Gilimanuk, 18 September 2019. Dalam mewujudkan pengelolaan Taman Nasional yang efektif dan menjalankan arahan Dirjen KSDAE melalui pengelolaan kawasan berbasis Resort (Resort Based Management/RBM), menjadikan petugas pada tingkat tapak untk lebih memahami mandatory pengelolaan khususnya dalam perlindungan kawasan. Karena dengan adanya pengelolaan berbasis Resort, petugas di lapangan akan dapat mengetahui kondisi di kawasan dengan lebih akurat dan kawasan akan terkelola dengan baik karena potensi telah terdata dengan baik. Pengelolaan yg baik mulai dari unit terkecil sebagai ujung tombak keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi, karena itu keberhasilan kebijakan pengelolaan juga terletak pada keberhasilan petugas lapangan ( Resort) dalam melakukan tugas dan fungsinya. Taman Nasional Bali Barat yg telah terbagi dalam resort pengelolaan, telah memulai dengan penyusunan rencana mingguan, lalu pelaksanaan dan diakhiri pelaporan manual atau melalui aplikasi serta evaluasi berjenjang dan peningkatan kapasitas petugas..seperti yg dilakukan tanggal 18 September 2019, petugas melakukan kegiatan pengambilan data potensi ditingkat resort yang dilaksanakan oleh personil Resort Teluk Terima. Kegiatan ini sesuai dengan rencana mingguan yang dilaksanakan di kawasan Hutan Pah Lengkong pada Grid L.16 dan L.17. Personil kegiatannya diantaranya : Gusti ketut Suardika (gustut) yang juga merupakan Kepala Resort Teluk Terima, Gusti Subagiarta dan Shonhaji. Menurut Pak Gustut kegiatan ini dilakukan dengan menjelajahi kawasan sampai di titik Grid yang ditentukan. Di lokasi Grid tersebutlah kami akan melakukan pendataan kondisi keadaan hutan seperti aktivitas satwa, jejak satwa , dan pendataan pohon yang tumbang. Data yang kami ambil langsung kami input dengan aplikasi e-remote TNBB untuk selanjutnya akan di verifikasi oleh tim verifikasi di tingkat Seksi dan Balai. Walaupun sdh tidak muda, fisik yang prima sangat diperlukan dalam kegiatan ini oleh karena kami melengkapi diri dengan bekal yang cukup. Data yang di dapat oleh petugas Resort akan dikompilasikan untuk mendapatkan data informasi yang lengkap ditingkat lapangan. Data ini akan dipakai sebagai pendukung bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan yang lebih adaptif, proporsional dan aspiratif sesuai dengan kondisi di lapangan. Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat

Pontianak, 17 September 2019. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim dan Pokja Redd+ Kalbar bertujuan untuk meningkatkan kapasitas safeguards yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Orchardz Pontianak selama 2 (dua) dari tanggal 16-17 September 2019 dan diikuti oleh perwakilan dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Dan Kabupaten Sintang serta Pokja REDD+ kalbar. Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Safeguards telah lama digunakan dalam pengelolaan hutan dan perdagangan hasil hutan dalam rangka melindungi kelestarian sumberdaya hutan. Munculnya berbagai standar dan tuntutan adanya sertifikasi di bidang kehutanan menunjukkan semakin ketatnya safeguards dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Karenanya bukanlah hal baru apabila ada tuntutan diterapkannya safeguards dalam implementasi REDD+. Sistem Informasi Safeguards (SIS – REDD+ yang dibangun untuk FIP – 1 mengadopsi sistem yang telah dibangun oleh KLHK dengan dukungan dari proyek GIZ-Forcilme mempunyai 7 (tujuh) prinsip yaitu Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan kebutuhan nasional, transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional, hak –hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, efektivitas dari partisipasi para pihak, konservasi keanekaragaman hayati , jasa sosial dan lingkungan, tindakan untuk menangani risiko balik (risk of reversal), tindakan untuk mengurangi gtperpindahan emisi (emission displacement). Tana Bentarum sebagai kawasan konservasi terbesar di Kalbar mempunyai peranan penting dalam implementasi REDD+ khususnya dalam tata kelola hutan sebagaimana yang tertera pada salah satu prinsip safeguards, “ini adalah bagaimana mensinergikan kegiatan dan pembangunan dalam kawasan konservasi dapat sejalan dengan pelestarian lingkungan yang pada akhirmya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat melalui keterlibatan dalam pengelolaan” ujar Bpk. Gunawan Budi H, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang PTN Wil III Lanjak yang mewakili Kepala Balai Besar TaNa Bentarum. Sumber : Balai Besar Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Gilimanuk, 16 September 2019. Balai TN Bali