Yogyakarta, 22 Januari 2026. Bupati Sleman Harda Kiswaya menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sleman, Kamis (22/01/2026). Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, BNPB, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiyarto, jajaran Pemkab Sleman, Kepala BTNGM, Kepala BPPTKG, serta Kepala Stasiun Klimatologi dan Stasiun Meteorologi BMKG. Dalam sambutannya, Bupati Sleman menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya terkait ancaman Gunung Merapi. Ia menjelaskan bahwa Sleman memiliki berbagai potensi bencana, mulai dari erupsi Merapi dan lahar dingin, gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem. Tantangan yang dihadapi antara lain penguatan mitigasi yang adaptif, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penanganan darurat yang cepat dan terintegrasi, serta perlunya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam pengelolaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti memaparkan karakteristik kebencanaan di wilayah DIY serta kesiapan penanggulangan bencana, baik sebelum maupun setelah kejadian. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiyarto yang menjelaskan kondisi kebencanaan dan upaya penanganan bencana di Kabupaten Sleman. Mewakili Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah DIY atas upaya penanggulangan bencana yang telah memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Ia juga mendorong penguatan rantai pasok logistik serta pembangunan gudang logistik untuk mendukung penanganan bencana yang lebih optimal. Pada kesempatan ini, dilaksanakan penyerahan cinderamata dari Komisi VIII DPR RI kepada Bupati Sleman. Kemudian dilanjutkan penyerahan bantuan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dan kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta, oleh Kementerian Sosial. Selain itu, BNPB juga menerima dukungan bantuan logistik dan peralatan. Sumber: Balai TN Gunung Merapi

Surabaya, 21 Januari 2026. Pagi itu, di permukiman Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, suasana tampak biasa saja. Namun di balik pintu sebuah rumah di Aspol KP3 ada kisah yang kerap terjadi di kota-kota besar, ketika satwa liar tumbuh besar, nalurinya kembali menyala dan manusia akhirnya sadar, bahwa peliharaannya tak lagi jinak. Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (Matawali) Seksi KSDA Wilayah III Surabaya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) melakukan evakuasi dua ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) hasil penyerahan warga (20/01/2026). Sebelumnya satwa tersebut dipelihara sejak kecil, namun seiring waktu keagresifannya memicu kekhawatiran akan kegaduhan dan risiko keselamatan di lingkungan sekitar. Evakuasi ini bukanlah sekadar pemindahan kandang dari satu tempat ke tempat lain. Namun bentuk penanganan awal satwa liar agar mendapatkan perlakuan sesuai kaidah kesejahteraan satwa, sekaligus menjadi langkah pencegahan agar potensi konflik manusia-satwa tidak berkembang menjadi insiden yang merugikan kedua belah pihak. Saat Lucu Tak Lagi Aman Informasi bermula pada 14 Januari 2026, ketika petugas Seksi KSDA Wilayah III Surabaya menerima laporan dari Bapak Taufik Rahman. Ia menyampaikan niat menyerahkan monyet yang dipeliharanya kepada pemerintah melalui Balai Besar KSDA Jawa Timur. Alasannya sederhana namun penting, monyet itu kini telah tumbuh besar. Dan sebagaimana primata pada umumnya, kecerdasan yang tinggi sering berjalan beriringan dengan perilaku yang sulit ditebak ketika naluri liar mulai muncul. Monyet menjadi lebih galak, lebih reaktif, dan berpotensi menimbulkan gangguan bagi pemilik maupun lingkungan sekitar. Bagi banyak orang, satwa liar saat kecil bisa terlihat menggemaskan. Tapi alam punya cara sendiri untuk mengingatkan bahwa mereka bukan milik siapa pun. Mereka membawa insting yang tidak bisa dijinakkan hanya dengan niat baik. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Matawali melakukan koordinasi teknis dan menyiapkan langkah evakuasi yang aman. Pada hari pelaksanaan, tim membawa perlengkapan standar untuk memastikan proses berjalan tanpa menambah tingkat stres satwa. Hasil pemeriksaan dan identifikasi menunjukkan satwa yang diserahkan berjenis Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) sebanyak 2 ekor. Keterangan ini menjadi penting karena publik sering kali memandang penyelamatan satwa semata-mata dari sisi dilindungi atau tidak dilindungi. Padahal, dalam kerja konservasi, kesejahteraan satwa dan keselamatan manusia tetap menjadi prioritas, terutama ketika satwa sudah berada di ruang hidup manusia. Evakuasi Tidak Sekadar Cepat, Tapi Harus Benar Evakuasi dilakukan dengan prinsip utama, meminimalkan stres dan menghindari cedera. Tim menggunakan kandang angkut standar dan memastikan satwa tetap aman selama proses pemindahan. Langkah penanganan meliputi pemeriksaan awal kondisi fisik satwa, pengamanan proses evakuasi agar tidak memicu respons agresif yang bisa melukai satwa maupun petugas. Selanjutnya translokasi ke Kandang Transit Unit Penyelamatan Satwa BBKSDA Jawa Timur di Sidoarjo serta penanganan lanjutan berupa pemeriksaan medis, perawatan, dan rehabilitasi sesuai prosedur. Ada satu hal yang patut digarisbawahi dalam peristiwa ini, yakni penyerahan dilakukan secara sukarela. Di tengah maraknya cerita satwa liar yang berpindah tangan secara ilegal, langkah menyerahkan satwa kepada otoritas konservasi menjadi bentuk kesadaran bahwa satwa liar bukan objek hiburan, bukan simbol status, dan bukan bagian dari perabot rumah tangga. Ia adalah bagian dari ekosistem, makhluk hidup yang punya kebutuhan biologis, ruang gerak, dan perilaku alami. Dan ketika satwa liar mulai menunjukkan naluri aslinya, itu bukan kesalahan satwa. Itu adalah cara alam berkata tegas bahwa mereka tetaplah liar. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memelihara satwa liar tidak hanya berdampak pada satwa, tetapi juga membawa risiko bagi keluarga, tetangga, dan lingkungan. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah II Gresik – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Pacitan, 21 Januri 2026. Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (Matawali) Resort Konservasi Wilayah (RKW) 05 Ponorogo, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) bergerak cepat merespons laporan masyarakat terkait temuan satwa liar. Dalam satu hari, tim melakukan penyelamatan dua jenis satwa dilindungi, yakni Trenggiling (Manis javanica) dan Sanca Kembang (Malayopython reticulatus), sebelum akhirnya keduanya dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya di kawasan hutan lindung Pacitan. Kegiatan penyelamatan tersebut berlangsung pada Senin (19/1), melibatkan kolaborasi antara RKW 05 Ponorogo, Perhutani RPH Pacitan, BKPH Pacitan, serta Relawan Penyelamat Satwa/Animal Rescue Pacitan. Respons cepat ini menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan satwa liar sekaligus mengurangi potensi konflik satwa dengan manusia di wilayah permukiman. Penyelamatan pertama dilakukan terhadap Trenggiling yang ditemukan dalam kondisi tersangkut jaring di area pekarangan rumah warga. Satwa tersebut diserahkan oleh Bambang, warga Desa Poko, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Trenggiling adalah satwa pemalu yang hidup di balik semak, tanah, dan malam yang sunyi. Namun pada hari itu, ia berada di tempat yang tak seharusnya, di dekat manusia, dalam situasi yang membahayakan hidupnya. Jerat bukan hanya mengancam tubuhnya, tetapi juga menghapus peluangnya untuk kembali menjalankan peran ekologisnya sebagai pengendali populasi serangga di alam. Tim Matawali memastikan satwa dalam keadaan aman dan terkendali, lalu melakukan penanganan sesuai prosedur untuk meminimalkan stres satwa sebelum dibawa menuju titik pelepasliaran. Di hari yang sama, tim juga menerima penyerahan satwa liar jenis Sanca Kembang. Satwa tersebut dievakuasi oleh relawan penyelamat satwa dari Riko, warga Desa Tambakrejo, Kabupaten Pacitan, kemudian diserahkan untuk ditangani secara tepat. Sanca kembang kerap memicu kekhawatiran saat muncul di sekitar permukiman. Namun sebagai bagian dari ekosistem, kehadirannya sejatinya merupakan tanda bahwa alam masih bekerja, bahwa rantai makanan masih berjalan. Dalam ruang yang sempit bernama permukiman, perjumpaan manusia dan satwa liar kerap berakhir dengan ketakutan. Di sinilah pentingnya penanganan yang cepat, terukur, dan penuh kehati-hatian, bukan untuk menangkap, melainkan menyelamatkan. Setelah kedua satwa dipastikan aman dalam penanganan, Tim Matawali RKW 05 bersama Perhutani serta relawan melakukan pelepasliaran ke kawasan Hutan Lindung Perhutani RPH Pacitan, BKPH Pacitan. Di titik itu, di bawah tutupan hutan yang masih memberi ruang bagi kehidupan liar, keduanya dilepasliarkan kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada panggung. Namun di sanalah sebuah peristiwa penting terjadi, alam menerima kembali yang selama ini menjadi bagian darinya. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa konservasi tidak selalu berbentuk perayaan besar. Kadang ia hadir dalam wujud paling sederhana, respon cepat, kolaborasi, dan keputusan untuk tidak menyakiti satwa liar meski rasa takut lebih dulu muncul. BBKSDA Jawa Timur mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah memilih jalur penyelamatan dengan melapor dan menyerahkan satwa kepada pihak berwenang. Peran aktif masyarakat dan mitra lapangan menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan populasi satwa liar serta menekan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan tindakan berisiko saat menemukan satwa liar. Segera menghubungi petugas atau pihak berwenang agar penanganan dapat dilakukan secara aman, baik untuk manusia maupun satwanya. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Ngawi, 19 Januari 2026. Di sebuah sudut permukiman Dusun Kedungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, sebuah keputusan kecil hari itu menjadi langkah besar bagi konservasi. Seekor Binturong (Arctictis binturong) satwa liar yang dilindungi, akhirnya berpindah tangan, bukan karena penindakan, tetapi karena kesadaran. Informasi awal diterima oleh Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (Matawali) Resort Konservasi Wilayah (RKW) 04 Madiun, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim), bahwa seorang warga bernama Arip menyampaikan niatnya untuk menyerahkan seekor Binturong secara sukarela, Senin (19/1). Satwa tersebut, menurut keterangan pemilik, telah dipelihara sejak masih kecil. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di lapangan, selain memastikan kondisi satwa dan prosedur pengamanan, petugas juga menyampaikan sosialisasi singkat terkait status perlindungan serta pentingnya menjaga tumbuhan dan satwa dilindungi agar tetap berada pada habitatnya. Proses penyerahan dilakukan secara sukarela dan dituangkan dalam dokumen berita acara penyerahan satwa liar, sebagai bagian dari tertib administrasi dan langkah penanganan konservasi yang sesuai ketentuan. Selanjutnya Binturong dievakuasi dan sementara ditempatkan di kandang transit Kantor Bidang KSDA Wilayah I Madiun dalam kondisi sehat, untuk menjalani penanganan lebih lanjut. Bagi BBKSDA Jawa Timur, peristiwa ini bukan sekadar evakuasi satwa. Ini adalah tanda bahwa ruang-ruang kecil di tengah masyarakat masih menyimpan harapan, bahwa konservasi bukan hanya tugas petugas lapangan, tetapi juga lahir dari keputusan warga yang memilih melindungi, bukan memiliki. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah I Madiun – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Kediri, 13 Januari 2026. Konservasi tak selalu berawal dari hutan lebat atau kawasan lindung yang sunyi. Terkadang, ia hadir di ruang-ruang yang nyaris tak pernah kita bayangkan sebagai habitat satwa liar, area apron bandara dan kebun di pinggir permukiman desa. Hari itu, aktivitas rutin di area apron Bandara Internasional Dhoho Kediri mendadak berbeda. Yoga, petugas unit pemadam di lingkungan bandara, menemukan seekor Alap-alap Kawah (Falco peregrinus) dalam kondisi tidak dapat terbang. Burung pemangsa tersebut berada di area operasional bandara, sebuah ruang terbuka yang sama sekali tidak ramah bagi satwa liar. Dugaan awal mengarah pada cedera yang membuat burung itu terpaksa bertahan di darat. Kesadaran menjadi kunci. Yoga memahami bahwa satwa tersebut merupakan jenis burung dilindungi dan tidak mengambil tindakan gegabah. Burung diamankan sementara, dan dilaporkan melalui manajemen bandara oleh Ganang, sebelum informasi diteruskan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (Matawali) Seksi KSDA Wilayah (SKW) I Kediri kemudian melakukan evakuasi, memastikan keselamatan satwa sekaligus meminimalkan risiko di area vital penerbangan. Di hari yang sama, cerita lain muncul dari Desa Kapi, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Aditya Pramudita, seorang warga setempat, melaporkan keberadaan anakan Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis) yang kembali berkeliaran di sekitar permukiman. Sebelumnya, anakan tersebut sempat dicoba dilepasliarkan secara mandiri oleh warga di area perkebunan yang jauh dari rumah penduduk, dengan harapan ia dapat kembali ke induk atau koloninya. Namun harapan itu tak sejalan dengan perilaku satwa. Anakan Kucing Kuwuk itu justru terus kembali mendekati permukiman, sebuah tanda bahwa pelepasliaran tanpa pemahaman usia, perilaku, dan kesiapan habitat berisiko gagal. Kekhawatiran akan potensi ancaman terhadap keselamatan satwa mendorong Aditya untuk mengambil langkah yang tepat, menghubungi call center BBKSDA Jawa Timur. Respons cepat kembali ditunjukkan Tim Matawali SKW I Kediri. Evakuasi dilakukan untuk mencegah risiko yang lebih besar, baik bagi satwa maupun masyarakat. Kedua peristiwa ini memperlihatkan satu benang merah penting, bahwa penyelamatan dan pelepasliaran satwa liar bukan sekadar soal niat baik, melainkan soal pengetahuan dan kewenangan. Pelepasliaran yang dilakukan tanpa kajian dapat menempatkan satwa pada kondisi yang lebih berbahaya, tersesat, stres, atau kembali ke ruang konflik dengan manusia. Saat ini, Alap-alap Kawah dan anakan Kucing Kuwuk berada di kandang transit SKW I Kediri untuk pemantauan dan penanganan lebih lanjut sesuai kaidah konservasi. Di sanalah keputusan tentang masa depan satwa diambil secara bertanggung jawab, berbasis sains dan etika perlindungan keanekaragaman hayati. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah I Madiun – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Petugas BBKSDA Sumatera Utara sedang melepasliarkan trenggiling ke habitatnya Tapanuli Tengah, 15 Januari 2026 – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara kembali melakukan pelepasliaran seekor trenggiling (Manis javanica) ke habitat alaminya di salah satu kawasan hutan lindung di Tapanuli Tengah, Selasa (13/1/2026). Pelepasliaran dilakukan oleh petugas BBKSDA Sumatera Utara setelah satwa tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Trenggiling tersebut merupakan satwa yang sebelumnya dievakuasi pada Senin (12/1/2026) oleh petugas Resor Pelabuhan Laut Sibolga dan Bandara Pinangsori pada Seksi Wilayah IV, Bidang KSDA Wilayah II Pematangsiantar. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari warga Kecamatan Pandan, Brigpol Amaro Pane, terkait keberadaan seekor trenggiling yang memasuki pekarangan rumahnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BBKSDA Sumatera Utara didampingi mitra Yayasan Ekosistem Lestari segera melakukan penanganan dan evakuasi satwa untuk mencegah potensi interaksi negatif manusia dan satwa liar. Setelah melalui proses pemeriksaan dan observasi, trenggiling kemudian dilepasliarkan di kawasan hutan lindung yang dinilai aman dan sesuai dengan habitat alaminya. BBKSDA Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam melaporkan keberadaan satwa liar dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai informasi, trenggiling merupakan salah satu jenis satwa dilindungi di Indonesia dan termasuk dalam daftar satwa terancam punah. Satwa ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, khususnya dalam mengendalikan populasi serangga seperti semut dan rayap. BBKSDA Sumatera Utara mengimbau masyarakat agar tidak menangkap, memelihara, memperjualbelikan maupun menyakiti satwa yang dilindungi. Apabila menemukan satwa liar di sekitar permukiman, masyarakat diharapkan segera melapor kepada BBKSDA Sumatera Utara atau aparat terkait agar dapat ditangani secara tepat dan profesional. Ditulis oleh: Eva Suryani Sembiring, S. Hut (Penyuluh Kehutanan) Sumber: Resor Pelabuhan Laut Sibolga dan Bandara Pinangsori – Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Kegiatan pembersihan material banjir dengan menggunakan alat berat Tapanuli Selatan, 13 Januari 2025 – Hingga tanggal 12 Januari 2026, penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan terus menunjukkan capaian yang signifikan. Penataan kayu hanyutan di wilayah Sungai Garoga dan akses Desa Garoga, Huta Godang, serta Aek Ngadol sudah mencapai target 100%. Adapun normalisasi sungai sudah mencapai 41,30 % dari total rencana. Selain itu, lebih dari 1.500 keping kayu olahan sudah dimanfaatkan secara legal untuk mendukung kebutuhan hunian dan fasilitas darurat bagi masyarakat terdampak. Capaian tersebut merupakan hasil kerja terpadu tim gabungan lintas instansi yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kementerian dan lembaga terkait, BUMN, pihak swasta, serta relawan sejak awal Desember 2025. Untuk penataan kayu hanyutan, hingga 12 Januari 2026, penanganan di Garoga I telah diselesaikan sepenuhnya pada 18 titik, di Garoga III yang merupakan aliran baru juga telah rampung 100 % dari total 16 titik. Sedangkan di Garoga II telah diselesaikan 7 titik atau 100%. Pada jalur akses Desa Garoga, Huta Godang dan Aek Ngadol, dari 25 titik penanganan, sebanyak 25 titik telah selesai atau telah rampung 100%. Selain pembersihan, pemanfaatan kayu hanyutan juga terus dikawal secara ketat. Hingga tanggal 12 Januari 2026, total kayu olahan yang berhasil dikumpulkan mencapai 1.504 keping dengan volume 21,3731 M3 yang dimanfaatkan untuk pembuatan hunian sementara, hunian tetap, dapur umum serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Capaian hingga 12 Januari 2026 tersebut tentunya tidak terlepas dari langkah percepatan yang telah dilakukan sejak 6 Januari 2026, saat tim gabungan mulai melakukan mobilisasi besar-besaran peralatan dan personel. Pada tanggal tersebut, sebanyak 20 unit alat berat dan 10 unit dump truck dikerahkan untuk mendukung pembersihan material banjir, penataan kayu hanyutan serta persiapan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Sejak awal mobilisasi, Kementerian Kehutanan telah mengerahkan 9 unit alat berat khusus untuk penanganan kayu hanyutan, yang terdiri dari 5 ekskavator capit dan 4 ekskavator bucket. Alat tersebut dipergunakan untuk melakukan pemilahan dan pembersihan kayu di sejumlah titik strategis berdasarkan hasil verifikasi lapangan, termasuk temuan titik-titik baru di sepanjang aliran Sungai Garoga. Terkait dengan pemulihan lingkungan, hingga 12 Januari 2026, normalisasi Sungai Garoga yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui PT WIKA telah mencapai ± 2,189 km dari target 5,3 km, dengan mengerahkan 7 unit alat berat. Normalisasi ini menjadi krusial dilakukan untuk mengurangi resiko banjir susulan dan memulihkan fungsi aliran sungai. Sementara itu, pembersihan kawasan permukiman dan fasilitas umum juga terus dilakukan. Hingga pertengahan Januari 2026, tercatat 29 unit rumah warga, 2 unit sekolah dan 2 unit mesjid telah dibersihan dari lumpur dan material banjir. 2 unit alat berat Kementerian kehutanan juga masih melanjutkan kegiatan land clearing untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap seluas 15 hektar di Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, Kementerian Kehutanan secara aktif memperkuat koordinasi internal dan lintas sektor. Dalam hal pemanfaatan kayu dari hanyutan banjir, telah dilaksanakan rapat koordinasi baik di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Kantor Kecamatan Batang Toru dan di Posko Kementerian Kehutanan di Desa Garoga, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pemanfaatan kayu hanyutan hanya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan dampak bencana, antara lain untuk hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), fasilits sosial dan fasilitas umum, serta tidak untuk diperjualbelikan. Pemerintah daerah Tapanuli Selatan melalui Sekretaris Daerah siap mendukung upaya percepatan pengolahan kayu dengan menyiapkan peralatan chainsaw agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan huntara dan huntap. Sumber: Bidang KSDA Wilayah III – Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Banyuwangi, 12 Januari 2026. Awal tahun kerap dimaknai sebagai momentum menata niat dan memperbarui komitmen. Di Banyuwangi, awal 2026 dibuka dengan sebuah peristiwa tentang penyelamatan seekor Sanca Bodo, satwa liar dilindungi yang selama ini kerap disalahpahami, namun memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Pada Senin, 12 Januari 2026, Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (MataWali) Resort Konservasi Wilayah (RKW) 12 Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) menerima penyerahan satu ekor ular Sanca Bodo (Python bivittatus) dari seorang warga bernama Muhamad Yanto. Penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Satwa Liar Dilindungi. Satwa berjenis kelamin jantan diserahkan dalam kondisi hidup. Meski berukuran besar dan sering diasosiasikan dengan ancaman, Sanca Bodo sejatinya merupakan predator alami yang berperan mengendalikan populasi satwa lain di alam. Kehadirannya menjadi bagian dari sistem ekologi, menjaga keseimbangan tanpa pernah meminta perhatian manusia. Usai proses administrasi dan pemeriksaan awal, Sanca Bodo tersebut dibawa dan diamankan sementara di kandang transit Kantor Seksi KSDA Wilayah V Banyuwangi. Penanganan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan satwa, sembari menunggu tahapan lanjutan berupa pemantauan kondisi kesehatan serta penentuan langkah pengelolaan berikutnya. Lebih dari sekadar penyerahan satwa, peristiwa ini menjadi penanda dimulainya rangkaian aktivitas penyelamatan satwa liar oleh Tim MataWali Banyuwangi mengawali tahun 2026. Komitmen yang dibangun sejak awal ini menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati bukanlah respons sesaat, melainkan kerja berkelanjutan yang menuntut konsistensi, kesabaran, dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Momentum ini juga selaras dengan nilai-nilai kearifan dan spirit harmoni kehidupan di Jawa Timur, menjaga ciptaan, melindungi kehidupan, dan merawat yang lemah. Dalam konteks konservasi, satwa liar adalah makhluk yang tak mampu menyuarakan ancamannya sendiri. Maka, manusia, melalui kesadaran dan tanggung jawab, dituntut untuk menjadi penjaga. Melalui sinergi antara masyarakat dan Balai Besar KSDA Jawa Timur, upaya penyelamatan satwa liar terus diperkuat. Setiap penyerahan adalah pengingat bahwa konservasi sejati sering kali dimulai dari tindakan yang sederhana. Tindakan memilih untuk tidak melukai, dan menyerahkan perlindungan kepada alam itu sendiri. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah 3 – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Petugas didampingi perangkat Desa Siamporik meninjau lokasi kemunculan harimau Desa Siamporik, 9 Januari 2026. Bermula dari adanya kemunculan induk dan anak Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Kamis, 1 Januari 2026. Kemunculan ini kemudian dilaporkan kepada petugas Balai Besar KSDA Sumatera Utara melalui Resor Pelabuhan Tanjung Balai, SA. Sei Ledong dan CA. Batu Ginurit pada Jumat 2 Januari 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Resor Pelabuhan Tanjung Balai, SA. Sei Ledong dan CA. Batu Ginurit turun ke lokasi pada Senin, 5 Januari 2026, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat Desa Siamporik serta Babinsa, sekaligus melakukan pengecekan ke lokasi penemuan harimau tersebut, tepatnya di Dusun X Bukit Dame. Di lokasi, petugas menemukan jejak dan berdasarkan hasil identifikasi diduga merupakan jejak anak harimau dengan panjang tapak sekitar ± 10 cm. Jejak ini yang ditemukan masyarakat pada pada Kamis, 1 Januari 2026. Langkah selanjutnya, petugas melakukan mitigasi dengan membunyikan mercon sebanyak 2 buah untuk mengusir dan menghalau harimau, kemudian memasang kamera trap. Petugas menghimbau kepada pemilik ladang, Bobi Sagala, untuk menjaga dan memonitor kamera trap agar tidak hilang. Demikian juga dengan perangkat desa, diminta untuk menghimbau masyarakat tidak melakukan kegiatan di lokasi tempat pemasangan kamera trap sampai waktunya diambil kembali oleh petugas untuk mengecek hasilnya. Kemunculan harimau ini memangsa dua ekor anjing peliharaan warga dalam keadaan luka-luka robek di sekujur tubuh dan akhirnya mati. Petugas menghimbau ke pemilik ladang agar membakar bangkai hewan peliharaan tersebut untuk menghindari penyebaran penyakit. Lokasi penampakan jejak harimau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dengan jarak terdekat ke kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sejauh lebih kurang 7 km dan ke kawasan Hutan Lindung sekitar 19 km. Aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi adalah berkebun/berladang karet dan sawit. Harimau Sumatera merupakan jenis satwa liar dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Status konservasi si raja hutan saat ini menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) adalah Kritis (Critically endangered), sehingga perlu upaya untuk menyelamatkan dan menjaga kelestariannya. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada lagi tanda-tanda kemunculan harimau, namun warga diminta untuk segera melaporkan kepada petugas dan pihak-pihak terkait lainnya bila ada menemukan indikasi kemunculan satwa tersebut.

Upaya mencetak generasi muda yang peduli terhadap pelestarian hutan terus dilakukan. Balai Taman Nasional Kayan Mentarang menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun ajaran 2026/2027. Kegiatan ini menyasar putra-putri daerah di sekitar kawasan konservasi agar dapat menimba ilmu kehutanan secara profesional. Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) melaksanakan kegiatan sosialisasi intensif terkait seleksi penerimaan siswa baru SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi komprehensif mengenai tata cara pendaftaran, fasilitas pendidikan, hingga prospek karier bagi lulusan SMK Kehutanan. SMK Kehutanan Negeri Samarinda sendiri merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Kehutanan yang fokus pada penciptaan tenaga teknis kehutanan yang terampil dan berkarakter. Statement Kepala Balai TN Kayan Mentarang (Seno Pramudito, S.Hut., M.E.): "Kami ingin memberikan peluang seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik di sekitar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang untuk menjadi rimbawan unggul. Melalui sekolah ini, mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis dan asrama, tetapi juga dibekali keahlian teknis untuk menjaga kekayaan alam kita di masa depan. Kami berharap kuota dari daerah penyangga TNKM tahun ini bisa meningkat." Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa jalur penerimaan terdiri dari jalur reguler dan jalur khusus bagi anak yang berada disekitar Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Para peserta sosialisasi, yang terdiri dari siswa dan siswi dari SMP yang berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, tampak antusias menanyakan syarat fisik dan akademik yang harus dipersiapkan. Pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada awal tahun 2026 ini melalui portal resmi SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Balai TN Kayan Mentarang berkomitmen untuk mendampingi putra daerah dalam proses administrasi agar semakin banyak generasi muda diwilayah perbatasan Kalimantan Utara yang berkontribusi dalam dunia kehutanan nasional.

Madiun, 7 Januari 2026. Di Madiun, kisah penyelamatan satwa liar kembali menunjukkan sebuah kenyataan penting, dimana konservasi hanya bisa berjalan jika dikerjakan bersama. Pada Rabu, 7 Januari 2026, sinergi antara DAMKAR Kota Madiun, DAMKAR Kabupaten Madiun, masyarakat, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor mampu memberi ruang aman bagi satwa liar untuk kembali ke alamnya. Pada hari itu, Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (Matawali) Bidang KSDA Wilayah I Madiun menerima penyerahan 14 ekor ular Sanca Kembang dari Damkar Kota dan Kabupaten Madiun. Selain itu, tiga ekor Ular Jali juga diserahkan, disusul satu individu Monyet Ekor Panjang (MEP) yang datang dari masyarakat Magetan melalui Jaga Satwa Indonesia (JSI). Seluruh satwa kemudian dievakuasi menuju Unit Penyelamatan Satwa BBKSDA Jawa Timur di Sidoarjo untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, dan