Riau, 11 Desember 2018. Sebagai salah satu wujud rasa bangga terhadap organisasi dan bentuk partisipasi serta kontribusi terhadap program pemerintah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) mengadakan Peringatanyw Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke-19. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan No. 886 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan HUT ke-19 DWP Tahun 2018, bahwa sifat kegiatan harus memenuhi unsur sederhana, hemat biaya dan menyentuh langsung kebutuhan anggota. DWP Balai TNBT menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan acara peringatan tersebut. Dengan mengusung tema “Optimalisasi Potensi DWP untuk Suksesnya Pembangunan Nasional”, acara ini digelar pada Jumat, 7 Desember 2018 bertempat di Kantor Balai TNBT. Acara pembukaan berlangsung dengan sederhana, dimana DWP Balai TNBT dan sebagian pegawai mengikuti. Kepala Balai selaku Penasihat DWP Balai TNBT yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Azmardi menyampaikan bahwa peran seorang ibu dalam suatu keluarga sangat penting, dimana dia harus mendukung tugas suami dan mendidik anak-anaknya agar menjadi penerus generasi yang berakhlak mulia. Sambutan Ketua DWP Balai TNBT yang diwakili oleh Ratih Oktaviana selaku Istri dari Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Belilas menyampaikan sambutan Ketua Umum DWP dan menyampaikan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh DWP Balai TNBT selama kurun waktu 2018. Seremonial potong tumpeng menjadi bagian dalam acara pembukaan ini. Beberapa pejabat struktural yang hadir yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala SPTN Wilayah II mendapat kesempatan untuk menerima potongan tumpeng dari Ketua DWP Balai TNBT. Pasca pembukaan, digelar acara senam bersama dimana senam maumere menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Peserta senam tak hanya ibu-ibu DWP tapi para pegawai turut serta meramaikan acara senam ini, beserta anak-anak pegawai. Satu jam berlalu dan acara makan bersama menjadi puncak kebersamaan Peringatan HUT DWP. Dengan tetap mengusung konsep sederhana dan hemat biaya, menu yang disajikan relatif sederhana tapi menggoda yaitu nasi urap ikan asin, lauk ayam goreng dan lalapan tersaji lengkap dengan sambal dan buah. Seluruh keluarga besar Balai TNBT sangat menikmati sajian ini, dimana sebenarnya ini adalah cara untuk memperkuat rasa kebersamaan antar anggota DWP dan pegawai. Sembari menikmati sajian, pengundian hadiah utama dan doorprize menjadi hal yang menarik dan dinantikan. Berbagai hadiah dan doorprize telah disediakan oleh panitia, meskipun hadiah sederhana tapi tetap saja membahagiakan bagi yang beruntung mendapatkannyagg. Acara pun usai. Tak hanya sampai di sini, semua peserta bahu membahu membersihkan lokasi dimana sampah berserakan. Foto bersama di setiap momen tidak terlewatkan. Semua bergembira mengikuti acara peringatan HUT DWP ini. Semoga dengan digelarnya acara ini, DWP Balai TNBT semakin kompak dan rasa kebersamaan semakin kuat. Tak hanya itu, potensi DWP Balai TNBT juga semakin terasah dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama ini, khususnya dalam mendukung pengelolaan Balai TNBT. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Medan, 11 Desember 2018. Di Balai Desa Lumban Pinasa Saroha dilaksanakan Sosialisasi Naskah Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KSDA Sumatera dengan Kelompok Tani Lammaju dan Kelompok Tani Simardasar (28/11). Kedua kelompok tani duduk bersama membahas naskah perjanjian kerjasama tersebut, yang disampaikan oleh tim dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara sebagai narasumber masing-masing : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama (Elvina Rosinta D., S.Hut. M.I.L), Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan (Amenson Girsng, SP.), didampingi staf dari kantor Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan Bidang Konservasi Wilayah II Pematangsiantar. Diskusi berjalan lancar dan tanpa hambatan. Diakhir acara kedua kelompok tani sepakat serta menyetujui rumusan naskah perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pernyataan dari masing-masing pengurus kelompok tani, yang intinya anggota kelompok bersedia dan siap menaati dan mengikuti arahan/petunjuk dari BBKSDA Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan bertanggung jawab menjalankan amanah menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi SM Dolok Surungan. Suaka Margasatwa (SM) Dolok Surungan merupakan kawasan konservasi dibawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1974, ditetapkan