Cibodas, 21 Juni 2019. Sampai saat ini di Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah III Bogor - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terdapat 13 Izin Pemanfaatan Air Non Komersial baik perpanjangan maupun izin baru. Masih akan terus didorong dan difasilitasi untuk pihak pemanfaat air lainnya untuk memproses izin, baik Non Komersial maupun Komersial. “Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak perlu air, kita merasa bahagia kalau masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dari kawasan TNGGP”, begitulah ungkapan pembuka Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor TNGGP pada acara sosialisasi Izin Pemanfaatan Air (IPA) Non Komersial yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019. Sosialisasi ini merupakan salah satu amanat dari Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK/SETJAN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pada kesempatan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penyerahan dokumen Izin Pemanfaatan Air serta fasilitasi penyusunan RKT dan Pelaporan, hadir tidak kurang dari sejumlah 11 Kepala Desa/ perwakilannya, 6 orang Ketua Kelompok Masyarakat/ Yayasan Pemanfaat Air, serta seluruh Kepala Resort PTN lingkup Bidang PTN Wilayah III Bogor. Pada sesi diskusi, para pemegang izin pemanfaatan air non komerisal begitu antusias saling bertukar informasi dan pengalaman. Pada intinya kita semua sepakat siapapun itu pasti perlu air, dan pastinya untuk menjaga kelestarian air maka kita semua wajib menjaga kelestarian hutan. Harapannya para pemegang IPA non komersial ini menjadi bagian dari “benteng” terdepan TNGGP dalam upaya melestarikan mata air bukan air mata. “Alam saja memberikan yang terbaik buat kita, masa kita tidak berikan yang terbaik pula untuk alam”, ucap salah satu peserta sosialisasi. Para pemegang IPA sepakat untuk segera menyelesaikan dokumen RKT dengan muatan minimal berupa: Rehabilitasi kawasan, dukungan patroli pengamanan kawasan, kebersihan kawasan, pembuatan dan pemasangan papan informasi/ larangan. Untuk tetap menjaga silaturahim dan penyebaran informasi yang cepat antara pemegang IPA dan TNGGP maka akan dibuat “WhatsApp Group“. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memiliki potensi air yang luar biasa, sebagai hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimandiri dengan jumlah areal pemanfaatan air sebanyak 94 sumber air (Keputusan Dirjen KSDAE nomor: SK.204/KSDAE/SET/KSA.3/5/2018). Menghasilkan debit air sebesar 231 milyar liter/ tahun (Otto Sumarwoto, 1994) dan dimanfaatkan lebih dari 30 juta jiwa di sekitar TNGGP. Dengan manfaat air begitu besar dan banyak pihak yang membutuhkan air maka seyogyanya kita semua dalam pemanfaatan air dilakukan secara bijak. Sumber: Bidang PTN Wilayah III Bogor - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Jember, 20 Juni 2019. Balai Taman Nasional Meru Betiri (TN MerBeti) merupakan organisasi vertikal di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun begitu, TN MerBeti membuka diri dengan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik yang berada di Kab. Banyuwangi maupun Kab. Jember. Hal ini menunjukkan bahwa TN MerBeti bukanlah organisasi eksklusif. Pada tanggal 13 Juni lalu, Kepala balai TN MerBeti, Maman Surahman, S.Hut, M.Si bersama Kepala SPTN Wilayah I Sarongan dan Kepala SPTN Wilayah III Kalibaru bersilaturahmi ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang disambut oleh Kasi Intel, Bagus Nur Jakfar, SH MH. Diskusi berkisar tentang upaya pendekatan sosial masyarakat terhadap kasus-kasus tipihut serta upaya mempertahankan potensi TN MerBeti sebagai salah satu kekayaan negara yang wajib dilestarikan. Pihak Kejari dengan antusias menyampaikan peluang untuk