Martapura, 4 Juli 2019 - Persemaian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi dikejutkan dengan adanya gerak gerik yang aneh dari dalam sumur di lokasi persemaian permanen KPH Kayu Tangi di Indrasari Martapura, Rabu (3/7). Kejadian ini berdasarkan informasi dari bapak samsudin staf KPH Kayu Tangi, Saat hendak membuat jalur pipa untuk penyiraman dari sumber air sumur. Beberapa pekerja staf Perlindungan Hutan dikagetkan dengan adanya keberadaan ular sanca Batik (Python Reticulatus). KPH Kayu Tangi langsung melaporkan kepada bapak Pantja Satata, S.Hut selaku Kepala Bidang PKSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kal-Sel. Beliau menginstruksikan kepada tim Evakuasi Pengamanan Hutan untuk mengamankan ular tersebut dari lokasi. Dengan cekatan dan kesigapan Tim, ular sanca tersebut dapat di evakuasi dari dalam sumur dengan kedalaman 8 meter. Ular sanca kemudian di lepasliarkan di kawasan hutan konservasi tahura sultan adam. Menurut pantja "Ular sanca merupakan satwa liar yang tidak di lindungi tetapi kita wajib menjaga kelestariannya karena mereka juga bagian dari rantai makanan yang berperan dalam keseimbangan ekosistem" Dengan adanya kejadian ini diharapkan kepada seluruh warga ataupun teman-teman yang bekerja ataupun beraktifitas diwilayah yang sering muncul keberadaan beberapa jenis satwa liar agar jangan mengganggu dan melukai. Apabila satwa tersebut terperangkap atau terjebak hendaknya bisa menghubungi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ataupun BKSDA Kalsel agar dapat menangani dan mengevakuasi binatang tersebut sesuai prosedur tanpa mencelakai keberadaan habitatnya, karena binatang juga adalah makhluk ciptaan tuhan yang harus dilindungi. Sumber : Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan

Banjarbaru, 5 Juli 2019. Mapala Sylva Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru berhasil masuk lima besar nasional dalam lomba Wana lestari 2019 katagori kelompok pecinta alam (KPA). Persiapan dokumen dan berkas lainnya telah disiapkan dengan maksimal untuk menyambut kedatangan Tim Verifikasi Lapangan KemenLHK . Tim Verlap KLHK Lomba Wana Lestari 2019 Kategori kelompok pecinta alam (KPA) Bapak Arif Nurhuda , S.Hut. M.Hum dan Bona Sapril Sinaga, S.Hut mendatangi Sekretatiat Mapala Silva Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru untuk melakukan verifikasi lapangan secara langsung. Kegiatan ini di dampingi oleh Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Bapak Supiani,S.Hut.,MP, Tim dari BKSDA Kalsel serta Dekan Fakuktas Kehutanan ULM yang diwakili oleh Dr. Ir. H Zainal Abidin, MP, Ir. Karta Sirang, MS, dan Rina Kanti, S. Hut (4/7). "Kami tim verlap ditugaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menilai KPA Mapala Sylva yang nantinya akan kami sampaikan ke Pimpinan pada hari senin tanggal 8 Juli 2019" ungkap Arif selaku tim penilai. Pada kesempatan tersebut Mapala Sylva yang di ketuai oleh Syahrul Ramadhan H. mempresentasikan kepengurusan dan kegiatan yang telah dilakukan selama 3 tahun terkhir dihadapan Tim Verlap dan pendamping serta anggota mapala sylva. Presentasi tersebut langsung di tanggapi oleh tim verifikasi lapangan terutama dalam menunjukkan berkas atau dokumen yang aslinya. Semua anggota mapala sylva yang hadir sangat antusias dan kompak dalam menyiapkan dan menunjukkan berkas dan dokumen yang diminta tim penilai. (Ian/dishutkalsel) Sumber : Dishut Provinsi Kalimantan Selatan

Yogyakarta, 4 Juli 2019. Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) selama ini menjadi laboratorium alam, tempat belajar dan melakukan penelitian oleh para mahasiswa lingkup D.I Yogyakarta maupun nasional. Demikian juga dengan yang dilaksanakan oleh 23 (dua puluh tiga) mahasiswa Fakultas Pertanian, Jurusan Kehutanan, Konsentrasi Konservasi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) mahasiswa melakukan magang di TNGM selama sebulan, 26 Juni s.d 26 Juli 2019. Ekosistem hutan yang berbeda dengan tempat tinggal mereka di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadikan mereka sangat antusias mempelajari langsung konservasi alam di TNGM. Terlebih dengan keanekaragaman hayati yang berbeda dengan keanekaragaman hayati di tempat mereka. Dengan bekal ilmu dari kampus, mereka mempelajari langsung manajemen konservasi alam langsung di Taman Nasional. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) mahasiswa ini kemudian ditempatkan di 4 (empat) Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Pakem Turi sebanyak 7 (tujuh) orang, Cangkringan sebanyak 7 (tujuh) orang, Srumbung sebanyak 5 (lima) orang serta Kemalang sebanyak 4 (empat) orang. Selama sebulan, mahasiswa berkewajiban melakukan penelitian mini, dengan tema yang berbeda satu sama lain, sebagai output yang harus mereka raih hingga pelaksanaan magang selesai. Beberapa tema yang diangkat diantaranya tentang anggrek Merapi, bambu, Macaca, Obyek Wisata Alam, Acacia decurens, pengelolaan air, perambahan, pendakian, perumputan dan sebagainya. Di awal masa magang mereka, dipaparkan sekilas info tentang TNGM, yang untuk selanjutnya dijelaskan lebih detail oleh para petugas resort, yang terdiri dari Polhut, PEH maupun Penyuluh. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Konawe Selatan, 5 Juli 2019. Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) akan mengembangkan destinasi wisata melalui konsep Savana Education Track yaitu integrasi wisata edukasi, tracking dan pengamatan satwa serta menikmati panorama alam di 3 site yaitu Tatangge Education Forest, Mandu – Mandula Education Forest dan Mangrove site. Langkah itu dipilih karena selain dapat meningkatkan kunjungan wisatawan juga mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat lokal melalui sektor pariwisata alam. Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target ini yaitu dengan membangun jalur integrasi yang menghubungkan 3 site tersebut serta fasilitas wisata pada masing – masing site. Untuk jalur integrasi dari Tatangge Education Forest menuju Mandu – Mandula Education Forest nantinya kita akan memperbaiki jalur trail wisata sepanjang 14 km. Jalur wisata tersebut diperuntukan untuk tracking savanna dan pengamatan satwa dengan menyuguhkan Panorama Alam Savanna dan Pegunungan Watumohai. Sementara untuk jalur integrasi dari Mandu – Mandula Education menuju Mangrove Site, nantinya akan dibangun jalur koridor berupa jembatan kayu serta jembatan penyebrangan (fly over). Pembangunan jembatan ini dikarenakan kedua site ini dipisahkan oleh Zona Khusus (Jalan Poros Tinanggea – Lantari Jaya). Untuk pengembangan fasilitas wisata di Tatangge Education Forest, nantinya akan dibangun titik kumpul pengunjung (plaza), wahana outbond seperti (Two Line Bridge, Jembatan Gantung, Bamboo Balance, Landing Net, Jaring Naik, Net Brigde, Burma Bridge, Black Wheel Bridge Jembatan Goyang). Secara administratif lokasi ini terletak di Desa Tatangge Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. Pada awalnya site ini ditujukan sebagai sarana pendidikan lingkungan dan semakin berkembang peruntukannya untuk bird watching, camping, photography, penelitian, dan jungle track. Pengembangan yang telah dilakukan di Hutan Pendidikan Tatangge yaitu pembuatan demplot pengembangbiakan Rusa Timor (Breeding Insitu) pada tahun 2018 seluas 5 Ha. Selain untuk pengembangbiakan Rusa Timor, areal ini dikembangkan untuk lokasi rekreasi, outbound serta Pendidikan lingkungan. Fasilitas yang tersedia di site ini cukup lengkap seperti Jalan Setapak, Shelter, Gazebo, Camping Ground, Tourist Information Centre, Wisma panggung, Menara Pengamatan, MCK, Saung Pohon, Cafetaria dan Papan Informasi. Obyek wisata yang akan dikembangkan selanjutnya yaitu Mandu – mandula Education Forest. Site ini terletak di wilayah perbatasan wilayah administratif antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana. Dengan keterwakilan ekosistem yang meliputi hutan dataran rendah, savanna dan mangrove serta keberadaan Gunung Watumohai serta topografi lokasi yang datar dan cukup luas, maka site ini sangat berpotensi menjadi parameter wisata alam kawasan TNRAW (Key Location). Selain itu dilokasi ini juga terdapat sungai dengan debit yang sangat stabil sepanjang tahun dan memiliki kualitas air yang sehat dan jernih serta terdapat kolam yang memiliki kedalaman antara 1-3 M dengan lebar sungai antara 10 - 14 M. Dengan potensi yang dimiliki, site ini sangat cocok untuk wisata edukasi, pemandian alam, jungle tracking, bird watching serta outbond. Untuk pengembangan fasilitas wisata pada site ini nantinya akan difokuskan pada 5 areal yaitu untuk areal penerimaan/pengelolaan (Loket Pintu Gerbang & Portal), areal publik ( Rest area, Jalan masuk site, Areal Parkir, Mushola, MCK, Shelter, Jalur wisata, Wahana Outbond, Jalur trail wisata), Areal usaha skala kecil bagi masyarakat sekitar, areal pengendalian kebaran hutan (embung sebagai sumber air dalam pengendalian kebakaran hutan) dan jalur integrasi menuju mangrove site (jalur koridor dan fly over). Obyek wisata terakhir yang akan di kembangkan dalam konsep Savana Education Track ini adalah Mangrove Site yang terletak di wilayah perbatasan wilayah administratif antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana. Lokasi ini pada saat ini ditujukan peruntukannya sebagai sarana pendidikan lingkungan, bird watching, pemancingan, photography, penelitian, dan jungle track mangrove. Sebagai pengendali ruang, area di dalam kawasan mangrove didesain sebagai ruang publik dimana pengunjung dapat menikmati atraksi alam mangrove yang tinggi dan rapat, berenang, menikmati aliran air sungai, melihat aktivitas nelayan serta memancing dengan nyaman di badan Sungai Lanowulu. Dengan potensi ekosistem mangrove terbaik di Sulawesi dan salah satu yang cukup menonjol di Indonesia, lokasi ini nantinya akan dikembangkan sebagai Mangrove Research Centre dan Mangrove Ecotourism Site. Sumber : Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Taman Nasional Taka Bonerate - Kepulauan Selayar, 04 Juli 2019. Ada yang mencuri perhatian petugas saat melakukan patroli mengelilingi pemukiman penduduk Desa Jinato. Biasanya sisi jalan dipenuhi dengan aktifitas masyarakat yang sedang menjemur ikan-ikan hasil tangkapan, namun kali ini petugas