setiap beberapa jam sesuai pengaturan yang dikehendaki unit GPS akan mengirimkan titik koordinat dan dapat langsung dipantau diatas peta digital. Data GPS Collar ini lebih jauh diharapkan akan memberikan informasi lebih banyak tentang pola penggunaan habitat gajah dan keterhubunganya dengan habitat lainya di kabupaten yang berbeda. Populasi Gunung Biram, Lembah Seulawah ini dahulunya masih sering menyeberang sampai ke gunung seulawah agam, bahkan samapi ke pesisir daerah Lampanah Leungah, namun akibat semakin intesivenya perubahan pola penggunaan lahan di daerah jalan lintas sumatera sudah jarang ditemukan gajah menyeberang sampai ke seulawah agam. Dari letak geografis dan melihat keterhubungan habitat, populasi ini diduga masih bergabung secara periodik dengan populasi yang menggunakan kawasan jantho yang sekarang juga tembus kearah Keumala dan banyak menimbulkan konflik disana. Data GPS collar ini mudah-mudahan dalam dua tahun kedepan akan mengkonfirmasi secara pasti jalur migrasi gajah ini yang sudah terpisah dari kelompok utamanya, untuk kemudian membantu pengambilan keputusan dan perancanaan lebih lanjut dalam upaya konservasi gajah sumatera tersisa ini. Data pergerakan harian gajah ini dapat pula dijadikan early warning system dalam upaya penanganan konflik gajah dimana kita dapat memprediksi jalur dan waktu pergerakan gajah agar dapat dilakukan antisipasi lebih dini. Sapto Adji Prabowo, kepala BKSDA Aceh menyampaikan sejauh ini telah berhasil memasang 6 GPS collar yang tersebar di beberapa habitat penting gajah di Aceh. Saat ini 4 diantaranya masih aktif dan memberikan informasi yang sangat penting terkait pola pergerakan gajah dan mengkonfirmasi faktor barrier alami yang mempengaruhinya sehingga saat ini kita mengetahui beberapa kawasan yang sangat penting dan wajib dilakukan pengelolaan secara aktif untuk dapat menanggulangi konflik gajah secara permanen dan sekaligus sebagai langkah penting bagi upaya konservasi gajah. Sapto juga menyampaikan bawa GPS collar yang dipasang di Panca-Gunung Biram ini bersumber dari donasi IEF yang disalurkan melalui PKSL-FKH Unsyiah. FKH Unsyiah telah ber MoU dengan pihaknya di BKSDA Aceh selama ini untuk melakukan tanggap terhadap kebutuhan penanganan medis pada satwa liar di lapangan, termasuk satwa liar dilindungi lainya. Sapto berharap upaya ini akan menjadi bagian dari solusi penting bagi masa depan konservasi gajah di Aceh. BKSDA sendiri juga telah melakukan pengadaan unit GPS collar untuk kebutuhan lainya, karena program pemasangan GPS collar ini diadopsi oleh Ditjen KSDAE sebagai salah satu Role model yang dipilih untuk Aceh, Sapto menjelaskan lebih lanjut Wahdi Azmi, ketua PKSL-FKH Unsyiah yang memimpin tim medis PKSL dalam operasi ini menjelaskan bahwa pihaknya memposisikan diri mendukung tugas BKSDA Aceh sebagai otoritas pengelolaan konservasi yang telah diberikan mandat untuk itu, PKSL FKH Unsyiah dengan wildlife ambulance program-nya mendapat benefit berupa berbagai sarana dan akses bagi pelatihan pendidikan bagi calon-calon dokter hewan muda dan membangun keahlian khusus satwa liar sebagai comparative advantage didalam tubuh FKH satu-satunya di Sumatera ini. Saat ini beberapa staf pengajar FKH lainya membina langsung program wildlife ambulance ini diantaranya drh. Christopher Stremme, drh. Arman Sayuti, drh. Ryan Ferdian. Wahdi juga menyebut bahwa wilayah operasi di kemukiman Gunung Biram ini merupakan kawasan yang bernilai historis bagi gajah di Aceh. Dulu ketika Gajah Putih yang asal muasalnya dari tanah Gayo itu menghilang cukup lama setelah masa kepemimpinan singkat Sultan Mughal (2 bulan) dan terjadi huru hara yang mengakibatkan terbunuhnya raja pada tahun 1579 M itu juga dan banyak gajah tidak terurus dan lepas termasuk Gajah Putih dan melarikan diri ke hutan. Maka pemuda Iskandar Muda cucu dari sultan Mughal lah yang kemudian menemukan kembali Gajah putih ini kembali di kemukiman Gunung Biram untuk kemudian membawanya kembali ke Darud Donya (Banda Aceh saat ini) dan mempersembahkanya kepada Raja berkuasa saat itu. Iskandar Muda akhirnya berkuasa di Aceh pada tahun 1607 M – 1636 M dan dikenang sebagai masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam. Oleh karena itu, tidak mustahil kalau individu yang kita tangani ini telah diwarisi darah dan memiliki kekerabatan erat secara genetik dengan Gajah Putih yang dijuluki Biram Satani (Hantu Gunung Biram) pada masa itu. Oleh Karena itu, populasi gajah Gunung Biram ini wajib kita lestarikan, dan bisa jadi di suatu saat gajah putih keturunan langsung dari Biram Satani akan terlahir kembali. “Saya semula heran melihat sikap masyarakat daerah ini yang bukannya marah dengan kehadiran gajah ini, karena ditumbangkan beberapa pokok pepaya dan pisangnya, malah ada beberapa masyarakat yang ingin mengobati langsung gajah tersebut dan telah menyiapkan obat semprot penangkal belatung di sepeda motornya, kalau kalau gajah memberikan akses” demikian Wahdi mengungkapkan keherananya melihat masih ada masyarakat Aceh asli yang berhati mulia dan sangat mencintai gajah juga sangat pemberani hingga ingin mengobati langsung meskipun mereka tau ini adalah gajah liar dan berbahaya. Mari mendoakan semoga gajah ini dapat pulih sepenuhnya. Sumber : Balai KSDA Aceh Kontak Person: Sapto Adji Prabowo (0812-5006-527) Wahdi Azmi (0852-9699-3140) Nurdin Isma (813-7016-2013)
Baca Berita