melaksanakan pembinaan masyarakat sekitar kawasan melalui peran masing-masing dan mengedepankan masyarakat sebagai subyek dalam bentuk partisipasi masyarakat. Selanjutnya, tanggal 19 Juni Kepala balai TN MerBeti dan tim bersilaturahim ke UNEJ disambut oleh Wakil Rektor 2 beserta jajarannya. Dalam disukusi membahas tentang kelanjutan kerjasama kedua belah pihak dalam pengelolaan keanekaagaman hayati dan pemulihan ekosistem. “Kita sudah membuka diri untuk membangun paduserasi pengelolaan dengan pembangunan daerah. Demikian juga Pemda sudah sangat welcome dengan penuh kehangatan untuk bersama melangkah memajukan Jember dan Banyuwangi. Insya Allah dengan kerja bersama pekerjaan menjadi ringan.” Jelas Kepala balai TN MerBeti. Sumber: Balai TN Meru Betiri

Selasa, 18 Juni 2019. Konsultasi publik dokumen desain tapak TWA Jering Menduyung dilakukan di Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Hadir dari Balai KSDA Sumatera Selatan Kepala Balai, Kepala SKW III Baturaja dan Kepala Resort Bangka Belitung. Taman Wisata Alam yang berada di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun dokumen Desain Tapak. Desain tapak adalah pengaturan fungsi ruang di zona/blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari kawasan pelestarian alam dalam rangka pengelolaan pariwisata alam untuk ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam. Dalam proses finalisasi dokumen maka perlu dilakukan konsultasi public sehingga ada pencermatan khususnya terhadap pembagian ruang di blok pemanfaatan. Luas blok pemanfaatan yang akan dilakukan desain tapak 723,237 hektar. Ruang publik 540,73 ha (74,77 % blok pemanfaatan), Ruang Usaha 182,51 ha (25,43 %). Dalam penyusunan desain tapak ini tentu menyesuaikan dengan Rencana Pengelolaan yang telah ada. Kekhasan ekosistem di Jering Menduyung berupa mangrove menjadi prioritas dalam perlindungan kawasan. Sumber: Agnes Indra Mahanani - Balai KSDA Sumatera Selatan

Jayapura, 20 Juni 2019. Balai Besar KSDA Papua menyelenggarakan Bimbingan Teknis METT (Management Effectiveness Tracking Tool) di Hotel Grand Abe di Jayapura. Bimtek dibuka oleh Direktur Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosiste (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peserta bimtek sebanyak 25 (dua puluh lima) peserta yang berasal dari BBKSDA Papua, Balai Taman Nasional Wasur, Balai Taman Nasional Lorentz, Yayasan Intsia Papua, WWF-ID dan USAID Lestari. Peserta dari BBKSDA Papua berasal dari Bidang Wilayah I Merauke, Bidang Wilayah II Nabire dan Seksi Wilayah I Agats, Seksi Wilayah II Timika, Seksi Wilayah III Biak dan Seksi Wilayah IV Sarmi dan pejabat fungsional PEH, Penyuluh dan Polisi Kehutanan. Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mancapai tujuan yang ditetapkan, dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Papua secara umum belum optimal karena berbagai faktor yaitu pemantapan kawasan, kebijakan anggaran, keterbatasan SDM, sarpras serta tekanan dan ancaman terhadap kawasan. Direktur Kawasan Konservasi, Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum dalam sambutannya menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan dan dilanjutkan dengan evaluasi. Apabila tahap tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut diharapkan hasil yang dihasilkan menjadi lebih baik dan efektif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring, S.Hut., M.Si, menyampaikan bahwa terdapat beberapa kawasan yang akan dilakukan penilaian antara lain kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah, Cagar Alam Supiori, Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dan Taman Wisata Alam Nabire. Dalam pelaksanaan Bimtek ini, peserta diajak untuk melakukan simulasi dalam melakukan penilaian. Proses penilaian efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi melibatkan pihak lain agar penilaian tersebut bersifat objektif sesuai dengan standar pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan penilaian METT. Hasil pelaksanaan Bimtek METT ini diharapkan peserta dapat memperoleh informasi dan kemampuan dalam melakukan penilaian Kawasan Konservasi secara mandiri pada wilayah kerja masing-masing sehingga dapat menjamin efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua di tingkat tapak. Sumber : BBKSDA Papua Call Center : 0823-9802-9978

