Merauke, 8 November 2019. Petugas Polisi Kehutanan Bidang KSDA Wilayah I Merauke, Balai Besar KSDA Papua, bersama Custom Imigration Quarantine (CIQ) dan petugas Aviation Security (AVSEC) Bandara Mopah, Merauke, kembali menggagalkan pengiriman satwa liar dilindungi. Kronologi kejadian bermula di gudang cargo Bandara Mopah, Jumat (8/9) sekitar pukul 08.00 WIT. Petugas AVSEC Bandara Mopah menemukan sebuah karton hitam yang mencurigakan, kemudian bersama-sama Petugas Polisi Kehutanan dan Petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke memeriksa karton tersebut. Ternyata di dalamnya berisi 15 ekor burung kakatua jambul kuning (Cacatua galerita). Para petugas kemudian mengamankan seorang pegawai jasa cargo, dan membawa 15 ekor kakatua jambul kuning ke Pos Karantina Pertanian di Bandara Mopah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya Polisi Kehutanan Bidang KSDA Wilayah I Merauke menyerahkan pegawai jasa cargo beserta barang bukti kepada Penyidik Gakkum Seksi Wilayah III Balai Gakkum Maluku Papua, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berkaitan dengan hal ini, Kepala Bidang KSDA Wilayah I Merauke, Irwan Efendi, S. Pi., M. Sc. memberikan apresiasi kepada para pihak, khususnya CIQ Bandara Mopah, yang telah membantu menggagalkan pengiriman satwa liar dilindungi. Irwan mengatakan, “Semoga sinergitas yang sudah terbangun selama ini bisa terus berjalan, dan bisa lebih baik lagi demi menjaga kelestarian satwa-satwa liar dari praktik ilegal.” Sementara Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring, S. Hut., M. Si. menyatakan sedih saat menerima laporan tersebut. “Sebulan lalu kita sudah menangkap pelaku ilegal satwa liar dilindungi di Merauke, ternyata belum memberikan efek jera. Oleh sebab itu, pelaku yang ditangkap harus diproses hukum agar ada efek jera. Kami berharap, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak menangkap dan memperniagakan satwa liar dilindungi tanpa izin,” ungkap Edward. Sumber : BBKSDA Papua Call Center : 0823-9802-9978

Lombok Tengah, 2 November 2019 - Setiap Kawasan Konservasi memiliki keunikan dan keindahan tersendiri yang bisa dikelola dan dimanfaatkan. Pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan tanpa mengesampingkan kelestarian kawasan konservasi, terlebih jika mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Ilmu pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari bisa diperoleh darimanapun, termasuk dari pengalaman dan praktek pembelajaran dari pengelolaan hutan bersama masyarakat. Taman Nasional Baluran di Jawa Timur dan Taman Wisata Alam Gunung Tunak di Lombok Tengah memiliki ciri khas bentang alam dan potensi flora fauna, namun terdapat beberapa kesamaan dalam model pengelolaan kawasan, yakni dengan pengembangan ekowisata bersama masyarakat, oleh karenanya dilaksanakan Studi Banding Kelompok Pengelola Wisata Taman Nasional Baluran ke TWA Gunung Tunak di Pujut, Kab. Lombok Tengah. Studi Banding difokuskan pada Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat serta pengelolaan Sarana dan Prasarana Ekowisata Tunak Cottage. BKSDA NTB selaku pengelola TWA Gunung Tunak menyambut dengan tangan terbuka Rombongan Studi Banding yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2019. Sebanyak 19 orang yang terdiri dari 14 orang Masyarakat Pemegang IUPJWA di TN Baluran dengan didampingi 5 orang dari UPT TN Baluran termasuk Kepala Balai, Ir. Bambang Sukendro, M.M. Bertempat di Gedung Serbaguna Tunak Cottage, Inti acara yakni pemaparan dan panel diskusi dari Kepala SubBagian Tata Usaha BKSDA NTB Lugi Hartanto, S.P., M.Sc dan Manajer Tunak Cottage, Rata Wijaya. Pemaparan dimulai oleh KSBTU BKSDA NTB yang bercerita mengenai sejarah TWA Gunung Tunak termasuk sekelumit masalah yang dulu dihadapi dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan. Hingga tiba bantuan hibah sarpras ekowisata termasuk program pengembangan kapasitas masyarkat secara bertahap sejak 2015 oleh Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Forest Service (KFS) yang berdampak langsung terhadap peningkatan PNBP kawasan serta pendapatan rata-rata masyarakat, khususnya Anggota