Masyarakat Danau Sentarum Terima Alat Penunjang Pengelolaan Danau

Putussibau, 29 November 2018. Bertempat di aula Balai Besar TaNa Bentarum, Bupati Kapuas Hulu menyerahkan bantuan penunjang pengelolaan Danau Sentarum kepada masyarakat Desa Vega, Desa Leboyan, Desa Sekulat dan Desa Pulau Majang. Peralatan penunjang pengelolaan danau tersebut merupakan bantuan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kapuas. Bantuan peralatan berupa alat pencacah sampah organik 2 unit, alat pencacah anorganik 1 unit, alat pembuat pupuk padat 2 unit, alat pembuat pelet ikan 1 unit dan long boat 2 unit. Bupati Kapuas Hulu, A.M Nasir pada saat penyerahan bantuan menyampaikan bahwa, bantuan ini bersifat pilot project dalam pengelolaan Danau Sentarum. Hal ini sejalan dengan Rencana Pengelolaan Danau Sentarum sebagai daerah tangkapan air. “Saya berharap bantuan peralatan ini dapat menunjang aktivitas masyarakat dan dapat menunjang pengelolaan Danau Sentarum terutama penanganan sampah yang ada di Danau Sentarum” imbuh Nasir dalam sambutannya. “Saya berterima kasih kepada BPDASHL Kapuas dan Balai Besar TaNa Bentarum yang selama ini tetap konsisten dalam menjaga dan mengelola Danau Sentarum”, pungkas Nasir menutup sambutannya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Balai Besar TaNa Bentarum Arief Mahmud, menyampaikan bahwa Balai Besar TaNa Bentarum sebagai organisasi yang diberikan mandat mengelola Danau Sentarum selalu berusaha menjaga ekosistem danau dalam kondisi optimal, berbagai upaya telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. “Tujuan akhir dari pengelolaan Danau Sentarum adalah kelestarian ekosistem danau dan kesejahteraan masyarakat di Danau Sentarum” imbuh Arief. “Danau Sentarum harus bisa dirasakan manfaatnya hingga anak cucu kita dan terus menerus”, pungkas Arief menutup sambutannya. Kepala BPDASHL Kapuas, Arief Setyo Utomo, pada saat penyerahan bantuan menyampaikan bahwa ini merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Sentarum, yang merupakan salah satu Danau Prioritas di Indonesia. “Penyediaan alat penunjang pengelolaan danau ini merupakan langkah nyata dari kementerian LHK untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Danau Sentarum seperti gulma, sampah organik maupun anorganik serta melatih masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola lingkungannya. Diharapkan dalam jangka panjang akan dapat memberikan dampak positif untuk menunjang pengelolaan Danau Sentarum yg berkelanjutan, selain itu bantuan alat pembuat pelet dan long boat diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui budidaya ikan, selain itu long boat berfungsi untuk kegiatan pariwisata ataupun untuk patroli pengamanan maupun patroli siaga karhutla” pungkas Arief menutup sambuatnya. Upaya pengelolaan Danau Sentarum merupakan salah satu penerapan 10 Paradigma Baru dan Cara Baru dalam pengelolaan kawasan konservasi yaitu: 1. Masyarakat Sebagai Subyek, dengan menempatkan masyarakat pelaku utama untuk menjaga kelestarian Danau Sentarum melalui penguatan kelembagaan kelompok maupun desa serta peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kemandirian usaha produktif kelompok; 2. Kerjasama Lintas Eselon I, Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama lintas eselon I antara Ditjen KSDAE (Balai Besar TaNa Bentarum) selaku pemangku kawasan dengan Ditjen PDASHL (Balai PDASHL Kapuas) serta Pemerintah Kabupaten Kauas Hulu. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

Petugas BBTNGL Bekali Pelajar SMPN 2 Bakongan Pendidikan Konservasi Alam

Bakongan, 29 November 2018 – Petugas Bidang Pengelolaam Taman Nasional (BPTN) Wilayah I Tapaktuan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, melakukan kunjungan edukasi alam ke SMPN 2 Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Kamis, (29/11/18). Kunjungan edukasi alam ini dalam rangka menumbuh kembangkan semangat dan jiwa konservasi generasi hijau di masa mendatang. Program sasaran adalah lembaga pendidikan formal yang berada di sekitar kawasan hutan konservasi TN. Gunung Leuser, lingkup BPTN Wilayah I Tapaktuan, Aceh Selatan. Memancar keceriaan diraut wajah peserta, Nurul Safitri, mengungkapkan, kegiatan Bina Cinta Alam ini sangat bermanfaat bagi mereka yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan hutan, setidaknya dengan adanya kunjungan edukasi alam tersebut harmonisasi alam dan manusia dapat terpelihara secara lestari dan berjalan seimbang ujarnya. PEH BPTN Wilayah I Tapaktuan, Arif Saifudin S.Si, menyatakan bahwa, kegiatan kunjungan edukasi alam tersebut dikemas dengan berbagai rangkaian acara yaitu penyampaian materi konservasi, diskusi interaktif, pemutaran filem dokumenter dan berakhir dengan permainan game konservasi. Lanjutnya kegiatan Bina Cinta Alam ini diinisiasi melalui program BCCPGLE – KFW – BBTNGL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Guru SMPN 2 Bakongan, Zubaidah, S.Pd , menyampaiakan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada petugas TN. Gunung Leuser, atas kesempatan yang diberikan kepada anak didiknya. Tambahnya semoga bekal konservasi alam yang diberikan dapat bermanfaat dalam kehidupan antar generasi bumi berikutnya tutup beliau. Sumber : Efa, W dan Ahmad Yaskur, SH - Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
Baca Berita

