Gorontalo, 16 Juli 2019. Beberapa keluarga di lokasi penyeberangan Pohulongo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sejatinya dahulu adalah warga yang bekerja sebagai juru mudi rakit penyeberangan, mengantarkan penduduk melintas di Sungai Bone. Penduduk yang datang dan pergi dari enclave Pinogu menuju Desa Tulabolo, desa terdekat dari enclave tersebut yang berada di sisi barat luar kawasan taman nasional, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sejak 2013, jembatan gantung telah dibangun. Namun Djaka dan Madi, dua orang warga di penyeberangan tersebut tetap membuka kios kecil di sisi jembatan, sebagai rest-area bagi warga yang berlalu lalang. Pohulongo juga dikenal dengan lokasi peneluran maleo (Macrocephalon maleo) yang aktif dan produktif. Dan kini, Djaka dan Madi bersama Taufik Nadjamuddin, petugas Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone mempelopori pengelolaan maleo di Pohulongo ini secara swadaya. Bak penetasan semi alami mereka bangun, telur mereka amankan dari pemangsaan dan perburuan, dan anak-anak maleo yang menetas dalam bak penetasan mereka lepasliarkan kembali. Tak kurang-kurang dukungan Kepala Desa Bangio dan Camat Pinogu dalam usaha ini. Bersama warga Desa Bangio lainnya, kini mereka membentuk kelompok “Mopotombuyu no Bagho” yang berarti melestarikan maleo. Tak hanya itu, bersama kelompok mereka berencana mengembangkan lokasi ini sebagai salah satu obyek wisata terbatas sebagai bagian dari paket penjelajahan alam di TN Bogani Nani Wartabone ini. Ahad lalu (14/7) tim dari Direktorat KKH, KK, dan PIKA Kementerian LHK berkunjung ke lokasi, untuk memverifikasi usulan kegiatan mereka, perlindungan lokasi peneluran maleo dan pengembangan ekowisata, yang mereka ajukan melalui skema hibah kecil EPASS-project. Mudah-mudahan inisiatif yang mereka kembangkan ini dapat berjalan, sebagai upaya perlindungan maleo, meningkatkan dukungan publik, sekaligus menambah pendapatan mereka. Tetap semangat Pak Djaka, Pak Madi, dan Pak Taufik, serta Resort Tulabolo-Pinogu TNBNW. Cerita lebih panjang dapat dibaca dalam tautan berikut: https://www.mongabay.co.id/2019/05/10/bukan-cara-biasa-menjaga-maleo/ Sumber : Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Teks: Hanom Bashari Foto: © Taufik Nadjamuddin dan Indramaya Tongkonoo

Marhaban, 13 Juli 2019 – Sebagai pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Wisata Alam Pulau Bakut, telah diterbitkan Peraturan Desa Marabahan Baru Kecamatan Anjir Muara Nomor 06 Tahun 2019 dan Peraturan Desa Beringin Kecamatan Alalak Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kompensasi Insfratruktur Dan Jasa Penyeberangan Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Peraturan Desa dimaksud untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi alam dan budaya yang terdapat di desa; memelihara dan memberdayakan kearifan lokal; meningkatkan perekonomian masyarakat; dan memanfaatkan potensi lingkungan sebagai lokasi wisata berbasis alam dan budaya. Pemberlakuan Peraturan Desa tersebut dimulai terhitung mulai tanggal 13 Juli 2019 sebagaimana hasil diskusi antara Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru M. Ridwan Effendi, S.Hut., M.Si yang didampingi Kepala Resort TWA Pulau Bakut Imam Riyanto, S.Hut dengan Ketua Kelompok Masyarakat Mitra Pariwisata Desa Marabahan Baru dan Ketua Kelompok Masyarakat Mitra Pariwisata Desa Marabahan Baru. Dalam kesepakatan tentang pembagian peran dan tugas kelompok masyarakat mitra pariwisata, saat ini telah dibuat pengaturan jadwal meliputi petugas pemungut karcis, petugas kebersihan serta petugas pemandu di titian ulin sepanjang 630 meter. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc memberikan apresiasi dan berharap agar implementasi dari peraturan desa tersebut dapat menjadi landasan bagi upaya kerjasama antara anggota kelompok masyarakat mitra pariwisata dengan BKSDA Kalimantan Selatan dalam pengelolaan kegiatan wisata alam di TWA Pulau Bakut. Selain itu Dr. Mahrus mengingatkan agar dengan diberlakukannya peraturan desa tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi anggota kelompok masyarakat mitra pariwisata secara khusus serta seluruh masyarakat di kedua desa tersebut secara umum. Dengan diberlakukannya Peraturan Desa Marabahan Baru Nomor 06 Tahun 2019 dan Peraturan Desa Beringin Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kompensasi Insfratruktur Dan Jasa Penyeberangan Taman Wisata Alam Pulau Bakut, maka terhitung tanggal 13 Juli 2019 biaya