Kelompok Masyarakat "Tunak Besopoq" selaku pengelola Sarpras Ekowisata Tunak Cottage. "Tetapi tidak semua dari Pemerintah Korea, Intalasi Jaringan listrik, jaringan air, bahkan jalan aspal dibangun sampai ke Pintu Gerbang Kawasan dibangun oleh Pemerintah Indonesia, dengan dukungan dari Pemerintah Kab. Lombok Tengah dan Pemprov NTB." ujar Beliau. Berlanjut kepada sesi tanya jawab yang dipenuhi oleh antusias pertanyaan dari Peserta, baik dari UPT BTN Baluran maupun Kelompok Pengelola Wisata diantaranya bagaimana cara merangkul masyarakat, kerjasama, sumber pendapatan kelompok masyarakat, sistem penggajian, pembagian keuntungan dengan kelompok masyrakat, pelayanan tamu di Tunak Cottage, Branding, pungutan PNBP diluar karcis masuk TWA yang sesuai dengan aturan, bagaimana mengundang investor dan sebagainya. Tak mau kalah, Para Narasumber-pun juga menjawab dengan antusias dengan harapan akan lahir ide-ide baru yang langsung bisa diterapkan oleh BTN Baluran dan Kelompok Pengelola Wisata kedepan. Agenda kunjungan-pun berlanjut dimana Rombongan menyempatkan diri untuk melihat Sanctuary Rusa di TWA Gunung Tunak, permainan panahan dan games sesi keakraban bersama BKSDA NTB. Rombongan juga mengunjungi salah satu spot wisata unggulan TWA Gunung Tunak, Pantai Bila Sayak. Sebagai informasi, BKSDA NTB mendapat program hibah pengembangan kapasitas masyarakat dan sarana serta prasana ekowisata berbasis masyarkat secara bertahap sejak tahun 2015 yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Forest Service (KFS) dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Tunak Cottage" merupakan kelanjutan kerjasama tersebut yang sepenuhnya dikelola oleh Kelompok Masyarakat "Tunak Besopoq" dari Desa Mertak, Desa Penyangga TWA Gunung Tunak. Kegiatan Ekowisata Berbasis Masyarakat hingga kini terus mendapat pendampingan dan pembinaan dari BKSDA NTB. (SUMBER : BKSDA NTB)

Yogyakarta 6 November 2019, Para pihak terkait rencana pengembangan kawasan Bunder Gunungkidul, berdiskusi bersama dalam rapat koordinasi pengembangan Tahuran Bunder dan Wanagama yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Hari Selasa (5/11/2019). Bertempat di Ruang Kepala Dinas LHK DIY, rapat dipimpin Kepala Dinas LHK DIY. Turut hadir dalam rapat koordinasi ini GKR Mangkubumi, Sekda DIY, Direktur Wanagama, Kepala Balai Tahura Bunder, Kepala Bappeda DIY dan Kepala UPT KLHK DIY (Balai Besar Penelitian Pengembangan PTH, Balai KSDA Yogyakarta, Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, BPKH XI Yogyakarta, Balai TN Gunung Merapi). Dalam pembukaannya Kepala Dinas LHK DIY, Ir. Soetarto menyampaikan mengenai kebijakan terkait kerjasama penggunaan kawasan Bunder harus dengan sepengetahuan dan seizin Gubernur DIY. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas LHK DIY, Kepala Balai KSDA Yogyakarta dan Direktur Wanagama menyampaikan presentasi singkat terkait rencana pengembangan Tahura Bunder dan Wanagama. Menanggapi pemaparan tersebut, GKR Mangkubumi memberikan responnya. “Kawasan Tahura Bunder dan sekitarnya ini memiliki sejarah yang perlu dipegang terus. Untuk menjaga hal tersebut, hendaknya pembangunan di kawasan Bunder dapat dilakukan dengan “menjaga alam”, pembangunan dilakukan berbasis Jogja dan sejalan dengan keistimewaan yang ada di DIY. Pada prinsipnya mendukung rencana pengembangan Tahura Bunder, SFF Bunder dan Wanagama. Lay out pengembangan SFF Bunder nantinya akan dicermati lebih lanjut untuk melihat sinkron tidaknya antara apa yang ada di bawah kawasan dengan yang dibangun di atasnya. Harapannya, pembangunan yang dilakukan di kawasan Bunder dapat dilakukan tanpa mengubah bentang alam dan diupayakan tidak saling tumpang tindih antar instansi.” Jelas GKR Mangkubumi. Dalam rapat koordinasi pengembangan Tahura Bunder dan Wanagama tersebut, Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi menyampaikan mengenai rencana pengembangan SFF Bunder yang salah satunya diarahkan untuk mendukung destinasi wisata super prioritas Borobudur. “Kawasan SFF Bunder seluas 6,2 Ha merupakan kawasan dengan payung hukum Perjanjian Kerjasama (PKS) tahun 2016 yang berada di dalam kawasan Tahura Bunder dan salah satunya untuk mendukung pengembangan wisata minat khusus. SFF yang menjadi stock center rusa dan rehabilitasi satwa khususnya jenis dilindungi yang diperoleh dari sitaan maupun penyerahan masyarakat perlu didukung dengan penanganan dan ketersedian sarpras yang memadai. Arahan dari GKR Mangkubumi dan Sekda Gunungkidul akan diperhatikan dalam pengembangan SFF Bunder nantinya.” tutur M. Wahyudi Sumber : Dyahning R (PEH BKSDA Yogyakarta)

