Waingapu, 30 Juli 2019 - Kawasan Taman Nasional merupakan kawasan yang kaya dan perlu pengalian potensi sehingga kekayaannya tersebut dapat dipergunakan sebagai khasanah ilmu pengetahuan maupun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penggalian potensi ini memerlukan metode-metode yang sudah diketahui secara umum ataupun khusus yang hanya diketahui oleh para peneliti yang berkecimpung di bidangnya. Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) yang sebagian besarnya berada di kawasan karst membuatnya mempunyai potensi yang unik. Atas dasar inilah para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Konservasi (HIMAKOVA) IPB melaksanakan Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di kawasan TN Matalawa. Selama ± 10 hari mulai tanggal 31 Juli-10 Agustus, 24 orang dari HIMAKOVA akan mengumpulkan informasi terbaru tentang keanekaragaman hayati, potensi ekowisata dan kawasan karst, serta sosial budaya. Sebelum melakukan kegiatan di lapangan, tim SURILI secara resmi diterima Kepala Balai TN Matalawa, Ir. Memen Suparman, M.M., sekaligus melakukan presentasi tentang kegiatan yang akan dilakukan di lapangan. Kepala Balai mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim serta mengucapkan selamat bekerja untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kepala Balai juga mengingatkan agar tetap bekerjasama dengan para petugas pendamping serta masyarakat lokal. Sumber: Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Bangka Barat, 29 Juli 2019. Bertempat di Hotel Pasadena Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah dilakukan rapat pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Periode 2020 – 2029 Taman Wisata Alam (TWA) Jering Menduyung, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (29/7). Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh hasil sebagaimana berikut : Bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TWA Jering Menduyung Periode 2020 – 2029, dilaksanakan oleh Balai KSDA Sumatera Selatan. Bahwa untuk kepentingan pengelolaan TWA Jering Menduyung, Balai KSDA Sumatera Selatan melaksanakan konsultasi publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Periode 2020 – 2029 Taman Wisata Alam (TWA) Jering Menduyung, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghadirkan para pihak, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung serta berkepentingan langsung dengan kawasan terhadap keberadaan kawasan TWA Jering Menduyung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi : Berdasarkan hasil konsultasi publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Periode 2020 – 2029 Taman Wisata Alam (TWA) Jering Menduyung, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disepakati hal-hal sebagai berikut : Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Periode 2020 – 2029 Taman Wisata Alam (TWA) Jering Menduyung, Kabupaten Bangka Barat dihadiri dari unsur pemerintahan, seperti Balai KSDA Sumatera Selatan selaku pengelola, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pariwisata & Kebudayaan Bangka Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, KPH Rambat Menduyung, Sub Bidang Perekonomian, Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Simpang Teritip, Kepala Desa Air Menduyung, Kepala Desa Tanjung Nyiur, Unsur Organisasi Pecinta Alam (Alobi, Telapak dan Jelajah Babel), Universitas Bangka Belitung dan dari pihak swasta PT.Bangun Rimba Sejahtera. Dari hasil konsultasi publik ini diharapkan dukungan sinergitas dari berbagai elemen unsur masyarakat, pemerintah, organisasi non pemerintah, akamedisi dan pihak usaha dalam pengelolaan kawasan TWA Jering Menduyung sehingga mencapai tujuan pengelolaan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan khususnya dan lestarinya alam kawasan hutan di Bangka Belitung. Sumber : Dedi Susanto - PEH Pertama Balai KSDA Sumatera Selatan