Indonesia Mendapatkan Gold Award dalam Clearing House Mechanism (CHM) Award Ceremony

Sharm el-Sheik - Mesir, 25 November 2018. Berita baik dilayangkan dari Sharm El Sheikh, Mesir, tempat berlangsungnya the 2018 United Nation Biodiversity Conference, oleh Anggota Delegasi RI yang hadir disana. Pada Minggu, 25 November 2018 pukul 17.55 waktu setempat, di sela-sela sidang COP 14 CBD, pada CHM Award Ceremony diumumkan bahwa Indonesia dianugerahi the Gold Award untuk penilaian Clearing House Mechanism (CHM) Award dalam kategori New National Clearing House Mechanism. Penghargaan diserahkan oleh CBD Executive Secretary Cristiana Pasca Palmer didampingi Menteri LH Mesir sebagai President COP 14 dan diterima oleh pewakilan Delegasi RI. Gold Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Sekretariat UNCBD dalam ajang tersebut. Tujuan penyelenggaraan CHM award adalah dalam rangkapengakuan secara formal kepada negara anggota yang telahmembuat perkembangan sangat nyata dalam pembangunanataupun pengembangan CHM-nya, di mana CHM Nasionalharus menyediakan layanan informasi khusus untukmemfasilitasi pelaksanaan NBSAP di tingkat nasional. Indonesia, sebagaimana diketahui, telah meratifikasi konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati (United Nation on Convention on Biological Diversity/UNCBD) dengan Undang-undang No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD. Para pihak dalam Konvensi bersepakat merumuskan target pengelolaan keanekaragaman hayati di dunia sebagai acuan bersama yang dikenal sebagai Aichi Biodiversity Targets. Setiap negara yang berpartisipasi dalam CBDkemudian membuat suatu Rencana Strategi dan Aksi Pengelolaan Kehati, atau yang dikenal sebagai IBSAP (Indonesian Biodiversity Startegic and Action Plan/IBSAP 2015-2020) di Indonesia, sesuai dengan kapabilitas masing-masing Negara sebagai pengejawantahan target-target Aichi. Clearing house mechanism (CMH) atau mekanisme balai kliring pun dibangun sebagai media untuk melaporkan dan menunjukkan kemajuan pencapaian target-target pengelolaan kehati di tiap negara. Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) merupakan mekanisme berbasis webportal yang terutama digunakan sebagai alat untuk memantau dan melaporkan kemajuan pencapaian implementasi Target Nasional maupun Target Aichi dan sebagai media pertukaran informasi mengenai pengelolaan kehati Indonesia. BKKHI dapat diakses melalui alamat http://balaikliringkehati.menlhk.go.id//. Bila dirunut ke belakang, perjalanan BKKHI sangat panjang. Mulai diinisiasi pada tahun 2002 dan sempat diluncurkan dan beroperasi pada 2004, adanya dinamika perubahan organisasi pemerintahan di Indonesia sempat membuat BKKHI mengalami mati suri. Kemudian pada akhir 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai National Focal Point Indonesia untuk konvensi keanekaragaman hayati, dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.755/MenLHK/KSDAE/Kum.0/9/2016 membentuk Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (Pokja BKKHI). Diketuai oleh Dirjen KSDAE-KLHK, Pokja ini beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan pencapaian Target Nasional maupun Target Aichi seperti antara lain LIPI, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Pokja ini yang kemudian mendorong revitalisasi dan pengembangan BKKHI lama dan berusaha membangun jejaring simpul balai kliring yang terdiri tidak hanya dari lembaga pemerintah tetapi juga dari Perguruan Tinggi dan organisasi non pemerintah seperti Institut Pertanian Bogor, Yayasan Kehati, WCS – Indonesia Programme dan lain-lain. Penanggung jawab operasional pengelolaan webportal BKKHI saat ini diemban oleh Direktorat Pemilaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen KSDAE sebagai Sekretariat Pokja BKKHI. Pencapaian saat ini bukan berarti kerja telah selesai. Tantangan terbesar pengelolaan BKKHI di masa mendatang adalah mendorong peran dan partisipasi aktif simpul-simpul Kementerian/Lembaga/CSO/Balai Kliring Daerah dalam menyebarluaskan capaian implementasi di bidangnya masing-masing. Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK
Baca Berita

Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Peringati Hari Menanam Pohon Indonesia Nasional

Ampana, 28 November 2018. Memperingati hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 Nopember 2018, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) gelar kegiatan penanaman pohon di lingkungan kantor Balai TNKT, kegiatan dihadiri pegawai lingkup Balai TNKT, PERWITA Balai TNKT, serta perwakilan tokoh masyarakat Kepulauan Togean. Kepala Balai TNKT, Ir. Bustang menyampaikan bahwa degradasi hutan dan lahan yang disebabkan oleh pembalakan liar, perambahan hutan, pengurangan kawasan hutan (deforestasi) untuk kepentingan pembangunan lain dan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, berakibat terjadinya bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor maupun kontribusi yang nyata terhadap pemanasan global. Upaya memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilaksanakan dengan merehabilitasi kembali hutan yang rusak dan lahan kritis melalui kegiatan menanam, baik secara keproyekan maupun gerakan menanam secara massal oleh masyarakat luas sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan. Berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 telah ditetapkan bahwa tanggal 28 Nopember sebagi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan bulan Desember sebagai bulan Menanam Nasional. Lebih lanjut Ir. Bustang menyampaikan tentang pentingnya menanam pohon untuk pelestarian lingkungan serta momentum strategis bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan. Penanaman pohon juga bisa mencegah kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam. Kegiatan penanaman dilaksanakan di sekitar kantor balai, dan rencana penanaman pohon pada tahun 2019 akan dilakukan di Desa Muara Bandeng Kec. Una-Una dan Desa Loe Kec. Walea Besar. Dalam upaya pemulihan hutan dan mengatasi dampak pemanasan global, selain dari pemerintah, semua pihak juga harus ikut aktif dalam pelestarian lingkungan dan penghijauan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan dari posko Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peduli Gempa/ Tsunami Palu, Sigi dan Donggala kepada pegawai yang mengalami kerusakan pada bangunan akibat bencana gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018. Bantuan tersebut diterima oleh 8 (delapan) orang pegawai TNKT. Sumber : Febriansyah - Balai Taman Nasional Kepulauan Togean
Baca Berita