Yogyakarta 6 November 2019, Keberadaan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) di luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam, memiliki nilai penting secara ekologis mampu menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Beberapa kriteria KEE adalah Ekosistem Lahan Basah, Koridor Hidupan Liar, Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Taman Kehati. Lahan basah memiliki nilai ekonomi sangat penting bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya melalui produksi sumber daya alam hayati seperti ikan, padi, tanaman obat, kayu hutan, serta sebagai sarana transportas. Dari aspek ekologi, lahan basah berfungsi sebagai pelestari sistem tata air sehingga dapat mencegah banjir, erosi, dan intrusi air laut, pencemaran, dan berperan sebagai pengendali iklim global, serta sebagai habitat ?ora dan fauna yang penting bagi kekayaan keanekaragaman plasma nutfah dunia. Selain hal tersebut di atas, ekosistem lahan basah juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sarana wisata alam. Kawasan mangrove Baros merupakan upaya sadar konservasi dari masyarakat Dusun Baros, Tirtohago, Kretek, Bantul yang dilakukan untuk menyelamatkan kawasan pesisir pantai selatan terutama pantai Baros yang terkena abrasi pantai. Selain itu pengembangan kawasan konservasi mangrove dilakukan untuk menyelamatkan lahan pertanian sekitar pantai yang sulit tumbuh karena air yang mengandung kadar garam tinggi seringkali meresap ke lahan pertanian. Untuk membahas mengenai nilai penting KEE Mangrove Baros tersebut, Balai KSDA Yogyakarta menyelenggarakan Pertemuan Pembentukan KEE Mangrove Baros, Kamis (31/10/19). Bertempat di Ruang Anyelir LPP Garden Yogyakarta, kegiatan ini dihadiri oleh pihak terkait seperti Kementerian LHK (Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, BPKH Wilayah XI Yogyakarta), Intansi Pamerintah DIY (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata), Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul (Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata), Akademisi (Fakultas Kehutanan UGM, Instiper Yogyakarta), LSM (Walhi Yogyakarta, Kutilang Indonesia dan Yayasan Damar), serta Pemerintah Desa Trihargo dan Keluarga Pemuda Pemudi Baros. Dalam kesempatan ini, Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi menyampaikan mengenai peran Balai KSDA dalam Pengelolaan KEE. “Balai KSDA mendapatkan mandat sebagai fasilitator terkait pembentukan Kawasan Ekosistem Essensial, dan untuk wilayah DIY ini KEE Mangrove Baros kita dorong sebagai salah satu KEE di DIY. Kesiapan dan kesadaran masyarakat Baros menjadi modal dasar yang mendukung pengelolaan KEE Mangrove Baros ini. Melalui pertemuan bersama pihak terkait diharapkan hasil yang diperoleh dapat sejalan dengan tujuan pengelolaan KEE Baros ke depannya.” tutur M. Wahyudi Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini antara lain adalah : Sumber : Tessa Rossanda (Balai KSDA Yogyakarta)

Yogyakarta 6 November 2019, Menindaklanjuti hasil diskusi saat pertemuan Forum Paliyan, Kepala Balai KSDA Yogyakarta didampingi Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Fungsional PEH, Penyuluh, Polhut dan Staf Fungsional umum melakukan peninjauan ke Desa Karangasem Hari Senin (4/11/19). Desa Karangasem, salah satu desa penyangga SM Paliyan yang telah melakukan dialog dengan Balai KSDA Yogyakarta terkait permasalahan akses jalan dan ketersediaan sumber air. Peninjauan ke lokasi diawali dengan kunjungan ke Pemerintah Desa Karangasem yang diterima oleh Pj. Kades, Purnomo dan Kepala Dusun Manggul, Samsul Bahri. Dalam kesempatan tersebut Purnomo menyampaikan kondisi Desa Karangasem. “Pada tahun 2016/2017 pernah