Onangan Nilo, 09 Oktober 2019 – Petugas SPTN Wilayah II Baserah kembali melaksanakan kegiatan patroli rutin yang merupakan salah satu jenis “SMART Patrol” di sekitar kawasan Resort Onangan Nilo. Patroli kali ini dilaksanakan dengan tambahan tenaga dari Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Saat patroli, tim melakukan pendataan pondok yang berada dalam kawasan TN Tesso Nilo dan menemukan beberapa pondok yang tidak berpenghuni. Selain itu tim juga melakukan patroli pemantauan hotspot dan fire spot, dari hasil pemantauan tim menemukan hasil nihil untuk hotspot dan fire spot. Selama kegiatan, petugas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ditemui untuk menyuarakan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diberi edukasi untuk tidak melakukan pembukaan lahan maupun pembakaran hutan. Kepala Balai TN Tesso Nilo , Ir. Halasan Tulus mengungkapkan dukungannya terhadap kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan, ”patroli di kawasan sudah dilaksanakan dengan rutin, upaya ini semoga berimbas kepada semakin eloknya pengelolaan kita untuk menjaga hutan alam TN Tesso Nilo dan mencegah Karhutla”, terang Kepala Balai Sunber: Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Aceh Jaya, 11 Oktober 2019. Petugas Balai KSDA Aceh Resort Konservasi Wilayah 13 Meulaboh dibantu oleh tim medis PSKL (Pusat Kajian Satwa Liar) Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala, Personil Koramil Panga, Personil UPTD KPH Wilayah 1 BKPH Krueng Teunom dan masyarakat melakukan upaya penyelamatan terhadap seekor Beruang Madu (Helarctos malayanus) di Gampong Alue Abet Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Upaya penyelamatan ini berawal pada tanggal 08 Oktober 2019 salah seorang warga yang melihat seekor Beruang Madu (Helarctos malayanus) yang terjerat di kebun kelapa sawit milik masyarakat, yang selanjutnya dilaporkan pada personil UPTD KPH Wilayah 1 BKPH Krueng Teunom pada tanggal 11 Oktober 2019 dan diteruskan ke Petugas BKSDA Aceh Resort Konservasi Wilayah 13 Meulaboh. Beruang Madu (Helarctos malayanus) yang terjerat tersebut berjenis kelamin betina berusia ± 2 (dua) tahun dengan kondisi pergelangan kaki terluka akibat jeratan. Berdasarkan rekomendasi tim medis PSKL (Pusat Kajian Satwa Liar) Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala drh. Riyan Ferdian maka Beruang Madu (Helarctos malayanus) tersebut setelah dilakukan pengobatan dilepasliarkan kembali dengan pertimbangan luka akibat jeratan tidak terlalu parah dan kondisi satwa terlihat masih sangat agresif. Menurut keterangan dari masyarakat Gampong Alue Abet Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, pemasangan jerat di wilayah perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka dilakukan untuk menjerat Babi Hutan (Sus scrofa) yang merupakan hama bagi tanaman kelapa sawit mereka, akan tetapi upaya penanggulangan hama dengan cara tersebut sangat riskan penggunaannya terhadap keberadaan jenis satwa liar lainnya khususnya satwa liar yang dilindungi seperti : Rusa Sambar (Cervus unicolor), Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang kemungkinan juga dapat terjerat. Beruang Madu (Helarctos malayanus) merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi dari Kelompok Mammalia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi. Jenis satwa ini tergolong kelompok vulnerable/ rentan berdasarkan IUCN. Sinergisitas antara semua pihak dan respons masyarakat dengan melaporkan hal seperti ini sangat kami apresiasi tinggi dan tentunya kami berharap kerja samanya juga apabila menemukan kejadian seperti ini pada jenis satwa liar lainnya terutama yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kembali kami menghimbau kepada seluruh pihak dan masyarakat apabila menemukan satwa liar yang terjerat, perdagangan illegal jenis satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, konflik satwa liar dengan manusia untuk dapat menghubungi Call Center BKSDA Aceh di Nomor : +6285362836024 atau melalui Media Sosial BKSDA Aceh di Facebook BKSDA Aceh ; Instagram @BKSDAACEH dan Twiter @bksdaaceh Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh

Boyolali, 11 Oktober 2019. Siswa siswi SMK Manokwari memaparkan hasil kegiatan praktek kuliah lapangan yang sudah dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) selama kurang lebih 52 hari. Mereka melaksanakan praktek kuliah di 4 resort yaitu resort Selo, Wonolelo, Pakis, dan Kopeng. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya inventarisasi burung, pelayanan wisata jalur pendakian selo, pendakian terukur, pembukaan hidroponik, penanganan kebakaran hutan, identifikasi ODTWA, pembuatan stasiun pakan, identifikasi flora dan pemasangan papan interpretasi. Selama kegiatan praktek lapangan berlangsung siswa siswi didampingi oleh staf Balai TN Gunung Merbabu baik yang ada di balai, seksi maupun resort. Presentasi hasil kegiatan dilaksanakan oleh siswa siswi SMK Manokwari. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Balai TN Gunung Merbabu, Kepala SPTN Wilayah 1 dan staf Balai TN Gunung Merbabu. Dengan adanya kegiatan lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa siswi SMK Manokwari tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan dapat mengenal salah satu kawasan pelestarian alam yaitu TN Gunung Merbabu. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

Rapat Koordinasi African Swine Fever (ASF) Medan, 10 Oktober 2019 - Balai Besar KSDA Sumatera Utara menghadiri rapat koordinasi lokakarya tentang African Swine Fever (ASF) ataupun Demam Babi Afrika yang di laksanakan tanggal 7 – 8 Oktober 2019, di Hotel Grand Aston Jl. Balai Kota No. 1 Kesawan – Medan. Di Sumatera Utara terdapat kurang lebih 1.2 juta populasi babi dan akhir-akhir ini banyak yang mati mendadak. ASF merupakan virus yang menyerang tubuh babi ke seluruh jaringan dan cairan tubuh yang berujung kematian. Gejala klinis yg terlihat pada babi terjadi demam tinggi dan kemerahan pada kulit bagian dada, perut, ekor dan kaki. Virus ASF tahan terhadap desinfektan, bertahan beberapa minggu diluar tubuh, dan menempel di kendaraan, baju, dan lain-lain. ASF belum masuk ke Indonesia, namun kini keberadaan virus ini sudah mewabah di negara tetangga kita Timor Leste dan Filipina. Virus ASF ini tahan dengan suhu panas maupun dingin, sehingga virus ini beresiko bisa masuk dan dibawa oleh turis mancanegara yg berkunjung ke Indonesia. Dilaporkan bahwa ditemukan virus ASF pada sosis dan daging asap. Virus ini tidak dapat dimusnahkan dalam daging baik itu dengan pengawetan, pengasapan maupun pembekuan. Namun ASF ini blm bersifat zoonosis yg menular ke manusia tetapi berakibat fatal pada babi. Tidak ada pengobatan dan belum ada vaksin untuk virus ASF ini. Penggunaan desinfektan untuk kandang babi, peralatan, alat angkut serta fasilitas lainnya tidak mampu membunuh virus ini. Selain itu virus ASF ini bisa bertahan dalam keadaan frozen selama 3 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana kuatnya virus ini bertahan dan menginfeksi. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini adalah pemusnahan (stamping out), pengetatan peredaran dan perdagangan babi hutan (daging celeng) dengan menyesuaikan kuota dan SATS DN, penyuluhan kepada masyarakat dan koordinasi lintas sektoral. Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Palu, 10 Oktober 2019. Dalam mewujudkan salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi yang “kekinian” yaitu pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat desa, maka Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi melaksanakan kegiatan Partisipatory Land Use Planning II (PLUP) di wilayah FP III Sulawesi yaitu Cluster Palolo dan Cluster Napu. Kegiatan ini difasilitasi oleh Proyek Forest Programme III (FP III) Sulawesi dan diadakan di wilayah yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Optimalisasi pelaksanaan PLUP II memerlukan dukungan berbagai pihak antara lain unsur Kecamatan, Desa setempat, Pemerintah Kabupaten, BPSKL Wilayah Sulawesi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Palu-Poso, dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Oleh karena itu, Konsorsium Satu Peta sebagai pelaksana kegiatan PLUP menyelenggarakan Seminar PLUP II di Hotel Jazz Palu, Sulawesi Tengah (10/10/2019). Seminar ini dihadiri oleh para Camat pada Kabupaten Sigi dan Poso yang merupakan wilayah pemetaan, unsur dari pemerintah desa, perwakilan BPSKL Wilayah Sulawesi, BPDASHL Palu-Poso, BBTNLL, KPH setempat dan Konsultan FP III Sulawesi. Dalam pemaparan oleh Konsorsium Satu Peta disampaikan progress pelaksanaan kegiatan PLUP hingga awal Oktober 2019 dan target yang akan dicapai sampai dengan Desember 2019. Pada kesempatan ini pula peserta melakukan diskusi dalam rangka