Sarasehan Bersama Masyarakat Penyangga

Cisarua, 28 November 2018. Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor merupakan salah satu desapenyangga dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) walaupun tidak berbatasan secara langsung tetapi merupakan wilayah adminitratif terdekat. Desa ini dipisahkan dari taman nasional oleh wilayah perkebunan PT. Perkebunan Nusantara VIII Gunung Mas dan Taman Safari Indonesia. Meskipun terhalang perkebunan teh dan Taman Safari Indonesia, tetap saja masih terjadi gangguan kawasan. Berdasarkan hasil patroli terlihat perubahan tren gangguan kawasan, dahulu di lokasi ini ditemui pengambilan tumbuhanhias tetapi saat ini beralih ke perburuan satwa. Pendekatan terhadap masyarakat terus dilakukan oleh petugas di wilayah resort Cisarua secara personal (door to door) tetapi belum semuamasyarakat tersentuh informasi mengenai status pengelolaan kawasan. Karenanya dilakukan upaya pendekatan kembali dan penggalian informasi penyebab permasalahan tersebut. Balai Besar TNGGP melakukan pendekatan melalui sarasehan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 23 November 2018 di kampung paling ujung, tepat di pinggir perkebunan, yaitu Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan. Sarasehan yang dimaksudkan untuk sosialisasi ini mengenalkan status pengelolaan kawasan dan gambaran permasalahan yang adaserta kebijakkan pengelolaan terkait dengan masyarakat di desa penyangga. Sejumlah 35 orang peserta yang hadir dan terdiridari anggota masyarakat dan perwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembinanaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), pemuka agama, dan pihak perkebunan. Acara diawali dengan sambutan dari pihak desa yang disampaikan Rina Herlina (Sekretaris Desa). Pada kesempatanini Rina menyampaikan bahwa Desa Tugu Selatan telah terlibatdalam upaya penyelamatan satwa burung Jalak Putihbekerjasama dengan Taman Safari Indonesia dan menyadaribahwa dengan adanya TNGGP sebagai kawasan pengawetan satwa dan tumbuhan langka, dirasa penting semua pihak terlibat dalam upaya pengawetan tersebut. Pada sambutan selanjutnya, Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor, menyampaikan tentang struktur dan mekanisme kerjapengelolaan kawasan TNGGP Bidang PTN Wilayah III Bogor yang berbatasan dengan wilayah 21 desa penyangga. Desa. Tugu Selatan merupakan salah satu desa penyangga yang pentingdalam Resort Wilayah Cisarua. Sebagai pemateri, Bambang Mulyawan (Kepala Seksi PTN Wilayah VI Tapos ), menyampaikan perbedaan tingkatpengelolaan antara taman nasional dengan hutan lindung dan hutan produksi (Perum Perhutani) serta peraturan yang terkaitdengan status masing-masing kawasan. Respon positif-pun bermunculan dari masyarakat, merekabanyak menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat terkait perubahan status kawasan hutan dari Perum Perhutanimenjadi Taman Nasional, terutama tentang pemanfaatan jasalingkungan. Mereka menyampaikan permasalahan dengan lancarpada suasana yang santai. Hal ini disebabkan karena sudah sejaklama terjalin komunikasi dan koordinasi antara pihak desa danBalai Besar TNGGP bahkan sempat didirikan posko bersamayang dibangun di atas lahan PTPN VIII Gunung Mas, difungsikan sebagai Pos Pengamanan Kawasan antara PTPN VIII Gunung Mas, Taman Safari Indonesia, dan Balai BesarTNGGP. Sayang, karena kurang intensifnya koordinasi dan menurunnyafrekuensi “ngariung”, Posko bersama tidak lagi aktif difungsikan. Oleh karena itu perlu dihidupkan kembali jalinan koordinasi tersebut sehingga semua pihak terlibat dalamperlindungan kawasan. Selain itu, masyarakat dan beberapa aparat pemerintah bersedia membantu TNGGP dalam upayapengamanan kawasan hutan antara lain dengan penyampaian informasi gangguan yang ditemui, sedangkan penindakansepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat menginformasikan perburuan burung di kawasanhutan mulai bermunculan dengan maraknya kembali kontes suara burung dan perdagangan satwa tersebut. Permasalahan kekurangan air juga, disampaikan masyarakatmelalui LPM. Pada musim kemarau Desa Tugu Selatan mengalami kesulitan air bersih, padahal diketahui potensi air di TNGGP begitu melimpah dengan debit air sebesar 231 milyarliter/ tahun (penelitian Otto Sumarwoto, 1994). Daerah Puncakdan sekitarnya merupakan lokasi yang berdekatan dengansumber air di TNGGP khususnya wilayah Cisarua cukup ironisketika mengalami kekurangan air. Namun, jika melihat kembali tata ruang wilayah di daerahtersebut banyak ketidaktepatan penggunaan lahan. Sebagaicontoh banyak dibangunnya villa dan hotel yang bersifatkomersial dan membutuhkan banyak sumber daya air padahaldaerah tersebut merupakan area diperuntukkan sebagai resapanair. bisa jadi hal itu yang telah menyebabkan kesulitan air bersihdi musim kemarau. Sebaliknya, pada saat musim hujan dengan aliran sungai pada hulu di kawasan TNGGP akan mengalirkan air pada sungai atau daerah berada di bawahnya sesuai dengan teori tekanan air yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ketika lokasi yang berada di dekat hulu sudah mengalir degradasi atau berkurangnya daerah resapan air akibatbanya banyak bangunan villa atau hotel maka volume air yang akan mengalir pada daerah dibawahnya cukup deras, sehingga banyak yang bilang banjir kiriman dari Bogor. Jika ditelusuri, sebagianbesar pemilik hotel dan villa di wilayah Puncak-Bogor adalah orang Jakarta. Jadi tepatkah pernyataan ”Banjir Kiriman dari Bogor”? Satu hal lagi yang menyentil, pernyataan Pak Ustadz, dulu sore-sore beliau melepas lelah dengan pergi ke hutan untukmendengarkan suara burung dan cacing sonari, tapi sekarangtidak lagi senyaring seperti dulu. Itukah alert bagi kita untuk kembali bersama-sama merapatkan shaf untuk menjaga kawasan hutan TNGGP yang telah menyangga hajat hidup orang banyak. Salam Lestari… Sumber : Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango Teks: Ratih Mayangsari, S.Hut. Foto: Eric Rosady, S.Sos.
Baca Berita