masuk pengunjung wisatawan nusantara ke kawasan Taman Wisata Alam Pulau Bakut sebesar Rp. 10.000 untuk hari biasa dan Rp. 12.500 untuk hari libur. Sedangkan untuk wisatawan manca negara tidak mengalami kenaikan masih tetap Rp. 100.000 hari biasa dan Rp. 150.000 hari libur. Peraturan Desa ini merupakan payung hukum untuk melibatkan masyarakat sekitar TWA Pulau Bakut dalam mengoptimalkan pengelolaan yang berbasis masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat akan sangat membantu BKSDA Kalsel dalam perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi. (ryn) Sumber : M. Ridwan Effendi, S.Hut, M.Si - Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru - Balai KSDA Kalimantan Selatan

Merauke, 15 Juli 2019. Balai Besar KSDA Papua, melakukan sosialisasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL), konservasi sumber daya genetik dan pengendalian kebakaran hutan. Pasukan Pengamanan Perbatasan RI-PNG wilayah Merauke dan Boven Digoel diberikan pemahaman tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mereka sejumlah 900 prajurit satuan Kostrad dari Batalyon Infanteri 406/CK dan Batalyon Mekanis Rider 411 Kodam Diponegoro. Sosialisasi bertempat di Markas Korem 174/ATW Merauke. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap pergantian pasukan pengamanan perbartasan. Dukungan Komandan Korem 174/ATW Merauke dan stakeholder terkait lainnya sangat baik sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Merauke, Irwan Efendi, S.Pi., MSc, menyampaikan materi tentang TSL Endemik Papua yang dilindungi undang-undang. Irwan berpesan kepada para prajurit agar dapat bersinergi dalam upaya mencegah pemanfaatan tidak lestari, terutama perburuan liar dan perdagangan ilegal TSL. Selain itu, dalam menghadapi musim kemarau diharapkan peran pasukan pengamanan perbatasan dapat aktif mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan pada wilayah sekitar perbatasan negara. Lebih lanjut Irwan berpesan bahwa, “Menjaga keutuhan NKRI tidak hanya berbicara mengenai fisik wilayah semata, tetapi juga menjaga agar sumber daya alam hayati yang menjadi kekayaan bangsa tidak punah. Tugas kita bersama menjaga keutuhan ekosistem dan juga kelestarian jenis terutama spesies endemik Papua." Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring berterimakasih kepada Danrem 174/ATW Merauke yang telah mendukung kegiatan karena sangat perlu dilakukan dalam rangka sinergitas dalam pengawasan dan pengendalian peredaran TSL di Tanah Papua. Pasukan pengamanan perbatasan RI-PNG yang ditugaskan di dalam hutan dapat menjaga keutuhan NKRI secara umum dan juga didalamnya termasuk keutuhan TSL endemik Papua. [] Sumber : Balai Besar KSDA Papua Call Center : 0823-9802-9978

Bengkulu, 15 Juli 2019. BKSDA Bengkulu dalam hal ini Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II-Tais mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat seekor Beruang Madu (Helarctos malayanus) dan masih dalam keadaan hidup terjerat tali nylon di perkebunan sawit warga tepatnya di Desa Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Prov. Bengkulu. Dan dengan adanya laporan tersebut tim rescue satwa SKW II segera diturunkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, tim menjumpai satwa dilindungi tersebut masih aktif dan terus berusaha melepaskan jerat yang membelenggu. Jerat yang awalnya dipasang untuk menjerat hama babi hutan yang kerap merusak tanaman perkebunan, tanpa disangka menjerat beruang madu yang diperkirakan keluar dari kawasan hutan terdekat. Melihat satwa yang terjerat merupakan salah satu satwa dilindung dan perlu untuk diselamatkan, pemilik kebun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada BKSDA Bengkulu. Proses evakuasi berjalan dengan lancar tanpa kendala, dan selanjutnya satwa tersebut direlokasi ke kantor Balai KSDA Bengkulu untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sementara bahwa satwa beruang madu mengalami dehidrasi dan pembengkakan pada kaki depan bagian kanan karena jerat. Selanjutnya perawatan dan pengobatan satwa di Kantor Balai KSDA Bengkulu dilakukan oleh Tim Wildlife Rescue Unit BKSDA Bengkulu yang terdiri dari doker hewan dengan dibantu oleh petugas fungsional PEH dan Polhut. Bila nantinya hasil observasi telah dinyatakan sembuh maka akan segera dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Sumber: Balai KSDA Bengkulu-Lampung