dilakukan pengaspalan jalan sepajang 30 m dari kebutuhan jalan sekitar 1 Km yang melintasi kawasan SM Paliyan. Kebutuhan akses jalan tersebut, diperkirakan 850 m masuk ke dalam kawasan SM Paliyan. Lokasinya dibatas kawasan (Pal 67 – 75). Selain itu juga diperlukan pengerasan jalan penghubung antar dusun di Desa Karangasem.” kata Purnomo. Selain permasalahan akses jalan, lebih lanjut Purnomo menyampaikan permasalahan kebutuhan Sumber air di Desa Karangasem. “Kebutuhan masyarakat terkait sumber air di Desa Karangasem adalah berfungsinya embung Goa Klepo. Embung tersebut diketahui terdapat air sepanjang tahun pada tahun 1987. Dahulu pemanfaatan airnya mencukupi kebutuhan 4 dusun di Desa Karangasem yaitu Karangasem A, Mengger, Trukan dan Manggul.” jelas Purnomo. Menyikapi permasalahan tersebut, Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi meminta jajarannya dapat merespon cepat permasalahan yang ada. “ Hasil pengecekan di lapangan, diketahui jika sejak tahun 1990 sampai sekarang, masyarakat hanya memanfaatkan embung pada musim hujan saja untuk kebutuhan ternak, mandi dan mencuci karena pada musim kemarau air sudah mengering. Saat musim penghujan pun hanya sekitar 1 bulan, telaga terdapat air. Juga diperoleh informasi jika di musim kemarau, masyarakat membeli air tangki, rata-rata 400.000/bulan untuk memenuhi kebutuhan air. Untuk itu saya minta tim BKSDA Yogyakarta segera merespon permasalahan ini. Siapkan kronologis terkait jalan penghubung antar dusun dan telaga goa klepo lengkapi dengan peta dan data pendukung lainnya. Untuk teman-teman PEH bisa dipetakan flora fauna yang ada di sekitar jalan makadam. Untuk teman-teman program dan kerjasama bisa fokus dalam pencermatan evaluasi Blok SM Paliyan serta mekanisme kerjasama penggunaan lahannya, dan untuk penyuluh BKSDA Yogyakarta saya minta untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif agar kita tahu permasalahan yang ada di kawasan SM Paliyan ini. Tutur M. Wahyudi. Sumber : Dyahning Retno Wati (PEH Balai KSDA Yogyakarta)

Jayapura, 7 November 2019. Tim Resort Port Numbay, Balai Besar KSDA Papua bersama Masyarakat Mitra Polhut dan Serma Murdiyanto dari Satuan Koramil 1701-02 Jayapura Utara, berhasil mengamankan seorang pemburu di dalam kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Peristiwa tersebut berlangsung Rabu (6/11) pada titik koordinat 02?31?59.165?? S 140?41?17.665?? E. Kepala Resort Port Numbay, Balai Besar KSDA Papua, Victory S. Karubaba, menyatakan pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai aktivitas perburuan di dalam kawasan. “Kami bergerak ke dalam kawasan, dan ternyata pemburu itu sudah masuk sangat jauh, di Grid 94 Resort Port Numbay,” kata Victory. Dari penjelasan tersebut dapat diperkirakan seberapa jauh pemburu masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, karena luasan satu grid adalah 100 hektar. Victory bersama tim memergoki pemburu tersebut sedang membidik target berupa burung di atas dahan pohon menggunakan senapan angin. Namun karena panik dengan kehadiran Victiry bersama timnya, pemburu kemudian melepaskan tembakan ke tanah. Barang bukti berupa senapan angin bersama pemburu berinisial HA kemudian dibawa ke kantor Balai Besar KSDA Papua untuk menjalani proses lebih lanjut. Serma Murdiyanto menyatakan pihaknya akan terus bersinergi bersama Balai Besar KSDA Papua dalam pengamanan kawasan beserta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya. “Setiap tim Resort Port Numbay melakukan patroli, kami selalu memberikan dukungan. Ke depan tentu akan terus bekerja sama,” ungkap Serma Murdiyanto. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring, S. Hut., M. Si., menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik, termasuk dari masyarakat dan pihak keamanan. Edward mengatakan, “Menjaga kekayaan keanekaragaman hayati sama pentingnya dengan menjaga keamanan negara, dan itu menjadi tugas bersama. Bayangkan bagaimana bila kekayaan keanekaragaman hayati kita punah, negara kita akan kosong, tidak ada kebanggaan di dalamnya. Pengamanan pemburu ini merupakan bentuk implementasi kerja sama yang sangat baik di antara pihak-pihak terkait. Ke depan saya harap masyarakat semakin sadar dan turut bersama-sama menjaga sumber daya alam hayati kita.” (djr) Sumber : BBKSDA Papua Call Center : 0823-9802-9978