statusnya sebagai Suaka Margasatwa (SM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 43/Kpts/Um/2/1974 tanggal 2 Februari 1974, dengan luas 23.800 Hektar. Sumber : Melinda Lumban Toruan - Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Lombok Barat, 11 Desember 2018. Bertempat di Kantor Desa Batu Putih, Balai KSDA NTB dengan Kelompok Masyarakat Lestari Bangko-bangko Bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan perambahan di TWA Bangko-bangko dengan seluas 100 ha melalui pengelolaan dan pelestarian kawasan bersama. Awal mula bahwa perambahan di TWA Bangko-bangko terjadi sejak tahun 80-an dengan luas lebih dari 20-an hektar telah menyebabkan kerusakan hutan. Berbagai upaya penyelesaian permasalahan telah dimulai tahun 1998 mulai sosialisasi, penyuluhan, operasi hingga proses pidana bagi beberapa orang pelaku perambahan, namun hal itu masih belum membuahkan hasil. Sejak tahun 2016, BKSDA NTB dengan dukungan stakeholders termasuk Tenaga Ahli Prodi Kehutanan UNRAM kembali melakukan melakukan upaya intensif proses penyelesaian konflik dengan melakukan pemetaan sosial, kemudian pendekatan ke masyarakat dan kelompok masyarakat hingga proses inisiasi penyelesaian konflik tersebut. Proses panjang yang telah dilakukan, pada tanggal 12 Desember 2018, bertempat di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, tercapai Kesepakatan Penyelesaian Konflik di TWA Bangko-bangko dengan Kelompok Masyarakat "Lestari Bangko-Bangko" yang anggotanya sebagian besar beraktifitas dan bermukim di lokasi konflik tersebut melalui pengelolaan bersama dalam pelestarian hutan dan pengembangan wisata terbatas di TWA Bangko-bangko. Kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Balai KSDA NTB, Kepala Sub Bagian TU, Kepala SKW I Lombok, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Anggota Kelombok "Lestari Bangko-Bangko". Kelompok Masyarakat Lestari Bangko-bangko yang diketuai H. Saleh Tokoh Masyarakat Desa Batu Putih, secara sadar mengakui bahwa kawasan TWA Bangko-bangko merupakan wilayah BKSDA NTB dan selama ini melakukan berbagai aktivitas di lokasi perambahan telah memulai membantu program BKSDA NTB dalam mengembangkan melalui kegiatan wisata terbatas dan restorasi kawasan TWA Bangko-bangko. Melalui Kemitraan Konservasi ini, Balai KSDA NTB selaku UPT Pengelola TWA Bangko Bangko ingin coba merangkul dengan memberikan payung hukum bagi masyarakat untuk tetap bisa melakukan kegiatan Wisata terbatas dan disaat bersamaan BKSDA NTB mampu mengendalikan pemanfaatan potensi dan pelestarian Kawasan Konservasi. Kerjasama Kemitraan Konservasi sejatinya adalah konsep dimana "Kawasan Konservasi dari dan untuk Masyarakat". Kawasan konservasi lestari yang mensejahterakan masyarakat merupakan solusi "win-win" yang tentu akan membawa kebaikan bagi kedua pihak. Konsep ini dikenalkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumbawa Daya Alam dan Ekosistem, Bapak Ir. Wiratno, M.Sc dalam "10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi" di Point 1 (satu) bahwa "Masyarakat adalah Subyek Pengelolaan". Dengan kata lain, masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaan dan pelestarian Kawasan Konservasi. Kerjasama Kemitraan Konservasi dengan Kelompok Masyarakat "Lestari Bangko Bangko" ini merupakan langkah awal, "Dengan potensi yang begitu besar, semoga Kerjasama selama 3 tahun ini membawa dampak positif bagi kelestarian TWA Bangko Bangko" Ir. Ari Subiantoro, M.P., Kepala Balai KSDA NTB. Kerjasama yang akan berlangsung selama 3 tahun ini melibatkan seluruh anggota Kelompok Masyarakat Lestari Bangko-bangko dengan rencana luas kawasan yang akan diselesaikan permasalah perambahan adalah 100 hektar untuk mendukung program pelestarian kawasan dan pengembangan wisata alam. Dengan kesepakatan ini diharapkan proses penyelesaian perambahan di lokasi lain di TWA Bangko Bangko dapat dilakukan tanpa adanya konflik dengan masyarakat. Sumber: Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Lombok Utara, 5 Desember 2018. Beberapa tahun terakhir, perlindungan penyu di NTB, khususnya pulau lombok menarik banyak simpati masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelestarian dari penyu, khususnya wilayah Lombok. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa tempat penyu sering dijumpai bertelur di Kabupaten Lombok Utara, yaitu di sepanjang pesisir pantai wilayah administrasi Desa Gondang, Desa Tanjung, Desa Anyar, Desa Selengen, Desa Kayangan, Desa Gili Indah (Gili Terawangan, Gili Meno, Gili Air), oleh karena itu melalui kegiatan workshop ini dibahas manajemen pengelolaan perlindungan penyu sekaligus penentuan pembagian tugas pada masing-masing instansi terkait. Dalam workshop ini membahas tentang kegiatan perlindungan penyu di Kabupaten Lombok Utara (KLU), ekosistem penyu, dan SK yang akan ditandatangani oleh Bupati Lombok Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh BKSDA NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lingkup kabupaten Lombok Utara, hotel Jeeva Klui, dan kelompok pelestari penyu. Terdapat 5 orang pemberi materi yang disampaikan oleh perwakilan dari BKSDA NTB 4 orang yang membawakan materi dengan tema Dari Sisi Ekologi Penyu, Kelembagaan KEE, Fasilitasi Pembentukan Forum KEE dan Pengenalan Kawasan Konservasi di Lombok, dan pemateri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dengan tema Ruang Lingkup Kawasan Pulau Lombok Fokus pesisir KLU. Pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga, setelah yang pertama yaitu identifikasi anggota kelompok, kemudian pertemuan kedua sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial, dan pertemuan saat ini adalah penguatan materi KEE, pembahasan SK forum pelestari penyu. Sampai dengan terbentuknya KEE, proses yang dilakukan adalah Kawasan yang bernilai penting (mangrove, karst, danau, pesisir dll) diidentifikasi kemudian hasil tersebut dipaparkan pada stakeholders terkait, kemudian inisiasi pembentukan forum yang di SK kan kepala daerah, Bupati apabila dalam satu wilayah kabupaten atau Gubernur apabila melebihi satu kabupaten, kemudian inventarisasi potensi dan pengusulan penetapan KEE, selanjutnya penyusunan rencana aksi, dan penguatan kelembagaan, operasional KEE. Sumber : Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Riau, 11 Desember 2018. Pemantapan kelembagaan merupakan salah satu misi dalam rangka mewujudkan visi Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Mantapnya suatu lembaga sangat ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pengelolanya. Dalam struktur organisasi kelembagaan Balai TNBT terdapat beberapa unsur struktur dimana masing-masing struktur memiliki tugas pokok yang berbeda. Mengacu pada Peraturan menteri Kehutanan Nomor : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, TNBT memiliki sebanyak 1 (satu) jabatan Eselon III dan memiliki 3 (tiga) jabatan Eselon IV. Selebihnya diisi oleh kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas membantu Kepala Balai TNBT dalam administrasi kepegawaian, pengamanan dan perlindungan kawasan, konservasi hutan dan lingkungan, konservasi jenis sumber daya alam hayati, wisata alam dan penyuluhan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kelompok jabatan fungsional di Balai TNBT terdiri dari Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan. Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan membawa pengaruh positif dalam rangka pemantapan kelembagaan. Itulah salah satu tujuan digelarnya Bimbingan Teknis Kepegawaian Balai TNBT yang ditata pada tanggal 3 s.d 4 Desember 2018 di Aula Balai TNBT, Pematang Reba. Mengundang narasumber dari Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memberikan arahan terkait kebijakan pejabat fungsional. Acara dibuka oleh Kepala Balai Darmanto dan beliau menegaskan bahwa apabila TNBT solid maka KSDAE akan unggul. Hal ini cukup memberi motivasi bagi segenap pegawai untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Beragam permasalahan pegawai dikupas habis pada acara bimbingan teknis kali ini, salah satunya adalah kiat menyusun angka kredit bagi Pejabat Fungsional Khusus (PJF). Adapun jenjang karier PJF sangat ditentukan oleh perolehannya menyusun Daftar Usulan Angka Kredit atau DUPAK. Bagi sebagian besar PJF, DUPAK merupakan sebuah momok yang cukup ditakuti. Tidak tercapainya angka kredit dalam suatu waktu tertentu akan berdampak pada jenjang karier PJF, bahkan dapat terancam pembebasan fungsional. Selain permasalahan DUPAK, narasumber mengulas tuntas tentang permasalahan dalam tugas belajar, ijin belajar, E- Kinerja, tes 4 (empat) kriteria dan uji kompetensi. Sebanyak 53 (lima puluh tiga) peserta bimbingan teknis yang notabene mayoritas PJF sangat antusias mengikuti dan aktif berdiskusi dengan narasumber. Berharap pencerahan dari narasumber mampu menjadi suntikan energi positif bagi peningkatan kompetensi pegawai Balai TNBT. Apabila setiap pegawai menjalankan tugas pokoknya dengan baik maka pada akhirnya akan mendukung organisasi Balai TNBT menjadi semakin mantap. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Jayapura, 11 Desember 2018. Resort Tepera Yewena Yosu, BBKSDA Papua membentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) pada Kamis, 29 November 2018. Kegiatan bertempat di Balai Kampung Wambena, dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga kepala pemerintahan kampung. Kepala Resort Tepera Yewena Yosu, Chandra I. Lumban Gaol menyatakan, “MMP Tepera Yewena Yosu memang paling bungsu, artinya dibentuk paling akhir. Sementara MMP di resort lain di kawasan CA Pegunungan Cycloop sudah mapan dalam hal lapangan. Ke depan MMP Tepera Yewena Yosu membuka diri kepada para kepala resort lain, juga USAID Lestari untuk melakukan pembinaan, terutama dalam hal Smart Patrol dan penggunaan aplikasi cybertracker.” Saat ini anggota MMP Tepera Yewena Yosu berjumlah 15 orang, diketuai Silas Demetouw dari Kampung Tablasupa. Sementara Ketua Dewan Adat Suku Tepera Yewena Yosu, Yehuda Demetouw mengharapkan tahun depan akan ada penambahan jumlah anggota, terutama dari kampung yang belum terdapat perwakilannya. Resort Tepera Yewena Yosu meliputi sembilan kampung, sementara perwakilan MMP saat ini masih terbatas dari enam kampung. Hal ini terjadi karena jarak antarkampung cukup jauh. Beberapa kampung hanya dapat ditempuh dengan speed boat dan memerlukan biaya cukup tinggi. Kepala Resort Tepera Yewena Yosu, Chandra I. Lumban Gaol mengapresiasi semangat para anggota MMP yang tampak sejak awal. “Saya sangat antusias melihat MMP kita karena didominasi anak-anak muda. Dari 15 anggota MMP, kita mempunyai sebelas laki-laki dan empat perempuan. Saya melihat ini sebagai bagian dari kesetaraan gender,” kata Chandra. “Mereka adalah perpanjangan tangan BBKSDA Papua yang nantinya membantu tugas-tugas BBKSDA Papua melakukan perlindungan dan pengamanan, menangani masalah perambahan, kebakaran, dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di kawasan konservasi, khususnya di kawasan DAS Tepera Yewena Yosu.” Lebih lanjut Chandra melihat masih banyak hal yang harus diketahui masyarakat terkait konservasi. Misalnya tipologi resort, potensi dan masalah di dalam kawasan, apakah terdapat benda-benda peninggalan yang memiliki nilai sejarah tertentu, dan sebagainya. MMP bersama-sama tim resort bertugas mengidentifikasi hal-hal tersebut. Chandra menargetkan bersihnya kawasan dari segala aktivitas yang dapat mengakibatkan degradasi atau deforestasi. Meskipun saat ini tingkat kerusakan hutan sangat kecil di DAS Tepera Yewena Yosu, namun timnya harus tetap waspada karena kawasan itu dianggap potensial terjadi perambahan. Pada saat yang sama, Yehuda Demetouw bersama jajaran dewan adat mengusahakan anggota MMP Tepera Yewena Yosu sekaligus sebagai polisi adat. Hal ini dilakukan atas pertimbangan lebih menguatkan posisi dan wewenang MMP di dalam menangani kawasan. Ke depan, Yehuda Demetouw akan membuat Surat Keputusan Adat dengan memasukkan nama-nama anggota MMP Tepera Yewena Yosu sebagai polisi adat, serta mendukung dan mengusahakan pendanaan untuk program-program MMP Tepera Yewena Yosu. Sumber: Balai Besar KSDAE Papua

Jayapura, 11 Desember 2018. Festival Cycloop tuntas dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 6-8 Desember 2018. Sebagai kegiatan berbasis kearifan lokal yang memadukan unsur tradisional dan kontemporer, masyarakat Jayapura menilai Festival Cycloop cukup sukses. Persiapan panjang BBKSDA Papua untuk giat Festival Cycloop, dengan menggandeng tim kreatif dari berbagai komunitas, LSM, serta instansi di Jayapura telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat terhadap ketepatan konsep sebuah festival bertema konservasi. Hari pertama kegiatan diisi dengan FGD yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, akademisi, perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta Kota dan Kabupaten Jayapura, juga perwakilan Ketua Dewan Adat Suku beserta masyarakat adat yang mendiami sekitar CA Pegunungan Cycloop. Hasil FGD antara lain para pihak bersepakat menjaga dan melestarikan Cycloop melalui pendekatan penguatan kelembagaan adat serta undang-undang yang berlaku. Langkah tersebut disinergikan dengan hasil Musyawarah Adat (Musdat) yang telah dilaksanakan di tiga Dewan Adat Suku, yaitu Sentani, Moy, dan Tepera Yewena Yosu. Tanggal 7 Desember 2018, hari kedua terlaksana konvoi kendaraan roda dua dan empat, bertolak dari Sentani, Kabupaten Jayapura menuju Pasir 6, Kota Jayapura. Iring-iringan kendaraan dilepas oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Konvoi merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap pelestarian CA pegunungan Cycloop. Puncak Festival Cycloop digelar di Pantai Pasir 6 dengan rangkaian acara yang menggabungkan unsur kesenian dan pengetahuan tentang