Tenaga Ahli Menteri LHK Kunjungi TN Babul

Bantimurung, 26 November 2018. Kelik Wirawan, Staf Ahli Bidang Konstitusional Masyarakat dan Kemitraan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengunjungi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul). Bersama Tenaga Ahli Bidang Administrsi dan Perundang-undangan, Nur Achmad Santosa, ia mengunjungi Dusun Pattiro yang berada di Desa Labuaja, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan santai keduanya berbagi informasi tentang peran pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Berfokus pada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. “TN Babul adalah milik bersama. Fungsinya menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bisa jadi sumber air, udara bersih, dan mencegah longsor adalah sebagian fungsi taman nasional ini yang telah kita nikmati. Tugas kita bersama unuk menjaganya agar fungsinya tetap berjalan baik,” Kelik Wiarawan berpesan kepada masyarakat Pattiro. Masyarakat juga dapat memanfaatkan keberadaan taman nasiona ini melalui pola kerjasama kemitraan konservasi. Membuat perjajian kerjasama antara Balai TN Babul dengan kelompok masyarakat agar kegiatan pemanfaatan lebih terkontrol. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, memanfaatkan lahan dengan metode tumpang sari pada zona tradisional serta aktivitas ekowisata di zona pemanfaatan. Kedua tenaga ahli menteri ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat kelompok tani di dusun ini. Kedatangan mereka terangkai dengan kegiatan Sosialisasi Tata Kelola Taman Nasional Berbasis Masyarakat Tingkat Resor. Segenap kepala unit teknis Kementerian LHK lingkup Sulawesi Selatan turut hadir. Tak ketinggalan TLKM Unhas Makassar, Forum Komunikasi Desa penyangga, hingga personil TN Babul turut memeriahkan kegiatan ini. Kunjungan tenaga ahli menteri dan sosialisasi ini berlangsung Jumat, 23 November 2018. Pada kesempatan tersebut Balai TN Babul memberikan bantuan berupa alat produksi dan pengemasan produk madu. Bantuan tersebut diberikan kepada empat kelompok tani di Dusun Pattiro. Kelompok tani yang beruntung di antaranya: Kelompok Tani Hutan (KTH) Pattiro Bulu, KTH Bukit Harapan, KTH Tunas Muda, dan KTH Bulu Tanete. Setelah rangkaian acara di Pattiro, rombongan tenga ahli menteri ini melakukan kunjungan ke Kawasan Wisata Bantimurung. Mengunjungi Helena Sky Bridge dan air terjun Bantimurung. Kedua staf ahli Menteri LHK juga berkesempatan berdiskusi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros, berdiskusi tentang pola kerjasama dalam tata kelola ekowisata di Kawasan Wisata Bantimurung. Sumber: Abdul Azis Bakry – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TN Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Pelepasliaran Labi Labi dan Kura Kura Penyerahan Polres Indragiri Hulu

Riau, 28 November 2018. Saat cuaca mendung diselingi hujan, Resort Pekan Heran, Bidang KSDA Wilayah I menerima satwa Labi Labi dan Kura kura dari Polres Indragiri Hulu ( Inhu) sebanyak 11 ekor labi-labi dan 70 ekor Kura kura pada tanggal 23 November 2018 silam. Setelah Berita Acara penyerahan ditanda tangani oleh Kepala Resort Pekan Heran, Zulkifli dan Kanit Reskrim Polres Inhu, Dedi Sudirka segera dilakukan pelepasliaran satwa labi-labi dan kura-kura tersebut oleh anggota Bidang KSDA Wilayah I bersama anggota Reskrim Polres Inhu di Sungai Indragiri Kec. Rengat, Kab. Inhu dihari yang sama. Kepala Balai Besar KSDA Riau mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Polres Inhu dan mengharapkan kedepannya masyarakat makin sadar untuk perlindungan dan pelestarian satwa liar. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Lahirnya Rencana Strategis Konservasi Burung Bermigrasi di Indonesia