melihat ada beberapa barisan rumput laut. Rupanya masyarakat mencoba membudidayakan rumput laut. Meski belum diketahui jenis rumput laut tersebut, masyarakat mengaku bahwa rumput laut ini bisa panen setiap 40 hari. Nah selama menunggu waktu panen, mereka tetap melaut seperti biasa sambil sesekali mengontrol dan membersihkan tali budidaya rumput lautnya. "Pak Kardi memakai sistem tanam "long line" dengan menggunakan pelampung dari botol mineral bekas yang dia temukan hanyut di pantai" jelas Qalby Ansar petugas resort Jinato. Dengan menggunakan sistem "Long Line" ini lebih tahan lama dan juga sangat cocok di perairan yang bergelombang. Diketahui salah satu pembudidaya bernama Pak Kardi, yang dulunya merupakan pelaku destruktif fishing. Katanya rumput laut kering di pasarkan ke Bulukumba atau Sinjai, tergantung dimana harga jual yang tinggi. Hal ini tentu menjadi penyemangat baru bagi masyarakat, selain tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut juga menjadi mata pencaharian alternatif yang cukup menjanjikan, sehingga berdampak baik dengan berkurangnya bahkan tidak ada lagi yang akan mencari ikan dengan cara yang ilegal (destruktif fishing). Sumber : Asri - PEH Balai TN Taka Bonerate Foto : Qalby Ansar - TPHL Balai TN Taka Bonerate

Pontianak, 4 Juli 2019. Kepedulian Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, pada kelestarian hutan, ekosistem dan konservasi bukan sekedar statemen basa basi. Melalui Kasubbag Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam Biro Umum, Sri Umiaty, S.STP, M.PA, beliau menyerahkan satu ekor rusa sambar jantan yang berusia kurang lebih 13thn ke Balai KSDA Kalimantan Barat. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut, MT menyambut baik keinginan Bapak Sutarmidji dalam pelestarian satwa khususnya rusa sambar yg merupakan satwa asli Kalbar. Apresiasi yang setinggi-tingginya beliau sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat. Setelah beberapa waktu lalu beliau ikut serta berkomitmen dalam pelestarian Enggang Gading sebagai Maskot Kalimantan Barat, kembali pada hari ini beliau menyerahkan rusa sambar yang selama ini berada di halaman pendopo rumah dinas jabatan gubernur di Jl. Ahmad Yani untuk dititip rawatkan ke penangkaran rusa di Kab. Kayong Utara. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai menyampaikan bahwa kedepannya rusa-rusa yang dititip rawatkan di penangkaran apabila sudah berkembang biak dapat menjadi sumber benih bagi penangkaran rusa skala rumahan. Upaya tersebut menjadi wujud nyata pemberdayaan masyarakat dari visi pelestarian. Hal penting lain adalah perburuan jenis satwa ini di alam akan menurun. Sehingga keseimbangan ekosistem akan selalu terjaga. Work Fun, Stay Productive Sumber: Balai KSDA Kalimantan Barat

Medan, 4 Juli 2019. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI (Balitbang Kemhan) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Model Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Mendukung Pembangunan Biodefence, di ruang rapat Balai Besar KSDA Sumatera Utara pada Selasa, 25 Juni 2019 silam. Kegiatan Litbang ini didasarkan posisi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (megadiversity) dan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia (megacenter of biodiversity). Pengamanan terhadap keanekaragaman hayati (Biodefence) menjadi sangat penting dan strategis saat ini, setelah sejumlah kasus pemanfaatan spesies hayati terutama mikroorganisme sebagai senjata biologi, sebagaimana paparan Kolonel Inf. A. Setya Hari, selaku Peneliti Madya Puslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan. “Biodefence, adalah perlindungan terhadap agen mikroorganisme ataupun informasi penelitian yang berhubungan dengan penyalahgunaan, pencurian, kehidupan, dan pengalihan yang disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” papar A. Setya Hari. Selanjutnya, tujuan penelitian dari Balitbang Kemhan RI adalah untuk merumuskan model pengelolaan dan pengamanan keanekaragaman hayati bagi pembangunan biodefence Indonesia yang handal dan terintegrasi. Balitbang memandang perlu dilakukannya penelitian guna rekomendasi bagi perbaikan kebijakan pengelolaan dan pengamanan keanekaragaman hayati untuk mendukung biodefence di masa yang akan datang. Balitbang Kemhan juga berharap melalui riset ini dapat menghasilkan konsep model penanganan dan pengamanan keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan (secara bijak) dan sekaligus untuk pembangunan biodefence secara komprehensif integral dengan menyatukan visi dan misi setiap pemangku kepentingan untuk meminimalkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan nasional khususnya dalam cegah dini dan penanganan ketika terjadi ancaman wabah/serangan senjata biologi. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara yang diwakili Kepala Bidang Teknis, Ir. Irzal Azhar, M.Si., menyambut baik kunjungan Tim Balitbang Kemhan RI, dan menyatakan siap membantu/mendukung data-data yang diperlukan/dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Balai Besar KSDA Sumatera Utara. FGD ini turut dihadiri Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Ir. Jefry Susyafrianto, MM., pejabat dari Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I Medan Sumatera Utara, pejabat dari Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Sumatera Utara, Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Pemprov. Sumatera Utara serta Ahmad Sofyan, SE., M.Si. purnabakti Kementerian LHK. (Ade Yunita). Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara Paparan Kolonel Inf. A. Setya Hari, Peneliti Madya Puslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan (gbr. kiri) dan tanggapan/respon Kepala Bidang Teknis, Ir. Irzal Azhar, M.Si., mewakili Kepala BBKSDA Sumut (gbr. kanan)