Oku Selatan, 21 Juni 2019. Menindaklanjuti laporan dari Kepala Desa Sinar Danau Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan Nomor : 140/32/KEC.BAP.II/2019 Tanggal 28 Mei 2019 perihal Penanggulangan Gangguan Gajah Liar. Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Gunung Raya dipimpin oleh Herman selaku Koordinator KPHK bersama Resort Konservasi Wilayah (RKW) X Setingkul dan XI Gunung Raya melakukan survey lokasi konflik satwa. Sebelum melaksanakan survey lokasi, petugas berkoordinasi dengan Camat Kecamatan Buay Pemaca, Kepala Desa Durian 9 dan Kepala Desa Sidodadi. Respon yang sangat baik dan mendukung ditunjukkan oleh unsur pemerintahan camat dan desa tersebut. Petugas survey bersama-sama dengan staf Camat Kecamatan Buay Pemaca, Kades Durian 9, Sekdes, Kades Sidodadi dan Kadus serta beberapa warga yg terkena dampak gangguan gajah liar. Sosialisasi awal telah dilakukan oleh unsur pemerintah daerah guna meredam kecemasan warga yang terkena dampak konflik. Dari hasil survey dan analisa di lapangan bahwa penggiringan gajah masuk ke lokasi Kawasan SM Gunung Raya blok Mandoriang sangat memungkinkan untuk di lakukan dengan catatan penggiringan pada saat posisi gajah liar berada di dataran Air Gading atau Pematang Damar, dikarenakan jarak tempat ini menuju ke kawasan hanya lebih kurang 500-600 m dengan metode menggunakan bantuan gajah pikat, di lakukan secara bertahap dari talang satu ke talang berikutnya. Berdasarkan penelusuran di lapangan bahwasanya gajah liar yang mengganggu selama ini sesungguhnya sudah mau masuk ke kawasan SM Gunung Raya, akan tetapi terkendala (terhadang) oleh pengusiran masyarakat yang berada di dekat kawasan serta areal yg akan di lalui untuk menuju ke kawasan sangat terjal maka kawanan gajah ini kembali ke lokasi awal. Apabila di bantu dengan penggiringan hal ini tidak menjadi kendala dikarenakan jalur yang akan dilalui gajah liar tersebut akan menjadi aman dari gangguan masyarakat dan lainnya. Gajah liar yang mengganggu saat ini sangat agresif, tanaman masyarakat tidak di makan melainkan hanya di injak dan di robohkan saja. Hal ini terjadi kemungkinan gajah liar sudah semakin stres. Harapan masyarakat sekitar adanya tindakan konkrit dari petugas untuk keselamatan satwa gajah liar dan manusia juga. Sumber: Dedi Susanto (PEH Pertama), Herman (Koordinator KPHK Gunung Raya) Balai KSDA Sumatera Selatan

Lahat, 21 Juni 2019. Balai KSDA Sumatera Selatan pada bulan Mei menerima satwa dilindungi Kukang dari Polda Sumatera Selatan sejumlah 8 (delapan) ekor dalam keadaan hidup. Satwa tersebut hasil operasi pengawasan jual beli satwa di Pasar 16 Palembang. Selanjutnya seluruh kukang dilakukan perawatan di Resort Punti Kayu dalam kandang masing-masing. Tak lama kemudian, Yayasan IAR menurunkan timnya untuk melakukan dan memastikan kesehatan seluruh satwa kukang. Dari 8 (delapan) ekor terdapat 1 ekor yang sudah tidak mempunyai gigi sehingga tidak direkomendasikan untuk dilepasliarkan. Berdasarkan pengamatan perilaku kukang dan pengecekan kesehatan, maka 7 (tujuh) ekor dinyatakan dapat dilepasliarkan di habitat aslinya. Hasil telaahan, menunjukkan kawasan konservasi di Kabupaten Lahat merupakan habitat asli kukang. Namun hingga waktunya pelepasliaran, 2 kukang mengalami kematian sehingga hanya 5 (lima) kukang yang dilepasliarkan di Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Isau-Isau, Kabupaten Lahat. Selamat bergembira di alam kelima kukang!! Sumber: Agnes Indra Mahanani - Balai KSDA Sumatera Selatan