Bogor, 28 November 2018. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK bersama Kemitraan Nasional Konservasi Burung Bermigrasi dan Habitatnya (KNKBBH) menyelenggarakan Workshop Pengembangan Rencana Strategis Konservasi Burung Bermigrasi dan Habitatnya di Indonesia yang berlangsung di Kota Bogor pada Selasa, 27 November 2018. Lokakarya ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan berbagai kegiatan tingkat nasional terkait dengan pelestarian burung bermigrasi dan habitatnya. Para pihak yang terlibat dalam lokakarya ini memaparkanberagam gagasan terkait konservasi burung air bermigrasiserta perlindungan dan pengelolaan habitatnya di dalammaupun di luar kawasan konservasi. Menurut DirekturKonservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Drh. Indra Exploitasia, salah satu elemen penting dari kemitraan iniadalah lahirnya mekanisme dan panduan dalam pelestarianburung bermigrasi dan habitatnya. "Pemerintah Indonesia sejak awal telah turut aktifmenggalang koordinasi dalam penyusunan strategi dan prioritas konservasi burung bermigrasi dan habitatnya, sertamendukung kerja sama internasional di jalur terbang Asia Timur-Australasia," ujarnya. Sementara itu, Ketua KNKBBH Ferry Hasudunganmengatakan saat ini ada delapan 'flyway' atau 'jalur terbang', salah satu di antaranya adalah jalur terbang Asia Timur-Australasia. Jalur terbang ini membentang mulai dari belahanbumi utara, Timur Jauh Rusia hingga Alaska, menuju keselatan melalui Asia Timur dan Asia Tenggara, hingga keAustralia dan Selandia Baru melewati 22 negara. Jalur terbangini merupakan rumah bagi sekitar 50 juta burung air migrandari 250 populasi berbeda, termasuk 28 jenis yang terancampunah secara global. Kerja sama melalui jaringan internasional di sepanjang jalurmigrasi sangat diperlukan. Sedangkan di tingkat nasional, sinergitas antar daerah penting untuk mendukung upayapelestarian kelompok burung bermigrasi, termasuk kerja samaantara pemerintah beserta para pihak. "Selama musim migrasi, berbagai jenis burung air menjadikanlahan basah produktif sebagai "rumah sementara" untuk beristirahat dan makan, mengumpulkan energi untuk meneruskan perjalanan migrasi mereka. Sedangkan kelompokjenis burung pemangsa dan burung hutan sangat bergantung pada kondisi hutan yang baik dan menyediakan makanan di sepanjang jalur migrasinya," ujar Ferry. Kemitraan ini diharapkan menjadi wadah bagi inisiatif pelestarian burung-air bermigrasi, tetapi juga dapat menjadi media untuk berkoordinasi, bersinergi, dan berbagi gagasan terkait upaya pelestarian burung bermigrasi lainnya, seperti kelompok burung pemangsa (raptors), burung laut (sea bird), burung terrestrial, dan juga burung hutan (forest bird). “Harapannya workshop ini nantinya dapat menghasilkan jawaban maupun terobosan rencana aksi terhadap tantangan yang kita alami dalam upaya konservasi burung bermigrasi dan habitatnya serta melibatkan seluruh pihak-pihak terkait”, pungkas Direktur KKH. Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Narahubung: Desy Satya Chandradewi Kepala Seksi Pengawetan Insitu HP: 08129542679 Email: desysatyac@gmail.com Ferry Hasudungan Ketua KNKBBH HP?: 087770056923 Email?: h.ferry@burung.org
Baca Berita

Gaet Polda Kalbar, BTNGP Lakukan Penyegaran Tupoksi Polhut

Ketapang, 28 November 2018. Penyegaran dalam dunia kerja sangat diperlukan karena berkurangnya semangat kerja di tengah perjalanan merupakan hal yang lumrah. Oleh karena itu, Balai Taman Nasional Gunung Palung (BTNGP) menggaet Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat sebagai pembina Polisi Khusus (Polsus) di BTNGP untuk melakukan penyegaran terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Polisi Kehutanan (Polhut). Kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh personil Polhut BTNGP itu dilaksanakan di Ruang Rapat Balai TNGP pada Rabu, (28/11). Komisaris Polisi (Kompol) Hasbullah, SH menjadi narasumber dalam kegiatan penyegaran yang juga merupakan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan dari Polda Kalbar. Kompol Hasbullah sendiri merupakan Kepala Seksi Korwasbin, Direktorat Binmas, Polda Kalbar yang memang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, kerja sama, dan pengawasan terhadap Polsus. Menurut Koordinator Polhut BTNGP, Tri Setyo Wibowo, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali Tupoksi dari Polhut. Di mana Polhut merupakan salah satu dari Polsus yang diberikan kewenangan menjalankan Tupoksi dari Polri di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana UU yang diamanatkan kepadanya. “Tentu selain penyegaran kepada Polhut, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi antara Polhut dengan Polri sebagai instansi pembina”, ujar Tri seusai acara, (28/11). Sumber: Yusuf Muhammad - Balai Taman Nasional Gunung Palung
Baca Berita

Dukungan dan Apresiasi Balai KSDA NTB untuk Kelompok Pecinta Alam "Lentera"