Lahat ,16 Juli 2019. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat ,Balai Konservasi Sumatera Selatan (BKSDA Sumsel) menerima penyerahan 1 ekor Siamang (Symphalangus syndactylus) oleh masyarakat di Kota Muara Enim. Satwa tersebut masih dalam kondisi sehat yang diterima langsung oleh Rohmat selaku petugas SKW II Lahat. Penyerahan tersebut cukup mengejutkan karena pemilik langsung menghubungi petugas untuk menyerahkan satwa dilindungi yang telah dipelihara dan menjadi kesayangannya. Pemilik merasa berat untuk menyerahkan satwa dilindungi yang telah cukup lama dipeliharanya tetapi karena sadar bahwa tindakannya tidak diperbolehkan maka berinisiatif untuk menyerahkan Siamang tersebut kepada kepada petugas SKW II Lahat. Sebuah hal yang menggembirakan karena situasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk tidak memiliki satwa dilindungi dan menyerahkan kepada pihak yang terkait. Sebuah hasil dari rutinitas patroli eksitu selain untuk menyelamatkan satwa dilindungi juga menitikberatkan pada upaya untuk lebih menyadartahukan masyarakat bahwa kepemilikan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati berupa opsetan melanggar peraturan. Selanjutnya Siamang tersebut akan dilakukan perawatan dan peliaran sebelum dilepasliarkan di habitatnya. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH Balai KSDA Sumatera Selatan

Saat mengikuti Jelajah Konservasi di Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang beberapa waktu yang lalu, satu hal yang mengusik pikiran saya bagaimana kalau pingin pipis? Pingin pup? Tapi, ah sudahlah, cuek saja. Ngumpet di balik semak, di balik pohon atau di balik batu, kan beres. Bagi saya yang seorang wanita, buang hajat di tempat terbuka cukup membuat risih. Meski sebenarnya telah ada peralatan untuk mengatasi hal itu, namun harganya cukup menguras isi kantong. Umumnya sih menggunakan tisu basah, tapi penggunaan tisu jenis ini akan menambah sampah yang sulit terurai. Kok banyak tapinya ya. Harapannya sih ada toilet yang layak di jalur pendakian. Ya ... tak perlu sebersih yang di mal, namun cukup bersih, nyaman dan tidak merusak lingkungan. Menghadapi tuntutan seperti ini, saya yakin pengelola kawasan harus berpikir keras untuk menyediakan layanan yang baik, sekaligus berpihak pada lingkungan. Kesulitan utamanya ketersediaan air. Toilet mungkin bisa dibangun tapi kalau tidak ada air, ya percuma saja. Justru berakibat akan ada penumpukan kotoran dan sampah tisu. Dan, siapa yang akan menjaga kebersihannya, mengingat lokasinya di gunung. Sepertinya, perlu diklasifikasikan dulu untuk lokasi yang ketersediaan airnya cukup, bisa dibangun toilet lengkap dengan jaringan air bersih dan pengelolaan limbahnya. Tetapi untuk lokasi yang tidak ada sumber air, mungkin perlu disediakan juga toilet kering alias jumbleng. Wah.. kalau ada jumbleng, saya yakin pengelola bakal semakin repot menjaga kebersihannya. Bagaimana jika disediakan alat untuk membuat lubang galian sebagai tempat membuang hajat dan tisu ? Alat yang kecil semacam sekop kecil atau cetok. Lha .. bisa-bisa belum seminggu sudah hilang alatnya. Dan saya yakin petugas pengelola akan kesulitan untuk menyimpan peralatan semacam ini di gunung. Tapi, jika dibanding dengan harga membangun sebuah toilet di gunung, tentu pengadaan sekop buat buang hajat ini jauh lebih murah. Kalaupun harus ganti setiap hari, bisa pengadaan alat ini untuk belasan tahun. ATAU, setiap pendaki membawa peralatan semacam sekop kecil, cetok atau parang kecil untuk menggali tempat buang hajat, dan menutupnya kembali. Meski merekapun bisa memanfaatkan kayu atau ranting. Namun, perlu edukasi secara masif mengenai “permasalahan buang hajat” di gunung ini. Bisa juga pengelola membuat leaflet, booklet, atau bahkan video tutorial seperti safety instruction-nya penerbangan. Jadi, bagi orang seperti saya bisa buang hajat yang nyaman dan aman di gunung. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur Penulis : Th. Patty Novianti, Kasubag Perencanaan Program dan Kerjasama Penyunting : Agus Irwanto