Jakarta, 4 Juli 2019. Perkembangan pengetahuan dan inovasi pemulihan ekosistem mangrove telah berkembang. Namun, belum sampai pada tataran implementasi di tingkat UPT. Beberapa hal menjadi kendala karena belum adanya mekanisme “transfer knowledge” dari praktisi/akademisi/pakar bidang mangrove. Berangkat dari kondisi tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Pemulihan mangrove kepada UPT Ditjen KSDAE di Hotel Aston, Bali pada tanggal 27 sd 29 Juni 2019. Pelatihan ini dikemas dalam bentuk teori dan praktek lapangan yang diampu oleh ahli-ahli dibidang mangrove. ToT ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM di tingkat UPT khususnya yang mengelola kawasan konservasi mangrove dengan harapan sebagai ajang pembelajaran dan menambah wawasan tentang teknis pemulihan ekosistem mangrove; meningkatkan pemahaman tenaga lapangan dalam melaksanakan pemulihan ekosistem mangrove serta mempercepat proses implementasi pemulihan ekosistem mangrove. Ir. Dyah Murtiningsih, MM selaku Direktur Kawasan Konservasi membuka kegiatan ToT yang didampingi Dr. U. Rahmat Mamat, S.Hut., MP, Kepala Subdit Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi. Pada sesi materi dan praktek oleh Prof. Erny Poeji Rahajoe (Fakultas Kehutanan UGM) dan Magdalena Hehakaya (Tahura Ngurah Rai). Praktek dan tinjauan lapangan dilakukan di lokasi pemulihan ekosistem mangrove Tahura Ngurah Rai, pusat informasi mangrove, dan lokasi Pembibitan Permanen Suwung BPDAS Unda Anyar. Beberapa materi ToT pemulihan ekosistem mangrove yang disampaikan meliputi: a). selayang pandang pemulihan ekosistem kawasan konservasi; b). Pengelolaan mangrove di Indonesia (Perencanaan); c). Rehabilitasi mangrove – teknik pemulihan ekosistem; d). Pengelolaan mangrove di Tahura Ngurah Rai; e). NSPK pemulihan ekosistem mangrove. Kerusakan ekosistem mangrove pada kawasan konservasi menjadi perhatian utama dalam kerangka pemulihan ekosistem. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi ekosistem ke kondisi asli ataupun sesuai dengan mandat pengelolaan yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pentingnya prioritas pemulihan ekosistem mangrove antara lain meliputi: a). Ekosistem mangrove sebagai habitat satwa liar baik jenis yang dilindungi dan tidakdilindungi; b). Terdapat nilai keragaman hayati tinggi yang mendukung penghidupan masyarakat; c). Kerusakan ekosistem mangrove memiliki dampak kompleks terhadap aspek lingkungan lain secara gradual; d). Ekosistem mangrove merupakan buffer pencegahan intrusi air laut ke daratan; e). Penjerap lumpur, sedimen dan pencegah banjir; f). Penyerapkarbon, dan sebagainya. Sumber : Gunawan, S.Hut., M.Sc. - PEH Muda Direktorat KK

Gresik, 3 Juli 2019. Resort Konservasi Wilayah 11 Pulau Bawean bersama Polairud Pos Bawean menutup akses jalan mobil dari Pos Jaga kumalasa menuju Pantai Labuhan Kumalasa. Meski pantai Labuhan berada diluar kawasan konservasi, namun kegiatan masyarakat mengambil pasir di pantai tersebut melalui Blok Kumalasa, Suaka Margasatwa Pulau Bawean. Akses jalan ini sebenarnya telah ada sejak SM. Pulau Bawean masih berstatus Hutan Produksi Perum Perhutani. Di lokasi ini dahulu masih berupa kebun-kebun kelapa milik masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, merekapun pindah ke kampung lain. Kegiatan penambangan perlahan mulai tumbuh di pantai ini, namun pengambilannya dilakukan melalui laut dengan menggunakan perahu. Baru beberapa waktu belakangan diketahui masyarakat mulai menggunakan kendaraan roda 4 untuk mengambil pasir di Pantai Labuhan, dan jalur yang digunakan dengan melalui SM. Pulau Bawean, Blok Kumalasa. Untuk menghindari efek yang lebih buruk lagi, Petugas RKW 11 Pulau Bawean segera berkoordinasi dengan Polairud Pos Bawean dan Kepala Desa Kumalasa mengenai penutupan akses jalan mobil menuju pantai yang terletak di Dusun Tajungkimah tersebut. Penutupan jalan ini dilakukan dengan memasang portal / plang pada jalan yang menuju pantai tersebut. “Dahulu pantai ini menjadi salah satu lokasi wisata bagi masyarakat Bawean, namun sejak dilakukan penambangan pasir, pantai ini menjadi rusak”, ujar Nursamsi, Kepala Resort Konservasi Wilayah 11 Pulau Bawean. Setelah melakukan penutupan jalan, tim juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk tidak mengambil pasir Pantai Labuhan, meskipun pantai tersebut diluar kawasan konservasi. Sumber: Balai Besar KSDA Jawa Timur