Barat kembali melakukan kegiatan diseminasi dan pembahasan hasil survei dalam rangka permohonan IUPSWA PT. PMB di zona pemanfaatan TNBB. Acara ini dibuka oleh Kepala Balai TNBB Drh. Agus Ngurah Krisna K, M.Si, dihadiri Kepala SPTN Wilayah lingkup TNBB, fungsional PEH, Penyuluh kehutanan, Polhut, staf TNBB, undangan pihak pemohon (PT. PMB), KPH Bali Barat, Kepala Desa/perbekel setempat, Ketua Forum Penyedia Jasa wisata alam, dan tokoh adat. Sesuai prinsip pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat dilakukan upaya pemanfaatan SDAH secara lestari. Di kawasan Taman Nasional Bali Barat salah satunya adalah melalui wisata alam. Kegiatan wisata alam di Taman Nasional Bali Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahtraan masyarakat. Selain itu, kegiatan wisata alam di TNBB juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di TNBB agar tetap lestari dan dapat terus dimanfaatkan untuk wisata alam. Untuk badan usaha swasta yang ingin mengajukan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di ruang usaha zona pemanfaatan kawasan TNBB, saat ini melalui mekanisme OSS, tentunya juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah adanya pertimbangan teknis dari Kepala UPT yang diterbitkan setelah adanya survei ekologi dan sosial masyarakat sekitar untuk dijadikan bahan Pertimbangan Teknis (Pertek). Berdasarkan Pertek tersebut dapat dianalisa tentang informasi ekologi area yang dimohon dan sosial masyarakat sekitar agar dalam pengelolaannya tidak memberikan dampak buruk terhadap ekologi dan sosial. Salam konservasi! Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat #AyoKeTamanNasional #BaliBarat

Yogyakarta, 18 September 2019. Simposium dan Kongres Primata Indonesia dilaksanakan di kota Yogjakarta selama 3 hari dimulai tanggal 18 – 20 September 2019. Mengusung tema Primata Indonesia, identitas global dan tantangan masa kini, menghadirkan banyak pakar dan peneliti yang memiliki kualitas ke-ilmuan dan wawasan yang luas tentang dunia jenis primata. Kegiatan ini diihadiri oleh 188 peserta pendaftaran yang lolos dan terdiri dari 80 % para peserta presentasi oral dan 20 % presentasi poster. Total yang hadir dalam acara sebanyak 280 orang termasuk tamu undangan dan sukarelawan, baik yang berasal dari kalangan para paraktisi, unsur akademisi, unsur pemerintah, maupun non pemerintah. Pada kongres primata kali ini juga dihadiri sebanyak 5 utusan dari negara-negara asing. Simposium yang dibahas dalam acara kongres primata ke-5 di Jogjakarta adalah simposium Owa Indonesia, simposium Primata Walaceae, simposium Bekantan dan simposium Orangutan Indonesia. Sedangkan topik utama dalam kongres primata kali ini sebanyak 5 buah topik, yaitu : Penelitian, Ekologi dan Konservasi Primata Indonesia, Rehabilitasi, Reintroduksi dan Restorasi Habitat Primata, Implikasi Konservasi dan Perdagangan Primata di Indonesia, Peran Biomedikan dan Biomolekular dalm Konservasi Primata Indonesia, dan Pendekatan Landskap dan Inisiasi Inovasi Konservasi Primata Indonesia. Bertepat di University Club Universitas Gadjah Mada (UC-UGM) Jogjakarta, simposium dan kongres Primata Indonesia dibuka langsung oleh Ir. Wiratno, M.Sc (Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sekaligus sebagai pembicara utama. Dalam Opening turut juga hadir Chairul Saleh sebagai Ketua PERHAPPI (Perhimpunan Ahli dan Pemerhati Primata Indonesia). Di sela-sela sambutannya Dirjen KSDAE menyampaikan arahan dan seruan kepada para pihak khususnya para pemerhati satwa liar agar bisa melakukan pendekatan inovasi-inovasi untuk menyelamatkan satwa liar kita, pungkasnya. Dalam acara serimoni pembukaan acara juga ditayangkan sejenak video beberapa satwa liar menjadi korban mati dan cacat akibat ulah manusia dari mulai memburu dengan cara menembak sampai dengan pemasangan jerat. Kemeriahan acara semakin semarak dengan tampilnya pertunjukan 2 tarian tradisional Mentawai, yang dibawakan oleh kelompok anak-anak dari Siberut Selatan dengan tema tarian Owa Mentawai yang mencari air untuk minum dan mandi, serta tarian Burung Elang. Prof. Dr. Jatna Supriatna dari Universitas Indonesia yng juga turut berpartisipasi dalam acara sebagai pembicara utama yang membahas tema dampak sosial ekonomi konservasi primata Indonesia, dan Rusyad Adi Suriyanto, M.Hum ahli Ditribution and Diversity of Paleoprimate in Indonesia. Selain itu juga hadir para pembicara undangan yang turut menyemarakan kongres primata Indonesia ke-5 di kota pelajar ini. Tak terkecuali perwakilan dari Pejabat Fungsional PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) yang berasal dari