Tatangge, 11 Juli 2019. Salah satu ekosistem di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) yang menjadi daya tarik wisata dan memiliki keunikan dalam hal pemanfaatan potensi sumberdaya alamnya adalah keberadaan hutan Mangrove di TNRAW membentang dari muara sungai roraya sampai sungai langkowala dengan luas 6.317 Ha serta adanya kelompok masyarakat nelayan pemanfaat HHBK pada zona tradisional mangrove. Keberadaan hutan mangrove ini sangat menunjang bagi kehidupan masyarakat sekitarnya khususnya masyarakat yang berada pada muara-muara dan perairan laut dimana mereka menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Hal inilah yang mendasari Balai TNRAW memasukkan beberapa muara dikawasan mangrove menjadi zona tradisional, yang salah satunya adalah Muara Lanowulu. Pertimbangan ekonomi dan ekologi tidak dapat dipisahkan dalam evaluasi berbagai alternatif pengelolaan mangrove. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirasakan perlu adanya suatu alternatif pemanfaat lain yang bernilai ekonomi, ekologi dan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat yang dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem mangrove. Untuk itu, pada hari Kamis, 11 Juli 2019, Balai TNRAW menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui program kemitraan konservasi pada zona tradisional mangrove kelompok nelayan Muara lanowulu yang berlangsung di Muara Lanowulu. Kepala Balai TNRAW, Ali Bahri S.Sos, M.Si, dalam sambutannya menjelaskan bahwa makna dari kegiatan kemitraan konservasi ini adalah agar masyarakat dan pihak balai TNRAW dapat bekerjasama meningkatkan potensi yang ada dan menjaga keberlangsungan mangrove. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan ada sisi lain yang dapat dikembangkan seperti dari sektor pariwisata. Dalan acara inu hadir pula Kepala SPTN Wilayah II, Benny Purnama, S.Hut, M.D.P yang turut memberikan materi terkait kemitraan konservasi di muara mangrove lanowulu. "Pada tahun 2017 kelompok ini telah digagas, lalu pada tahun 2018 balai TNRAW memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat muara lanowulu berupa perahu dan pukat udang. Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi diketahui bahwa adanya peningkatan pendapatan hasil tangkap dimana dari 4 kg bertambah jumlahnya menjadi 8 kg, tetapi untuk hasil lainnya seperti togo, kepiting, dan rumput laut masih belum meningkat pendapatannya” tuturnya. Acara yang berlangsung selama satu hari ini, dihadiri oleh pemateri dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Adriansyah selaku Penyuluh Perikanan, yang mengulas secara khusus mengenai pentingnya suatu lembaga atau kelompok yang mempunyai akta notaris pada masyarakat nelayan agar bantuan yang ada pada pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik. Beliau juga sangat mengapresiasi atas pembentukan kelompok dan pemberian bantuan oleh pihak Balai TNRAW. Namun database terkait Kelompok Nelayan Muara Lanowulu belum terdata di Dinas Perikanan dan Kelautan sehingga bantuan yang ada belum bisa di rasakan. Sebanyak 30 orang Kelompok Nelayan Muara Lanowulu yang telah menjadi kelompok binaan TNRAW sejak Tahun 2017 sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan yang berlangsung di Muara Lanowulu ini. “kami sangat senang dengan adanya kegiatan ini, terlebih ada pemateri utusan dari dinas Perikanan dan Kelautan yang memberikan kami informasi mengenai kendala-kendala kami dalam berlaut hingga informasi mengenai kartu nelayan yang telah diganti menjadi kartu kusuka dan cara memperolehnya.” Kata salah satu kelompok nelayan. Masyarakat Muara Lanowulu, pada umumnya sangat mendukung keberadaan TNRAW. Hal tersebut dikarenakan keutuhan ekosistem Mangrove merupakan hal vital bagi keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga dan untuk menjaga hubungan dengan mayarakat tersebut. Sehingga, masyarakat memiliki pemikiran bahwasannya petugas TNRAW bukan hanya menjaga kawasan tanpa memperdulikan mereka, akan tetapi ksejahteraan masyarakat juga tetap diperhatikan. Yang tidak kalah penting ialah, program ini memberikan pembelajaran bahwa pengelolaan kawasan konservasi TNRAW bukan hanya tanggung jawab pengelola saja namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan, sehingga mereka menjadi bagian dari pengelolaan kawasan”. Sebelum menutup kegiatan, Kepala Balai TNRAW mengatakan bahwa akan dibentuk kelompok ekowisata untuk para nelayan, mengingat minat masyarakat untuk berwisata di muara mangrove lanowulu cukup tinggi. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan aksi bersih-bersih sampah disekitar muara lanowulu bersama staf TNRAW dan Kelompok Masyarakat Nelayan Muara Lanowulu. Sumber: Balai TN Rawa Aopa Watumohai