Bima, 28 November 2018. Bertempat di Desa Labuan Kenanga, kec. Tambora Kabupaten Bima, Kepala Balai KSDA NTB didampingi kepala Seksi Konservasi Wilayah III Bima-Dompu menyerahkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda. Kelompok Penerima bantuan adalah kelompok binaan KPA (Kelompok Pecinta Alam) Lentera yang berkedudukan di desa Labuan Kenanga. Bantuan yang diserahkan berupa paket alat snorkeling, satu paket Kamera dan Kamera Waterproof serta Mesin Perahu 15 PK. Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat ini sejatinya adalah stimulan agar kelompok penerima bantuan mampu berperan aktif meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi sebagai masyarakat sekitar kawasan yang juga barisan terdepan dalam penyedia jasa wisata alam di TWA Pulau Satonda. Dalam Kesempatan kali ini, Kepala Balai KSDA NTB Ir. Ari Subiantoro, M.P. menyempatkan diri untuk menyampaikan beberapa poin dalam Penyerahan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, yakni poin Kepedulian, Keberpihakan, Kepeloporan, Konsisten, dan Kepemimpinan. Poin-poin tersebut mengandung makna yaitu kepedulian, bahwa penyerahan bantuan ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Keberpihakan, bahwa Pemerintah akan selalu hadir dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Kepeloporan, Kelompok Masyarakat Penerima bantuan harus bisa memunculkan inovasi-inovasi dalam berusaha dan berbisnis. Konsisten, dari kedua belah pihak, bahwa Balai KSDA NTB akan terus konsisten mendampingi Masyarakat dan disaat bersamaan masyarakat juga harus fokus dan konsisten meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan Bantuan yang telah diterima. Kepemimpinan dengan menjujung tinggi integritas. Di sisi lain, bahwa bantuan ini juga merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari BKSDA NTB kepada Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi TWA Pulau Satonda yang telah merespon dengan baik dan ikut terlibat aktif dalam Kelestarian Kawasan Konservasi selama ini. Masyarakat adalah Subyek, Pelaku aktif dan ujung tombak dalam Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Konservasi. Sumber : Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
Baca Berita

Penguatan Fungsi Taman Nasional Tesso Nilo

Jakarta, 28 November 2018. Kepala Balai TN Tesso Nilo Supartono, S.Hut, MP bersama General Manager EMP Malacca Strait S.A. melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penguatan Fungsi Taman Nasional Tesso Nilo Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Dengan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Penandatanganan PKS bertempat di ruang rapat Ditjen KSDAE Gedung Manggala Wanabakti yang dipimpin oleh Direktur Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam (PIKA) Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc., disaksikan oleh Setditjen KSDAE Ir. Herry Subagiadi., M.Sc, Kepala Pusat Keteknikan KLHK, Perwakilan dari Direkorat Kawasan Konservasi, Perwakilan dari Ditjen BPDAS HL dan SKK Migas. Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo
Baca Berita

Pelatihan Open Water Dive ADS International di Balai Taman Nasional Kepulauan Togean

Ampana, 28 Nopember 2018. Diving adalah penyelaman dengan menggunakan peralatan selam lengkap berupa fin (kaki katak), mask (kacamata renang), tabung oksigen beserta regulator. Sedangkan snorkel adalah suatu teknik menikmati pesona keindahan dasar laut dengan menggunakan perlatan dasar selam berupa snorkle, fin dan mask. Kedua hal tersebut perbedaanya terletak pada alat yang digunakan, jika diving menggunakan tabung oksigen sedangkan snorkel tidak menggunakan tabung oksigen. Balai Taman Nasional Kepulauan Togean bekerja sama dengan ADS International cabang Indonesia melakukan kegiatan sertifikasi menyelam tingkat Open Water Dive yang dilaksanakan pada tanggal 24 November sampai dengan 28 November 2018 di sekitaran ampana. Intruktur Dive untuk mengajar pada kegiatan ini yaitu Dr. Syafyudin Yusuf, S.T.MSi dan Ahmad Faisal Ruslan dari Makassar. Kegiatan sertifikasi Open Water Dive diikuti 10 peserta dari lingkup Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, dan 2 orang sertifikasi biaya mandiri, Adapun nama-nama peserta yang mengikuti sertifikasi menyelam yaitu : Ir. Bustang (Kepala Balai TNKT), Jumadil Arif (Staf BTNKT), Ahmad Rifaldi M. Ali (Staf BTNKT), Samin Djalite (MMP/Masyarakat Desa Popolii, Walea Kepulauan), Rahmad (Masyarakat Desa Loe, Walea Kepulauan), Suardi (MMP/Masyarakat Desa Taningkola), Andriansyah (Masyarakat Desa Katupat), Imran Mahmud (Masyarakat Desa Lebiti), Yamin Yunus (MMP/Masyarakat Desa Lebiti), Amirudin (MMP/Masyarakat Desa Siatu), dan peserta yang berbiaya mandiri adalah Agustinus John E. Tumury (Ampana), Samuel Gosal (Ampana). Peserta Open Water Dive ADS International ini sebagian besar berasal dari masyarakat Kepulauan Togean. Alasan kenapa peserta sertifikasi menyelam ini dari masyarakat Kepulauan Togean supaya masyarakat di Kepulauan Togean nantinya bisa membantu dan mengikuti langsung kegiatan transplantasi yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Kegiatan sertifikasi dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu input data calon peserta sertifikasi dan teori. Sesi yang kedua yaitu praktek dan skill menyelam dan yang terakhir adalah ujian dan evaluasi. Kegiatan teori dilaksanakan pada tanggal 24 November 2018 di Kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togean. Sedangkan praktek menyelam dilakukan pada tanggal 25 November s/d 27 November 2018 di Pantai Marina Cottage, Desa Labuan, Kecamatan Ampana. Maksud dan tujuan dari kegiatan sertifikasi menyelam tingkat Open Water Dive adalah untuk peningkatan kapasitas SDM pegawai Balai Taman Nasional Kepulauan Togean khususnya dibidang penyelaman. Dari hasil pelaksanaan sertifikasi 10 peserta Open Water Dive Balai Taman Nasional Kepulauan Togean dinyatakan lulus dan 2 peserta Mandiri dinyatakan lulus. Sumber : Aprianto Kurniawan, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean
Baca Berita