konservasi. Di antara acara yang digelar adalah ritual sasi. Dalam tradisi masyarakat Papua, sasi dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga dan melestarikan alam agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Pada praktiknya, sasi berisi larangan memanfaatkan suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kawasan tersebut nantinya menghasilkan berbagai sumber daya dengan kualitas dan kuantitas lebih baik untuk menunjang kehidupan masyarakat sekitar. Selain ritual sasi, pelepasliaran satwa juga digelar dalam Festival Cycloop, terdiri dari sembilan ekor kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea), dua ekor nuri kelam (Pseudeos fuscata), dan satu ekor sanca hijau (Morelia viridis). Kegiatan ini cukup menginspirasi masyarakat, terutama bagi mereka yang baru pertama menyaksikan prosesi pelepasliaran satwa. Diharapkan ini menjadi titik balik tumbuhnya jiwa melindungi dan melestarikan satwa dalam diri semua masyarakat di sekitar CA Pegunungan Cycloop. Berbagai hal lain yang dilaksanakan dalam Festival Cycloop adalah penanaman pohon, peresmian PLTMH di Kampung Necheibe, juga menampilkan tarian adat dari masyarakat di lima Dewan Adat Suku sekitar kawasan CA Pegunungan Cycloop. Tarian-tarian tersebut lebih banyak menggambarkan harmonisasi manusia dan alam sekitarnya. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Papua, Askhari Dg. Masikki, S.Hut., selaku penanggung jawab Festival Cycloop memberikan pernyataan tersendiri. Ia menjelaskan, Festival Cycloop adalah salah satu program penyebarluasan informasi oleh BBKSDA Papua mengenai konservasi. Lebih dari itu, Festival Cycloop juga merupakan implementasi dari sepuluh cara (baru) kelola kawasan konservsi di Indoneisa, terutama poin satu dan lima, yaitu masyarakat sebagai subyek dan penghormatan terhadap nilai budaya dan adat. Festival Cycloop merupakan bagian dari pengelolaan cagar alam BBKSDA Papua berbasis kearifan lokal. Hal ini tertuang dalam role model, yang sudah dilakukan dengan penguatan pengelolaan sejak di tingkat tapak dengan membentuk resort. BBKSDA Papua juga telah melakukan penataan blok untuk kawasan CA Pegunungan Cycloop. Ruang-ruang pengelolaannya terdiri dari blok perlindungan, blok rehabilitasi, dan blok khusus. “Ini adalah gerakan moral. Kita menggaungkan kepedulian terhadap kawasan cagar alam Cycloop sehingga seluruh komponen bisa mengetahui peranan dan fungsi Cycloop yang sangat vital. Selain sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber air, Cycloop juga sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna,” kata Askhari. Ia berpendapat, masyarakat Papua yang dikenal sangat harmoni dengan alam saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari berbagai pihak, agar mereka tetap menjaga harmoni tersebut. Karena seiring bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura, CA Pegunungan Cycloop mendapatkan tekanan yang semakin tinggi. Namun lima Dewan Adat Suku bersama BBKSDA Papua dan stakeholder terkait telah bersepakat menjaga Cycloop lebih baik ke depan. (DJR) Sumber : Balai Besar KSDA Papua Sumber foto: Abdel Gamel Naser

Subulussalam, 10 Desember 2018. Septi begitu nama yang disematkan kepada Gajah Liar yang berhasil ditranslokasi oleh tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Vesswic, WCS FKL, OIC serta PSKL Unsyiah sejak tanggal 06 desember 2018 melakukan upaya translokasi Gajah Liar yang terisolir di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ke Kawasan Hutan di Bengkung wilayah pengelolaan KPH VI Subulussalam yang diperkirakan masih ada kawanan kelompok gajah liar di wilayah tersebut dengan estimasi jumlah ± 10 ekor. Setelah berjibaku dengan topografi yang ekstrim selama ± 7 hari tim yang melakukan translokasi/pemindahan Gajah Liar yang selama ini berkonflik di Kecamatan Simpang kiri akhirnya berhasil memindahkan/merelokasi Gajah Liar tersebut dengan kerja sama yang solid dari semua pihak yang terlibat. Atas keberhasilan kegiatan ini Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam Hadi Sofyan, S.Si, M.Sc mengucapkan terima kasih kepada Direktur Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE,Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh beserta seluruh Pimpinan Mitra Kerja BKSDA Aceh BCCPGLE-KFW,USAID Lestari, WCS, Vesswic, PSKL Unsiyah, OIC dan FKL. Ketua Tim juga mengingatkan untuk tindak lanjuti dari pasca translokasi/pemindahan gajah liar : pembangunan barier, patroli dan pantauan GPS Collar. Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh

Palu, 10 Desember 2018. Bertempat di Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu diselenggarakan acara diskusi publik bertemakan Dialog Perempuan dan Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana (8/12). Dialog ini merupakan rangkaian dari peringatan 70 tahun Hari Hak Asasi Manusia yang didukung oleh UNFA, Kelompok Perjuangan Kesejahteraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST Libu Perempuan), Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) dan Ekspedisi Palu Koro. Dalam dialog ini mengangkat aspek saintifik dan non saintifik, peran perempuan dan kekayaan budaya dalam mitigasi bencana. Dalam sambutan pada pembukaan acara dialog ini, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Ir. Jusman mengatakan menyambut gembira dialog ini sebagai bagian dari upaya edukasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana termasuk gempa bumi, tsunami dan liquifaksi. Dialog ini menampilkan 3 orang pembicara dari BNPB (Aminingrum, MA), Tokoh Perempuan Adat (Rukmini P. Toheke) dan Pemerhati Kegempaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia /LIPI (Mohamad Isnaeni Muhidin) dan diikuti peserta dari komunitas masyarakat adat yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam dialog ini Aminingrum menjelaskan bagaimana pengetahuan mitigasi bencana bagi perempuan yang umumnya rentan dikarenakan pengetahuan dan kapasitasnya yang terbatas. Sedangkan Mohamad Isnaeni Muhidin sebagai pemerhati kegempaan dalam dialog ini mengingatkan pentingnya dalam kontek kebumian dan kebudayaan. Selanjutnya yang tak kalah penting Rukmini memaparkan betapa pentingnya pemahaman kearifan lokal yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat terkait dengan mitigasi bencana. Dialog ini pun berjalan dengan lancar hingga akhir dan peserta yang hadir mendapatkan pengetahuan akan peran-peran perempuan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat yang bermanfaat dalam upaya mitigasi bencana. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Sorolangun, 10 Desember 2018. SKW I BKSDA Jambi melakukan kegiatan monitoring Gajah L bersama mitra di kawasan Lansekap PT. REKI. SKW I BKSDA Jambi mengutus 2 orang petugas yaitu Polhut Sdr. Ikawa dan TPHL Sdr. Refki Setiawan. Kegiatan monitoring dilakukan pada tanggal 4-10 Desember 2018. Pada tanggal 4 Desember, Gajah L terpantau berada di wilayah Desa Lubuk Buah dan Desa SP 4 Kab. Musi Banyuasin. Gajah L dilaporkan telah merusak tanaman masyarakay seperti sawit, pisang, dan sayuran. Pada tanggal 6 Desember posisi Gajah L berada di sekitar Desa Tanjung Bali. Tim melakukan patroli pemantauan dan sosialisasi di Desa Tanjung Bali. Pada keesokan hari, Tim memutuskan untuk pindah lokasi posko pemantauan ke Desa SP3 agar lebih dekat dengan Gajah L. Pada tanggal 8 Gajah L terpantau berada di kawasan suaka margasatwa Dangku. Tim memutuskan untuk pindah ke kantor Resort Dangku yang berada di sekitar Simp. Gas karena dikhawatirkan Gajah mendekat ke tepi jalan lintas. Pada tanggal 10 Desembet Gajah L terpantau bergerak menuju kawasan PT.REKI sekitar kurang lebih 25 km dari kawasan. Sumber : Balai KSDA Jambi

Palu, 10 Desember 2018. Puluhan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) dibantu Brigade Mobil Polisi Daerah Sulawesi Tengah (Brimob POLDA Sulteng), Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) menutup Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Dusun Dongi-dongi, Kabupaten Poso. Kegiatan penutupan lubang PETI dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2018. Tim penutupan lubang PETI dilepas langsung oleh Kepala BBTNLL, Ir. Jusman di Kantor BBTNLL, Palu. “Kedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan bagi pelaku PETI dan jelaskan ke mereka bahwa lokasi PETI berada dalam kawasan konservasi yang dilarang untuk melakukan aktivitas pertambangan karena akan merusak ekosistem", kata Jusman dalam arahannya. Tim lapangan penutupan lubang PETI dipimpin oleh Koordinator Polhut BBTNLL, Syukur Asa, S.Hut. Menurut Syukur, hasil operasi penutupan lubang PETI antara lain: luas lokasi PETI diperkirakan 15 Hektar, dan telah teridentifikasi 69 lubang aktif dengan kedalaman bervariasi 5 hingga 50 meter serta lubang yang dapat ditutup oleh tim sebanyak 15 lubang. Pada kegiatan ini juga dilakukan perbaikan Pos Polisi Kehutanan yang biasa digunakan untuk penjagaan. Pada operasi ini tidak ditemukan penambang di lokasi eks PETI. Diperkirakan penambang telah lari setelah melihat kedatangan petugas, mengingat akses ke lokasi ini sangat banyak. Selanjutnya lokasi eks PETI akan dilakukan penjagaan secara rutin oleh Tim Polhut BBTNLL dan Brimob POLDA Sulteng. Bersamaan dengan ini Danki Brimob IPTU Carol mengatakan akan terus membackup BBTNLL dalam rangka penjagaan lokasi eks PETI. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Putussibau, 10 Desember 2018. Bertempat di Aula Kantor Balai Besar TaNa Bentarum, Balai Besar TaNa Bentarum menyelenggarakan Sosialisasi Manfaat Penting Keberadaan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Putussibau-Nanga Era-Batas Kalimantan Timur Kabupaten Kapuas Hulu, yang dihadiri unsur-unsur Muspida Kapuas Hulu, perwakilan instansi-instansi terkait, Kepala Desa serta perwakilan Tokoh Masyarakat dan kelompok masyarakat sekitar Taman Nasional Betung Kerihun. Pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Putussibau-Nanga Era-Batas Kalimantan Timur Kabupaten Kapuas Hulu merupakan tindak lanjut kerjasama antara Direktur Jenderal KSDAE KLHK dengan Direktur Jenderal Bina Marga dengan Perjanjian Kerjasama Nomor PKS.8/KSDAE/PIKA.0/10/2016 dan No.03/PKS/DB/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Keberadaan jalan sepanjang 46 kilometer yang berada dalam kawasan konservasi diharapkan bisa membuka akses dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar jalur tersebut. Dalam Sambutannya, Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Putussibau-Nanga Era-Batas Kalimantan Timur Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud dari Program Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu membangun wilayah perbatasan. “Jalan ini diharapkan mampu membuka akses masyarakat terutama desa Tanjung Lokang dan desa Bungan Jaya. Pembangunan jalan diupayakan melintasi perkampungan mereka”, imbuh Nasir. Lebih Lanjut beliau menjelaskan bahwa bukan hanya potensi ekonomi yang akan berkembang namun potensi wisata juga akan berkembang, salah satu potensinya adalah ekspedisi Kapuas - Mahakam. Wisata minat khusus tersebut telah rutin diselenggarakan oleh beberapa biro perjalanan wisata nasional maupun internasional. Kepala Balai Besar TaNa Bentarum pada kesempatan yang sama menyampaikan pembangunan ruas jalan putussibau – nanga era – batas kalimantan timur di Taman Nasional Betung Kerihun sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Kapuas Hulu secara khusus dan peningkatan perekonomian nasional secara umum yang merupakan bagian perwujudan program nawacita. “Pembangunan jalan paralel perbatasan kalimantan yang melewati kawasan TNBK merupakan suatu terobosan untuk membuka jalur perekonomian dan kemajuan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar daerah penyangga kawasan. terbukannya aksesibilitas akan berdampak terhadap efektivitas waktu dan efisiensi biaya yang selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNBK”, imbuh orang nomor satu Balai Besar TaNa Bentarum. Selain sosialisasi dilaksanakan juga penandatanganan deklarasi untuk mendukung, melindungi, dan mengamankan pembangunan Jalan Paralel/Sejajar Perbatasan Ruas Putussibau-Nanga Era-Batas Kalimantan Timur Kabupaten Kapuas Hulu oleh seluruh peserta yang hadir. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah (1) Manfaat keberadaan jalan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kapuas Hulu; (2) Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Paralel Perbatasan Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok Kalimantan Barat; (3) Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan TNBK oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional; (4) Pengamanan Jalan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu. Sumber : Balai Besar TN betung Kerihun dan Danau Sentarum

Tokyo, 9 Desember 2018. Bertempat di pusat pameran internasional Tokyo Big Sight Jepang, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) turut andil dalam pameran EcoPro 2018. Pameran ini menggelar berbagai peralatan teknologi serta produk-produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, utamanya yang melibatkan masyarakat dalam proses produksinya. BBTNBKDS tergabung dalam stand Indonesian Embassy bersama beberapa KPH dari Indonesia, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Kalimantan, serta Perhutani. Seluruhnya kompak menampilkan sustainable product andalan Indonesia. BBTNBKDS sendiri memamerkan produk alami unggulan yaitu madu hutan APDS dan kerajinan tangan khas Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam event tersebut Tana Bentarum promosikan madu hutan APDS yang diproduksi secara alami dan lestari oleh masyarakat di dalam kawasan TNDS. Sebagian besar pengunjung yang mencoba madu hutan tersebut mengaku menyukai rasa dan aromanya. Tenun ikat berpewarna alami dalam pameran ini juga menjadi andalan ecoproduct dari Kapuas Hulu. Tenun ikat ini berasal dari Dusun Kelayam, Desa Manua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain tenun ikat, juga dipamerkan tas dari bahan alami bemban yang mendapat penghargaan dari World Crafts Council, gelang dan cincin. Stand semakin semarak dengan adanya kunjungan dari Duta Besar Indonesia di Tokyo, H.E. Arifin Tasrif. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha BBTNBKDS, Murlan Dameria Pane menjelaskan kepada Duta Besar mengenai kain tenun ikat tradisional Kapuas Hulu, termasuk pelibatan TNBKDS beserta stakeholder lainnya dalam pembinaan dan pengembangan sustainable product tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Putussibau, 9 Desember 2018. Saka Wanabakti Kapuas Hulu binaan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun (Tana Bentarum) dan stakeholders memberikan contoh kepada masyarakat Desa Sayut dalam rangka Bulan Bakti tahun 2018. Hal ini didukung penuh oleh sekitar 152 peserta aksi dari Tana Bentarum, Ketua Mabi Saka, Ketua / Pamong / Anggota Saka Wanabakti Kapuas Hulu, Perangkat Desa Sayut, Kwarran Putussibau Selatan dan Dewan Guru dan Gudep SMP 3 Putussibau. Dalam sambutannya Ketua Majelis Pembimbing Saka Wanabakti Cabang Kapuas Hulu, Kak Arief Mahmud, menyampaikan bahwa Kegiatan Menanam dan Aksi Bersih - Bersih Lingkungan ini dalam rangka Bulan Bakti Saka Tahun 2018 dan Hari Menanam Pohon. Tujuan dari penanaman dan bersih-bersih lingkungan ini adalah untuk mencintai lingkungan sejak dini, supaya Desa Sayut terlihat asri, bersih, rapi dan sehat. Acaranya memang hanya satu hari, tapi semanagat kepanduan ini harus digalakan, untuk menjaga dan mencintai lingkungan". Menjaga lingkungan bisa dimulai dari diri sendiri, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat penggunaan sampah plastik, harapnya. Di Bulan Bakti Saka tahun 2018 dan Hari Menanam Pohon ini dengan menanam 50 jenis kayu keras, 30 jenis (multi purpose tree species / MPTS dan 50 bibit jenis aren. Khusus jenis aren ini, merupakan jenis unggul yang didatangkan langsung dari Tomohon – Gorontalo. "Dengan menanam aren, kedepan Desa Sayut dapat menjadi sentra Gula Aren. Gula Aren mempunyai nilai ekonomi yang baik, sehingga diharapkan dapat menambah pemasukan masyarakat. Sedangkan aksi bersih-bersih lingkungan difokuskan di Lapangan Sepak Bola, Gereja Paroki Penampakan Tuhan dan Gua Maria Sayut. Kepala Desa Sayut, Martinus Kalomba, mengucapkan terimakasih dan menyambut baik kegiatan penanaman dan aksi bersih-bersih. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diadakan disini dan harapannya kegiatan serupa akan terus berlanjut. "Kami berharap acara ini bisa dilakukan bukan hanya sekedar di Desa Sayut saja namun juga di kelurahan dan desa-desa lain. Sementara itu, menurut Antonius salah satu dari peserta dari Gudep SMP 3 Putussibau, merasa bangga bisa ikut aksi menanam dan bersih-bersih. Dengan menanam kita ikut berperan aktif dalam mengurangi pemanasan global dan kebersihan sebagian dari iman, cetusnya. Semoga kegiatan ini dapat Mencetak Pemimin masa depan yg berkualitas, jangan berhenti disini, tapi harus dipupuk dan digelorakan. Saya yakin dari salah satu dari kalian akan menjadi pemimpin masa depan… mari kita buktikan! tutup “Kak Arief” di hadapan Tim Media. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Pekanbaru, 9 Desember 2018. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Management Effectiveness Tracking Tools (METT) pada Kamis, 6 Desember 2018. Acara dibuka oleh Kepala Balai Besar KSDA Riau yang diwakili Kepala Bidang KSDA Wilayah II, Heru Sutmantoro dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pejabat Struktural Lingkup Balai Besar KSDA Riau, Kepala Resort Wilayah, Kepala Desa/Lurah yang berasal dari sekitar kawasan konservasi serta WWF Riau. Pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh fasilisator yang didatangkan dari Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan bertujuan untuk menilai kondisi kawasan, pengelolaan yang dilakukan serta dampak bagi masyarakat di sekitar kawasan. Sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.15 /KSDAE-SET /2016 agar dapat meningkatkan nilai efektifitas pengelolaan minimal 70% sampai dengan Tahun 2019. Dalam kesempatan ini dilakukan penilaian terhadap 5 kawasan, yaitu Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan, SM. Bukit Rimbang Bukit Baling, SM. Giam Siak Kecil, Taman Wisata Alam Sungai Dumai, dan Taman Nasional Zamrud. Tim juga merumuskan pola kelola kawasan konservasi yang lebih baik kedepannya. Sumber : Balai Besar KSDA Riau