Sukabumi, 27 Juli 2019 - Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan pejabat fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bertugas menjaga kekayaan negara akan hutan dan hasil hutan di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan keterampilan dan keahlian kepolisian khusus untuk mengatasi para pelaku kejahatan dan tindak pidana kehutanan. Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dalam rangka meningkatkan kemampuan tersebut melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Polhut di Bumi Perkemahan Baru Halimun, Resort PTN Selabintana pada tanggal 26 – 27 Juli 2019. Kegiatan diikuti oleh 30 dari 42 Polhut fungsional dan non fungsional (Tenaga Pengaman Hutan Lainnya/ TPHL). Rangkaian acara dibuka oleh Syahrial Anuar, Kepala Bidang PTN Wilayah II Sukabumi mewakili Kepala Balai Besar TNGGP. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan tantangan perlindungan dan pengamanan hutan TNGGP sekarang ini harus mampu menghadapi perkembangan pelanggaran dan kejahatan/ tindak pidana kehutanan yang modusnya semakin beragam. Di sisi lain jumlah SDM Polhut yang kian berkurang karena banyak yang pensiun, sedangkan penambahan Polhut baru hampir tidak ada. Akan tetapi hal itu bukan merupakan hambatan bagi Polhut TNGGP untuk terus menunaikan tugas mulia. Tantangan yang ada dijadikan cambuk pelecut untuk memperbaiki kualitas diri dan dengan penyegaran ini diharapkan bisa meningkatkan kesamaptaan, keterampilan, serta keahlian dalam pengamanan hutan. Kegiatan dimulai dengan berbagi pengalaman tentang kinerja Polhut Balai TNGGP tahun 2018-2019 dari masing-masing Unit Operasi Wilayah. Karakteristik jenis gangguan dan prioritas penanganan berbeda antara satu dengan lainnya, Unit Operasi Wilayah I memprioritaskan penanganan perburuan liar, Unit Operasi Wilayah II penanganan perambahan, dan Unit Operasi Wilayah III penanganan penggunaan lahan non prosedural. Beberapa kasus berhasil diselesaikan secara non legitimasi (tidak melalui hukum formal) karena lebih mengedepankan hubungan baik dengan masyarakat sekitar demi keamanan dan kemajuan TNGGP sebagai tujuan jangka panjangnya. Hari kedua disajikan materi tentang teknik-teknik dasar kepolhutan seperti teknik patroli, teknik interogasi tersangka/ saksi, serta teknik pengawalan dan penjagaan yang disampaikan oleh narasumber dan instruktur dari Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri Sukabumi. Metoda pembelajaran dikemas dalam bentuk kelas lapangan yang diselingi aktifitas outbond berlokasi di Bumi Perkemahan Baru Halimun Resort PTN Selabintana. Metoda ini selain materi pokok juga mengasah peningkatan nilai-nilai kepemimpinan, organisasi, kualitas diri, dan kerjasama tim. Semoga dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Polhut ini, kesiapan Polhut TNGGP dalam melindungi dan mengamankan kawasan dapat lebih trengginas lagi disertai langkah-langkah penanganan yang stretegis, efisien, dan efektif dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul. Sumber: Ida Rohaida (Polhut) - Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango

Medan, 29 Juli 2019. Setelah Adil Aulia dituntut hanya 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus pemilikan 16 burung dilindungi, di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada tanggal 25 Juni 2019 yang lalu, kembali hal yang sama terulang di persidangan kasus penyelundupan 28 burung dilindungi yang dilakukan oleh 9 terdakwa ABK Tug Boat (TB) Kenari Djaja, dimana ke 9 terdakwa oleh JPU Sani Sianturi, SH., masing-masing hanya dituntut 10 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta subsider 1 bulan kurungan, dalam persidangan di ruang Cakra IV PN Medan, pada Kamis 25 Juli 2019. Meskipun dalam kesimpulannya JPU menyatakan bahwa ke 9 terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 2 huruf (c) jo. pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya jo. PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, namun tidak serta merta mempengaruhi jaksa untuk memberikan tuntutan yang seberat-beratnya. Setelah mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim PN Medan memberikan kesempatan kepada ke 9 terdakwa, masing-masing : Zulkifli Nasution, Dedi M. Handra Butar-butar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Effendi dan Joshua Franciskus Hutabarat, untuk mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis, dalam sidang pekan depan. Diharapkan putusan majelis hakim nantinya dapat memberikan sanksi hukuman kepada para terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberi efek jera. (Evan). Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Cibodas, 29 Juli 2019 - Berapa waktu yang lalu kalau anda berkunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) khususnya jalur wisata Cibodas – Curug Cibeureum, mungkin ada yang pernah melihat beberapa ekor kucing. Kucing hutan? Pertanyaan itu mungkin terlintas di pikiran anda karena memang itu ditemukan di hutan, walaupun kenyataannya itu kucing rumahan. Ya, kucing rumah yang hidup di hutan. Agak miris memang karena hidup bukan pada habitat aslinya, dikhawatirkan kucing yang sudah bisa beradaptasi tersebut akan merusak ekosistem taman nasional atau rantai makanan, karena menurut beberapa laporan pengunjung pernah dilihat memangsa burung-burung kecil dan telornya yang bersarang di semak-semak. Kucing sebagai pemangsa baru bagi burung-burung endemik TNGGP. Sebagai pengelola kawasan konservasi, Balai Besar TNGGP khususnya Resort PTN Cibodas sudah berupaya menurunkan kucing-kucing yang berada di hutan tersebut ke sekitaran Kp. Rarahan (Cimacan). Tak kurang dari 4 ekor menurut catatan kami, namun ternyata upaya tersebut seakan sia-sia karena beberapa hari kemudian itu kucing sudah kembali ke jalur Curug Cibeureum. Demi kepentingan keaslian ekosistem taman nasional dari intervensi aliens spesies dari luar dengan kekhawatiran kucing-kucing rumah yang mengganggu keseimbangan ekosistem, tanggal 29 – 30 Juli 2019, TNGGP mengundang Jakarta Animal Aid Network (JAAN) yang diwakili oleh drh. Mariana sebagai veteriner beserta anggota tim yang berkompeten menangani penanganan medis hewan peliharaan ataupun hewan liar untuk mensterilkan kucing tersebut agar perkembangbiakannya bisa dibatasi. Penangkapan kucing dilakukan 2 hari sebelumnya dimana petugas Resort PTN Cibodas dibantu Masyarakat Mitra Polhut (MMP) berhasil menangkap 2 ekor kucing dan proses sterilisasi dilaksanakan Senin 29 Juli. Kucing yang sudah disterilkan, setelah 2 hari akan direlokasi ke tempat penampungan kucing atau diadopsi oleh yang berminat memelihara. Berhubung masih ada 2 ekor lagi yang belum tertangkap, petugas dan pihak JAAN masih berupaya sampai hari Selasa, 30 Juli namun kucing tidak dapat ditemukan di kawasan wisata Cibeureum. Meskipun kucing-kucing itu bukan kucing liar akan tetapi ketika berada di hutan menjadi susah untuk ditangkap. Diperlukan beberapa upaya lain agar dapat ditangkap, disterilkan, dan dikeluarkan dari kawasan TNGGP. Pihak JAAN siap membantu TNGGP kembali untuk mensterilkan lagi, apabila kucing-kucing tersebut dapat tertangkap. Sumber: Ida Rohaida (Polhut) - Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango

Jakarta, 31 Juli 2019 - Jerat yang dipasang di hutan masih merupakan ancaman yang dihadapi harimau sumatera (Panthera tigris) di habitat alaminya. Keberhasilan penyelamatan harimau sumatera ini memerlukan kerjasama sinergis dari semua komponen agar efektif. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama desa-desa perbatasan hutan konservasi melalui program Kemitraan Konservasi untuk membangun kesepakatan bersama, agar seluruh desa-desa mendukung pengamanan hutan konservasi, termasuk pencegahan pemasangan jerat. “Kami telah menginstruksikan secara tegas, agar setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola kawasan konservasi semakin intensif melakukan kegiatan pengamanan kawasan dan sapu jerat, selain juga membangun kesadaran masyarakat, bekerja bersama masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis yang baik,” ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, dalam Talkshow “Darurat Jerat: Jerat Sebagai Ancaman Utama dalam Konservasi Harimau Sumatera”, di Jakarta (31/7). Ditjen KSDAE juga berkoordinasi dengan para penegak hukum melalui lembaga-lembaga hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan tegas terhadap pemasang jerat ataupun yang menyuruh untuk melakukan pemasangan jerat. Selain itu, Wiratno mendorong pihak kepolisian untuk menertibkan penggunaan senjata angin, atau rakitan yang digunakan untuk melukai dan membunuh satwa di habitatnya. “Penegakan hukum merupakan salah satu cara, dan harus ditujukan hingga aktor intelektualnya. Kesadaran masyarakat khususnya yang ada di sekitar hutan juga perlu ditumbuhkan. Upaya pencegahan lain kami lakukan melalui patroli pengawasan kawasan, yaitu SMART RBM (Spatial Monitoring and Reporting Tools – Resort Based Management),” tuturnya. Keunggulan dari sistem ini adalah tim melakukan patroli selama 15 hari/bulan di dalam hutan (selama 12 bulan) untuk memasang camera trap, membersihkan jerat dan kejahatan kehutanan lainnya, selain merekam potensi dan menganalisis opsi-opsi tindakan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan Juli 2019, aparat penegak hukum telah berhasil melakukan 536 operasi pengamanan/penangkapan terhadap pelaku peredaran illegal satwa liar. Dari kasus tersebut, 797 pelaku berhasil diamankan dan 380 pelaku diantaranya telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa hukuman penjara dan denda. Sedangkan, 104 kasus lainnya masih dalam tahap penyidikan dan proses persidangan. Jika dilihat dari tipe kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, 163 dari 536 kasus tersebut masih berupa perdagangan yang dilakukan secara konvensional. 155 kasus penyelundupan satwa dilakukan antar kota-provinsi-antar negara. Tipe kejahatan lainnya yang juga tidak kalah tinggi adalah perdagangan satwa liar illegal secara daring sebanyak 113 kasus. "Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi seperti harimau sumatera ini sangat luar biasa, untuk itu kami terus menguatkan intelijen serta kerjasama dengan para pihak baik di level nasional maupun internasional untuk mengungkap kejahatan ini. Terkait kejahatan terhadap harimau sumatera dengan menggunakan jerat ini, mari kita jerat pelakunya dengan hukum,” tegas Rasio Ridho Sani. Ditjen Gakkum LHK bersama UPT Ditjen KSDAE juga akan melakukan operasi jerat di lansekap Sumatera, tahap pertama dilakukan di 5 (lima) lokasi yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, SM Giam Siak Kecil Bukit Batu – Riau, Ekosistem Bukit Tigapuluh Riau – Jambi, Taman Nasional Way Kambas, Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Aceh. Talkshow kali ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, dan praktisi konservasi dari Wildlife Conservation Society- Indonesian Program (WCS-IP). Adapun peserta dan undangan yang hadir diantaranya Penasehat Senior Menteri LHK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, Kepala UPT Ditjen KSDAE KLHK se-Sumatera, LSM/Forum, project, universitas, media, dan sektor swasta. Sumber: Djati Witjaksono Hadi (Kepala Biro Humas KLHK)

Palangka Raya, 29 Juli 2019 - Sungai Sebangau bagian hulu merupakan jalur transportasi kegiatan wisata alam yang masuk ke wilayah kerja Resort Sebangau Hulu SPTN Wilayah I. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan di Resort Sebangau Hulu, oleh karena itu untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan kegiatan wisata alam, terutama dalam hal transportasinya maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan jalur aksesibilitas. Kondisi sungai yang selalu berubah-ubah mengikuti dinamika alam berupa naik turunnya debit air akibat bergantinya musim dan tumbuhan yang ada di kiri kanan sungai dapat menyebabkan jalur sungai menyempit dan terhalang oleh batang dan akar kayu yang muncul saat musim kemarau sehingga dapat menyebabkan tertutupnya jalur aksesibilitas untuk kegiatan wisata di lokasi ini. Pada saat ini kondisi sungai semakin surut dan dangkal sehingga batang dan akar kayu yang berada di tengah dan kiri kanan sungai bermunculan dan menjadi kendala saat klotok atau perahu melintasi