Cibodas, 2 Juli 2019. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menggelar Dialog “GEPREC” Gede Pangrango Research and Education Center bersama stakeholders yaitu lembaga pendidikan dan lembaga penelitian. Dialog dengan lembaga pendidikan dilaksanakan Kamis, 20 Juni 2019 yang dihadiri perwakilan dari sekolah-sekolah binaan TNGGP, SD N Cimacan 1, SD N Cimacan 3, SD N Jaya Giri, SMP N 1 Cipanas, SMP Bina Utama, SMK N 1 Cipanas, SMK Futuhiyyah, SMK Ilmina Persada, MTSN 1 Cianjur, dan SD N Rarahan. Sedangkan dengan lembaga penelitian dilaksanakan Selasa, 2 Juli 2019 dihadiri perwakilan dari Kebun Raya Cibodas, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Bogor, Biologi FKIP Universitas Pakuan, Program Pascasarjana Universitas Pakuan, SEMEO Biotrop, Departemen Biologi IPB, Universitas Suryakencana Cianjur, Balai Penelitian Tanaman Hias, Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa, Ekowisata Kokasi/ Diploma IPB, dan LIPI Cibinong. Diharapkan adanya saran/ masukan dalam rangka pengembangan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sebagai pusat pendidikan dan penelitian konservasi alam. Seberapa penting TNGGP dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan penelitian konservasi alam “GEPREC”? Apa yang perlu dikembangkan/ diperbaiki/ dibangun? Dukungan stakeholders untuk TNGGP sebagai pusat pendidikan dan penelitian konservasi alam? Wahju Rudianto sebagai Kepala Balai Besar TNGGP, membuka dialog dengan menyampaikan maksud dan tujuan diskusi, kondisi umum kawasan TNGGP, isu strategis, permasalahan, serta memperkenalkan GEPREC/ Gede Pangrango Research and Education Center sebagai branding. Lebih lanjut beliau menjelasakan “Masih rendahnya pemanfaatan potensi kawasan TNGGP sebagai isu strategis dengan berbagai permasalahan: keanekaragaman hayati belum tereksplore secara menyeluruh dan belum terintegrasinya kebutuhan pendidikan dan penelitian, serta masih rendahnya publikasi ilmiah tentang TNGGP, maka dalam rangka mewujudkan kemanfaatan nilai-nilai keanekaragaman sumberdaya alam di TNGGP tersebut, perlu dilakukan optimalisasi pengembangan TNGGP sebagai pusat pendidikan dan penelitian konservasi alam”. Secara umum, stakeholders dari lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian berpendapat positif dengan pengembangan TNGGP sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Johan guru SMK N 1 Cipanas memberikan pendapat, “Forum ini merupakan forum yang sangat strategis, kegiatan yang mulia dan luhur. Keberadaan TNGGP memiliki nilai strategis dan nilai ekonomis, sehingga diharapkan ada kearifan yang dapat menimbulkan rasa memiliki yang tinggi, lebih jauh kedepannya anak didik dapat menyadari akan pentingnya lingkungan. Terjalinnya kerjasama antar beberapa stakeholders tentang pendidikan konservasi lingkungan dan dunia usaha lainnya yang berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat. Namun masih adanya kendala yang ada yaitu terbatasnya informasi yang diperoleh perihal TNGGP”. Yanuar guru SMP N 1 Cipanas menambahkan, “Kualitas pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah akan tetapi juga tanggung jawab stakeholders lainnya seperti TNGGP. Ada keterkaitan program yang dilaksanakan TNGGP dengan mata pelajaran di SMP yaitu IPA dan IPS. Program yang disusun sangat ideal terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan terutama di Cianjur”. Dalam kesempatan itu Yanuar juga menyarankan agar birokrasi ijin pelaksanaan pendidikan lingkungan lebih dipermudah”. Bagaimana dengan pendapat dari lembaga peneliti dan perguruan tinggi? Pada umumnya pihak ini pun mendukung pengembangan TNGGP sebagai pusat pendidikan dan penelitian konservasi alam. Fitri K. peneliti dari Kebun Raya Cibodas menyampaikan, “Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sangat penting dalam mendukung konservasi alam”. Fitri juga mengharapkan agar ke depannya dibuat MoU dan kerjasama yang saling menguntungkan untuk melanjutkan ide-ide kreatif yang sudah didesain melalui penelitian bersama sehingga tidak ada kendala. Pada kesempatan yang sama, Dimas Prasaja dosen dari Biologi FPIK Universitas Pakuan, menambahkan, “Fakultas Biologi Universitas Pakuan mendukung pengembangan TNGGP sebagai pusat penelitian dan pendidikan serta praktek lapangan mahasiswa. Kolaborasi riset sangat diperlukan dengan output upaya konservasi dan publikasi jurnal ilmiah”. Beberapa catatan penting dari hasil dialog stakeholders terungkap bahwa informasi tentang TNGGP belum merata tersampaikan sehingga harus ada strategi komunikasi yang tepat serta prioritas materi yang diperlukan dalam pendidikan lingkungan yaitu pengolahan sampah dan kesadaran lingkungan. Keberlanjutan program pendidikan lingkungan yang sudah ada di TNGGP disertai membangun skema penelitian bersama dengan meninventarisir kebutuhan penelitian dasar maupun terapan dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan yang tersusun dalam roadmap. Dan yang terakhir membangun kerjasama dalam kegiatan pendidikan dan penelitian konservasi alam melalui deklarasi bersama dan ditindaklanjuti dengan PKS antara Balai Besar TNGGP dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian. Kepala