Semarak Hari Menanam Pohon di Pulau Sumba

Waibakul, 28 November 2018. Bulan November merupakan bulan penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena pada bulan ini diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Nasional (HMPN) dan Bulan Menanam Nasional. Banyak kegiatan penanaman yang dilakukan baik di tingkat pusat atau Unit Pelaksana Teknis di daerah-daerah. Tak terkecuali Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) yang juga ikut memeriahkan peringatan HMPN dengan mengikuti berbagai kegiatan. Diantaranya adalah menanam bibit pohon di Sumba Tengah dan mengikuti lomba menghias pekarangan rumah yang diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) TN Matalawa di Sumba Timur. Penanaman dengan total 1000 bibit pohon yang terdiri dari jenis sengon dan kelor dilakukan di SMP 5 Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah. Wakil Bupati Sumba Tengah beserta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), personil KODIM dan KORAMIL beserta PERSIT, pelajar, masyarakat, dan stakeholders lain turut hadir dalam kegiatan ini. Setelah sebelumnya dilakukan apel, Wakil Bupati berserta seluruh peserta yang hadir langsung menuju ke lubang tanam yang telah disiapkan di belakang halaman sekolah. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Waibakul, Abdul Basit Nasriyanto, S.Hut, M.Sc, yang memimpin peserta dari TN Matalawa menyampaikan pesan bahwa bibit pohon yang ditanam merupakan warisan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak hanya kuantitas yang perlu diperhatikan, melainkan bagaimana kita dapat menjaga kualitas bibit pohon yang kita tanam dengan cara merawatnya.(dpn/mtlw) Sumber: Balai TN Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti
Baca Berita

Penyelamatan dan Evakuasi Burung Merak

Riau, 28 November 2018. Penyerahan satwa liar Burung Merak (Pavo sp) dari Balai Karantina Kelas I Pekanbaru, Wilayah Kerja Sungai Guntung dilakukan di Sungai Guntung, Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir pada hari Minggu, 25 November 2018. Tim Rescue Balai Besar KSDA Riau berjumlah tiga orang, dipimpin oleh Kepala Resort Pekan Heran, Zulkifli menerima penyerahan satwa liar berupa Burung Merak sebanyak 7 ekor terdiri dari 5 ekor dewasa dan 2 ekor anakan. Pada saat penyerahan asal usul dan jenis kelamin belum diketahui. Pukul 14.30 wib, Tim berangkat dari pelabuhan Sungai Guntung, Kec. Keteman menuju Tembilahan dengan menggunakan kendaraan air Spedboad menempuh perjalanan kurang lebih 3,5 jam. Pukul 19.00 wib Tim melanjutkan perjalanan menuju kantor Bidang Wilayah I Rengat dan tiba pada pukul 22.00 wib. Tim langsung memindahkan burung Merak dari kardus ke kandang kerangkeng yg sudah dipersiapkan oleh pendamping Resort Pekan Heran. Senin pagi, 26 November 2018 Tim bersama anggota Balai Karantina Sungai Guntung mengantarkan ketujuh Burung Merak tersebut ke kandang transit satwa Balai Besar KSDA Riau. Sebelumnya burung tersebut terlebih dahulu di periksa di Balai Karantina Wilayah I Pekanbaru untuk diambil sampel darah, air liur dan dicek kesehatannya. Secara fisik ketujuh satwa tersebut dalam kondisi baik. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

TaNa Bentarum Menjadi Pioner Standar X #GoodEvent

Jakarta, 28 November 2018. Bertempat di Auditorium II Gd.Manggala Wanabakti Senayan Jakarta, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) sebagai penyelenggara kegiatan Bersepeda di Jantung Borneo II (HoB Cycling) mendapat sertifikat apresiasi dari Clean Action Network atas upayanya menerapkan Standar X #Goodevent. Standar X #Goodevent merupakan penerapan dari SNI ISO 20121:2017 Sistem Manajemen Event Berkelanjutan–Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. Salah satu rangkaian Festival Danau Sentarum (FDS) 2018 ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 menempuh rute sejauh 141,69 Km dimulai dari Sri Aman, Malaysia dan finish di Lanjak, Indonesia. Mengusung tema Cross Country Eco Cycling, Bersepeda di Jantung Borneo II merupakan pionir pelaksanaan Standar X #GoodEvent di Indonesia. Program yang diluncurkan oleh KLHK dan menggandeng penggiat lingkungan Clean Action Network ini mengusung prinsip pengurangan material non ramah lingkungan, perubahan perilaku disiplin terkait sampah dan tertib berlalu lintas, serta menyebarkan pesan penyelenggaraan acara yang berpihak pada lingkungan. Executive Board Clean Action Network, Hani Sumarno, saat penyerahan langsung sertifikat mengucapkan terima kasih dan salut kepada BBTNBKDS, panitia, serta stakeholders lain di Kabupaten Kapuas Hulu yang telah berani memulai inisiatif #Goodevent dalam Bersepeda di Jantung Borneo II. Sharing pengalaman dari best practice penerapan Standar X #Goodevent ini turut dipresentasikan pada acara Sinergitas Pengelolaan Pariwisata Alam Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi LHK pada 28 November 2018 di Auditorium II Manggala Wanabakti tersebut. SNI ISO 20121:2017 merupakan adopsi identik dari ISO 20121:2012, Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use, dengan metode adopsi republikasi – reprint. Adopsi standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus KomiteTeknis 13-07 Manajemen Lingkungan di Jakarta, pada tanggal 17 April 2017. SNI ISO 20121:2017 memberikan kerangka untuk mengenali adanya kemungkinan dampak negatif dari berbagai acara, baik secara sosial, ekonomi, maupun terhadap lingkungan, yaitu dengan menghapus atau mengurangi acara-acara tersebut, serta meningkatkan dampak positif melalui peningkatan perencanaan dan proses.SNI ISO 20121:2017 menjelaskan kerangka sistem manajemen yang akan membantu setiap acara yang berkaitan dengan organisasi untuk: 1. Menguntungkan dari segi finansial; 2. Memberi efek sosial yang positif pada masyarakat; 3. Mengurangi adanya efek negatif acara pada lingkungan sekitar (sampah pra acara, penggunaan material yang merusak, dsb). Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Menampilkan 6.529–6.544 dari 11.140 publikasi