Senin, 15 Juli 2019. Gosong merupakan bentukan daratan yang terkurung atau menjorok pada suatu perairan, biasanya terbentuk dari pasir, kerikil ataupun karang kecil, terbentuknya gosong biasanya terbentuk pada daerah perairan dangkal. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS) tersusun oleh ekosistem pulau-pulau sangat kecil dan perairan laut dangkal, yang terdiri dari gugus kepulauan dengan 78 pulau sangat kecil, 86 gosong pulau dan hamparan laut dangkal pasir karang pulau sekitar 2.136 hektar (TNKpS, 2018), ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002. Wilayah Taman Nasional Kepulauan Seribu berupa wilayah parairan laut sedangkan pulau-pulau di sekitarnya merupakan pulau pribadi berupa hak guna pakai yang telah lama di gunakan dan dikuasai. Adanya gosong di perairan terkadang menimbulkan persepsi dan klaim kepemilikan, karena pulau yang berdekatan dengan gosong merupakan pulau pribadi, salian itu pemerintah daerah setempat juga berupaya untuk menguasai wilayah gosong untuk dijadikan sebagai aset daerah. Untuk memperkuat keberadaan gosong bagian dari TNKpS diperlukan pengkuhuan sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan Kawasan Hutan. SPTN Wilayah I melaksanakan penanaman pohon di Gosong Matahari pada tanggal 10 Juni Tahun 2019, selain sebagai penguatan terhadap kawasan, upaya untuk mencegah agar gosong/pasir tidak mengalami abrasi. Adapun jenis tanaman yang ditanam adalah Nyampung (Calophyllum inophyllum), butun (Barringtonia asiatica), Cemara laut (Casuarina equisetifolia) dan Kelapa (Cocos nucifera). Dipilihnya jenis tanaman tersebut karena tahan terhadap kadar unsur hara yang terbatas di daerah gusung, selain itu jenis tanaman tersebut merupakan tanaman perintis yang sering dijumpai disekitar Kepulauan Seribu. Untuk mencapai wilayah gosong matahari kapal tidak dapat sandar karena sekitarnya merupakan batuan karang, sehingga harus berenang untuk dapat menginjakkan kaki di Gosong Matahari. Harapan besar kami tanam tersebut tumbuh subur dan dapat menjadi sumber kehidupan bagi satwa disekitarnya serta mengukuhkan keberadaanya bagian dari Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Sumber : Mustalafin, Wira Saut P Simanjuntak, Hardian A, Marsan S, Satwan Balai TN Kepulauan Seribu

Enoraen 14 Juli 2019. Sekda Provinsi NTT, Bapak Ben Polomaing beserta keluarga mengunjungi TWA Menipo. Dengan didampingi Kepala Bidang Teknis BBKSDA NTT, rombongan tiba di Pulau Menipo pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 pukul 18.30 WITA. Kunjungan tersebut merupakan respons balik beliau atas kunjungan Kepala Balai Besar KSDA NTT pada hari Jumat, 12 Juli 2019 yang menyampaikan mengenai potensi TWA Menipo sebagai objek wisata potensial di Pulau Timor. Pengembangan wisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur NTT. Dalam kunjungannya selama 2 hari 1 malam, Beliau terkesan dengan potensi ekowisata yang ada di TWA Menipo, diantaranya yaitu dapat mengamati secara langsung pendaratan dan peneluran penyu, keindahan panorama hutan mangrove yang dihuni ribuan kelelawar, kakatua jambul kuning, serta pesona alam savanna yang ditumbuhi pohon lontar, kawanan rusa Timor, dan pantai berpasirnya. Sekda Provinsi NTT dalam kesempatan tersebut di depan tokoh adat Desa Enoraen dan pemuka agama menyampaikan keseriusan Pemprov NTT untuk mengembangkan TWA Menipo bersama dengan SKPD terkait melalui sinergisitas kerja sama pengembangan ekowisata. Sumber : Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Jakarta, 15 Juli 2019. Universitas Indonesia dan Kementerian Koordinator Kemaritiman menyelenggarakan Youth Innovation Competition on Global Governance. Diikuti sebanyak 120 peserta yang mewakili anak muda dari 39 negara melakukan orientasi lapangan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWA AK). Tujuan kegiatan di TWAAK ini adalah untuk mempelajari bagaimana pengelolaan mangrove yang ada di TWAAK. TWAAK terletak di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Memiliki luas 99,82 hektar dan telah diusahakan kegiatan wisatanya oleh PT Murindra Karya Lestari sebagai pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sejak tahun 1997. Mandat pengelolaan TWA Angke Kapuk adalah sebagai lokasi wisata alam dan pendidikan serta mempertahankan hutan Mangrove Angke Kapuk sebagai sabuk hijau penahan intrusi air laut. Kepala Balai KSDA Jakarta Ahmad Munawir menyampaikan bahwa TWAAK adalah sebuah keajaiban ditengah-tengah kepadatan dan kesibukan Kota Jakarta. “Dulu 90% Kawasan TWAAK rusak berat, tutupan lahan sangat kecil, dan berupa tambak udang dan ikan bandeng Atas usaha yang terus menerus dari PT. Murindra Karya Lestari bersama dengan BKSDA Jakarta selama kurang lebih 20 tahun jadilah TWAAK menjadi rindang dan asri seperti ini” imbuh Munawir, orang nomor satu di Balai KSDA Jakarta ini. “Saya harap para peserta bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan kegembiraan dalam acara orientasi lapangan ini” tutup Munawir. Evi, Salah seorang peserta Youth Innovation Competition on Global Governance dari Universitas Indonesia menyampaikan betapa terkejutnya ketika memasuki TWAAK, “Saya tidak menyangka ada “HUTAN” di Jakarta, sungguh rindang dan asri, serasa bukan di Jakarta. TWAAK memiliki beberapa fasilitas wisata antara lain Pondok Kemah, Kantin Lesehan, Jembatan Gantung dan Pengamatan Burung, Penanaman Bibit Mangrove, Wisata Air, Taman Bermain Anak dan Jalur Bersepeda. Tertarik untuk mencari sensasi berwisata alam di keramaian Ibukota, kunjungi saja TWAAK. Sumber : Balai KSDA Jakarta

Putussibau, 15 Juli 2019. Sintang Orangutan Center (SOC) berencana kembali melakukan pelepasliaran 2 (dua) individu Orangutan di Sub Das Mendalam Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) yang merupakan pelepasliaran putaran keempat. SOC akan mempersiapkan 2 individu remaja jantan yang telah dievaluasi dengan seksama baik dari sisi medis maupun dari aspek tingkah lakunya. Kedua individu remaja tersebut dianggap telah memenuhi kondisi ideal untuk menjalani tahap pelepasliaran keempat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 berangkat dari Desa Data Dian menuju Mentibat. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan pelepasliaran di Sub DAS Mendalam tahap pertama bulan November 2017 berjumlah 3 (tiga) individu Orangutan, tahap kedua tanggal 16 bulan April 2018 berjumlah 2 (dua) individu Orangutan dan tanggal 24 Oktober 2018 berjumlah 1 (satu) individu Orangutan non rehabilitant berjenis kelamin jantan dewasa. Setelah pelepasliaran selalu diikuti dengan pemantauan pasca pelepasliaran. Khusus kegiatan pelepasliaran dan pemantauan pasca pelepasliaran dilakukan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang dilandasi perjanjian kerjasama antara Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS) dengan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) tentang Penguatan Fungsi Melalui Pelestarian Populasi Dan Habitat Orangutan (Pongo pygmaeuspygmaeus) di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Ardi Andono, S.TP, M.Sc selaku Kepala Bidang Teknis menyampaikan pelepasliaran yang akan dilaksanakan harus sesuai mekanisme dengan administrasi yang baik dari pihak SOC kepada pihak Balai Besar, selain itu perlu dibentuk tim monitoring pasca pelepasliaran dan harus dilakukan evaluasi teknis terkait perkembangan Orangutan yang telah dilepasliarkan dari tahap pertama sampai terakhir. Kepala Balai Besar Bentarum yang dalam hal ini diwakili oleh Fery A M Liuw, S.Hut,T. M.Sc menyampaikan harapan dengan pelepasliaran Orangutan dapat menambah peningkatan populasi Orangutan di dalam Kawasan TNBK, selain itu sebagai ajang pembelajaran dan pendalaman bagi petugas Balai Besar TaNa Bentarum tentang perilaku Orangutan hasil release di lapangan. Sintang Orangutan Center (SOC) merupakan sebuah Pusat Pehabilitasi Orangutan yang memiliki misi Penyelamatan Dan Perlindungan, serta Rehabilitasi Orangutan dan Habitatnya. Kegiatan SOC mulai dari penyelamatan Orangutan yang dipelihara masyarakat, rehabilitasi kesehatan dan tingkah laku, sampai nantinya dilepasliarkan ke habitat alaminya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Sidoarjo, 14 Juli 2019. Balai Besar KSDA Jawa Timur akan melepasliarkan 6 ekor Komodo (Varanus komodoensis) ke Taman Wisata Alam Riung 17 Pulau, Kab. Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Keenam komodo tersebut hasil operasi Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus Polda Jatim pada Februari yang lalu. Untuk proses pelepasliarn ini, BBKSDA Jatim bekerjasama dengan beberapa stakeholder seperti BBKSDA Nusa Tenggara Timur, dan Komodo Survival Program. Semua itu disampaikan saat Konferensi Pers Pelepasliaran Komodo bersama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Ir. Wiratno, M.Sc. di Sidoarjo, 12 Juli 2019. Menurut Nandang Prihadi, Kepala BBKSDA Jatim, saat ini proses menuju pelepasliaran telah melalui beberapa uji, salah satunya uji morfologi. “Keenam komodo ini secara morfologi bukan berasal Taman Nasional Komodo, namun dari Flores Utara. Ini dapat dilihat dari warna tubuh yang lebih terang dan ramping dibanding yang berada di TN. Komodo,” ujar pria berkacamata ini. Hal tersebut juga didukung dari hasil tes DNA dan uji darah yang telah dilakukan di Laboratorium LIPI. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa keenam komodo berjenis kelamin betina dan haplotipe-nya 88% mirip dengan komodo yang berasal dari Flores Utara. Prosedur pelepasliaran yang dilakukan telah sesuai dengan standar IUCN, seperti persetujuan pelepasliaran dari Direktur Jenderal KSDAE pada 24 April 2019, persetujuan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan proses habituasi yang akan dilakukan di Pulau Ontoloe, TWA. Riung 17 Pulau nanti. Pun demikian dengan pemeriksaan kesehatan oleh Karantina Hewan telah dilakukan, serta telah diterbitkannya Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) untuk menuju ke lokasi pelepasliaran. “Selama pengangkutan ke lokasi, keenam komodo akan dikawal oleh petugas BBKSDA Jatim, dokter hewan yang menanganinya, serta didampingi dari Komodo Survival Program,” tambah Nandang. Pulau Ontoloe sendiri dipilih menjadi lokasi pelepasliaran karena berada di Flores Utara yang sesuai dengan hasil uji DNA Komodo. Pulau seluas 397 hektar ini merupakan habitat Komodo, juga bagian dari TWA. Riung 17 Pulau yang dikelola oleh BBKSDA NTT sehingga dari faktor keamanannya lebih terjamin. Menurut Wiratno, Komodo di Flores Utara banyak yang berada di luar kawasan konservasi, seperti hutan lindung, lahan masyarakat, dan kawasan lainnya. Untuk itu Ditjen KSDAE yang dipimpinnya sedang mendorong terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial yang akan dikelola oleh pemerintah daerah. Namun KSDAE tetap melakukan pendampingan dalam pengelolaannya. “Sehingga Komodo-komodo tidak menjadi target perburuan dan perdagangan, dengan tidak lupa penegakan hukum tetap terus dilakukan,” serunya. Microchip Disinggung mengenai pemasangan microchip pada tubuh keenam Komodo, Nandang menjelaskan bahwa pemasangannya dibantu oleh Jakarta Animal Aid Network (JAAN). Dan ia menjamin bahwa keberadaan microchip tersebut tidak akan mengganggu pergerakan tubuh Komodo. Hal ini diamini Drh. Lita, bahwa pemasangan microchip tak akan mengganggu gerak dan kesehatan satwa, karena dipasang dibawah kulit. Itu dilakukan untuk penandaan, dan sangat lumrah dilakukan oleh Lembaga Konservasi dan penangkaran satwa. Deni dari Komodo Survival Program juga menjamin bahwa keberadaan microchip tidak akan mengganggu pergerakan Komodo, karena ukurannya hanya sebesar bulir padi dan dipasang pada Subkutan atau diantara otot dan kulit. “Fungsi microchip tadi selain untuk penanda, juga untuk memantau keberadaan Komodo itu sendiri, serta untuk mengetahui pola pertumbuhan Komodo,” ujar pria yang telah melakukan tagging pada lebih dari 1000 ekor Komodo di TN. Komodo ini. 11 – 12 Juta Rupiah Per Ekor Kasus penyelundupan dan perdagangan Komodo saat ini telah masuk proses persidangan pemeriksaan saksi dan terdakwa. Seperti yang disampaikan Dini, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait status hukum penyelundupan Komodo tersebut. Menurut Dini, para terdakwa memasukkan Komodo ke Jawa Timur melalui jasa ekspedisi secara illegal dengan cara memasukkannya ke dalam suatu tabung. Kemudian satwa-satwa itu dipromosikan melalui facebook dan whatsapp. “Komodo-komodo ini diperjualbelikan dengan harga antara 11 – 12 juta per ekor. Dan para terdakwa terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling tinggi 100 juta,” imbuh wanita berhijab ini. Sebelum dilepasliarkan, semua Komodo akan menjalani masa habituasi selama 1 -2 minggu di lokasi yang telah disiapkan pihak BBKSDA NTT. Setelah dirasa siap, baru seluruh Komodo dilepasliarkan. Pulau Ontoloe sendiri telah dipasang kamera trap pada 8 lokasi untuk memantau pergerakan komodo. Keenam Komodo akan memulai perjalanannya pada Minggu pagi (13/07) melalui Bandara Internasional Juanda menuju Labuhan Bajo. Dari sini, akan dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju ke Kabupaten Ngada, Flores. Baru, menggunakan perjalanan laut menuju Pulau Ontoloe. Sobat, bagitu mahal dan rumit harga sebuah konservasi dan kelestarian bagi satwa liar. Untuk itu mari kita ikut menjaga kelestariannya dengan tidak membeli satwa liar, apalagi sampai memperdagangkannya. Semoga keenam Komodo yang dilepasliarkan dapat beradaptasi dengan rumah barunya, dan berkembangbiak dengan baik. Sumber : Agus Irwanto - Balai Besar KSDA Jawa Timur