UPT Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum), ikut serta meramaikan sebagai pembicara dalam acara simposium dan kongres primata Indonesia ke-5 di Jogjakarta. Tercatat untuk bisa hadir sebagai pembicara dalam acara para peserta sebelumnya harus melewati beberapa tahapan seleksi. Tahap seleksi pertama dimulai dengan membuat sebuah abstrak jurnal penelitian tentang primata yang dikirimkan pada panitia. Tahap selanjutnya jika peserta lolos abstrak maka diwajibkan membuat paper secara utuh dan menyiapkan bahan paparan pada saat audensi. Sebanyak 2 paper dan abstrak dari tema yang dibuat dan diusulkan oleh perwakilan PEH Tana Bentarum dalam acara simposium dan kongres primata indonesia tahun 2019. Tema pertama terkait dengan Eksplorasi Presbytis chrysomelas ssp. cruciger (Thomas, 1892) di Bukit Semujan, TN. Danau Sentarum (Aripin, Syarief M. Ridwan, Ardi Andono, Arief Mahmud). Sedangkan tema kedua adalah Peluang Pembangunan Sanctuary Orangutan di Lokasi Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan di Kawasan TN. Betung Kerihun (Syarif M. Ridwan, Aripin, Ardi Andono & Arief Mahmud). Keterlibatan PEH TaNa Bentarum dalam setiap event seminar nasional maupun internasional tentang permasalahan konservasi yang membawa tema satwa maupun tumbuhan sangat penting dan bernilai manfaat. Sesuai dengan arahan Kepala Balai Besar TNBKDS, Ir. Arief mahmud, M.Si bahwa ini semua sebagai bahan menimba ilmu, pengetahuan dan wawasan tentang dunia konservasi dari pakar-pakar yang hadir dalam acara. Selain itu, moment ini dapat dijadikan bahan latihan modal kedepan bagi fungsional PEH dalam mengikuti acara-acara yang sama dikemudian hari. Sumber : Balai Besar Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Bontang, 17 September 2019. Bertempat di Bontang Mangrove Park Salebba, Balai TN Kutai bekerjasama dengan PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta meresmikan keramba budidaya kepiting. Budidaya kepiting ini dipilih mengingat harga ekonominya yang tinggi, proses budidayanya yang relatif mudah serta ketersediaan bibit di alam terbuka yang cukup banyak. Hadir dalam kesempatan ini Bapak Nur Patria Kurniawan Selaku Kepala Balai TN Kutai dan Bapak Hanif Selaku Field Manager PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta. Budidaya kepiting keramba ini merupakan komitmen dari PT Pertamina EP Asset 5 sebagai perusahaan migas untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan Balai TN Kutai. Dalam acara ini juga ditebar bibit kepiting, yang mana untuk tahap I ini ditebar sebanyak 10 kg bibit kepiting dari total 35 kg kepiting yang akan ditebar dalam 2 petak kolam pembesaran yang diasosiasikan dengan jenis Bruguiera gymnorrhiza. Selain kolam pembesaran, keramba juga dilengkapi dengan sebuah kolam pembiakan kepiting. Pengelolaan keramba ini sendiri nantinya akan dilakukan bersama dengan masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan Wisata Bontang Mangrove Park Salebba dengan pendampingan dari penyuluh kehutanan dan petani kepiting keramba. Mulai dari tahap pembentukan kelompok, pelatihan budidaya sampai dengan pelaksanaan pemanenan kepiting. Dalam sambutannya Kepala Balai Taman Nasional Kutai mengatakan bahwa Taman Nasional Kutai bukan sebagai lembaga bisnis tetapi sebagai sebuah tempat pembelajaran atau center of excellent tentang bagaimana pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan seiring sejalan. Diharapkan Kontribusi PT Pertamina EP Asset 5 melalui pembuatan keramba budidaya kepiting dapat berjalan dengan baik dan membawa nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sehingga efek domino perekonomian bisa di dapatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sumber: Balai Taman Nasional Kutai

Banyuwangi, 17 September 2019. Masyarakat Rajegwesi, Desa Sarongan menggelar petik laut. Acara ini rutin diadakan pada bulan Muharram atau syuro setiap tahun. Petik laut adalah ritual ungkapan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa dan untuk memohon berkah, rejeki, dan keselamatan oleh para nelayan. "Ini tahun ke 16 diadakannya petik laut. Tradisi ini terselenggara atas gotong royong para nelayan masyarakat Rajegwesi. Dana didapat murni dari swadana warga." Ujar Mat Sujak, Ketua penyelenggara. Petik laut dipimpin oleh Mbah Sutopo, Sesepuh yang dituakan di Rajegwesi. Sebelumnya ada penampilan tari Jejer Gandrung sebagai pembukaan. Penari Gandrung akan memutari perahu kecil berisi aneka sesaji. Kemudian perahu itu diarak menuju Pantai Rajegwesi, diiringi warga dan Akhirnya dilarung di laut. Kemeriahan petik laut dilanjutkan dengan seni budaya jaranan yang dibawakan oleh kelompok seni krido manunggal. Kelompok ini berada berpusat di Desa Kandangan, beranggotakan orang 'kansa' (Kandangan dan Sarongan). Kedua desa ini merupakan desa penyangga TN Meru Betiri. Petugas TN MerBeti yang diwakili oleh Kepala Resort Rajegwesi, Nyoto Prasetyo, petugas SPTN Wilayah I Sarongan Ali Achmad Dahnu dan Moch. Iriyanto turut hadir dalam acara ini sebagai bentuk apresiasi atas terselenggaranya petik laut ini. "Rangkaian tradisi petik laut ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berwisata di Rajegwesi." Ungkap Kepala Resort Rajegwesi. Sumber: Balai Taman Nasional Meru Betiri