proses rehabilitasi sebelum dipertimbangkan untuk dilepasliarkan. Di balik penyerahan tersebut, ada proses panjang yang jarang terlihat. Petugas damkar mengevakuasi satwa dari area pemukiman dengan pendekatan hati-hati, meminimalkan stres sekaligus mengurangi risiko bagi warga. Koordinasi kemudian diteruskan ke tim konservasi agar penanganan berjalan sesuai prosedur ilmiah. Setiap tahapan, mulai dari pengemasan, transportasi, hingga pemeriksaan kondisi fisik, dilakukan dengan standar keselamatan bagi satwa dan manusia. Fenomena pertemuan satwa liar di wilayah pemukiman tidak terjadi begitu saja. Perubahan bentang alam, menyempitnya ruang jelajah, serta ketersediaan sumber pakan di sekitar aktivitas manusia membuat satwa semakin sering muncul di area hunian. Namun, kejadian di Madiun memperlihatkan sisi berbeda, alih-alih diburu atau dibunuh, satwa justru diserahkan secara sukarela. Kesadaran seperti inilah yang menjadi pondasi konservasi modern. Masyarakat mulai memahami bahwa ular dan satwa liar lain bukan musuh, melainkan bagian dari sistem ekologi yang menjaga keseimbangan. Sanca mengendalikan populasi hama, ular jali membantu menekan jumlah tikus, dan monyet ekor panjang memiliki peran penting dalam penyebaran biji dan regenerasi hutan. Mengambil mereka dari alam berarti mengganggu mekanisme alam itu sendiri. Bagi BBKSDA Jawa Timur, peristiwa ini sekaligus menjadi momentum edukasi publik. Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat mengenali langkah sederhana ketika bertemu satwa liar, tetap tenang, menjaga jarak, tidak memprovokasi, dan segera melapor kepada pihak berwenang. Pendekatan berbasis informasi terbukti menurunkan konflik sekaligus meningkatkan kepedulian. Kolaborasi dengan damkar menjadi kunci. Unit yang selama ini identik dengan penanganan kebakaran kini ikut berperan sebagai garda pertama dalam penyelamatan satwa. Perlengkapan, ketenangan, serta kedisiplinan prosedur membuat mereka mampu memberikan pertolongan awal sebelum satwa ditangani lebih lanjut oleh petugas konservasi. Jaringan relawan dan komunitas seperti JSI menambah kekuatan, menjadi penghubung antara warga dan lembaga pemerintah. Lebih dari sekadar evakuasi, kerja bersama ini adalah investasi untuk masa depan. Setiap satwa yang diselamatkan bukan hanya angka dalam laporan, tetapi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem. Ketika masyarakat, pemerintah, dan relawan berjalan seiring, konservasi tidak lagi menjadi kewajiban satu institusi, melainkan gerakan bersama. Peristiwa di Madiun memberi pesan jelas bahwa dengan kolaborasi, empati, dan pengetahuan yang tepat, penyelamatan satwa liar dapat berlangsung aman, manusia terlindungi, dan alam tetap memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya. Dan di situlah harapan konservasi tumbuh, pelan, konsisten, dan penuh arti. (dna) Sumber: Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sidoarjo, 8 Januari 2026. Awal tahun sering datang bersama harapan. Bagi Tim Penyelamatan Satwa Liar Ilegal (Matawali) Seksi KSDA Wilayah VI Probolinggo, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) harapan itu hadir dalam bentuk penyerahan sukarela satwa liar oleh masyarakat. Di balik kandang-kandang sederhana, ada kisah tentang satwa yang pernah dijauhkan dari habitatnya dan kini mendapat kesempatan pulang ke alam. Pada 6 Januari 2026, Tim Matawali bergerak cepat merehabilitasi satwa hasil penyerahan masyarakat ke Unit Penyelamatan Satwa BBKSDA Jawa Timur di Sidoarjo. Satwa tersebut terdiri atas seekor elang Paria (Milvus migrans) yang berstatus dilindungi, beserta dua ekor Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan satu ekor Musang Pandan (Paradoxurus hermaphroditus), yang berstatus tidak dilindungi. Bagi sebagian orang, empat satwa mungkin terlihat biasa. Namun bagi konservasi, setiap individu berarti satu kesempatan kembali memulihkan fungsi ekologis, satu potensi konflik manusia–satwa yang bisa dicegah, dan satu cerita tentang kesadaran yang mulai tumbuh. Monyet ekor panjang, misalnya, adalah satwa cerdas dengan struktur sosial yang kompleks. Di alam, mereka membantu menyebarkan biji-bijian dan menjaga dinamika hutan. Sayangnya, sifat adaptifnya justru membuatnya sering dipelihara. Ketika lama hidup di kandang, naluri liarnya melemah, pola makan berubah, dan risiko konflik meningkat bila dilepas tanpa rehabilitasi. Karena itu, setiap individu perlu dipulihkan secara bertahap. Musang Pandan memiliki kisah berbeda. Satwa nokturnal ini dikenal sebagai “penjaga aroma malam”. Dengan pencernaan yang unik, ia membantu menyebarkan biji buah dan mengendalikan populasi serangga serta hewan kecil. Namun di ruang sempit, stres bisa muncul, dan perilakunya berubah. Rehabilitasi dibutuhkan untuk mengembalikan kemampuan berburu dan jelajah alaminya. Sedangkan Elang Paria berperan sebagai pembersih alam, yang mampu menjaga kebersihan lanskap. Karena statusnya dilindungi, peredarannya dikontrol ketat. Saat dipelihara, otot sayap dan kemampuan terbang menjadi menurun. Program pemulihan biasanya meliputi latihan terbang bertahap, penguatan stamina, dan uji kemampuan berburu sebelum diputuskan layak dilepasliarkan. Di kandang rehabilitasi unit penyelamatan satwa BBKSDA Jawa Timur, tim medis dan paramedis satwa melakukan pemeriksaan kesehatan, observasi perilaku, hingga menyusun rencana rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak semua satwa bisa langsung kembali ke hutan. Beberapa harus “belajar ulang” untuk mengenali pakan alami, mengurangi ketergantungan pada manusia, hingga mengembalikan kewaspadaan. Tahapan ini penting, bukan hanya demi keselamatan satwa, tetapi juga demi keselamatan masyarakat di sekitar habitat. Di balik kerja teknis tersebut, edukasi menjadi kunci. Melalui komunikasi yang santun, warga dijelaskan bahwa satwa liar, apalagi yang dilindungi memiliki peran penting di alam dan tidak layak dijadikan peliharaan. Ketika dilepas melalui prosedur yang benar, mereka akan kembali menjalankan fungsinya, menyeimbangkan rantai makanan, menjaga regenerasi hutan, dan memperkuat ketahanan ekosistem. Penyerahan sukarela ini menunjukkan perubahan yang menggembirakan. Kepercayaan masyarakat tumbuh, dan negara hadir untuk memastikan bahwa setiap satwa mendapatkan perlindungan terbaik. Kegiatan evakuasi kali ini bisa jadi terlihat sederhana. Namun di baliknya ada makna besar dibalik kolaborasi antara warga dan pemerintah, kerja sunyi para petugas di lapangan, serta harapan bahwa alam Jawa Timur tetap terjaga, satu individu satwa demi satu individu lainnya. Langkah kecil, namun berdampak panjang bagi masa depan konservasi. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah 3 Jember – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Bawean, 7 Januari 2026. Di Pulau Bawean, air adalah kehidupan. Ketika alirannya terhenti pada awal Januari 2026, kegelisahan segera terasa di sawah-sawah yang bergantung pada jalur irigasi dari kawasan hutan. Sebuah pohon Binong berukuran besar roboh di Blok Gunung Besar, Suaka Margasatwa Pulau Bawean (5/1/26). Batangnya menutup jalur pipa, dahan-dahannya menjulur ke lahan warga, dan aliran air berhenti total. Laporan cepat dari pemilik sawah diteruskan melalui pemerintah desa hingga ke tim Resort Konservasi Wilayah (RKW) 09 Gresik–Bawean, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) yang segera melakukan pengecekan dan penanganan pada Selasa, 6 Januari 2026. Di lapangan, dilema itu muncul, air harus kembali mengalir, tetapi kawasan konservasi harus tetap utuh. Penanganan pun dilakukan secara terukur. Petugas dan masyarakat hanya merapikan bagian pohon yang benar-benar menutup pipa dan menimpa sawah. Tidak ada kayu yang diambil, tidak ada pembakaran, tidak ada pembukaan lahan. Batang utama dibiarkan utuh, menjadi bagian dari proses alami hutan yang menyuburkan tanah dan menjaga kehidupan mikroorganisme. Hasilnya nyata, jalur pipa kembali terbuka, kerusakan pipa diperbaiki bertahap, tanaman pertanian selamat, dan kawasan tetap terjaga tanpa penebangan tambahan. Konservasi bekerja, tenang, hati-hati, namun efektif. Dari kejadian ini, Bawean belajar. Penanganan saja tidak cukup, edukasi menjadi kunci. Petugas bersama masyarakat mulai membangun pemahaman baru, bahwa merapikan pohon roboh bukanlah izin untuk memanfaatkan kayu, dan bukan alasan untuk memperluas lahan. Sistem pelaporan diperpendek, koordinasi desa–RKW dipererat, dan jalur pipa di titik rawan dirancang lebih adaptif agar tidak mudah rusak bila kejadian serupa terulang. Di sepanjang proses, masyarakat dilibatkan, diajak melihat bahwa konservasi bukan penghalang, tetapi penjaga air yang mereka butuhkan. Pohon yang tumbang itu akhirnya menjadi guru yang baik. Ia mengajarkan bahwa hutan tidak selalu membutuhkan intervensi besar, yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam bertindak. Bawean memperlihatkan, sekali lagi, bahwa ketika penanganan lapangan dan edukasi berjalan beriringan, hutan tetap terlindungi dan sawah tetap hidup. Pada akhirnya, Bawean kembali menunjukkan satu kenyataan sederhana bahwa menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga air berarti menjaga pangan. Dan menjaga pangan berarti menjaga masa depan, bukan hanya bagi satwa liar di kawasan konservasi, tetapi juga bagi setiap keluarga yang hidup berdampingan di sekitarnya. (dna) Sumber : Bidang KSDA Wilayah 2 Gresik – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Bawean, 5 Januari 2026. Rencana penanaman bibit kopi di kawasan Blok Teneden, Suaka Margasatwa (SM) Pulau Bawean, akhirnya tidak dilanjutkan. Keputusan itu lahir setelah tim Resort Konservasi Wilayah (RKW) 9 Gresik–Bawean melakukan koordinasi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Penaber Bawean, Kyai Mustofa, yang sebelumnya mengusulkan pengembangan kebun kopi di area terbuka dekat kawasan. Pertimbangannya jelas, bahwa kopi bukan tanaman asli Pulau Bawean. Jika masuk ke kawasan konservasi, tanaman tersebut berpotensi menggeser vegetasi lokal dan memicu perubahan ekologi yang sulit dipulihkan, terutama pada pulau kecil dengan ekosistem yang rapuh. Di sinilah garis batas konservasi ditegaskan, apa yang terlihat hijau belum tentu ramah bagi hutan. Dalam dialog yang berlangsung terbuka (05/01/2025), Kyai Mustofa menerima penjelasan dan menyepakati bahwa penanaman kopi tidak dilakukan di dalam kawasan. Rencana budidaya kemudian dialihkan ke lahan masyarakat, melalui pola kerja sama yang lebih aman bagi hutan. Keputusan itu menempatkan konservasi sebagai kendali arah. Ekonomi tetap berjalan, tetapi tidak mengorbankan habitat alami. Dari silaturahmi tersebut, muncul gagasan baru bagaimana membangun taman edukasi berisi tanaman endemik dan eksotik khas Bawean. Ruang itu dirancang menjadi tempat belajar bagi santri dan pelajar, mengenali tanaman, memahami fungsi ekosistem, dan merawat alam sebagai amanah. Jika terlaksana, taman edukasi akan menjadi laboratorium hidup, menghubungkan ilmu, tradisi pesantren, dan konservasi dalam satu lanskap. Di sela diskusi, Kyai Mustofa mengungkap kegelisahannya tentang ekosistem sungai di sekitar pemukiman yang dulu kaya ikan, kini hampir kosong. Perubahan aliran, penangkapan berlebih, atau kualitas air yang menurun diduga ikut memengaruhi. Keinginan untuk mengelola sungai secara lebih bijak menjadi tanda bahwa pemulihan ekosistem air tawar perlu segera mendapat perhatian. Di lereng Bukit Pataonan, di luar kawasan konservasi, Kyai Mustofa berkeinginan mengembangkan konsep wisata edukasi dan bumi perkemahan. Di lokasi itu terdapat potensi batu marmer bernilai tinggi. Namun ia memilih tidak menjual