Benteng - Kepulauan Selayar, 07 November 2019. Hari ini (07/11) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan seminar dengan tema "Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Kawasan Lingkungan yang Sehat" dengan pembicara Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hadir dalam seminar ini Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate Faat Rudhianto, Kepala Dinas LHK Kab. Kepualauan Selayar, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar dan pejabat eselon III terkait serta pengurus Dharma Wanita Kab. Kepulauan Selayar. Giat ini bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kab. Kepulauan Selayar. Dibuka oleh Sekda Kabupaten Kepulauan selayar mewakili Bupati Kep. Selayar, Dr. Ir. Marjani Sultan. Dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Selayar, karena setiap tahunnya menyelenggarakan pertemuan/ event yang berkualitas. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Kepulauan Selayar, Hj. Asniar Marjani menyampaikan ucapan selama datang kepada Prof. Dr. Ir Winarni Manoarfa, MS Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga salah satu pembicara pada seminar ini. Dalam kesempatan yang sama beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita Balai Taman Nasional Taka Bonerate sudah hadir dan turut berpartisipasi di acara seminar. Giat dilanjutkan dengan pemaparan materi seminar, sampai berita ini ditayangakan masih berlanjut penyampaian materi-materi dari narasumber. Sumber: Asri PEH Penyelia Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Sidoarjo, 6 November 2019. Balai Besar KSDA Jawa Timur akan melepasliarkan Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) sebelum akhir bulan November 2019 ini. Hal ini diputuskan setelah presentasi Yayasan Konservasi Elang Indonesia (YKEI) yang dilaksanakan di Kantor BBKSDA Jatim, kemarin Selasa(5/11/2019). Dalam kesempatan itu, Gunawan dari YKEI mempresentasikan mengenai kegiatan rehabilitasi dan habituasi yang telah dan tengah dijalankan di Ponorogo. Menurutnya, kegiatan pelepasliaran Elang Jawa ini menjadi bagian pernyataan politik bagi khalayak umum tentang keseriusan pihak BBKSDA Jatim dalam menangani satwa sitaan dan penyerahan dari masyarakat. “Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai konservasi, serta mengembalikan fungsi ekologi,” ujar pria asli Yogyakarta ini. Gunawan juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui sebelum satwa dilepasliarkan ke alam. Antara lain pemeriksaan kesehatan satwa, penilaian perilaku satwa, dan penilaian habitat. Serta kegiatan pasca pelepasliaran yang berupa edukasi, sosialisasi, dan pemantauan terhadap satwa yang telah dilepasliarkan. Hal tersebut juga diaminin oleh Hartojo, Kepala Bidang Teknis KSDA. Menurutnya kegiatan pelepasliaran bukan sekedar melepaskan satwa begitu saja, namun juga harus melalui berbagai tahapan persiapan. Sehingga satwa yang dilepasliarkan dapat berkembangbiak di habitatnya. Danafia dari PT. Pertamina TBBM Madiun mengungkapkan dukungan dari pihaknya terhadap kegiatan pelepasliaran tersebut. Dengan terus berlanjutnya kerjasama antara BBKSDA Jatim, YKEI dan PT. Pertamina TBBM Madiun dalam bidang Kehati membuat Proper Pertamina masuk dalam kandidat hijau. Kerjasama yang terjalin sejak 2016 tersebut telah membuahkan beberapa kali kegiatan Kehati, seperti pelepasliaran Elang Jawa dan Summer Camp. Diharapkan kegiatan bersama ini bisa menjadi model dalam pembuatan Database Kehati Kawasan Konservasi. Seperti pengumpulan database kawasan yang dikemas dalam Summer Camp pada 2018 yang lalu. Di akhir pertemuan, Kepala Bidang KSDA Wilayah I Madiun, Sihono berharap kegiatan sosialisasi pasca pelepasliaran dapat gencar dilaksanakan di desa penyangga sekitar lokasi release.“Edukasi bukan hanya terkait satwanya saja, tapi juga pada penyakitnya. Serta pelibatan Polisi Kehutanan serta petugas yang lain dalam proses kegiatan tersebut,” imbuhnya. Sumber: Agus Irwanto, admin media sosial BBKSDA Jatim (Naskah dan Foto)