Pekanbaru, 18 September 2019. Kabut asap pekat yang terjadi di Provinsi Riau beberapa pekan terakhir telah menjadi isu yang beredar secara nasional, kebakaran hutan dan lahan yang sulit dikendalikan menjadi penyebab asap tidak kunjung hilang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh banyak pihak, akan tetapi asap masih menutupi awan Provinsi Riau. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Haryono sangat menyayangkan kejadian yang kembali terulang setiap tahunnya. Dalam tulisannya beliau menyapaikan kekcewaannya kepada penyebab kebakaran yang terjadi, selain itu dalam tulisan tersebut Kepala Balai Besar berharap kejadian ini menjadi pembelajaran besar, bukan hanya mencari pihak yang bersalah tetapi mengajak semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dengan alasan apapun. Berikut tulisan Kepala Balai Besar KSDA Riau selengkapnya. SAHABAT-SAHABAT SEKALIAN... Assalamualaikum wr. wb. Sejak beberapa pekan ini, kebakaran lahan dan hutan terjadi kembali... Kejadian seperti ini selalu berulang setiap tahunnya, dengan tingkat yang tidak sama. Sahabat sekalian, sebenarnya apa yang menjadikan kejadian ini selalu berulang ? Apakah ini salah para Bupati, Kapolres, Dandim pada tiap Kabupaten? Apakah salah Gubernur dengan Kapolda, Korem atau Kodam ? Atau salahnya Presiden .. Menteri Kehutanan atau siapa ? Sahabat sekalian, Darimana sebenarnya asap itu datang? Kata pepatah tidak akan ada asap kalo tidak ada api .. dan bukan hanya pepatah tentunya, fakta menunjukan asap berasal dari api pembakaran lahan yg dipersiapkan untuk kebun dan bahkan pemukiman .. pertanyaan berikutnya siapa yang punya kepentingan membakar ? Tentunya bukanlah Presiden bersama para anggota kabinet.. atau Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda dst ... Sahabat.. Dari situ mari kita sedikit luangkan waktu untuk melihat dengan jernih, dan berpikir rasional... Bukan dalam rangka membela diri atau mencari kesalahan orang lain.. Tapi saya hanya mengajak kita semua bisa melihat kejadian berulang ini dengan lebih bijak. Saya memiliki pemikiran, (yang mungkin salah) bahwa seberapapun upaya pemerintah pusat dan di daerah dalam menangani kejadian pembakaran lahan ini.. tak akan berarti banyak jika nafsu serakah manusia yang menginginkan jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan secepat2nya dan sebesar2nya.. tetap hidup di atas bumi ini dan dengan congkaknya.. ikut menyalah nyalahkan pemerintah dan pihak2 lain ... Tidak ada artinya 7 heli yang mondar mandir di atas kita, Tidak terlalu berarti juga kehadiran petugas Mangala Agni kami yang berjumlah lebih dari 200 orang yg tidak pernah pulang untuk memikirkan diri dan keluarganya.. Apalagi ikut demonstrasi ke kantor Gubernur.. Karena tanggungjawab mereka berjibaku menangani bencana ini dengan segala resiko yang dihadapi ... meski nyawa taruhan nya ( 1 org gugur dalam tugas di perbatasan Riau dengan Jambi)... Tidak lah berpengaruh banyak puluhan kompi Brimob yg didatangkan oleh pak Tito menangani hal ini di Riau.. Juga kehadiran para TNI yang di BKO kan oleh pak Panglima.. pun tidak terlalu banyak menghentikan kejadian ini.... Sahabatku ... Saya juga yakin ini bukan musibah yang di turunkan Tuhan untuk masyarakat Riau.., Tapi ini adalah akibat ulah sebagian masyarakat kita ( baca : termasuk korporasi) yang serakah .. egois .. yang menginginkan mencapai tujuan dengan cara instan.. Membuka lahan untuk kebun, pemukiman dan usaha lainnya.. Sahabat, Kadang saya menjadi sedih hati .. Saat saat kejadian seperti ini., kita sibuk menunjuk2 pihak2 yang jauh jauh.. hingga tidak sempat berpikir bahwa kita sedang memberikan ruang bagi para bandit lahan untuk dengan nyaman memupuk nafsu serakahnya .. Menguasai lahan dan membakar bakar .. toh banyak para pemikir yang justru harusnya sibuk berfikir solusi justru malah menyalahkan pihak pihak lain .. Sahabat, Mungkin pendekatan hukum dan represif ada pengaruhnya.. tapi menurut saya ., pendekatan rokhani akan berdampak yang jauuuh