sungai serta dapat membahayakan perjalanan pengunjung. Untuk mencegah hal tersebut dan demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata alam ini pada tanggal 22 Juli 2019 dan 29 Juli 2019, masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya yang tergabung dalam Kelompok Perahu Getek “Maju Mandiri” melakukan kegiatan pemeliharaan jalur aksesibilitas pariwisata yaitu di Sungai Sebangau bagian hulu mulai dari Dermaga Kereng Bangkirai hingga ke Pos Jaga Sungai Koran. Kegiatan pemeliharaan jalur aksesibilitas pariwisata dilakukan dengan cara membersihkan alur sungai dari semak/belukar, tumbuhan air (rasau), batang dan akar kayu yang berada di tengah dan kiri kanan sungai yang menghalangi dan menghambat jalur transportasi di Sungai Sebangau dengan menggunakan peralatan parang, chainsaw dan perlengkapan lainnya. Selain pembersihan sungai, masyarakat juga rutin melakukan pemeliharaan dan membersihkan sarana dan prasarana wisata yang ada di dalam kawasan TN Sebangau seperti jembatan titian (wooden trail), jalur trekking dan camping ground. Kegiatan gotong royong pemeliharaan jalur aksesibilitas pariwisata dan sarana prasarana dilaksanakan secara rutin atas inisiatif masyarakat Kereng Bangkirai terutama masyarakat penyedia jasa transportasi wisata yang tergabung dalam Kelompok Perahu Getek “Maju Mandiri” yang merupakan kelompok masyarakat binaan Balai TN Sebangau. Sumber: Tatang Suwardi, S.Hut - Balai TN Sebangau

Pangkalan Kerinci, 30 Juli 2019 – Balai TN Tesso Nilo menerima kunjungan dari mahasiswa Ilmu Lingkungan program Pasca Sarjana Universitas Riau. Kunjungan rombongan mahasiswa tersebut bermaksud untuk melaksanakan praktikum lapangan mata kuliah “Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem”. Rombongan sebanyak 25 orang mahasiswa disertai dosen pembimbing Dr. Nofrizal, berangkat dari Pekanbaru menuju kawasan TN Tesso Nilo. Sebelum praktek lapangan terlebih dahulu menyambangi kantor Balai TN Tesso Nilo untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan TN Tesso Nilo. Pada kesempatan tersebut rombongan mahasiswa mendapat arahan oleh Ka Sub Bag TU TN Tesso Nilo, Bapak Delfi Andra, SP sebagai pembekalan sebelum memasuki kawasan TN Tesso Nilo. Praktikum lapangan dikawasan TN Tesso Nilo nantinya akan mempelajari bagaimana konservasi sumberdaya alam yang dilaksanakan oleh TN Tesso Nilo. Beberapa lokasi yang akan dikunjungi diantaranya lokasi pembibitan tanaman hutan, flying squad, dan kawasan hutan di SPTN Wilayah I LKB. Kegiatan praktek lapangan ini akan didampingi oleh Kepala SPTN Wilayah I LKB Bapak Taufiq Haryadi, SP dan Kepala Resort Air Sawan Lancang Kuning Bapak Asari, S. Hut. Kegiatan dan kunjungan serupa di apresiasi baik oleh Balai TN Tesso Nilo selaras dengan pernyataan Kepala Balai Ir. Halasan Tulus, “ Terimakasih TN Tesso Nilo dipilih sebagai tempat praktek mahasiswa S2 tersebut dan apresiasi yg tinggi kepada Universitas Riau, dengan harapan nantinya ada umpan balik berupa saran dalam pengelolaan kawasan, pengembangan pengetahuan dan promosi, serta optimalisasi manfaat kepada masyarakat dan pembangunan regional khususnya kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau”. Sumber: Balai TN Tesso Nilo

Pangkalan Kerinci, 29 Juli 2019 – Balai TN Tesso Nilo mengadakan rapat gabungan untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan di kawasan TN Tesso Nilo. Dalam rapat gabungan ini dihadiri oleh Kapolsek Ukui, Kapolsek Pangkalan Kuras, Kapolsek Langgam, Danramil Sorek, Balai Gakkum Seksi II Sumatera, Ka SPTN I dan II, Kepala Resort TN Tesso Nilo, d an Dansat Brigdalkarhut TN Tesso Nilo. Kondisi cuaca yang ekstrim dalam beberapa minggu terakhir di Provinsi Riau khususnya disekitar kawasan TN Tesso Nilo, dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat gabungan ini dibahas mengenai upaya pencegahan kejadian kebakaran hutan yang terjadi dikawasan TN Tesso Nilo dan sekitarnya. Untuk melakukan pencegahan tersebut perlu digiatkan kegiatan patroli, sosialisasi yang terdiri dari unsur TNI, Polri, TN Tesso Nilo, Balai Gakkum, Brigdalkarhut dan MPA atau masyarakat. Tim gabungan ini nantinya akan dibagi kedalam beberapa kelompok kerja untuk mengcover seluruh kawasan TN Tesso Nilo, khususnya kawasan berpotensi tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan tim gabungan dan kegiatannya di dukung penuh oleh Kepala Balai TN Tesso Nilo, “ tim patroli gabungan ini akan segera kita bentuk, tim ini merupakan inisiasi bersama antara TN Tesso Nilo, TNI, Polri dan masyarakat. TN Tesso Nilo dan mitra berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kami harapkan masyarakat dapat berperan aktif bekerjasama dengan tim gabungan”, Ujar Kepala Balai Bapak Ir. Halasan Tulus. Sumber: Balai TN Tesso Nilo

Sidoarjo, 30 Juli 2019 - Alih-alih ingin mengetahui penerapan Smart - Resort Base Management (RBM) di Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim), Balai KSDA Jambi malah tertarik mempelajari pembuatan Sitroom dan e-data collecting. Hal tersebut terungkap saat kunjungan 6 pegawai dari BKSDA Jambi ke kantor BBKSDA Jatim di Jalan Raya Bandara Juanda. Rombongan yang dipimpin oleh Wawan tersebut terdiri dari wali data yang berlatarbelakang Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh Kehutanan. Untuk itu ia berharap saat pulang nanti memiliki bayangan hal apa yang akan dibangun di Jambi dalam penerapan Smart RBM. Di sisi lain, Toto Sutiyoso, Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan, mengatakan bahwa aplikasi yang digunakan dalam Smart RBM terasa rumit dan sulit untuk diterapkan di BBKSDA Jatim. Untuk itu dibangunlah aplikasi yang ringan namun tetap berprinsip dapat merekam data dan mendistribusikannya dengan baik. “Tool ini bersifat mudah diisi, mudah untuk dibagikan, mudah untuk dilihat, dan juga mudah untuk disimpulkan. Sedangkan tallysheet-nya dibuat mirip dengan RBM tetapi dengan membangun aplikasi yang mandiri,” ujar pria berkacamata ini. Masih menurut Toto, semua ini berawal dari laporan-laporan yang masuk ke dalam whatsapp grup (WAG). Laporan yang masuk begitu banyak dan mengalir dengan cepat, tentu membuat operator kesulitan dalam merekapitulasinya. Akhirnya, dibangunlah sebuah aplikasi bernama e-data collecting yang berbasis Google Site. Menjawab pertanyaan mengenai kemampuan pengisian data oleh teman-teman di resort terhadap aplikasi tersebut, Toto menjelaskan secara gamblang mengenai tallysheet yang disiapkan operator Sitroom dan pelatihan yang telah dilakukan. “Setelah aplikasi disiapkan, kegiatan yang sering dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan mengenai pengisian e-data collecting tersebut kepada teman-teman di tingkat resort. Kami menggunakan setiap pertemuan untuk kegiatan tersebut, seperti pembinaan pegawai dan penyegaran fungsional,” tambahnya. Pembuatan Sitroom dan e-data collecting dilakukan secara bertahap. Setiap ada kebutuhan yang perlu ditambahkan, saat itu juga operator dapat menambahkan tallysheet baru. Maka, baik Sitroom maupun e-data collecting akan semakin terasa dinamis. Hal ini juga berkembang sejurus dengan bertambahnya fitur yang disediakan oleh pihak Google. Nampaknya, pihak BKSDA Jambi tertarik untuk mengadopsi penerapan RBM dengan aplikasi Sitroom dan e-data collecting tersebut. Mereka akan kembali ke BBKSDA Jatim setelah melakukan kunjungan ke beberapa tempat, untuk lebih mengerti dalam proses pembuatan aplikasi tersebut. “Kuncinya ada kemauan. Karena tool yang digunakan semua disediakan Google Site, sehingga siapapun dapat menggunakannya,” kata Toto. Sumber : Agus Irwanto - Balai Besar KSDA Jawa Timur