Manado, 5 November 2019. Bertempat di kantor Balai Taman Nasional Bunaken dilaksanakan pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) dari wilayah utara SPTN I dan wilayah selatan SPTN II. Sebagai mitra Polhut, peran MMP sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilapangan. Dengan didampingi oleh Kepala Resort, masing-masing anggota MMP yang hadir menyimak dengan materi pembinaan. Sebagai narasumber dalam pembinaan MMP adalah Kepala Seksi PTN Wilayah I dan Kepala Seksi PTN Wilayah II serta Kepala Sub Bagian TU dengan dipandu oleh Koordinator Perlindungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala SPTN Wilayah II Hendrieks Rundengan, SP. Peran serta masyarakat lokal diyakini bagian yang sangat penting untuk kelangsungan pengelolaan kawasan konservasi. Pelibatan masayarakat dalam pengelola kawasan konservasi telah diataur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk itu dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, Balai Taman Nasional membentuk mitra dengan masyarakat sekitar yang disebut dengan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), tutur Hendrik. Kepala Sub Bagian TU, Nikolas Loli, SP menyampaikan bahwa saat ini MMP Balai Taman Nasional Bunaken berjumlah 33 orang dengan sebaran sebanyak 23 orang berada di SPTN Wilayah I dan 10 Orang di SPTN Wilayah II. Lebih lanjut Kepala SPTN Wilayah I Gatot Santoso, S.Pi, MA bahwa yang melatar belakangi pertemuan ini adalah belum maksimalnya kinerja MPP dilapangan. Setelah kami mengevaluasi kinerja seluruh anggota MMP belum ada keseragaman dalam menyampaikan informasi, untuk itu dalam pembinaan kali ini kami kembali memberikan bekal untuk dapat diisi dalam setiap agenda dan aktivitas dilapangan. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan MMP berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pungkas Gatot. Peserta sangat antusias dengan materi dan arahan yang diberikan, bahkan dalam sesi tanya-jawab berlangsung seru karena salah satu anggota dari tiap-tiap resort melontarkan argumen dan pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab oleh narasumber. Sumber : Ifan Sinaga (Polisi Kehutanan Pertama Balai Taman Nasional Bunaken)

Waingapu. 4 November 2019. Berlokasi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, di Hambala. Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) melakukan pelepasliaran burung hasil sitaan. Pelepasliaran ini dilakukan oleh Agus Kusumanegara, S.Hut, M.Si selaku koordinator fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan drh. I Wayan Rudiyasa selaku Petugas Karantina Kupang wilayah kerja Waingapu. Burung hasil sitaan tersebut merupakan hasil penyerahaan dari Balai Karantina Pertanian Waingapu yang terdiri dari 4 (empat) jenis, diantaranya adalah Burung Madu Sumba (Cinnyris buettikoferi) sebanyak 5 ekor, Isap Madu Australia (Lichmera indistincta) 6 ekor, Kacamata Limau (Zosterops citrinellus) 6 ekor dan Kacamata wallacea (Zosterops wallacei) 4 ekor. I Wayan Rudiyasa menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan permohonan ke Balai Karantina Pertanian untuk beberapa jenis burung khususnya burung berkicau. Ia menambahkan hal ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang masuk ke Sumba yang bekerja di berbagai perusahan dan perkebunan yang ada di Pulau Sumba. Pelaksana harian Kepala Balai TN Matalawa, Hastoto Alifianto S.Hut., M.Si menyebutkan peredaran burung secara illegal dari Pulau Sumba menuju ke luar Sumba selama kurun waktu 3 tahun ke belakang, marak terjadi. Oleh karena itu diperlukan upaya kolaborasi dari berbagai stakeholders dalam rangka pencegahan perdagangan dan peredaran secara illegal yang dapat mengakibatkan penurunan populasi dan kepunahan burung di alam secara cepat. (akn). Sumber: Balai TN Matalawa