lebih dahsat ..., Mari kita bicara tentang asap dan kebakaran tidak harusnya pada saat musim kemarau saat para bandit lahan sibuk menyiapkan lahan untuk kebun dan perumahannya.. Tapi mari kita bicara.. setiap hari tanpa henti dan tanpa bosan... kepada sudara2 kita dan keluarga kita.. Dengan kekuatan spiritual kita .. Dengan pendekatan rokhani serta norma2 universalitas.. bukan sekedar ritual dan seremonial.... Sahabat, Mari kita mulai dari diri kita .., keluarga kita ... Saling mengingatkan, untuk tidak membiarkan saudara2 kita .., disekitar kita .., kampung kita.., desa kita.., kecamatan kita.., dan kabupaten kita.. membakar lahan dengan alasan apapun .. Tidak ada api yang muncul di atas bumi melayu ini yang muncul begitu saja.. Tapi semua api muncul karena kepentingan dan keserakahan ... Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.. Saya masih harus banyak belajar tentang Riau .. wallahul muwaffiq, Ila aqwamithariiq.. Wassalamualaikum wr.wb. Haryono Sumber: Balai Besar KSDA Riau

Rabu, 18 September 2019 - Balai KSDA Sulawesi Tengah saat ini telah berhasil menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Prov. Sulawesi Tengah. Ada 3 kejadian kebakaran yang terjadi. Yang pertama terjadi pada bulan Mei 2019 seluas 24,5 Ha di kawasan TB Landusa Tomata, bulan Agustus 2019 seluas 11,75 Ha di kawasan SM Lombuyan, dan bulan September 2019 seluas 6,4 Ha di kawasan TB Landusa Tomata dan CA Tanjung Api. Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia sekarang ini, meskipun sebenarnya kejadian karhutla tersebut berulang hampir setiap tahun ketika memasuki musim kering, membuat Kepala Balai KSDA Sulawesi Tengah memberikan himbauan kepada seluruh staf hingga ke tingkat tapak wilayah kerja Balai KSDA Sulawesi Tengah. Kepada para staf agar senantiasa waspada terhadap indikasi titik api yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga memberikan himbauan kepada masyarakat maupun korporasi di Prov. Sulawesi Tengah agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan karena akan diancam pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Di samping itu Kepala Balai juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengamanan hutan (termasuk pencegahan kebakaran hutan), karena sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga dan mengamankan kawasan hutan. Dalam himbauannya juga dijelaskan apabila masyarakat luas melihat titik api di kawasan hutan maupun luar kawasan hutan agar segera melaporkan ke call center Balai KSDA Sulawesi Tengah di nomor 082292130780. Sumber: Balai KSDA Sulawesi Tengah

Merauke, 14 September 2019 - Balai Gakkum Maluku Papua Seksi III Jayapura bersama Balai Besar KSDA Papua Bidang Wilayah I Merauke dan Balai TN Wasur, menindak pelaku peredaran dan perdagangan satwa liar dilindungi yang berlokasi di Jalan Trans Papua KM 29, Merauke tepatnya di depan pos jaga TN Wasur. Adapun barang bukti sejumlah 31 (tiga puluh satu) ekor satwa yang dilindungi terdiri dari : 24 (dua puluh empat) ekor burung kasturi kepala hitam (Lorius lory), 6 (enam) ekor burung nuri bayan (Eclectus roratus), dan 1 (satu) ekor burung Cenderawasih besar (Paradiseae apoda). Semua satwa tersebut dalam keadaan hidup. Yang dapat dijelaskan mengenai cara tersangka membawa satwa-satwa yang dilindungi tersebut adalah dengan memasukan satwa ke dalam beberapa karung, yang kemudian diangkut menggunakan mobil penumpang. Perkiraan satwa-satwa yang dilindungi tersebut dipeoleh berasal dari Kabupaten Boven Digoel dan akan di pasarkan ke beberapa oknum. Pelaku sudah lama dipantau dan dijadikan target operasi oleh Polhut Bidang KSDA Wilayah I Merauke bekerjasama dengan Intel Balai Gakkum Maluku Papua. Saat ini Pelaku dan barang bukti telah diamankan oleh Penyidik Balai Gakkum Maluku Papua untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring S.Hut, M.Si menyampaikan apresiasi atas sinergitas yg telah terjalin antara Balai Besar KSDA Papua dengan Seksi Wilayah III Gakum dan TN Wasur atas usahanya dalam pengendalian peredaran TSL sehingga dapat meminimalisir terjadinya peredaran TSL dilindungi secara illegal. Lebih lanjut Edward mengatakan bahwa sinergitas yang telah terjalin ini untuk dapat dipertahankan dalam upaya pencegahan dan pengawasan serta pemberantasan kasus-kasus TSL di Papua. Sumber: Balai Besar KSDA Papua