Jember, 29 Juli 2019 - Bertempat di Aula Kantor Balai Taman Nasional Meru Metiri (TN MerBeti) telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara TN MerBeti dengan 3 kelompok masyarakat, yiatu Kelompok LMDH Wonomulyo Desa Wonoasri, Kelompok King Betiri Desa Andongrejo dan Kelompok MPHK Desa Sanenrejo dalam rangka pemulihan ekosistem di SPTN Wilayah II Ambulu. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala Balai TN MerBeti selaku KPA dengan Ketua Kempok Masyarakat. Nantinya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan kontrak swakelola kedua belah pihak tentang pengadaan bibit sulaman dan pupuk kandang dalam rangka Pemeliharaan Tahun ke 1 Tahun 2018 dan Pemeliharaan Tahun ke 2 Tahun 2017 Pemulihan Ekosistem. Dalam kontrak tersebut, kelompok masyarakat berkewajiban menyediakan bibit dan pupuk kandang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan. Jenis bibit yang harus disediakan antara lain jenis Kepuh (Sterculia foetida), Kemiri (Aleurites mollucana), Aren (Arenga pinnata), Pinang (Areca catechu) dan Keluwek (Pangium edule). Kepala Balai MerBeti, Maman Surahman, S.Hut., M.Si. sangat mengapresiasi adanya penandatanganan nota kesepahaman ini. Dalam arahannya, Kabalai mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian TN. Merbeti dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem. Dengan adanya kontrak swakelola ini, Kelompok LMDH Wonomulyo, Kelompok King Betiri dan Kelompok MPHK Desa Sanenrejo telah menunjukkan kesanggupan untuk berkontribusi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Kabalai berharap bahwa kelompok masyarakat dapat menjalankan dan memenuhi kontrak tersebut sehingga kegiatan Pemulihan Ekosistem terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Sumber: Balai TN Meru Betiri

Pekanbaru, 29 Juli 2019 - Kali ini kita mau posting kegiatan paramedis kak Fitrayati yang didampingi para mahout melakukan pengecekan kesehatan gajah latih kita. Mengukur tinggi bahu gajah, mengukur lingkar dada, menimbang berat badan gajah sampai memberikan obat cacing jenis "PYRONIL." Waduh...waduh..., seperti manusia saja yah? Iya dong....kita kan ingin agar mereka sehat dan tetap lestari. Mau lihat keseharian Gajah ini di Pusat Latihan Gajah kita di Minas? Mereka asyik diajak bermain dan bahkan kalian bisa memberi makan serta memandikan mereka. Sekarang apa coba yang sudah kalian lakukan untuk konservasi? Ingat kawan... CONSERVATION everyone can doit lho!!! Sumber: Balai Besar KSDA Riau #kemenlhk #ditjenksdae #hkan_2019

Rengat, 29 Juli 2019. Bentuk kegiatan peringatan Global Tiger Day tahun 2019 ala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dipenuhi dengan berbagai kegiatan seperti Visit to School, Patroli Sapu Jerat dengan Masyarakat Mitra Polhut, Pameran Harimau Expo, Lomba video pendek, Senam Sehat Maumere, Live Talkshow, Penandatanganan Petisi, Kampanye Pelestarian Alam dan Pembagian bibit Multi Purpose Trees Species (MPTS). “Aksi Kita Untuk Harimau Kita” menjadi tema tahun ini dengan tagar #time4tigers. Tema ini memiliki makna bagaimana aksi nyata dan kerja kita dapat memberikan dampak positif dalam upaya pelestarian Harimau Sumatera. Acara ini dihadiri oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu) yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu, Camat Batang Gansal diwakili oleh Kasie Pembangunan, Kapolsek Batang Gansal yang diwakili oleh Babinkamtibmas, Koramil Batang Gansal, Mitra kerja Balai TNBT yaitu Yayasan PKHS (Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera), WWF Indonesia, FZS Jambi, Cabang PT. Bank Mandiri tbk. Rengat, PT. Pertamina EP Asset 1 Lirik Field dan Pemerintah Daerah terkait. Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) akan terus berupaya untuk melestarikan keberadaan Harimau Sumatera, baik melalui upaya preventif, pre-emtif, persuasif maupun represif sesuai kaedah - kaedah yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Day dideklarasikan pada Pertemuan International Tiger Forum di Saint Petersburg, Rusia Tahun 2010 dan diperingati setiap tanggal 29 Juli setiap tahunnya. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Bontang, 28 Juli 2019 - Dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus dan akan dipusatkan di Kota Batam Kepulauan Riau pada tanggal 5 – 8 Agustus mendatang, Balai Taman Nasional (TN) Kutai melaksanakan 2 kegiatan sekaligus yaitu kegiatan penanaman 1000 bibit mangrove dan balap perahu ketinting di Bontang Mangrove Park selama 2 hari (27 – 28 Juli). Kegiatan lomba balap perahu ketinting dilaksanakan oleh Balai TN Kutai bekerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur Indonesia. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Tanjung Limau. Masyarakat Tanjung Limau sendiri merupakan masyarakat yang tinggal di pesisir yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi TN Kutai. Kegiatan lomba balap perahu diikuti oleh 27 peserta yang dibagi kedalam 2 kategori, yaitu kategori mesin 7 pk dan kategori mesin 16 pk. Walikota Bontang dr. Hj. Neni Moernaini, SP.OG. turut hadir sekaligus mengawali start race lomba balap perahu ketinting ini. Kepala Balai TN Kutai, Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. berharap lomba balap perahu ketinting bisa menjadi kegiatan rutin serta bisa mendapat dukungan yang lebih besar lagi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Beliau juga berharap, semoga lomba ini bisa menjadi agenda tahunan Kota Bontang yang bisa dilaksanakan melalui Dinas Pariwisata Kota Bontang sehingga dapat menambah jumlah dan minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Bontang. Pemenang lomba balap perahu ketinting kategori 16 pk yang diikuti oleh 14 peserta, juara 1 yaitu Kolibri (Mami), Juara 2 Joni, Juara 3 Kolibri (Seto) dan juara 4 Scorpion (Man) sedangkan untuk kategori 7 pk yang diikuti oleh 13 peserta diraih oleh Juara 1 Kolibri (Seto), juara 2 Marques (Adam), juara 3 Scorpion (Man) dan juara 4 diraih oleh Alif. Hadiah bagi para pemenang disiapkan lansung oleh Kepala Balai TN Kutai. Juara 1 masing-masing mendapatkan piala dan mesin ketiniting, juara 2 Rp. 1.000.000, juara 3 Rp. 750.000 dan juara 4 mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000. Selamat kepada seluruh pemenang lomba.... Sumber: Balai TN Kutai

Bontang, 28 Juli 2019 - Sebanyak 1000 bibit mangrove di tanam di Bontang Mangrove Park Taman Nasional Kutai pada hari Sabtu, 27 Juli 2019. Penanaman magrove dilakukan untuk memperingati hari mangrove sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli yang lalu sekaligus menyambut Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2019. Kegiatan penanaman ini didukung penuh oleh PT. PAMA Persada Nusantara Site INDO. Adapun bibit yang ditanam antara lain Sonneratia alba (50 bibit), Bruguiera sp. (250 bibit) dan Rizophora (700 bibit). Turut hadir pada acara penanaman tersebut Walikota Botang, Kapolres Bontang, Dandim 0908, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bontang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bontang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bontang, Danpos AL Bontang, Pimpinan PT. PKT, Pimpinan PT. PAMA Persada Nusantara Site INDO, Camat Bontang Utara, Lurah Bontang Baru, Lurah Bontang Kuala, Ketua RT. 26 dan Ketua RT. 09 Bontang Baru, Ketua RT. 13 Bontang Kuala, Kepala TPI Tanjung Limau dan Kelompok Tani Lestari Indah, Mahasiswa magang dari Universitas Mulawarman Samarinda dan INSTIPER Yogyakarta. Dalam acara pembukaan tersebut, Walikota Bontang menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan mangrove mengingat sangat pentingnya keberadaan mangrove dalam ekosistem karena mangrove adalah penyumbang oksigen terbesar. Selain itu mangrove banyak memberikan fungsi ekologis dan menjadi salah satu produsen utama perikanan laut serta keberadaan mangrove yang sangat penting untuk menunjang Kota Bontang sebagai kota industri. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Bapak Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc. berharap masyarakat sekitar TN Kutai bisa menjaga dan merasakan manfaat dari adanya mangrove. Beliau mengatakan bahwa Balai TN Kutai telah memberikan pelatihan kepada 5 desa tentang pembuatan produk hasil mangrove seperti sirup, ecoprint dan pewarna batik. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan tersebut, Balai TN Kutai berencana akan membuat workshop untuk membuat bahan produk mangrove sehingga dengan adanya workshop tersebut, bisa menjadi pusat untuk pengembangan produk-produk mangrove. Sumber: Balai TN Kutai