Tak kurang 120 pejabat dan staf lingkup Balai Besar KSDA Jawa Timur mengikuti Pembinaan Pegawai yang digelar 18 – 19 Juni 2019 di Pondok Jatim Park, Batu. Dalam pembinaan tersebut juga dihadiri oleh Dr. Ir. Novianto Bambang Wawandono, M.Si., Widyaiswara Pusdiklat SDM LHK sekaligus mantan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur. Kegiatan pembinaan diawali dengan presentasi Hemat Energi, 3R dan Eco Office yang disampaikan oleh Kepala BBKSDA Jatim, Dr. Nandang Prihadi, S. Hut., M.Sc di Pohon Inn Jatim Park 2. Pada kesempatan tersebut Nandang menyarankan agar para pegawai ikut mengurangi penggunaan styrofoam dan plastik sebagai wadah makanan dan minuman. “Biasakan membawa botol sendiri, dan mengisi airnya pada dispenser yang tersedia di kantor”, tukasnya. Selanjutnya, peserta pembinaan melakukan kunjungan wisata edukasi ke Jatim Park 2 dan outbond di Kaliwatu. Diharapkan dengan berkegiatan bersama, dapat terbangun teamwork yang solid dan para pegawai akan semakin kompak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. BBKSDA Jatim Employee Awards 2019 Ada yang menarik pada kegiatan pembinaan pegawai tahun ini, yakni digelarnya BBKSDA Jatim Employee Awards 2019, yakni penghargaan yang diberikan kepada Kantor Bidang, Seksi, Resort, dan pegawai yang memenuhi penilaian berdasarkan 26 kategori. 7 Kategori merupakan hasil evaluasi data yang terkumpul dalam database, serta 19 kategori pilihan peserta acara. Untuk Kategori “Resort Konsservasi Wilayah Terajin Lapor di WA Gup Quick Respon” diraih berturut-turut RKW 21 Pulau Sempu, RKW 06 Ponorogo, dan RKW 07 Surabaya. Lalu, Kategori “Seksi Konservasi Wilayah Pengisi Data E-Collecting Non-RBM” diraih oleh SKW V Banyuwangi dan SKW VI Probolinggo. Kategori “Resort Konservasi Wilayah Pengisi Data E-Collecting Non-RBM” berhasil diraih oleh RKW 18 Kawah Ijen, RKW 23 Dataran Tinggi Yang, dan RKW 20 Pasuruan. Kemudian, untuk Kategori “Seksi Konservasi Wilayah Pengisi Data E-Collecting RBM” diraih oleh SKW III Surabaya dan SKW VI Probolinggo. Kategori “Resort Konservasi Wilayah Pengisi Data E-Collecting RBM” diraih oleh RWK 09 Mojokerto, RKW 07 Surabaya, dan RKW 21 Pulau Sempu. Serta, Kategori Terbanyak di Berita Online Website BBKSDA Jatim diraih oleh SKW VI Probolinggo, SKW II Bojonegoro, dan RKW 18 Kawah Ijen. Selain itu ada 19 Kategori hiburan yang mana para pemenangnya dipilih berdasarkan hasil voting secara online oleh peserta pembinaan secara real time. Ke 19 kategori tersebut antara lain Pegawai Terajin Apel di Balai, Pegawai Terkomunikatif, Pegawai Termurah Senyum, Pegawai Berpenampilan Menarik, Pegawai Pria Terkalem, Pegawai Terenerjik, Pegawai Ter-update Status Medsos, Pegawai Mirip Artis, Pegawai Kreatif, Pegawai Berseragam Lengkap, dan lain sebagainya. Meski malam semakin larut, namun acara semakin menarik. Hal ini karena pembacaan pemenang setiap kategori dibuat seolah-olah pembacaan pemenang dalam acara televisi. Dalam pembinaan pegawai malam itu juga diselingi dengan hiburan, penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Penyerahan Kartu Anggota Polisi Kehutanan, dan pelepasan pegawai yang promosi ke eselon IV. Antara Rimbawan Tangguh dan Bela Negara Pada hari kedua pembinaan, lebih diarahkan pada pemberian materi-materi motivasi dan lainnya. Di awal acara, Ir. John Kenedie, MM., Kepala Balai Besar Tn. Bromo Tengger Semeru memberikan motivasi kerja terhadap pegawai yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, John