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan ini juga berlaku untuk kebakaran hutan. Dengan program pencegahan yang baik maka kebakaran tidak perlu terjadi, sehingga biaya pemadaman dapat diperkecil serta kerusakan akibat kebakaran dapat dihindarkan. Pencegahan kebakaran meliputi pengurangan bahaya dan resiko kebakaran. Salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan adalah dengan adanya sekat bakar. Sekat bakar adalah jalur yang dibersihkan dari bahan bakaran untuk mencegah perambatan atau penyebaran api bila terjadi kebakaran. Sekat bakar dibagi menjadi dua yaitu sekat bakar buatan yaitu sekat bakar yang dengan sengaja dibuat pada lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan sekat bakar alami yaitu sekat bakar yang memang karena kondisi alam bisa difungsikan sebagai sekat bakar, seperti sungai, jalan, danau, dsb. Pada musim kemarau, kebakaran hutan kerap terjadi di Taman Nasional Alas Purwo. Kejadian tersebut dapat merusak tumbuhan dan habitat satwa sehingga mengancam kelestariannya. Apalagi di TN Alas Purwo ada tanaman hasil pemulihan ekosistem yang harus dijaga pertumbuhannya. Oleh karena itu harus dijaga agar tidak rusak akibat kebakaran hutan. Pemeliharaan sekat bakar di Taman Nasional Alas Purwo dikerjakan oleh petugas dan peran serta masyarakat dalam hal ini Masyarakat Peduli Api (MPA). Tanpa peran serta aktif masyarakat pencegahan kebakaran hutan akan sangat sulit dilakukan. Selain berperan langsung dalam kawasan hutan juga diharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan pertanian. “Ayo kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat sejahtera hutan lestari” Penulis : Bagyo Kristiono, SP. – Polisi Kehutanan Muda

Yogyakarta 17 September 2019, Balai KSDA Yogyakarta menggelar kegiatan pendampingan kelompok masyarakat desa penyangga Suaka Margasatwa (SM) Sermo. Bertempat di Joglo Pokdarwis Dusun Sremo Lor, Desa Hargowilis, Kulonprogo, kegiatan pendampingan kelompok dilaksanakan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Raket Manunggal dan KTH Manunggal Karya. Sebagai narasumber dari kegiatan ini berasal dari Balai KSDA Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, serta KTH Wana Paksi. Melalui pelaksanaan pendampingan kelompok ini digali informasi penting terkait permasalahan yang terjadi di tingkat kelompok, solusi penyelesaian permasalahan serta potensi yang terdapat pada kelompok maupun yang ada di sekitar daerah penyangga SM Sermo ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang mengangkat tema “Registrasi Kelompok Tani Hutan” mencoba memberikan pemahaman mengenai pentingnya registrasi KTH yang salah satunya dapat digunakan sebagai bank data kelompok secara online. SK Penetapan KTH diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga dibuktikan dengan sertifikat register. KTH yang teregister berpeluang untuk mengakses peningkatan kelas, kelompok usaha produktif dan wana widya karya serta berpeluang dalam pemasaran melalui forestamart. Sementara KTH Wana Paksi mengusung tema “Budidaya Lebah Klanceng” dan memberikan analisanya terkait potensi daerah penyangga SM Sermo yang cukup prospektif dalam mendukung budidaya lebah klanceng dengan caramemperkaya jenis-jenis tanaman bergetah. Untuk mendukung pembelajaran Lebah Klanceng tersebut, dilaksanakan praktek pengenalan lebah klanceng dan cara pemindahannya. Pada kesempatan ini, Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi menyampaikan beberapa arahan terkait dengan pengembangan kelompok. “Perlu dibentuk “Ruang Baca” untuk meningkatkan pengetahuan kelompok yang didukung dengan bahan-bahan informasi seperti leaflet, poster dan buku informasi lainnya. Perlu juga adanya perencanaan yang matang terkait promosi/ pemasaran yang dilakukan secara menyeluruh.” jelasnya. Lebih lanjut M. Wahyudi meminta masyarakat dalam memperkuat kelembagaan, meningkatan kreatifitas produk dan penguatan kemitraan dengan para pihak dapat dilakukan melalui “Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Keras”. Di akhir kegiatan, Kepala Balai KSDA Yogyakarta tidak henti-hentinya mengingatkan anggota kelompok mengenai ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini. Kewaspadaan dan kerjasama sebagai antisipasi awal terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan perlu untuk terus diperhatikan. Sumber : Siti Rohimah (Penyuluh Balai KSDA Yogyakarta)