Balai Besar TNGGP menyampaikan harapannya, “Semoga TNGGP sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian Kosnervasi Alam dapat segera terwujud dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan TNGGP untuk mendukung pembangunan wilayah dan masyarakat” tutup Wahju menutup dialog. Visi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat. GEPREC mewujudkan manfaat nilai-nilai keanekaragaman sumberdaya alam TNGGP serta melakukan optimalisasi pengembangan pengelolaan sebagai pusat pendidikan dan penelitian konservasi alam. Optimalisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam upaya jangka pendek dilakukan dialog antar stakeholders, menyiapkan tim efektif, penyusunan master plan, dan penyiapan materi pendidikan konservasi alam untuk murid dan guru. Dalam jangka menengah dilakukan sosialisasi kepada stakeholders serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan dalam jangka panjang akan melengkapi sarana prasarana pendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, peningkatan pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian berbasis internet; serta menjalin kerjasama dengan parapihak terkait. Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Yogyakarta, 2 Juli 2019. Program Man and Biosphere (MAB) UNESCO Indonesia pada tahun ini mengusulkan 3 Cagar Biosfer (CB) baru, diantaranya CB Merapi – Merbabu – Menoreh, Karimunjawa-Jepara dan Raja Ampat. Demi menunjang program tersebut, maka dilaksanakan audiensi pada hari Selasa, 2 Juli 2019 di Kompleks Kepatihan D.I Yogyakarta yang dipimpin Prof Enny Sudarmonowati, selaku Ketua Komisi Nasional MAB Indonesia/Presiden MAB UNESCO dan didampingi Prof Purwanto (Peneliti Senior LIPI), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan D.I.Yogyakarta, Kepala Bappeda D.I Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata D.I Yogyakarta, Kepala BTN Gunung Merapi, Plt Kepala BTN Gunung Merbabu, dalam hal ini Kepala BKSDA D.I Yogyakarta. Prof Enny melaporkan usulan kawasan Merapi-Merbabu-Menoreh sebagai Cagar Biosfer dan dilanjutkan dgn paparan singkat dari Prof Purwanto tentang program dan pengelolaan Cagar Biosfer, kepada Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X. Usulan CB Merapi-Merbabu-Menoreh (CB M3) mencakup 2 Provinsi (D.I Yogyakarta & Jawa Tengah) serta 9 kabupaten dan akan menjadi Cagar Bisofer pertama yang dimiliki DIY dan Jawa Tengah. Sebagai Zona inti CB M3 adalah kawasan TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu dan Suaka Margasatwa (SM) Sermo. Untuk meloloskan usulan CB tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk dari Gubernur DIY. Harapannya usulan CB M3 dapat disetujui pada sidang ICC MAB tahun 2020. Bapak Gubernur D.I Yogyakarta sangat antusias dan menyambut baik usulan CB M3. Beliau mengingatkan hal-hal ssebagai berikut : (1) pentingnya sosialisasi dan dialog mengingat banyaknya masyarakat yang tergantung pada kawasan konservasi, (2) masih adanya ego sektoral di wilayah yang diusulkan sebagai CB M3, (3) terjadinya kerusakan lingkungan yg berdampak pada berkurangnya sumber air di wilayah Merapi, (4) masih adanya masyarakat yg tinggal di zona merah/ zona rawan bencana merapi. Kemudian sebagai penutup, Kepala Bappeda D.I Yogyakarta mengajak untuk menindaklanjuti arahan dari bapak Gubernur DIY dan segera menyusun action plan CB M3. Cagar Biosfer (CB) merupakan konsep pengelolaan suatu kawasan yang ditujukan untuk mengharmonisasikan antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati, sosial budaya dan ekonomi yang berkelanjutan dengan dukungan logistik yang cukup. CB ditetapkan berdasarkan proses yang panjang, hingga kemudian ditetapkan oleh United Nations Education Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Penerapan konsep CB diharapkan dapat mewujudkan kawasan biosfer sebagai model kawasan pembangunan berkelanjutan yang mesinergikan tiga aspek, yaitu (1) aspek ekologi yaitu aspek konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, (2) aspek ekonomi yang memanfaatkan dan meningkatkan nilai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan, dan (3) aspek sosial budaya yang mengembangkan sumber daya manusia yang mempunyai visi ke depan dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Prinsip pengelolaan CB adalah kolaborasi yang melibatkan antar pihak diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian terkait, LIPI, Program Man And Biosphere United Nations Education Educational, Scientific and Cultural Organization (MAB UNESCO), Pemerintah Daerah setempat, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dan komunitas bisnis dan LSM. Pengelolaan suatu CB dibagi menjadi 3 zona yang berhubungan, yaitu : (1) area inti (core area), yaitu kawasan konservasi atau kawasan lindung dengan luas yang memadai, mempunyai perlindungan hukum jangka panjang, untuk melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, (2) zona penyangga (buffer zone), yaitu wilayah yang mengelilingi area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dan dampaknya negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan, (3) area transisi (transition zone), wilayah terluar dan terluas yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona penyangga. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan model-model pembangunan berkelanjutan dipromosikan dan dikembangkan. Harmonisasi atau keselarasan pengelolaan di dalam zona dan antara zona, antara Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya (swasta dan akademisi) menjadi kekuatan dari CB untuk mewujudkan kawasan konservasi juga memberikan perlindungan dan sukses dalam melakukan pengawetan keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas secara ekonomi dan sosial budaya. Suatu kawasan dapat diajukan sebagai kawasan CB apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah : (1) memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan tipe ekosistem yang khas, unik dan spesifik yang mewakili tipe ekosistem dan biogeografi di kawasan tersebut, (2) memiliki luasan yang cukup untuk fungsi konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan logistic support memiliki aspek legal yang jelas, (3) memiliki nilai dan kapasitas sebagai kawasan untuk pembangunan berkelanjutan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penetapan suatu kawasan menjadi CB oleh MAB-UNESCO melalui beberapa beberapa tahapan proses penilaian dan prosedur khusus serta khusus mendapat dukungan dari para pihak terkait. Saat ini, di Indonesia terdapat 16 (enam belas) CB yang berada di kawasan konservasi Beberapa kawasan konservasi telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer (CB) oleh United Nations Education Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yaitu Cagar Biosfer (CB) Tanjung Puting, CB Cibodas, CB Lore Lindu, CB Komodo, CB Pulau Siberut, CB Gunung Leuser, CB Giam Siak Kecil Bukit Batu, CB Wakatobi, CB Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno, CB Takabonerate – Kepulauan Selayar, serta CB Blambangan, CB Berbak Sembilang, CB Rinjani Lombok, CB Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, CB Togean Tojo Una, dan CB SAMOTA (Pulau Saleh – Pulau Moyo - - Gunung Tambora). Pengelolaan CB melayani tiga fungsi yaitu (1) kontribusi konservasi lansekap, ekosistem, jenis dan plasma nurfah, (2) menyuburkan pembangunan ekonomi yang baik secara ekologi dan budaya, dan (3) mendukung logistik untuk penelitian, pemantauan, pendidikan dan pelatihan , pemantauan, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. (tsr) Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Palembang, 4 Juli 2019. Dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Taman Nasional Sembilang (TNS) dilakukan beberapa tahap kegiatan Workshop untuk menggali data dan informasi dalam pengelolaan TNS. Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang bekerja sama dengan Zoological Society Of London (ZSL) melaksanakan Workshop pertama (2/7) membahas Nilai Penting kawasan yang dilaksanakan di Hotel Harper Palembang. Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang Ir. Pratono Puroso, M.Sc membuka kegiatan dengan hasil Draft rumusan 3 nilai penting kawasan TN Sembilang (Mangrove, Pelataran Lumpur Burung Air, dan Harimau Sumatera) selain itu juga dirumuskan VISI MISI dan Tujuan Pengelolaan yang akan dituangkan dalam RPJP TN Sembilang tahun 2020-2029. Workshop kedua direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ke 3 Agustus 2019 membahas tentang Isu-isu strategis dan Strategi Rencana Aksi pengelolaan TNS. Workshop bertujuan mengevaluasi, menentukan, dan mengidentifikasi Nilai Penting Kawasan Taman Nasional Sembilang dan kondisi terkini, Pemutakhiran data dan informasi guna mendukung perumusan nilai penting kawasan, dan merumuskan tujuan pengelolaan Taman Nasional Sembilang tahun 2020-2029. Kegiatan ini dihadiri stakeholder terkait dalam pengelolaan TN sembilang (Bappeda Propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Kabupaten Banyuasin, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan, Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Palembang, Universitas Sriwijaya,BTNBS, ZSL, Kibass dan Haki, kegiatan workshop tersebut melibat beberapa narasumber penting yang terkait dalam pengelolaan TN Sembilang (Direktorat KK Ditjen KSDAE, Direktorat BPEE Ditjen KSDAE, Direktorat KKH Ditjen KSDAE, Bapak Iwan Febrianto- Yayasan Ekologi Satwa Liar Indonesia, Bapak Yoan Dinata-ZSL, Bapak Dr Sarno, M.Si- Universitas Sriwijaya, dan Bapak M. Muslich –WCS sebagai Fasilitator dalam proses pelaksaan diskusi workshop. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) merupakan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan dan penataan kawasan dalam zona/blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Rencana pengelolaan akan membantu pengelola untuk memenuhi mandat pengelolaan khusus yang telah ditetapkan bagi suatu kawasan konservasi. Mandat ini merupakan alasan utama perlindungan kawasan (key feature versi IUCN atau Outstanding Universal Value versi UNESCO) dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan. Sumber : Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang

Kamis, 4 Juli 2019. Pertemuan enam ekor Kelempiau di Gapura Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah menjadi langkah awal kebersamaan mereka menuju satu tujuan yang sama yakni ke Pusat Rehabilitasi Owa Yayasan Kalaweit di Kalimantan Tengah. Dari keenam satwa tersebut, tiga ekor berangkat dari Kabupaten Ketapang, tiga ekor dari Kabupaten Sintang. Mereka dibawa oleh Satgas TSL BKSDA KALBAR SKW 1 Ketapang dan SKW 2 Sintang terlebih dahulu ke Kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Didampingi dokter hewan yang selalu siaga, kedua tim melanjutkan perjalanan panjang menuju BKSDA Kalimantan Tengah. Sebuah perjalanan misi mulia para pejuang konservasi. Work Fun, Stay Productive Sumber: Balai KSDA Kalimantan Barat

Probolinggo, 4 Juli 2019. Menyambut Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang akan diadakan di Taman Wisata Alam Muka Kuning – Batam 6 – 8 Agustus 2019 mendatang, Balai Besar KSDA Jawa Timur gelar Jelajah Konservasi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 5 – 9 Juli 2019 di Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang. Jelajah Konservasi akan diikuti segenap pejabat struktural lingkup BBKSDA Jatim yang didampingi petugas dari Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo dan Resort Konservasi Wilayah 23 Argopuro. Peserta Jelajah Konservasi akan memulai perjalanannya dari Pos Pendakian Baderan yang berada di Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo. Dan akan mengakhirnya di Pos Bermi di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Probolinggo. Tujuan lain diadakannya Jelajah Konservasi ini untuk membangun kebersamaan antara pejabat struktural. Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang atau lebih dikenal dengan Gunung Argopuro terletak pada ketinggian antara 1.900 – 3.088 mdpl. Kawasan konservasi ini terletak di 4 wilayah kabupaten, yakni Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Selain memiliki ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan cemara, Argopuro juga memiliki ekosistem savana seperti di Alun-Alun Besar Sikasur, Alun-Alun Kecil, serta Alun-Alun Lonceng. Savana-savana inilah yang menjadi salah satu daya tarik Dataran Tinggi Yang, selain Danau Taman Hidup dan Puncak Argopuro serta Rengganis. Sumber : Agus Irwanto - Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sukabumi, 1 Juli 2019. Sungguh luar biasa... di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) tahun 2019 telah berhasil ditemukan dua sarang elang jawa (Nisaetus bartelsi), keberadaan anakan sang penguasa langit jawa ini masih terpantau hingga sekarang. Sebelumnya sarang pertama dijumpai di wilayah Bogor pada tanggal 13 April 2019 dan kemudian anakan elang jawa di wilayah Sukabumi terpantau sedang tidur di sarang pada tanggal 1 Juli 2019. Amak anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi tidak dapat menyembunyikan kebahagiaanya, "Ceuk urang ge nyarang deui heulang na" (kata saya juga bersarang lagi elang jawa nya. -red). Yaaa.. perjumpaan sarang dan anakan elang jawa ini dilakukan saat tim sedang melakukan pengecekan air. Sarang elang jawa ini sudah diketahui berdasarkan informasi masyarakat dan terus dipantau semenjak Juli tahun 2018 dan anakan berhasil terbang hingga bukit di seberang sarang pada November 2018. Awal pemantauan di tahun 2019 dilakukan pada April dijumpai elang jawa terbang dari sarang, saat itu tim menduga bahwa pasangan elang jawa ini sedang memperbaiki sarangnya. Namun pada pemantauan selanjutnya Juli terpantau ananak elang jawa sedang belajar terbang. Sebenarnya tim sudah galau berat saat memantau sarang ini karena sang anakan elang jawa ini terus bersembunyi di sarang yang posisinya lebih tinggi dari pemantau. Dengan waktu yang terbatas dan lokasi yang lumayan jauh dari perkampungan terdekat, tim terus menunggu untuk melihat sang anakan. Namun kegalauan pun hilang saat sang anakan elang jawa ini berdiri, dan dilakukan proses dokumentasi serta pencatatan perilaku, perkiraan umur, dan data lainnya yang diperlukan. Perkiraan anakan elang jawa ini berumur kurang lebih 2 bulan dan sudah mampu mengepakan sayap dengan baik saat angin datang menerjang pohon sarang. Hal ini membuktikan bahwa elang jawa dapat berkembangbiak setiap tahun di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kondisi ekosistem hutan TNGGP memang dikenal terjaga dengan baik dan hidup berbagai jenis satwa endemik jawa seperti macan tutul jawa (Panthera pardus melas), owa jawa (Hylobates moloch), dan elang jawa (Nisaetus bartelsi). Bertambahnya jumlah elang jawa yang identik dengan lambang NKRI yaitu garuda menjadi angin segar bagi upaya pelestarian burung dilindungi ini. Pemantauan rutin akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan anakan yang diperkirakan akan segera terbang dari sarangnya ini. "Ganda" singkatan “Garuda Anak Muda” merupakan nama yang diberikan tim kepada anakan elang jawa ini. Nama ini juga diberikan untuk menghormati jasa ketua tim Asep Suganda yang terus berjuang lebih dari lima tahun mempertahankan keutuhan ekosistem di wilayah tersebut. Sumber: Robi Rizki Zatnika, A.Md. (PEH) - Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango