PEKANBARU-Senin, 16 September 2019. Tim gabungan satgas Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni Daop Pekanbaru, BPBD Prov. Riau, Balai Besar KSDA Riau dan Masyarakat Peduli Api (MPA) masih melanjutkan pemadaman di Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau. Sudah sejak seminggu ini mereka melakukan pemadaman di beberapa lokasi di sepanjang areal lahan Rimbo Panjang. Bahkan untuk kali ini api telah mendekati pemukiman penduduk. Sumber Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Padang 16 September 2019. Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok Kota, Kepala BKSDA Sumbar bersama Kapolres Solok Kota dan Kabid Perlindungan & KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar melakukan konferensi pers terkait kasus kebakaran hutan yang terjadi di Jorong Balai Batingkah, Nagari Saniang Bakar, Kabupaten Solok. Kejadian pembakaran hutan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019. Kepala BKSDA Sumbar, Dr. Ir. Erly Sukrismanto, M.Sc menyampaikan kebakaran hutan yang terjadi di Nagari Saniang Bakar merupakan kejadian kebakaran yang tidak lazim, karena dilihat dari cuaca di daerah Solok yang curah hujan masih relatif tinggi. Sangat disayangkan bahwa di tengah hiruk pikuk kejadian karhutla yang melanda provinsi tetangga yaitu Riau dan Jambi, ternyata Solok pada khususnya juga ikut menyumbang polusi udara dari asap karhutla. Kapolres Solok Kota AKBP. Dony Setiawan, S.IK, MH menyampaikan bahwa jajarannya telah menangkap 5 (lima) orang yang diduga telah melakukan pembukaan lahan dan pembakaran di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Barisan. Kejadian berawal dari adanya informasi warga mengenai adanya kebakaran lahan yang diterima Polresta Solok yang segera ditindaklanjuti dengan pengiriman tim menuju lokasi kebakaran. Di samping itu, dilakukan koordinasi dengan Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III BKSDA Sumbar dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Solok yang kemudian bersama-sama melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Kebakaran tampaknya sengaja dilakukan karena awalnya terkesan dibiarkan sehingga meluas sampai sekitar 2 hektar. Setelah pemadaman yang relatif cepat dilakukan, tim melakukan pengecekan lokasi antara lain ploting titik koordinat TKP dengan peta dan dipastikan bahwa lokasi kebakaran berada di dalam kawasan SM Barisan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang tersangka. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti (BB) berupa antara lain: 5 unit mesin pemotong rumput, 2 unit mesin pompa racun rumput, 2 unit genset, 4 buah jerigen, sebuah korek api dan sebagainya yang diduga digunakan untuk membuka dan membakar lahan. Tersangka pelaku dan BB ditahan di Polresta Solok untuk menjalani pemeriksaan. Di samping itu, tim juga menemukan BB berupa ± 8 kubik kayu Pinus yang sudah diolah yang ditinggalkan di lokasi dengan pengamanan garis polisi. Pelaku diduga melanggar Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan atau Pasal 78 Ayat (2) dan (3), Pasal 50 Ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 94, Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan pelaku diancam pidana kurungan paling lama 15 tahun. Tidak tertutup kemungkinan tersangka dijerat dengan peraturan perundang-undangan lain termasuk UU Lingkungan Hidup dan UU Penanggulangan Bencana. Pada kesempatan tersebut, Kepala BKSDA Sumbar, Kapolresta Solok, dan Kabid Perlindungan & KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar meminta bantuan media massa untuk menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penebangan liar dan perambahan kawasan hutan maupun pembakaran lahan dan hutan Sumber: BKSDA Sumatera Barat

Ende, 17 September 2019. Balai Taman Nasional Kelimutu menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam upacara bendera tanggal 17 dalam rangka Hari Kesadaran Sosial Nasional dan Hari Perhubungan Nasional di Lapangan Kabupaten Ende. Penyerahan tanda penghargaan ini merupakan ucapan terimakasih dari Bupati Ende kepada Taman Nasional Kelimutu yang telah meraih Gold Winner pada Acara Planet Indonesia Tourism Awards 2019 kategori Nature Attraction yaitu pengembangan wisata dan melestarikan lingkungan dengan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat sehingga mengangkat nama Kabupaten Ende. Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Bupati Ende (Djafar H. Achmad) kepada Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu (Persada A. Sitepu) bersamaan dengan penyerahan hadiah dan bantuan kepada instansi atau masyarakat dalam berbagai kegiatan kategori serta disaksikan unsur Muspida, Jajaran pejabat dan kepala OPD Kabupaten Ende serta seluruh staf peserta. Ini menjadi pemicu Balai Taman Nasional Kelimutu semakin sinergis berkerja dengan Pemda Kabupaten Ende dan semua stakeholder serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Kelimutu dan masyarakatnya. Sumber : Balai Taman Nasional Kelimutu

Jakarta, 17 September 2019, dalam Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Ke-3 di Bandara Soetta, BKSDA Jakarta diberikan kesempatan melaksanakan penyadartahuan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sekaligus kawasan konservasi. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak yang terkait dengan keamanan bandara antara lain : Executive GM PT. AP II, Avian Security, Polres Bandara, Koramil Batu Ceper, Bea Cukai, Karantina Pertanian Soetta dan pihak-pihak lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Cenderawasih, Kantor Cabang Utama PT. Angkasa Pura Soetta ini menjadi momen yang baik bagi BKSDA Jakarta untuk mensosialisasikan salah satu tugas pokoknya terkait pengendalian peredaran dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL). Kepala Balai, Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si., dalam kesempatan ini memaparkan regulasi pemanfaatan dan peredaran tsl sekaligus bentuk-bentuk pemanfaatan jenis TSL. Ahmad Munawir mengatakan bahwa keberadaan bandara sebagai salah satu pintu keluar/masuk tumbuhan dan satwa liar dari dan ke satu provinsi, menjadi penting dalam konteks pengawasan peredaran tsl. Dalam melaksanakan tugas tersebut petugas dapat melaksanakan kegiatan patroli maupun penjagaan sebagaimana dilakukan Polhut bandara BKSDA Jakarta selama ini. Selain menyampaikan peluang-peluang pemanfaatan, Kepala Balai juga menyampaikan larangan dan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan TSL yang diatur dalam regulasi. Dalam rangka melaksanakan tugasnya seorang kepala balai juga wajib melaksanakan koordinasi dengan para pihak, dalam hal wilayah kerja BKSDA Jakarta tentunya juga melibatkan pihak Bandara Soetta, Bandara Halim Perdanakusumah, Pelabuhan Tj. Priok dan sejumlah pintu masuk lainnya. Efektifnya koordinasi dengan para pihak ini dicirikan dengan cukup banyaknya upaya penyelundupan ataupun pengiriman tanpa dokumen lengkap yang berhasil digagalkan oleh petugas Bea Cukai, Karantina, Avsec dan Kantor Pos Bandara. Pada 2 tahun terakhir tercatat jumlah tegahan mengalami eskalasi yang signifikan, dan kendati inipun mungkin gambaran dari masih maraknya upaya penyelundupan/pengiriman ilegal namun di sisi lain ini merupakan potret dari semakin harmonisnya komunikasi parapihak dalam upaya mengamankan peredaran TSL di Bandara Soetta. Sumber: Balai KSDA Jakarta

Yogyakarta 16 September 2019, Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi beserta jajarannya melakukan audiensi ke Polda DIY hari Senin (16/9/19). Tiba di Polda DIY, rombongan Balai KSDA Yogyakarta diterima oleh Kapolda DIY, Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si didampingi Direskrimsus Polda DIY Kombes Pol. Y. Toni Surya Putra, S.I.K, M.H. Audiensi dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dan mempererat kerjasama antara Balai KSDA Yogyakarta dengan Polda DIY, sekaligus memperkenalkan M. Wahyudi sebagai Kepala Balai KSDA Yogyakarta yang baru menggantikan Ir. Junita Parjanti, M.T., Kepala Balai KSDA Yogyakarta sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan beberapa hal terkait peredaran dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di DIY serta antisipasi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. “Maraknya peredaran satwa liar di DIY akhir-akhir ini dipandang perlu untuk dilakukan penanganan bersama para pihak. Kami mengapresiasi koordinasi yang dilakukan Polda DIY dalam penanganan kasus kepemilikan maupun pemanfaatan TSL di wilayah DIY. Kami juga berterimakasih kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY yang selama ini mendukung kegiatan pengamanan TSL bersama Balai KSDA Yogyakarta.” tutur M. Wahyudi Dalam tanggapannya, Kapolda DIY mendukung upaya Balai KSDA Yogyakarta dalam melakukan penertiban kepemilikan satwa liar dilindungi dan permasalahan bidang kehutanan lainnya. “Sosialisasi kepada masyarakat terkait satwa liar dilindungi dan tata cara pemanfaatan satwa liar harus lebih sering dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya” tutur Irjen Pol. Ahmad Dofiri. Lebih lanjut, Kapolda DIY menyampaikan kesiapan Polda DIY untuk bekerjasama dengan Balai KSDA Yogyakarta dalam mengantisipasi kebakaran hutan lahan. Sumber : Dyahning R. (PEH-BKSDA Yogyakarta)

Kotaagung, 16 September 2019 - Setelah ditunjuk Dirjen KSDAE sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) minggu lalu, Ir. John Kenedie, M.M memulai tugasnya di Balai Besar TNBBS dengan memimpin 2 rapat penting di Kantor Balai Besar TNBBS Kotaagung. “Dua rapat penting itu antara lain rapat dalam rangka konsolidasi internal untuk pelaksanaan anggaran tahun 2019, dan rapat pemasangan GPS Collar untuk Kelompok Gajah Konflik di Pekon Sedayu dan sekitarnya” papar Heru Rudiharto, S.Si.,M.P. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBBS dan juga telah ditunjuk oleh Dirjen KSDAE sebagai Pelaksana Harian Kepala Balai Besar TNBBS. Gajah Konflik Kelompok Sedayu telah teridentifikasi oleh petugas di lapangan berjumlah 12 ekor ekor terdiri dari 2 ekor gajah anakan (usia 1,5 tahun) dan 10 ekor gajah dewasa, dengan gajah dominannya betina dewasa yang diberi nama Ayu. Kelompok Gajah Sedayu kerap kali menimbulkan konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan TNBBS, bahkan tercatat telah menimbulkan 2 orang korban meninggal dunia. Rapat pemasangan GPS Collar pada Kelompok Gajah Konflik Sedayu dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus; Pekon (Desa) yang berada di sekitar daerah jelajah Kelompok Gajah Konflik Sedayu; Forum Mahout; Balai KSDA Bengkulu; WWF; WCS-IP; RPU YABI; Repong Indonesia; Konsorsium Kotaagung Utara; UNDP Tiger Project; Pili; Polres Tanggamus dan Kodim 0424 Tanggamus. Rumusan hasil rapat langsung dilaporkan pada Dirjen KSDAE oleh Plt. Kepala Balai Besar TNBBS, dengan beberapa poin penting sebagai berikut: Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Balai Besar TNBBS Ir. John Kenedie, M.M. menyampaikan rencana pembentukan Tim Patroli Gajah di Resort Pemerihan, dengan mendatangkan 5 gajah dari Taman Nasional Way Kambas. Sumber: Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Waingapu. 16 September 2019. Bertempat di Aula Kantor Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa). TN Matalawa kembali menggelar Ujian Psikologi untuk Pemegang Senjata Api di TN Matalawa bagi Polisi Kehutanan dan Pejabat Struktural. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Tahunan dari Balai TN Matalawa. Kepala Balai Ir.Memen Suparman MM membuka secara resmi Ujian Psikologis tersebut, adapun peserta dalam pelaksanaan ujian ini berjumlah 26 orang yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pejabat Struktural. Pelaksanan Ujian ini dilaksankan pada tanggal 16 September 2019 yang berlangsung selama 4 Jam dan bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur dalam hal ini langsung di fasilitasi oleh tim Psikologi Polda NTT Ipda Albertus F dan Bripka Hendra K.W serta perwakilan dari Polres Sumba Barat Bripka Bernandus Malo. Adapun materi yang diujikan ini terdiri dari empat (4) bagian diantaranya adalah Test : Kepribadian, test Kraeplein, BDI (The Beck Depression Inventory) dan WDNRT. Ir. Memen Suparman MM menyebutkan bahwa, ujian psikologis pemegang senjata merupakan upaya penyegaraan kembali bagi petugas Polhut yang bertugas dilapangan agar mengetahui dan mengukur sejauh mana kepribadian yang akan menggunakan senjata api, sehingga diketahui layak tidaknya memegang senjata api sesuai Tugas Fungsinya (tusinya) mengawal perlindungan Kawasan Konservasi Pulau Sumba. (akn) Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Sukabumi, 15 September 2019 - Salam rimbawan, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) kembali menjadi tempat pelaksanaan praktek lapang Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Pembentukan Polisi Kehutanan tingkat ahli. Praktek lapang ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 13 - 15 September 2019. Lokasi di wilayah kerja Bidang PTN Wilayah III Bogor yang mencakup tiga resort (Resort PTN Tapos, Resort PTN Cimande, Resort PTN Bodogol) dan wilayah kerja Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, Resort PTN Pasir Hantap. Peserta Diklat sebanyak 79 orang, berasal dari Dirjen KSDAE (TN dan BKSDA) dan Dirjen Gakkum (PHP). Peserta Diklat dibagi menjadi 16 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang, setiap resortnya ada 4 kelompok dan setiap kelompok didampingi satu petugas resort. Tiap kelompok menangani kasus gangguan keamanan kawasan hutan yang berbeda. Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan dalam rangka meningkatkan kompetensi Polisi Kehutanan Tingkat Ahli dalam perlindungan dan pengamanan hutan diperlukan pelatihan secara nyata menerapkan tugas-tugas perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk praktek lapang. Sebelum pelaksanaan praktek ini, dilakukan pemaparan selayang pandang tentang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango oleh Kepala Seksi PTN Wilayah V Bodogol dan presentasi profil resort oleh setiap kepala resort di Hotel Kilang Kinasih. Praktek lapang kali ini difokuskan pada kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang mencakup perambahan kawasan hutan, penggunaan kawasan non prosedural, penebangan liar, pencurian hasil hutan bukan kayu, perburuan liar dan gangguan kebakaran kawasan hutan. Dengan kegiatan praktek lapang ini diharapkan para perwira kehutanan ini dapat melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dengan lebih baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jaya selalu Polisi Kehutanan semoga dengan bakti mu kelestarian hutan akan terus terjaga. Bravo Polhut.... Sumber: Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango Teks : Ade Frima N I - Polhut Pelaksana Lanjutan

Nabire, 14 September 2019 - Balai Besar KSDA Papua lepasliarkan satwa liar ke habitatnya. Satwa tersebut adalah hasil kegiatan patroli peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilakukan oleh Bidang KSDA Wilayah II Nabire di Kabupaten Nabire. Satwa liar tersebut diserahkan oleh masyarakat kepada tim patroli sebanyak 28 ekor yang terdiri dari 5 ekor nuri kepala hitam (Lorius lory), 10 ekor nuri kelam (Pseudeos fuscata), 7 ekor perkici dagu merah (Charmosyna placentis) dan 6 ekor perkici pelangi (Trichoglossus moluccanus). Kegiatan pelepasliaran, disaksikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Makimi, Kepala Distrik Makimi dan juga perwakilan masyarakat Makimi yang menyerahkan satwa tersebut. Satwa yang dilepasliarkan langsung terbang bebas di alam karena semua satwa tersebut masih liar. Kepala Balai Besar KSDA Papua Edward Sembiring menyampaikan bahwa satwa liar yang dilepasliarkan harus masih memiliki sifat liar sehingga diharapkan bisa survive di alam. Upaya pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar di Papua harus dilakukan bersama-sama semua elemen masyarakat. SInergitas stakeholders terkait di daerah sangat diperlukan. Selanjutnya, Edward Sembiring mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar khususnya di Kabupaten Nabire dan umumnya di Provinsi Papua. Kami berharap agar pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan semakin meningkat. Sumber: Balai Besar KSDA Papua

Ende, 16 September 2019. Penguatan kelompok Binaan Desa Wologai Tengah berlangsung di Aula Kantor Balai Taman Nasional (TN) Kelimutu (16/9) yang membahas evaluasi dan penyelarasan peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan Boelanboong sebagai objek wisata satelit di TN Kelimutu. Diskusi dihadiri Asisten 3 Bupati Ende, Kepala Balai TN Kelimutu, Camat Detusoko, KSBTU Balai TN Kelimutu, Kepala SPTN 2 Detusoko, Resort Wologai, Kepala Desa Wologai Tengah, Para Mosalaki Adat Wologai, kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) serta Tokoh masyarakat Desa Wologai Tengah. Para peserta diskusi terlibat sepenuh hati dan berlangsung sedikit panas terkait permasalahan dan kesepakatan pengelolaan Bumi Perkemahan Boelanboong dari hasil pendapatan ekonomi, penggunaan air embung sampai ke keterlibatan masyarakat dalam berjualan di Eco Camp tersebut karena telah berkembang sebagai destinasi wisata alternatif selain Danau Kelimutu. Acara yang berlangsung selama 5 jam ini berakhir dengan damai dan penuh kesadaran bersepakat untuk bersama-sama mengelola dan mengembangkan Boelanboong dan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam kesepakatan antara pihak SPKP, Komunitas Adat Wologai dan Pemerintah Desa Wologai Tengah dengan disaksikan dan diketahui oleh Kepala Balai TN Kelimutu dan Camat Detusoko. Harapannya semua stakeholder di Boelanboong saling bersinergi dan menjadi kekuatan bersama dalam mengembangkan Boelanboong lebih jauh lagi. Sumber : Balai Taman Nasional Kelimutu

Mandailing Natal, 13 September 2019. Pencapaian kinerja pengelolaan kawasan Taman Nasional Batang Gadis perlu diupayakan sesuai visi dan misi pengelolaan kawasan. Untuk menyelarasakan arah visi dan misi tersebut maka fungsi manajemen pengelolaan kawasan perlu diimplementasikan sesuai kondisi ril lapangan dan kebijakan maupun peraturan yang ada. Implementasi pengelolaan kawasan selalu berhubungan dengan banyak pihak (multistakeholder) agar proses pencapaian kinerja berjalan lancar, termasuk dalam penyelesaian konflik /tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Pihak – pihak yang terlibat secara umum merupakan kalangan dari masyarakat desa/ perangkat desa, pemerintahan daerah, aparat, dan lembaga swadaya masyarakat. Balai TNBG Batang Gadis melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memfasilitasi pembentukan kelompok kemitraan konservasi bagi masyarakat yang memanfaatkan kawasan taman nasional batang gadis yaitu zona tradisional di kelurahan longat sebagaimana diamanatkan dalam perdirjen KSDAE di atas. Tujuan pendampingan kelompok ini untuk membentuk kelompok kemitraan konservasi sebagai syarat untuk menjalin kemitraan dengan pengelola kawasan konservasi. Dalam pembentukan kelompok ini Balai TNBG melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk memastikan rencana pengelolaan kawasan konservasi di kelurahan longat melalui skema perhutanan sosial (kemitraan konservasi), sebagaimana sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan dalam bentuk rapat bersama masyarakat longat dan desa sirambas di aula kecamatan panyabungan barat. Kemudian melakukan koordinasi dengan perwakilan calon anggota kelompok untuk menjadwalkan pertemuan guna membentuk kelompok kemitraan konservasi, Pembentukan kelompok kemitraan konservasi dilakukan dengan musyawarah pertemuan membahas pemilihan kepengurusan kelompok tani hutan (ketua, skretaris dan bendahara), penentuan nama kelompok, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Masyarakat kelurahan longat menyambut positif rencana pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi, masyarakat menginginkan agar skema kemitraan konservasi berjalan dengan baik dan lancar. Sumber: Balai Taman Nasional Batang Gadis

Tapos, 11 September 2019 - Peserta pelatihan memusatkan perhatiannya pada penjelasan narasumber tentang tahapan persiapan Budidaya Lebah Madu Trigoona sp. atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama “teuweul”. Pelatihan kali ini diikuti peserta sebanyak 20 orang yang berasal dari anggota KTH LBC Lestari, Kelompok Tani Ciaul Maju Bersama, fungsional Penyuluh Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Polhut dan Pengendali Ekosistem Hutan di wilayah Seksi PTN Wilayah VI Tapos. Masyarakat yang dilibatkan difokuskan kepada kelompok masyarakat yang ikut mengembangkan wisata alam di Blok Lebak Ciherang (LBC). Menurut Edi Subandi (Kepala Resort PTN Tapos), pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekitar kawasan taman nasional dalam budidaya lebah madu sebagai alternatif usaha ekonomi produktif. Potensi pengembangan budidaya lebah madu di sekitar kawasan penyangga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang nyata secara ekonomi dan memiliki resiko kecil terhadap kerusakan hutan, karena hanya memanfaatkan nektar dari tumbuhan berbunga baik di dalam maupun di luar kawasan. Selain itu budidaya lebah madu juga bisa menjadi objek wisata yang terintegrasi dengan Desa Wisata Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Pemilihan jenis “teuweul” menurut Iwan, narasumber utama, karena jenis lebah ini memiliki beberapa keistimewaan, antara lain dapat menghasilkan madu dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis madu lain. Walaupun, madu yang dihasilkan lebih sedikit tetapi memiliki harga jual lebih tinggi dbandingkan dengan madu dari lebah jenis Apis cerana (lebah lokal). Kelebihan lain dari jenis Trigoona sp, ini adalah proses budidaya lebih mudah dalam pemeliharaan dan stup yang digunakan lebih sederhana. Stup dapat dibuat dari bahan bekas seperti potongan kayu, bambu dan pipa paralon. Lebih lanjut Iwan menerangkan bahwa, budidaya lebah madu dapat dilakukan di daerah penyangga TNGGP disesuaikan dengan jarak radius pencapaian makanan lebah dari stup. Setiap lebah memiliki daya jangkau terhadap makanan berbeda-beda. Iwan, sebagai narasumber yang juga peternak lokal yang sudah berhasil dalam usahanya, menyebutkan bahwa daya jangkau untuk lebah Trigoona sp. sekitar 500 meter dari stup. Koloni lebah teuweul juga, banyak ditemukan di pemukiman warga dan menyukai bahan bangunan yang terbuat dari bambu bahkan di dalam kawasan taman nasional banyak dijumpai lebah ini. Pelatihan ini berlangsung selama satu hari di Kantor Resort PTN Tapos ini menampilkan dua narasumber, berasal dari masyarakat lokal yang telah berhasil mengembangkan budidaya lebah madu. Kegiatannya lebih menekankan pada praktek, seperti pembuatan stup dan pemindahan koloni yang dilakukan di Kantor Resort PTN Tapos, dan identifikasi pencarian koloni madu dilakukan di dalam kawasan hutan blok LBC. Sedangkan teori diberikan pada awal acara di kantor Resort Tapos. Pada pelatihan yang merupakan refleksi dari kegiatan kerjasama BBTNGGP dengan PT. Tirta Investama-Plant Ciherang ini, juga dijelaskan tentang nilai ekonomi dan potensi serta peluang pemasarannya, sehingga masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Dijelaskan pula beberapa kendala dalam budidaya lebah madu, antara lain lebah rentan pindah (kabur) bila kondisi lingkungan tidak sesuai, sehingga usaha lebah madu jadi tidak optimal. “Untuk keberhasilan budidaya lebah madu memang perlu bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup”, ujar Eli yang juga bertindak sebagai naras umber dalam kegiatan ini. Ke-antusias-an peserta pendidikan terlihat jelas saat praktek, mulai pembuatan stup sampai pemindahan koloni dari sarang alami (dalam bulub bambu) ke dalam stup. Setiap orang melakukan sermua kegiatan dengan serius dan hasilnya dibawa pulang oleh maasing-masing peserta untuk dikem,bangkan di rumahnya masing-masing. Sumber: Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango Teks. Ratih Mayangsari, S.Hut. dan Tarya Nuryahya

Kendari, 16 September 2019. Tim Rescue SKW I BKSDA Sulawesi Tenggara kembali evakuasi buaya muara (Crocodylus porosus) hasil konflik satwa dengan manusia di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Tim Rescue SKW I BKSDA Sulawesi Tenggara mendapatkan laporan dari anggota POLRI yang bertugas di POLSEK Ambuau Indah tentang penemuan buaya muara (crocodylos porosus) oleh warga setempat. Tim selanjutnya menuju ke lokasi tempat kejadian untuk melakukan upaya evakuasi. Setibanya di lokasi, tim mendapatkan informasi bahwa buaya muara tersebut dijerat oleh warga atas nama Bpk. La Dii pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 dengan ukuran panjang 4,2 m dan lebar 75 cm berjenis kelamin betina. Kemudian Bpk La Dii meminta warga sekitar untuk membantu mengamankan buaya tersebut untuk dibawa di kantor POLSEK Ambuau Indah. Di dapat pula informasi bahwa buaya ini sudah memangsa 3 orang korban. Kemudian tim melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (pihak Kepolisian, aparat desa dan masyarakat sekitar) dalam upaya penanganan konflik ini dan diperoleh kesepakatan bersama bahwa buaya diserahkan kepada BKSDA Sulawesi Tenggara (SKW I) untuk pengamanan dan penanganan lebih lanjut. Buaya kemudian di bawa menuju kota Bau-Bau dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 5 September 2019 pukul 06.00 WITA buaya tersebut di evakuasi menuju Kendari menggunakan mobil untuk dititip rawatkan di penangkaran buaya di Kelurahan Lapulu Kota Kendari. Selain melakukan evakuasi, tim memberikan informasi tentang habitat buaya yang semakin berkurang bahkan sudah rusak akibat dari ulah tangan manusia seperti pembalakan liar didaerah sungai atau muara sehingga mengganggu buaya-buaya yang hidup di sekitarnya. Tim juga mengajak masyarakat untuk menjaga habitat buaya karena buaya merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999. Jika kita tidak mengganggu habitat buaya pasti buaya pun tidak akan mengganggu kita. Sumber. BKSDA Sulawesi Tenggara

Jakarta, 16 September 2019. Penyelamatan ekosistem hutan mangrove memerlukan sinergi semua pihak, termasuk generasi muda. Hal ini mengemuka dalam acara kegiatan Ngobrol Santai Konservasi (NGONSER) dengan tema “Peran Generasi Muda dalam Menyelamatkan Ekosistem Mangrove di Indonesia” yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada tanggal 16 September 2019. Acara ini merupakan kerjasama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Kegiatan ini menghadirkan narsumber yaitu: Ahmad Munawir (Kepala Balai KSDA Jakarta), Imran Amin (Direktur Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) serta Muhammad Zaed Abdillah (Mapala Stacia Universitas UMJ) Imran Amin mengatakan bahwa “Mangrove adalah salah satu ekosistem paling produktif di bumi, dan memberikan banyak fungsi penting, diantaranya area pembibitan yang penting untuk ikan dan invertebrata. Selain spesies yang penting secara komersial, mangrove juga menjadi habitat bagi sejumlah spesies yang terancam dan hampir punah. Selain itu mangrove mempertahankan kualitas dan kejernihan air, menyaring polutan dan memerangkap