dan tidak membuka tambang. Pertimbangannya sederhana bahwa tambang dapat memicu longsor, merusak tutupan lahan, dan mengancam keselamatan di hilir. Pilihan menahan diri menjadi sikap konservasi yang sering tidak terlihat, tetapi menentukan. Sebuah informasi menarik, masyarakat setempat menyebut, sebelum gempa 2024, Rusa Bawean masih sesekali terlihat. Kini, keberadaannya jarang terpantau. Kondisi ini menjadi isyarat perlunya pemantauan habitat secara berkelanjutan, guna memastikan kelangsungan salah satu satwa ikonik pulau. Dari rencana penanaman kopi, lahir pelajaran lebih besar. Suaka margasatwa bukan kebun produksi, ia adalah rumah bagi kehidupan, tempat spesies endemik bertahan, air terjaga, dan bentang alam menyimpan cerita ribuan tahun. Kerja sama antara tokoh masyarakat, pesantren, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) menunjukkan jalan tengah, konservasi, pendidikan, dan kesejahteraan bisa berjalan beriringan, selama batas-batas alam dihormati. Sumber: Fajar Dwi Nur Aji - PEH Ahli Muda Pada Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sidoarjo, 5 Januari 2025. Di banyak sudut Jawa Timur, alam masih bekerja tanpa suara, pepohonan menjaga air, mangrove menahan abrasi, dan satwa liar bergerak menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di balik ketenangan itu, tekanan terhadap alam terus meningkat, mulai dari perburuan, alih fungsi lahan, hingga perubahan iklim yang sulit diprediksi. Menjawab tantangan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) menata ulang arah kerjanya. Struktur diperkuat, jalur koordinasi dipersingkat, dan Resort Konservasi Wilayah (RKW) ditempatkan sebagai ujung tombak pengelolaan konservasi. Penataan ini membawa perubahan strategis, dari semula 19 RKW, pada 2026 menjadi 18 RKW. Pengurangan jumlah bukan berarti mempersempit jangkauan, melainkan menata ulang wilayah agar lebih efektif, mengikuti bentang alam, koridor satwa, aliran sungai, dan kedekatan sosial masyarakat. “Kekuatan konservasi ada pada ketepatan membaca lapangan,” ujar Nur Patria Kurniawan, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur. “Penataan ini membuat koordinasi lebih pendek, respons lebih cepat, dan setiap tindakan lebih sesuai dengan kondisi riil di alam,” imbuhnya. Di resort, konservasi menjadi cerita sehari-hari. Di RKW, konservasi hidup dalam aktivitas sederhana, smart patrol, pendataan satwa, dialog dengan warga, edukasi, hingga penyelamatan satwa yang terancam. Banyak pekerjaan berlangsung tanpa sorotan kamera, namun dampaknya bertahan lama. Dengan struktur baru, RKW tidak hanya merespons persoalan. Mereka membaca pola ancaman, menandai titik rawan, dan melakukan pencegahan lebih dini. Penataan wilayah kini mengikuti bentang alam, bukan semata batas administratif. Hutan saling terhubung. Air mengalir mengikuti kontur. Satwa bergerak mengikuti habitat. “Konservasi tidak berhenti di batas wilayah, namun mengikuti lanskap, kita sesungguhnya mengikuti hukum alam,” tegas Nur Patria. Di lereng Gunung Kelud, RKW 1 Kediri–Nganjuk menjadi benteng terakhir bagi hutan pegunungan dan satwa yang bergantung di dalamnya. Di sini, petugas melakukan patroli habitat secara rutin, mengawasi potensi perburuan dan perambahan, mendampingi mahasiswa dan peneliti yang meneliti ekologi dan flora khas pengunungan. Wilayah ini dikenal sebagai “laboratorium alam”. Peneliti mempelajari regenerasi vegetasi, interaksi satwa, kualitas air, dan proses pemulihan ekosistem. Setiap temuan memperkuat dasar kebijakan konservasi yang ilmiah dan terukur. RKW 1 Kediri–Nganjuk bukan hanya menjaga alam, tetapi juga membuka ruang bagi ilmu pengetahuan berkembang. Perubahan penting lainnya adalah transformasi RKW 10 Bawean menjadi RKW 09 Gresik–Bawean. Karena Bawean secara administratif bagian dari Kabupaten Gresik, sehingga integrasi ini membuat koordinasi lebih kuat, program lebih terarah, dan pengelolaan ekosistem lebih terpadu. RKW 09 Gresik–Bawean mulai merintis survei potensi bioprospeksi, termasuk kajian terhadap Prunus javanica dan Prunus arborea, serta identifikasi dan inventarisasi pengetahuan tradisional masyarakat, khususnya ramuan penyehat tradisional. Tujuannya bukan mengeksploitasi, melainkan mengenali, mendokumentasikan, dan memastikan pemanfaatan secara bijak dan lestari. Pengetahuan masyarakat diposisikan sebagai warisan yang perlu dijaga dan dihormati. “Bawean memerlukan pengelolaan yang dekat sekaligus menyatu, dengan integrasi ini, pengelolaan diharapkan lebih efektif, sambil tetap menjaga identitas ekologisnya,” ujar Kepala Balai. Dengan 18 RKW yang lebih terstruktur, laporan lapangan diharap mengalir lebih cepat ke pengambil kebijakan. Temuan mengenai habitat, potensi kebakaran, perdagangan satwa, hingga peluang pemulihan dianalisis dan ditindaklanjuti secara terukur. Dari sini lahir harapan agar pengawasan yang lebih terencana, pemulihan ekosistem yang tepat sasaran, pembinaan lembaga konservasi dan mitra konservasi yang berkelanjutan serta penyelamatan satwa yang lebih cepat dan aman. Semua bergerak dalam satu arah, selaras untuk melindungi keanekaragaman hayati, sekaligus menjaga keberlanjutan hidup masyarakat. Konservasi tidak pernah sederhana. Tantangan selalu ada. Namun, di tengah semua itu, harapan tumbuh: satwa kembali ke hutan, mangrove menutup luka pesisir, dan kesadaran masyarakat semakin menguat. “Struktur hanyalah alat, yang membuatnya hidup adalah komitmen, dari resort hingga balai, bersama masyarakat, bersama menjaga alam Jawa Timur,” tutup Kepala Balai. Peta baru konservasi ini bukan sekadar penataan wilayah. Ia adalah cara baru memandang alam sebagai rumah bersama, yang harus diwariskan tetap hidup, lestari, dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Sumber: Fajar Dwi Nur Aji - PEH Ahli Muda pada Balai Besar KSDA Jatim