Tapos, 15 Juli 2019. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) bekerja sama dengan jajaran pemerintah Desa Cileungsi, Bumdes, serta KTH LBC Lestari menyelenggarakan aksi nyata pembersihan obyek wisata (12/7). Melalui kegiatan operasi sampah secara bersama, diharapkan dapat dibangun kepedulian warga masyarakat Desa Cileungsi serta pengunjung obyek wisata dalam memelihara kebersihan lingkungan. Selain itu, pendidikan lingkungan harus ditingkatkan di sekitar desa ini. Baban Subandi, Kepala Desa Cileungsi menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat Cileungsi dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa. Pada tahun 2019 ini pemerintah Desa Cileungsi akan mengalokasikan dana untuk kegiatan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi masyarakat Desa Cileungsi. Dukungan pemerintah merupakan kontribusi yang penting dalam pengembangan obyek wisata Blok LBC yang pada akhirnya dapat berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Ini merupakan harapan dari seluruh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Cilengsi. Zona Pemanfaatan Blok Lebak Ciherang (LBC) Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah Tapos merupakan salah satu obyek wisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Walaupun upaya pengembangannya saat ini belum optimal namun antusiasme masyarakat untuk mengunjungi obyek yang terletak di Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ini semakin meningkat. Selain karena potensinya berupa hutan pinus, batu tumpuk, serta daya tarik lainnya, kemudahan akses menuju lokasi ini pun sangat berperan penting. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bersama pemerintah desa serta KTH LBC Lestari yang merupakan komunitas warga setempat merintis kerja bersama baik dalam proses perencanaan, penyiapan sarana, serta aktifitas lainnya untuk mengembangkan obyek ini. Salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam pengelolaan obyek ini adalah kurangnya kesadaran pengunjung terhadap kebersihan lingkungan. Beberapa banner dan papan himbauan yang telah dipasang nampaknya tidak cukup efektif untuk mengajak pengunjung agar peduli terhadap sampah bawaan mereka. Sumber : Woro Hindrayani - PEH Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Lahat, 15 Juli 2019. Sebagian besar orang mungkin belum pernah mendengar atau bahkan melihat secara langsung hewan yang disebut Linsang (Prionodon linsang). Suaka Margasatwa (SM) Isau-Isau merupakan salah satu dari habitat hewan yang unik dan cantik ini. Linsang memiliki corak belang hitam dan putih dengan tubuh memanjang disertai ekor yang lebih panjang dari tubuhnya menjadikan satwa langka ini terlihat sangat unik. Keunikan lain dari linsang adalah mereka merupakan satwa nokturnal yang aktif di malam hari. Selain itu linsang merupaka hewan karnivora yang hidup di puncak pohon atau disebut arboreal yang suka memangsa burung atau hewan kecil lainnya sebagai makanannya. Belum banyak dokumentasi maupun laporan tentang perilaku hewan ini dan sudah semestinya kita bisa mengungkap kehidupan binatang langka ini untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga secara bersama-sama menjaga kelestarian SM Isau-Isau yang menjadi rumah dari binatang unik dan langka ini. Sumber : Pungky Nanda Pratama - Kader Konservasi Balai KSDA Sumatera Selatan

Mataram, 9 Juli 2019. Balai KSDA NTB melalui petugas Pos Pelabuhan Lembar yang berkoordinasi dengan Personil Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar beserta BKO TNI Lanal Mataram melakukan pengamanan terhadap bus yang baru tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat pada hari Selasa. Setibanya Bis TM di areal Kedatangan Pelabuhan Lembar, Bis langsung diberhentikan dan Pemeriksaan bagasi bus segera dilakukan. Para Petugas berhasil menemukan satwa yang dikemas dalam 3 Kardus dan 1 Sangkar besar. Petugas meminta supir menunjukkan SATS-DN sebagai dokumen bukti sah pengangkutan Satwa yang diterbitkan oleh BKSDA setempat dimana satwa berangkat, terlebih satwa yang dibawa salah satunya merupakan Burung Jalak Bali yang termasuk dalam Satwa Dilindungi UU. Namun, Lantaran Si Supir Bis tidak bisa menunjukkan dokumen yang dimaksud kepada petugas, Pengamanan pun langsung dilakukan. Supir juga mengaku bahwa satwa berangkat dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur dengan tujuan Lombok. Satwa yang telah diamankan antara lain : 1. Burung Jalak Bali (Dilindungi) sebanyak 10 ekor. 2. Burung Wambi Cina 3 ekor. 3. Burung Poksai Hongkong 1 ekor. 4. Burung Lovebird 7 ekor. Satwa hasil pengamanan langsung dibawa menuju kantor BKSDA NTB di Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut serta rencana titip-rawat di Lembaga Konservasi "Elephan Sanctuary" di Tanjung Lombok Utara. Sumber: Balai KSDA Nusa Tenggara Barat