sedimen yang berasal dari daratan. Ahmad Munawir mengatakan bahwa saat ini salah satu ekosistem mangrove yang masih tersisa di ibukota Negara Indonesia yang terletak di pesisir utara Jakarta adalah Kelompok Hutan Angke Kapuk yang terdiri dari Suaka Margasatwa Muara Angke, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, dan Hutan Lindung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta sangat fokus untuk melestarikan dan memanfaatkan potensi mangrove tersebut. Munawir menambahkan bahwa peran serta yang dapat dilakukan oleh generasi muda yang dilakukan saat ini adalah dengan menjaga kelestarian ekosistem mangrove untuk masa depan kehidupan. Misriandi (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammaddiah Jakarta) sangat menyambut baik kegiatan ini dan berharap para mahasiswa dapat memetik manfaat dari kegiatan ini dan kemudian ikut berperan aktif dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove di Indonesia. Zaed selaku wakil generasi muda menyampaikan tegadnya bahwa mahasiswa jugaharus Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan termasuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Sumber : Balai KSDA Jakarta

Banjarmasin, 16 September 2019. Guna menjaga populasi burung di habitat alami, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan (BKSDA Kalsel) kembali melakukan kegiatan pelepasan burung ke alam. Kegiatan pelepasan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pada hari Jumat 13 September 2019 sebanyak 11 ekor Perkutut Putih (Geopelia striata) dilepaskan di hutan Arboretum Balai Penelitian Pengembangan dan Inovasi (Balitbang) KLHK Banjarbaru. Areal hutan Arboretum Balitbang KLHK, dengan luas kurang lebih 5 Ha, adalah habitat alami dari 20 jenis burung liar termasuk jenis Perkutut. Dalam pelepasliaran tahap pertama ini antara lain dihadiri Suwandi, S.Hut., MA (BKSDA Kalsel), Dra. Lilis Kurniati (Badan Litbang dan Inovasi), Lulus Riyanto, SIP (Balai Karantina Banjarmasin) dan staf. Sementara pelepasliaran tahap kedua dilakukan pada hari Minggu, 15 September 2019. Sebanyak 138 ekor Burung Yuhina Kalimantan (Staphida everetti) dilepaskan di areal hutan Batalyon Yonif 623. Areal hutan Yonif 623 dengan luas mencapai 40 Ha, diyakini mampu memberikan ruang bagi perkembangbiakan burung kedepan. Pelepasan burung tahap kedua dilakukan oleh Anditya Yudha E.P., SE (Yonif 623), Jarot Jaka Mulyono (BKSDA Kalsel) dan beberapa staf. Kegiatan pelepas-liaran burung ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan penyitaan oleh Kepolisian Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin yang berhasil menyita dari seorang pengedar satwa liar illegal dari Surabaya, pada hari Rabu, 11 September 2019 pukul 18.00 WITA dan Jumat 13 September, pukul 23.00 WITA. Dari kegiatan penyitaan terdapat jenis dilindungi berupa elang bondol (Haliastur indus) 2 ekor, elang brontok (Nisaetus cirhatus) 2 ekor dan elang hitam (Ictinaetus malayensis) 2 ekor, yang semuanya masih berupa anakan. Kelima ekor burung ini sementara dirawat di kandang transit dan akan dilepaskan ke alam saat telah dewasa. Kepala BKSDA Kalsel, Dr. Mahrus Aryadi, menjelaskan bahwa kegiatan penyitaan burung oleh petugas dilakukan karena pelaku melanggar hukum yaitu membawa satwa liar tanpa dokumen. Para pelaku akan diancam dengan sanksi pidana 5 tahun dan denda 100 juta. Harapannya sanksi tersebut dapat memberikan efek jera dan dapat menekan kejahatan satwa kedepannya, imbuhnya. Kegiatan pelepasan satwa kembali ke alam, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga dan mempertahankan populasi burung-burung berkicau di habitat alami, sehingga terhindar dari ancaman kepunahan. Kami berterima kasih kepada para pihak yang menghubungi BKSDA Kalsel untuk penyitaan dan pelepas-liaran ini. (ryn) Sumber : Jarot Jaka Mulyono, S.Hut, M.Sc - Call Center Balai KSDA Kalimantan Selatan