banyak bercerita mengenai perjalanan karirnya dan pentingnya beribadah tepat waktu. Selanjutnya, Kepala BBKSDA Jatim, Dr. Nandang Prihadi, S. Hut., M.Sc memberikan materi “10 plus Tips to Improve Employee Engangment And Perfomance. Nandang banyak memberikan tips untuk menjadi Rimbawan Tangguh, yang positif dan penuh dengan kompetensi. Dr. Ir. Novianto Bambang Wawandono, M.Si., turut memberikan motivasi di pagi hari itu dengan materinya mengenai Kesiapsiagaan Bela Negara. Ia mengulas tuntastentang wawasan kebangsaan yang perlu dibentuk bagi setiap insan Aparatur Sipil Negara di Kehutanan. Tak lupa, juga di launching E-Data Collecting melalui sitroom milik BBKSDA Jatim oleh Kepala BBKSDA Jatim. Konsep utama dari e-data collecting ini adalah one data policy, dengan moto good data good management. Harapan dengan adanya E-Data Collecting, data dapat disediakan dengan mudah, serta dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan konsep “Bekerja Tanpa Diperintah, Disiplin Tanpa Diawasi”. Sumber: Agus Irwanto - Balai Besar KSDA Jawa Timur

Balik Bukit, 19 Juni 2019. Bertempat di Kantor Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Balai Besar TNBBS bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan sosialiasasi Kemitraan Konservasi pada Camat, Peratin (Kepala Desa) dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Kabupaten Lampung Barat, Rabu 19 Juni 2019. Program Kemitraan Konservasi dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan Sosialisasi Kemitraan Konservasi ini merupakan satu rangkaian kegiatan, sebelumnya telah dilakukan kegiatan serupa di Kecamatan Sekincau pada hari Senin 17 Juni 2019 dan di Kecamatan Suoh pada hari Selasa 18 Juni 2019. Sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Balik Bukit merupakan hari terakhir pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan selama 3 hari yaitu tanggal 17-19 Juni 2019. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada kegiatan sosialisasi ini diwakili oleh Asisten Bidang II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat. Amri S.H.,M.Hum Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Liwa selaku wakil dari Balai Besar TNBBS mengatakan pentingnya Kemitraan Konservasi sebagai langkah awal dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat di sekitar kawasan TNBBS, agar masyarakat mendukung program konservasi TNBBS serta menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. “Sampai dengan hari ini, yang merupakan hari terakhir dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kita telah menyampaikan Program Kemitraan Konservasi pada 11 Camat dan 47 Peratin beserta tokoh masayarakat lingkup Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, kita juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai paradigma 10 cara baru kelola kawasan konservasi, dalam hal ini pengelolaan kawasan TNBBS, salah satunya yaitu masayarakat sebagai Subjek bukan sebagai objek” kata Amri S.H.,M.Hum. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat menyatakan bahwa Program Kemitraan Konservasi merupakan program yang telah ditunggu oleh masyarakat sekitar kawasan, dengan melihat fakta di lapangan menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat Lampung Barat pada kawasan TNBBS, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNBBS. Dengan program kemitraan konservasi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pelaksanaannya mengikuti aturan yang berlaku yaitu Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018, dan peraturan yang terkait lainnya mengenai Kemitraan Konservasi. Sumber: Humas Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Pekanbaru, 19 Juni 2019. Hujan deras turun di hampir seluruh wilayah Prov. Riau, tidak terkecuali di daerah konflik Gajah dengan manusia di Kec. Peranap dan Kec. Kelayang. Dalam kondisi hujan deras, Rahman dan Indro bersama Tim gabungan penanggulangan satwa terus bekerja siang dan malam. Laporan yang disampaikan Tim blokade, kawanan Gajah 4 ekor berada di Desa Pesikaian, Kec. Cerenti, Kab. Kuansing. 