memberikan saran dan masukan serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait data sementara yang diperoleh dan kendala yang dihadapi. Partisipatory Land Use Planning sangat penting fungsinya sebagai database dalam manajemen pengelolaan kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan kawasan hutan lainnya. Tahapan pengambilan data di lapangan antara lain : a) pembuatan sketsa desa yang dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh fasilitator pelaksana kegiatan, b) pengambilan citra melalui foto udara, c) upscaling peta penggunaan lahan dan peta tata guna lahan sehingga informasi yang diperoleh detail dan bersumber dari tingkat tapak serta pihak terkait. Dari hasil seminar ini, berbagai data serta proses pelaksanaan kegiatan tersaji sehingga dapat terpetakan pula wilayah yang berpotensi konflik tenurial dan potensinya yang dapat dikembangkan serta kerjasama yang dapat tercipta kedepannya. Diharapkan hasil akhir PLUP II dapat terintegrasi dalam semua aspek perencanaan manajemen pada tingkat Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Selain itu melalui PLUP target “clean and clear” dalam mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat bisa kita raih secara bersama-sama. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Ampana-Jumat, 11 Oktober 2019. Balai TN Kepulauan Togean ikut serta berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan Bersih Pesisir Pantai yang diinisiasi oleh Pemerintah Kecamatan Una-Una. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kawasan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT), yakni di depan pasar lama Desa Wakai Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Wakai pada hari ini Jumat dari pukul 07.00 WITA hingga selesai. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah bersih-bersih pesisir pantai. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Ir. Bustang (Kepala Balai TNKT), didampingi oleh Kasubag TU dan Kepala SPTN Wilayah II Lebiti dan SPTN Wilayah III Popolii, staf BTNKT serta stakeholder terkait yakni Pemerintah Kecamatan Una-Una dihadiri langsung oleh Camat Una-Una, Kapolsek, Koordinator Pelabuhan Feri Wakai, serta masyarakat sekitar Desa Wakai dengan total jumlah partisipan ±100 orang. Adapun Tema Bersih Pantai yang diusung kali ini adalah Mari Kita Tidak Membuang Sampah Di Laut Karena Laut Bukan Tempat Sampah. Hasil dari bersih pantai di kawasan TNKT SPTN wilayah I Desa Wakai Kecamatan Una-Una ini diperoleh sampah sebanyak ±10 ton. Sampah-sampah yang telah terkumpul dikumpulkan menjadi satu lalu diangkut menggunakan mobil sampah untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Desa Lembanya, Kecamatan Una-Una. Isu terkait pencemaran sampah di laut lebih kompleks dan menjadi perhatian publik serta pemerintah Indonesia. Di lain Pihak, Pemerintah secara konsisten terus mengembangkan sektor pariwisata serta infrastruktur transportasi penghubung antar kepulauan di Indonesia yang dikenal dengan Tol Laut. Kebijakan pembangunan ini harus ditunjang dengan kondisi lingkungan yang bersih dari sampah terutama di kawasan pesisir dan laut, ujar Bustang. Ir. Bustang juga menghimbau agar masyarakat disekitar pasar di Desa Wakai untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar sampah yang telah dikumpulkan dibawa oleh pihak kecamatan ke tempat pembuangan akhir agar sampah-sampah tersebut tidak menumpuk disekitar pasar lagi.. Sumber: BTN Kep.Togean

Pekanbaru, 9 Oktober 2019. Posko Kebakaran, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Tim Balai Besar KSDA Riau bersama dengan Manggala Agni, TNI Batalyon 132 dan Babinkamtibmas melakukan apel siaga patroli kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tim juga melakukan pemasangan poster himbauan cegah karhutla di beberapa tempat yang rawan terjadi kebakaran serta melakukan sosialisasi agar masyarakat paham untuk tidak membakar hutan dan lahan. Selain kegiatan tersebut, tim gabungan juga melakukan pengukuran kecepatan aliran sungai dan debit air sungai. Tim gabungan dengan tegas mengingatkan masyarakat sekitar yang beraktivitas di kebun agar TIDAK MEMBAKAR di kebunnya masing-masing maupun hutan dan lahan. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Wakatobi, 9 Oktober 2019. Sebagai upaya penerapan dari 10 (sepuluh) cara baru mengelola kawasan konservasi yaitu Masyarakat sebagai Subjek, Kerja Sama Lintas Eselon I serta Kerja Sama Lintas Kementerian, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi Darman, S.Hut., M.Sc. selalu mendorong pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat setempat dengan mengedepankan kearifan lokal, budaya dan kebiasaan yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan seperti dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. Kerja sama dengan masyarakat ini telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Wakatobi yang sebelumnya melalui tahapan penilaian persyaratan dan persetujuan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ir. Wiratno, M.Sc. Sejalan dengan semangat ini, jajaran Dirjen PSKL menyambut baik Kemitraan Konservasi yang telah berlangsung di kawasan TN Wakatobi dengan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Konservasi berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ir. Erna Rosdiana, M.Si beserta jajarannya saat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka penyerahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini di Taman Nasional Wakatobi. Terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat binaan di kawasan TN Wakatobi yang memperoleh SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Kelompok Dewara, Forum Nelayan Padakauwang Sama, dan Forum Nelayan Posa’asa. Dengan total kawasan yang diberikan akses pengelolaan seluas 11.655 hektar di Zona Pemanfaatan Lokal. Kegiatan kemitraan konservasi di masing-masing kelompok masyarakat yakni pada Kelompok Dewara antara lain pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi khususnya gurita, pengembangan budidaya rumput laut secara tradisional, serta wisata alam terbatas (pembangunan ekowisata berbasis masyarakat hukum adat), sedangkan untuk Forum Nelayan Padakauwang Sama dan Forum Nelaya Posa’asa antara lain Pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan perikanan serta konservasi keanekaragaman hayati melalui pemberian akses pengelolaan spesies ikan yang tidak dilindungi, penguatan fungsi Kawasan Pelestarian Alam sebagai penyangga kehidupan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok masyarakat di masing-masing 5 (lima) desa binaan, serta mengaktifkan Forum Nelayan termasuk pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, dan pengamanan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini diliput pula oleh tim CNN Indonesia terkait kemitraan konservasi terkait pengelolaan area perikanan maupun pariwisata berkelanjutan di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Sumber : Balai Taman Nasional Wakatobi

Pekanbaru, 9 Oktober 2019. Konsultasi publik rencana pengelolaan kawasan SM Tasik Serkap, SM Tasik Besar Serkap dan Tasik Serkap tahun 2020-2029 diadakan oleh Balai Besar KSDA Riau di Grand Hotel, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Acara dihadiri oleh Bappeda Prov. Riau, Bappeda Kab. Pelalawan, dan dinas terkait lingkup Pemda Kabupaten Pelelawan dan Kabupaten Siak, Camat Kepulauan Meranti, Camat Sungai Apit, Kepala Desa Pulau Muda, Kepala Desa Penyengat, Kepala Desa Teluk Binjai, Restorasi Ekosistem Riau, FFI, PT. RAPP, PT. Ivomas dan kelompok bina cinta alam. Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Riau, bapak M. Mahfud membuka resmi acara yang dilanjutkan dengan paparan dari Bappeda Prov. Riau tentang arah pembangunan Provinsi Riau yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Wilayah I Balai Besar KSDA Riau, bapak Sugito. Dalam paparan tersebut disampaikan bahwa perhatian pemerintah Prov. Riau terhadap kawasan konservasi cukup tinggi terlihat dari salah satu arah pembagunan Prov. Riau yaitu Riau Hijau dengan salah satu parameternya adalah meningkatnya indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan penurunan indeks rumah kaca. Peningkatan komitmen IKLH salah satu parameternya adalah tutupan lahan. Paparan tentang aturan dan ketentuan ketentuan lain yg berlaku dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang disampaikan oleh Direktorat Konservasi Kawasan Ditjen KSDAE Kementerian LHK. Selanjutnya penyampaian Daft dokumen Rencana Pengelolaan SM Tasik Serkap, Tasik Besar Serkap dan Tasik Belat untuk periode 2020-2029 (10 tahun) yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan, bapak Ujang Holisudin. Dalam paparan ini disampaikan nilai penting kawasan, isu strategis, visi misi pengelolaan, strategi pengelolaan dan rencana program dalam mewujudkan tujuan pengelolaan. Penyusunan Rencana Pengelolaan 3 kawasan konservasi ini dibuat menjadi satu dokumen dengan salah satu pertimbangannya adalah bahwa ketiga kawasan ini memiliki karakteristik ekosistem yang sama serta berada pada satu hamparan yang berdekatan. Peserta konsultasi menyepakati bahwa visi pengelolaan kawasan ini adalah pelestarian ekosistem rawa gambut di landscape Semenanjung Kampar dengan 3 tujuan besar pengelolaan yaitu menjaga keutuhan kawasan, membangun kerjasama pengelolaan, mendorong pemanfaatan kawasan secara lestari. Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab dalam rangka penyempurnaan dokumen yang telah disusun. Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan oleh perwakilan peserta konsultasi publik. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Mandailing Natal, 11 Oktober 2019. Tingginya keanekaragaman jenis satwa liar khususnya mamalia besar ini menunjukkan tingginya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Taman Nasional Batang Gadis. Oleh karena alasan diatas diperlukan sekali Okupansi Harimau buat satwa kunci agar pengumpulan data terkait tentang keberadaan fauna khususnya satwa kunci Taman Nasional Batang Gadis lebih akurat dari tahun ketahun. Alasan yang lebih khusus adalah dalam rangka pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yaitu peningkatan populasi satwa kunci 3% selama 5 tahun. kegiatan Okupansi Harimau di sekitar hutan desa Sopotinjak-Roburan Dolok Seksi PTN Wil. III Resot 5 pada grid Cell N05W17. Kegiatan okupansi dilaksanakan 6 x ulangan dengan waktu tempuh 24, 69 km. Adapun temuan-temuan yang di dapat di sepanjang jalur pengamatan adalah sebagai berikut ; beberapa jenis Anggrek hutan yang belum teridentifikasi oleh TNBG. Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis

Mandailing Natal, 10 Oktober 2019. Taman Nasional Batang Gadis memiliki potensi flora dan fauna yang dilindungi yang menjadi prioritas secara nasional. Keberadaan flora/fauna tersebut sudah terancam punah. Salah satu faktor penyebabnya adalah terganggunya habitat. Berdasarkan data laporan masyarakat di sekitar desa desa yang berdekatan dengan kawasan, beberapa bagian kawasan terjadi pembukaan lahan. Kemitraan Konservasi adalah Kerjasama antara Kepala Unit Pengelola Kawasan atau Pemegang Izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan pemanfaatan zona atau blok tradisonal dan masyarakat setempat yang akan melakukan kerjasama. Kegiatan ini juga dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada zona atau blok tradisional, potensi flora, fauna, sumber daya perairan, jasa lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan perairan. Metode pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi dilakukan melalui metode survey. Tim berjalan bersama masyarakat pemilik lahan sambil mengambil titik koordinat mengitari lahan membentuk polygon anggota tim lainnya mencatat tanaman yang ditanam serta kegiatan petani lainnya di dalam kebun. Juga turut melibatkan masyarakat mitra polhut dalam menunjukkan batas batas kebun masyarakat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, luas lahan yang sudah diukur ada sebanyak 15.32 Ha, terdiri dari 17 KK. Dibandingkan luas zona tradisional di Desa Sirambas yang ada seluas 343, 38 ha, hanya sebanyak 4.46 % yang masih terukur zona tradisional dalam bentuk persil. Dari data pengukuran, yang paling luas memiliki lahan yang sudah digarap yaitu Bapak Arifin yaitu 5.33 Ha milik Pak Arifin dengan tanaman belukaran yang belum digarap. Lahan perkebunan didominasi tanaman karet dan coklat yang dipelihara dan dirawat dengan baik dan ada juga yang ditanam tetapi tidak dipelihara dengan baik. Sumber: Balai Taman Nasional Batang Gadis