Kepulauan Selayar, 18 September 2019 - Taman Nasional Taka Bonerate secara profesional, terencana, dan berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi suatu Kawasan Pelestarian Alam. Dan salah satu upaya yang ditempuh adalah penguatan kelembagaan, penataan kawasan, mengintensifkan kegiatan pengamanan kawasan, pelaksanaan monitoring sumberdaya alam (SDA) secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan konservasi. Sesuai dengan amanat Perdirjen No.6/2018, salah satu upaya Balai TN Taka Bonerate (TN.TBR) dalam mengkomodir kepentingan pemanfaatan sumber daya perikanan dan membangun serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat adalah dengan melakukan kemitraan konservasi dengan nelayan/masyarakat lokal. Bertempat di Rayhan Square Hotel - Selayar (17/9/2019), Balai TN.TBR mengimplementasikan Perdirjen No.6/2018 dan juga mewujudkan upaya dalam mengakomodir kepentingan pemanfaatan sumberdaya perairan dan membangun serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat lokal dalam TN Taka Bonerate dengan tentunya tetap memperhatikan aturan dan kelestarian sumberdaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kelompok Masyarakat se-Taman Nasional Taka Bonerate, Kepala Kejaksaan Negeri Selayar Cumondo Trisno. S.H., M.H., Kepala Ops. Polair Polres Selayar IPDA. Suhardiman, S.H., M.H. dan para Pejabat Struktural dan Fungsional TN Taka Bonerate dan mitra WCS. "Melalui kemitraan konservasi ini, dapat semakin memperat hubungan antara nelayan dan petugas Balai Taman Nasional Taka Bonerate yang ada di seluruh pulau dalam jawasan, agar nelayan merasa aman, nyaman, lancar, dan terkintrol dalam menangkap ikan di TN Taka Bonerate," jelas Faat. Kegiatan ini terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dipandu oleh Kepala SPTN Wil. I Tarupa Raduan Parman, SH. Materi pertama dibawakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar Cumondo Trisno SH. MH. "Tindak Pidana Perikanan - sanksi pidana Ilegal Fishing dan Destructive Fishing". Dilanjutkan materi kedua dibawakan oleh Kepala Balai Faat Rudhianto "Pengelolaan TNTBR secara Partisipatif Bersama Masyarakat". Materi terakhir pada sesi ini dibawakan dari pihak Polres Kepulauan Selayar IPDA Suhadirman, SH - KBO Polair Resor Kepulauan Selayar "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing dan Destructive Fishing" Sebelum menutup sesi pertama, dibuka sesi tanya jawab dengan para peserta workshop. Setelah ISHOMA dilanjutkan sesi kedua, materi pertama dibawakan oleh Andriani Gusram, S.Pi. dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan judul "Peran Pemerintah Daerah terhadap Upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil". Dilanjutkan dengan materi kedua dari mitra WCS Sudarman dengan judul "Peran mitra WCS dalam Pengelolaan TN.TBR" Materi disampaikan secara paralel yang dipandu oleh Kepala Sub Tata Usaha TN.TBR Usman kemudian diakhir materi, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Disesi ketiga atau terakhir dilakukan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Kemitraan Konservasi dengan 7 Kelompok Nelayan yang berada dalam kawasan TN.TBR dengan demikian sudah total 8 kelompok nelayan yang lolos verifikasi hingga tingkat pusat dan sudah memiliki PKS dengan TN.TBR. "Dalam PKS ini kami sebagai pihak TNTBR mempunyai hak dan kewajiban pun demikian bapak-bapak kelompok nelayan yang sudah disepakati untuk dipatuhi bersama, salah satunya adalah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan" Ucap kepala balai memulai arahan sebelum penandatanganan PKS. Diketahui bahwa luas hak akses pemanfaatan sumberdaya perairan yang tidak dilindungi sebesar 49.000 Ha. lebih. Dengan Zona Tradisional seluas 481.334 Ha. atau 90,7% dari luas kawasan TN.TBR, menandakan menjunjung tinggi keberpihakan pengelolaan TN.TBR pada masyarakat. Berikut 8 (delapan) kelompok nelayan yang sudah melakukan PKS dengan Pihak Balai TN Taka Bonerate : Sumber: Asri (PEH Penyelia) - Balai TN Taka Bonerate

Banjarbaru, 15 September 2019 - Lebih dari dua ratusan Rimbawan bersama masyarakat dan santri anak yatim mengadakan sholat Istisqo di halaman Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Shalat Istisqo ini digelar setelah hampir 1 bulan terakhir Provinsi Kalimantan Selatan dilanda musim kemarau panjang disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap. Kami shalat untuk meminta hujan kepada Allah SWT, karena asap sudah sangat pekat dan mengganggu kesehatan ungkap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, MP. Lebih lanjut dia berharap hujan dapat segera turun sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana kabut asap, kabut asap yang ditimbulkan dari lahan gambut yang terbakar akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Shalat istisqo dimulai pada jam 07.10 WITA dengan imam Dr. Habib Syihab bin Alwi dari Hadralmaut, dilanjutkan dengan ceramah serta doa agar hujan segera turun sehingga bencana asap dapat diminimalisir. Ceramah menekankan agar kita tidak berbuat zalim terhadap makhluk Tuhan dan banyak minta ampun. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. yang berhadir dalam acara tersebut berharap sholat Istisqo merupakan salah satu upaya dalam pengendalian karhutla yang sudah sedemikian rupa menimbulkan masalah. Bencana asap ini harus ditangani dengan segala upaya, menjadi perhatian seluruh pihak, seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah serta masyarakat untuk bersama sama dalam pengendalian kebakaran karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Karhutla sangat merusak habitat satwa dan tumbuhan yang ada, termasuk Bekantan imbuh Mahrus. Sumber: Balai KSDA Kalimantan Selatan