4 ekor Gajah tersebut saat ini tengah berada di Sungai Siken yang mengarah ke sebelah utara PTPN V kemudian ke PT. RPI. Ini sesuai dengan jalur yang harus dilalui. Tak henti, Tim juga telah melakukan sosialisasi ke PT. BRS untuk tidak menghalangi pergerakan Gajah apabila melewati kebun mereka. Sedang Tim yang lainnya melakukan pemantauan terhadap 2 ekor Gajah liar di Desa Tanjung Beludu, Kec. Kelayang. Rencananya, hari ini Rahman dan Indro bersama Tim akan melakukan penggiringan terhadap 2 kawanan Gajah liar tersebut ke habitatnya di Tesso Nilo. Sumber: Balai Besar KSDA Riau

Waingapu, 19 Juni 2019. Keindahan air terjun sebagai objek wisata juga memiliki fungsi lain yang tak kalah penting bagi masyarakat sekitar, yaitu pembangkit listrik. Pemanfaatan air terjun Lapopu di kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sempat menjadi kisah manis di beberapa desa yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan penerangan. Namun, karena kerusakan mesin, pembangkit listrik ini berhenti beroperasi beberapa tahun yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi mendapatkan aliran listrik. Melalui Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air (RPPEA), PT. Remo Integritas Solusindo berencana mengaktifkan kembali PLTMH Lapopu mulai tahun ini dan pada saat ini masih tahap perijinan. Terkait hal ini, Kepala Balai TN Matalawa, Ir. Memen Suparman, M.M., dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hastoto Alifianto, S.Hut, M.Si, beserta tim meninjau lokasi PLTMH. Tim melakukan pemantauan di beberapa titik, diantaranya: ruangan mesin, jalur pipa, dan sumber mata air yang harus dilalui dengan menaiki ± 500 anak tangga. Kepala Balai mengingatkan kepada petugas resort di lapangan untuk selalu mengawasi pekerjaan yang akan dilakukan para pengembang. Utamakan kebersihan dan kenyamanan pengunjung objek wisata karena air terjun Lapopu merupakan ikon Pulau Sumba yang menjadi daya tarik wisatawan. Sumber: Balai TN Matalawa

Pekanbaru, 18 Juni 2019. Terkait perlindungan masyarakat dan penyelamatan satwa liar di Kota Pekanbaru, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah menandatangani kesepahaman bersama pada pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Balai Besar KSDA Riau. Kesepahaman bersama ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing masing. Tujuan kesepahaman bersama adalah bidang perlindungan masyarakat dan penyelamatan satwa liar di kota Pekanbaru termasuk didalamnya peningkatan sdm rescuer team dan Balai Besar KSDA Riau dalam penanggulangan gangguan satwa liar, penyelenggaraan latihan bersama dan sosialisasi penyelamatan satwa liar secara bersama kedua belah pihak. Diharapkan kesepahaman bersama ini segera dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama dengan mengacu kepada Permenhut 85 Tahun 2014 jo.permenlhk No. 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA. Sumber: Balai Besar KSDA Riau