Pekanbaru, 9 Oktober 2019. Pada tahun 2018, Balai Besar KSDA Riau bersama kelompok tani hutan Maju Lestari Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, menginisiasi budidaya Lebah madu kelulut. Dengan pendampingan dan pembinaan yang intensif, kelompok tani berhasil mengelola 80 koloni Lebah madu kelulut. Sebagian koloni akan dipanen madunya untuk dipasarkan dan sebagaian akan dipasarkan juga melalui atraksi wisata "sedot madu kelulut" yang merupakan atraksi wisata baru di TWA Sungai Dumai. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Waingapu, 10 Oktober 2019. Keberadaan desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional seringkali menjadi bumerang bagi pengelolaan kawasan karena terkadang menjadi ancaman bagi kawasan. Untuk mengantisipasi hal itu serta meningkatkan kreativitas dan perekonomian masyarakat desa, Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) telah beberapa kali memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat desa. Msayarakat desa yang telah diberikan bantuan memperoleh kesempatan untuk melakukan show off produk-produk yang telah mereka kembangkan. Produk-produk yang dipamerkan antara lain jamu kunyit dari Desa Kambatawundut, telur asin dari Desa Langgaliru, kopi Sumba dari Desa Laputi, gula sabu dari Desa Umamanu, dan lain-lain. Undangan yang datang dapat mencoba langsung produk-produk tersebut serta memesan dan melakukan pembelian kepada kelompok masyarakat. Kepala Balai TN Matalawa, Ir. Memen Suparman, M.M, dalam acara Gelar Teknologi dan Pameran Desa Binaan Taman Nasional Matalawa yang diadakan beberapa waktu lalu menyampaikan rasa bangga kepada para kelompok masyarakat yang telah berhasil dalam mengembangkan produk-produk unggulan dari potensi desanya sendiri. Beliau berharap bahwa usaha yang telah dirintis bersama ini dapat terus berlanjut serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan pada akhirnya mengurangi tekanan terhadap kawasan taman nasional. Sumber: Balai TN Matalawa

Yogyakarta 10 Oktober 2019, Balai KSDA Yogyakarta kembali menerima penyerahan satwa dari masyarakat yaitu satu ekor Kucing Hutan (Prionailurus bengalensis) Hari Senin (7/10/19). Berawal dari adanya laporan masyarakat Danurejan Yogyakarta perihal kepemilikan satwa dilindungi berupa kucing hutan, personil Balai KSDA Yogyakarta segera menuju ke kediaman pemilik satwa dilindungi tersebut. Setelah dilakukan pendekatan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, akhirnya pemilik satwa dengan kerelaannya menyerahkan kucing hutan tersebut kepada petugas. Proses penyerahan satwa dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara penyerahan satwa sebagai kelengkapan administrasinya. Setelah proses pembuatan Berita Acara Penyerahan satwa selesai dilakukan, kucing hutan selanjutnya dibawa petugas untuk dilakukan tindakan lebih lanjut di Stasiun Flora Fauna (SFF) Bunder di Gunungkidul. Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi menghimbau kepada masayarakat untuk tidak memelihara satwa dilindungi secara pribadi. “Keberadaan satwa di alam bebas bermanfaat sebagai indikator kondisi lingkungan. Selain itu dengan memelihara satwa liar di rumah akan dapat merubah perilaku satwa tersebut. Satwa yang semula liar dan buas akan hilang sifat liarnya, akibatnya saat mereka dikembalikan ke alam, satwa tersebut tidak mampu untuk bertahan hidup karena instingnya untuk mencari makanan dan mempertahankan diri di alam sudah hilang. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak memelihara satwa liar dilindungi di rumah. Mencintai satwa bukan berarti memelihara satwa tersebut, mencintai satwa justru dapat dilakukan dengan membiarkan satwa bebas di alam tanpa ada perburuan yang mengancam kelestarian satwa” jelas M. Wahyudi. Sumber : Purwanto (Polhut BKSDA Yogyakarta)

Pekanbaru, 9 Oktober 2019. Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai mendapat kunjungan istimewa. Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Walikota Dumai di dampingi Kepala Balai Besar KSDA Riau meninjau beberapa kegiatan BRG di TWA Sungai Dumai. Kegiatan yang ditinjau diantaranya reweting dengan pembangunan sekat kanal, revegetasi dengan penanaman tanaman kehutanan dan kehidupan, serta revitalisasi berupa budidaya lebah madu kelulut. Kegiatan BRG di kawasan konservasi TWA Sungai Dumai dimulai pada tahun 2018 dan telah memberikan dampak yang sangat positif dalam pengelolaan kawasan. Diantaranya adalah penurunan luasan kebakaran, dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan, terkuasainya kembali areal perambahan dan adanya aktivitas ekonomi alternatif guna menambah pendapatan masyarakat sekitar kawasan. Saat ini di TWA Sungai Dumai terbentuk 2 kelompok tani hutan yang beranggotakan 30 orang aktif dalam kegiatan pemulihan ekosistem melalui kegiatan revegetasi, reweting dan revitalisasi tersebut. Pola kerja bersama antara Balai Besar KSDA Riau dengan berbagai mitra akan terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sumber : Balai Besar KSDA Riau