Mandailing Natal, 18 September 2019. Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi HHBK di Desa Lumban Dolok , desa penyangga TNBG yang berada di SPTN Wilayah I Siabu. Hasil kegiatan tersebut didapatkan bahwa potensi HHBK jenis bambu yang cukup melimpah. Kegiatan pelatihan yang dilakukan berupa penyampaian materi oleh direktur SRIMPI, Ibu Etti Nurwanti, M.Si dilanjutkan praktek langsung dari pengrajin bambu, Bapak Misran. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu dan terampil dalam pemanfaatan HHBK khususnya bambu. Kepala Balai TNBG bapak Ir. Sahdin Siregar, M.Si menyampaikan para peserta harus aktif dalam kegiatan pelatihan ini, sehingga bisa di implementasikan dan memberikan dampak nilai ekonomis bagi masyarakat . Kepala Desa Lumban Dolok mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Batang Gadis ini. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mendapatkan wawasan baru yang dapat membuka peluang usaha sehingga masyarakat lebih mandiri dan sejahtera serta tidak ketergantungan terhadap hutan. Sehingga terwujudnya Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Sumber: Balai Taman Nasional Batag Gadis

Kotanopan, 17 September 2019. Sosialisasi Pengamanan Hutan dan Pengelolaan TNBG merupakan pelaksanaan tugas Balai Taman Nasional Batang Gadis dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Taman Nasional Batang Gadis melaksanakan fungsi “Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan pengelolaan kawasan serta Perlindungan dan pengamanan kawasan”. Sosialisasi ini memberikan informasi dan pelaporan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar SPTN Wilayah II Kotanopan tahun sebelumnya dan tahun anggaran 2019. SPTN Wilayah II Kotanopan memiliki wilayah kerja di 3(tiga) kecamatan yaitu : Kecamatan Tambangan, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Ulu Pungkut. SPTN Wilayah II Kotanopan terbagi atas 2(dua) resort yaitu : Resort 3 Pagar Gunung dan Resort 4 Alahankae. SPTN Wilayah II Kotanopan memiliki 11(sebelas) desa penyangga yang tersebar di 3 kecamatan. Pengelolaan dan perlindungan kawasan Taman Nasional Batang Gadis didukung oleh pemerintahan daerah Kabupaten Mandailing Natal, Polsek Kotanopan dan Koramil 14 Kotanopan. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja SPTN Wilayah II Kotanopan di dalam pengelolaan kawasan dan penegakan hukum kawasan taman Nasional Batang Gadis Tujuan Kegiatan Sosialisasi Pengamanan hutan dan Pengelolaan TNBG di SPTN Wilayah II Kotanopan adalah kegiatan pemberian informasi dan pelaporan kepada desa penyangga melalui sosialisasi yang ditujukan untuk memajukan dan mensejahterakan serta memberi pengetahuan kepada desa-desa penyangga atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Taman Nasional Batang Gadis di SPTN Wilayah II Kotanopan Sosilasasi ini dihadiri oleh Bapak Partahian Pohan, S.Sos selaku Camat Tambangan. Beliau mengatakan bahwasanya Taman Nasional Batang Gadis memberikan contoh atas kinerja pemerintah yang selama ini belum dapat dilakukan oleh stakeholder lainnya. Konsistensi untuk membangun dan memeberikan manfaat dan safaat kepada masyarakat mandailing natal sangat dirasakan beberpa tahun kebelakang ini. Merangkul semua kalangan baik pemuda dan ibu-ibu yang ada di daerah kecamatan kami. Seperti contoh desa Pastap Julu yang telah dinobatkan sebagai desa Ekowisata yang dimana hanya ada satu desa yang di deklarasikan sebagai desa ekowisata. Hal-hal positif yang diberikan kepada masyarakat serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan berdampak kepada masyarakat khususnya di kecamatan Tambangan menjadi masyarakat yang mulai maju terutama di bidang perekonomian. Tahun lalu saya melakukan kunjungan ke Ciremai dimana sangat dirasakan manfaat dari taman Nasional di bidang wisata dan saya optimis di Mandailing Natal ini bisa merasakan seperti desa-desa di sekitar taman nasional. Terimakasih sebanyak-banyaknya atas kerja keras kepala seksi maupun staff SPTN Wilayah II Kotanopan yang tidak mengenal lelah dalam membina desa kami. Sumber: Taman Nasional Batang Gadis