Yogyakarta 20 Juni 2019. Balai KSDA Yogyakarta berkolaborasi dengan Lembaga Konservasi (LK) Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY) serta pemerhati lingkungan di DIY melepasliarkan 2 (dua) ekor Elang Ular Bido (Spilornis cheela) berjenis kelamin jantan dan dan betina yang merupakan satwa serahan warga Purwokerto dan titipan Balai KSDA Yogyakarta. Pelepasliaran dilakukan di kawasan Punthuk Gondang, Gunung Kelir, Desa Jatimulyo, Kec. Girimulyo, Kab.Kulonprogo pada hari Kamis (20/6/2019). Kawasan Punthuk Gondang, Gunungkelir, Desa Jatimulyo dipilih sebagai lokasi pelepasan liaran berdasarkan hasil kajian habitat yang telah dilaksanakan yang menunjukkan kelimpahan pakan burung pemangsa di daerah tersebut. Di samping itu, pemerintah setempat juga memberikan dukungan positif terhadap kegiatan konservasi burung. Pelepasliaran dilakukan Kepala Balai KSDA Yogyakarta, Ir. Junita Parjanti, MT disaksikan Ketua YKAY, Pemerintah Desa Jatimulyo, NGO, Siswa SD 2 Sukomoyo dan masyarakat sekitar Desa Jatimulyo. Dalam sambutannya, Ir. Junita berharap agar seluruh masyarakat Desa Jatimulyo dapat turut serta melestarikan satwa yang ada khususnya kedua burung elang yang baru saja dilepasliarkan. Sumber : Kusmardiastuti – PEH Balai KSDA Yogyakarta

Paris, 19 Juni 2019. Pada Sesi 31st ICC Man and Biosphere Programme (MAB) di Paris (19/6), ditetapkan dan dideklarasikan dua Cagar Biosfer baru, dengan total luas 2.916.116 hektar yaitu Cagar Biosfer Togean Tojo Una Una dan Cagar Biosfer Saleh Moyo Tambora (SAMOTA). Dalam penetapan dan deklarasi dua Cagar Biosfer baru, yang ditetapkan oleh member state ICC MAB juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur NTB, Bupati Sigi, Bupati Poso, Bupati Dompu, Bupati Bima, Walikota Bima, Bupati Sumbawa, Bupati Selayar, Bupati Kapuas Hulu, dan para Kepala Balai dan Balai Besar di wilayah cagar biosfer tersebut. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, Indonesia telah memiliki 16 Cagar Biosfer, dengan total luas 27.931.802 hektar. Cagar Biosfer Togean Tojo Una-una, di Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas 2.187.632 hektar, bagian dari Coral Triangle Area, dengan rincian Core Zone (368.464 hektar), Buffer Zone (281.136 hektar), dan Transition Zone (1.538.032 hektar) yang terdiri dari wilayah perairan seluas 1.053.630 hektar dan daratan seluas 484.402 hektar. Cagar biosfer ini merupakan keterwakilan ekosistem dan melindungi ekosistem pantai, padang lamun, dan terumbu karang terpenting di wilayah World Coral Triangle, terutama di Teluk Tomini. Cagar Biosfer Saleh-Moyo-Tambora atau SAMOTA, di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mempunyai luas 728.484,44 hektar, dengan Core Zone (115.207,10 Ha), Buffer Zone (138.731,86 hektar) dan Transition Zone (474.545,48 hektar). Cagar biosfer ini melindungi dan merupakan keterwakilan dari ekosistem dan perlindungan berbagai tipe ekosistem di wilayah Lesser Sunda, seperti flora dan fauna di hutan pegunungan di Gunung Api Tambora, Pulau Moyo, dan kekayaan satwa perairan di Selat Saleh, antara lain dengan keberadaan hiu paus. Siaran Pers Selengkapnya, klik link sbb : Siaran Pers Penetapan dan Deklarasi Dua Cagar Biosfer Baru - 31st ICC Man and Biosphere Programme Sumber : Direktorat Jenderal KSDAE

Tebo, 20 Juni 2019. Julius, Orangutan yang masuk ke pemukiman warga RT 16 Desa Lubuk Mandarsah berhasil dievakuasi Tim Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Tebo Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh melalui Kepala Resort Lubuk Mandarsah dan anggota bersama dengan Tim Frankfurt Zoological Society (FZS) pada tanggal 17 Juni 2019. SPTN I Tebo pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 menerima laporan dari masyarakat mengenai kehadiran 1 individu Orangutan yang telah menggangu aktivitas masyarakat serta memanjat tiang listrik pemukiman. Segera, Kepala SPTN I Tebo melakukan koordinasi dengan FZS terkait laporan tersebut dan ditindaklanjuti dengan upaya penyelamatan dan evakuasi. Orangutan teridentifikasi bernama Julius (hasil reintroduksi), saat ini Julius dievakuasi ke stasiun reintroduksi Orangutan FZS terdekat di Stasiun Danau Alo dalam kondisi sehat dan lengkap. Berdasarkan catatan terakhir, Julius pernah dilepasliarkan pada bulan Januari 2019 (lokasi sama) setelah dievakuasi pada bulan September 2018 dari lokasi yang sama. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Putussibau, 19 Juni 2019. Guna mendukung upaya Konservasi Rangkong Gading di Bentang Alam Kabupten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) mengadakan kerjasama dengan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara – Rangkong Indonesia untuk mengadakan kegiatan Survei Populasi dan Okupansi Burung Rangkong di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 2 Juli 2019 di kawasan Sub DAS Embaloh. Sebelum kegiatan Survei, terlebih dahulu dilakukan pelatihan tentang Metode dan Teknik Survei Rangkong yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum terutama Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan awal ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni dari tanggal 17 – 18 Juni 2019 dan berlokasi di kantor Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Peserta pelatihan diikuti oleh 19 peserta yang terdiri dari pegawai fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan, volunteer Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara - Rangkong Indonesia, dan Tim dari Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara - Rangkong Indonesia. Materi pelatihan disampaikan sdri. Hardiyanti dan sdr. Riki Rahmansyah yang meruapkan anggota Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara - Rangkong Indonesia dengan materi yang disampaikan terdiri dari Bio-ekologi dan Identifikasi 8 (delapan) Jenis Rangkong di TNBK, Desain Survei Rangkong, Pengenalan dan Praktek Penggunaan Alat yang Digunakan dalam Survei Rangkong. Materi disampaikan di dalam ruangan dan di luar ruangan untuk praktek penggunaan alat. Dengan pemberian materi tersebut diharapkan peserta dapat lebih memahami tentang metode survei rangkong yang benar dan menerapkan dalam kegiatan di lapangan. Selain itu, kegiatan pelatihan ini dihadiri Pejabat Struktural Balai Besar Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang diwakili oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional, Ardi Andono mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini sangat penting untuk diikuti oleh semua pegawai Balai Besar Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum khususnya fungsional Penegndali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan. Pelatihan ini sebagai bekal bagi fungsional dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Dengan metode survei yang benar maka akan mendapatkan hasil yang benar juga sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menentukan kebijakan pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum kedepan. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun kaya akan potensi keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah burung rangkong atau enggang. Berdasarkan hasil survei burung rangkong di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun tahun 2018 ditemukan sebanyak 8 (delapan) jenis rangkong dari 13 jenis rangkong yang ada di Indonesia. Kedelapan jenis rangkong tersebut antara lain Rangkong Gading (Rhinoplax vigil), Enggang Cula (Buceros rhinoceros), Julang Emas (Rhyticeros undulatus), Enggang Jambul (Berenicornis comatus), Enggang Jambul Hitam (Rhabdotorrhinus corrugatus), Kangkareng Hitam (Anthracoceros malavanus), Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris), dan Enggang Klihingan (Anorrhinus galeritus). Kedelapan rangkong tersebut tersebar di Sub DAS Embaloh, Sub DAS Sibau, dan Sub DAS Mendalam. Namun, melimpahnya rangkong di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun tidak terlepas dari berbagai ancaman dan gangguan yang ada. Salah satunya adalah perburuan. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)