Maluku Utara, 6 November 2019. Lebah raksasa wallacea (Megachile pluto) adalah lebah terbesar di dunia yang pernah diketahui. Penemu pertama lebah ini adalah Alfred Russel Wallace di pulau Bacan, Maluku Utara pada tahun 1858. Lebah dengan ukuran jempol kaki manusia dewasa ini sempat dikabarkan punah sebelum ditemukan kembali oleh ahli entomologi Amerika, Adam C. Messer pada tahun 1981. Seteleh hampir 40 tahun tidak didapatkan informasi tentang lebah ini, akhirnya bulan Februari 2019 lalu lebah ini kembali ditemukan di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Setelah yakin bahwa lebah penghuni belantara Maluku Utara ini berada di Halmahera, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) pun turut berusaha mencari informasi dan dokumentasi lebah endemik ini di dalam kawasan taman nasional. Sekitar 7 (tujuh) bulan pencarian akhirnya lebah ini ditemukan di kawasan TNAL oleh Sukardi, tenaga kontrak teknis konservasi pada bulan Oktober 2019. “Sejak penemuan lebah itu di halmahera, saya termotivasi untuk mencari keberadaannya (lebah raksasa wallace) di kawasan TNAL”, kata Sukardi. Proses pencarian lebah ini adalah dengan cara mencari sarangnya terlebih dahulu, karena sarangnya menempel di pohon dan berukuran besar sehingga lebih mudah dijumpai. Lebah raksasa bersarang di sarang rayap (Microcerotermes amboinensis), yaitu dengan cara membuat lubang di sarang rayap kemudian memberikan getah/resin dari pohon yang dioleskan pada dinding-dinding sarang untuk melindungi sarang tersebut. “Kami harus memeriksa dengan teliti setiap sarang rayap yang dijumpai”, ungkap Sukardi. Sarang tersebut ditemukan pada bulan Agustus 2019, namun baru dapat dipastikan bahwa itu sarang lebah raksasa setelah lebah betina berhasil didokumentasikan pada tanggal 02 November 2019. Sarang Megachile pluto ini ditemukan di pohon Jabon merah atau Samama dengan tinggi sekitar 4 meter. Keberadaannya di dalam kawasan taman nasional menjadi harapan dalam upaya konservasi jenis serangga tersebut. "Apresiasi buat Sukardi dgn motivasi yg tinggi tertarik dan berupaya mencari " Lebah Raksasa " tersebut selama berbulan-bulan di Wilayah TN Aketajawe Lolobata setelah mendengar bahwa satwa tersebut ada di Pulau Halmahera", ungkap T. Heri Wibowo, Kepala Balai TNAL. Oleh : Sukardi M. Saleh, S.Hut. Tenaga teknis Resort Tayawi, SPTN I Weda

Long Alango, 6 November 2019. "Balui", dalam Bahasa Dayak Kenyah di Desa Apau Ping berarti berubah. Ada pun Dayak Sa`ben menyebutnya "Baliu/Baliyu". Batu Balui diartikan berubah menjadi batu. Konon, Legenda Batu Balui merupakan cerita tentang berubahnya suatu desa dan warganya menjadi batu pada ribuan tahun silam. Batu Balui merupakan salah satu potensi wisata yang terletak di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Long Alango. Perjalanan menuju Batu Balui harus ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam dari Desa Apau Ping. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Desa Apau Ping, sejarah terbentuknya Batu Balui berawal dari sekelompok orang dari salah satu desa sekitar Desa Apau Ping yang pergi berburu dan mencari buah-buahan di hutan yang kini menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang. Mereka pergi ke hutan dengan membawa anjing peliharaan mereka sebagai petunjuk berburu dan juga menemani dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan berburu sekelompok orang tersebut mendapatkan buah cempedak yang sangat banyak. Bahkan tempat atau wadah yang mereka siapkan pun tak cukup untuk menampung buah cempedak itu. Sebagian buah cempedak akhirnya mereka ikatkan dikaki dan badan anjing mereka agar semua buah cempedak dapat dibawa pulang ke kampung. Sesampainya di kampung, anehnya perawakan anjing yang diikat dengan buah cempedak yang banyak, membuat semua orang di kampung menertawakan anjing-anjing itu. Tak lama kemudian suara gemuruh angin berhembus sangat kencang. Rumah beserta fasilitas warga kampung porak-poranda, bahkan warga kampung terseret hingga terkumpul jadi satu dalam pusaran angin tersebut. Disusul hujan es yang terus menerus menghujam hingga membuat apa saja yang ada dalam pusaran angin itu membeku dan seketika berubah menjadi batu dengan ukuran yang sangat besar (diperkirakan panjang dan lebar lebih 20 meter serta tinggi 15-20 meter). Bentuk Batu Balui sendiri jika dicermati menyerupai sekumpulan orang dan ada juga yang menyerupai bentuk binatang sebagai bentuk kemurkaan alam atas apa yang dilakukan warga kampung terhadap binatang itu. Dari sinilah warga berkeyakinan bahwa menertawakan binatang akan menimbulkan bencana besar. Terlepas benar atau tidaknya cerita tersebut, Legenda Batu Balui telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, khususnya masyarakat di sekitar desa Apau Ping secara turun menurun untuk menghargai makhluk hidup lain, sekalipun itu binatang yang menjadi “buruh” dalam perburuan. Hingga kini kepercayaan untuk tidak menertawai binatang masih dipegang teguh. Pertunjukan komedi binatang pun di tentang keras di daerah ini hanya untuk menjaga agar alam tetap ramah dan masyarakat dapat mengais kehidupan dari kekayaan alam yang telah tersedia. Sumber : Septian Adi Nugroho - Calon Polhut pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Long Alango Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Selayar, 6 November 2019. Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan kepulauan karang yang berbentuk atol atau cincin. Semula kawasan ini dikenal dengan nama Kepulauan Macan. Dikawasan ini terdapat banyak Taka (bahasa: selayar) atau pasi(bahasa: bajo) diantaranya Taka Gantarang, Taka Lamungan, Taka Selat Latondu, Taka Rajuni, Taka Rajuni Timur, Taka Tumbor, Taka Tumbor Kecil, Taka Lasalimu, Taka Silebu, Taka Sirobe, Taka Takere, Taka Tobajo, Taka Subu, Taka Mattongkoang, Taka Teros, Taka Sepe, Taka Bubbe, Taka Lantigiang, Taka Kayubulan Barat, Taka Kayubulan Timur, Taka Gama, Taka Salo, Taka Miriam Barat, Taka Miriam Timur, Taka Balalong, Taka Taburi, Taka Totoke, Taka Bongko, Taka Kumai, dan Taka Balanda serta beberapa bungin diantaranya Bungin Tinanja, Bungin Lalo, Bungin Siberaga, Bungin Belle dan Bungin Kamase. Masyarakat tidak mengenal kawasan tersebut dengan nama Taka Bonerate. Tetapi menurut masyarakat setempat bahwa dahulu wilayah tersebut masuk ke dalam distrik Bonerate. Sebelum menjadi Taman Nasional tahun 1992, kawasan Taka Bonerate berada dalam dua wilayah administratif kecamatan, yaitu bagian utara adalah Kepulauan Macan yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu dan bagian selatan adalah Kepulauan Pasitallu yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pasimarannu. Nama Taka Bonerate diberikan kepada kawasan karena terdiri dari banyak taka dengan nama masing-masing tersebut untuk dijadikan satu kawasan Taman Nasional dengan satu nama dan nama tersebut diambil dari nama ibukota kecamatan Pasimarannu yaitu Bonerate. Setelah Taka Bonerate resmi menjadi taman nasional, kawasan tersebut disatukan kedalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Pasitallu ditambah dengan Pulau Kayuadi dan selanjutnya Nama Kecamatan Pasitallu diubah menjadi Kecamatan Taka Bonerate dengan Pulau Kayuadi sebagai ibukota kecamatan. Status Kawasan Taka Bonerate berawal dari ditunjuknya sebagai cagar alam laut pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/1989. Wilayah tersebut ditunjuk sebagai Cagar Alam Laut karena hamparan karang berbentuk cincin (atol) dan merupakan habitat berbagai jenis biota laut seperti kima raksasa Tridacna Gigas dan triton terompet Charonia tritonis, daerah itu juga merupakan tempat peneluran penyu hijau Chelonia mydas dan penyu sisik Eretmochelys imbricata, sehingga perlu dipertahankan dan dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata. Kemudian dikenal dengan kawasan "Atol Ke Tiga Terbesar Di Dunia" setelah Atol Kwajifein di Kepulauan Marshall yang terletak di antara Hawaii dan Australia kemudian Atol Suvadiva di Maladewa. Cagar alam laut berubah lagi sebagai Taman Nasional dikarenakan kekhasannya maka berubah fungsi dan ditunjuk sebagai Taman Nasional Taka Bonerate berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 280/Kpts-II/1992, tanggal 26 Pebruari 1992. Setelah itu diperkuat dengan ditetapkan sebagai Taman Nasional Taka Bonerate dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas kawasan 530.765 Ha. Dan pada tahun 2015 diakui menjadi cagar biosfer kesepuluh dari Indonesia yang menjadi anggota MAB UNESCO dengan nama "Taka Bonerate-Kepulauan Selayar" dengan cakupan wilayah satu kabupaten Kepulauan Selayar dan dengan demikian diakui sebagai anggota “Man and Biosphere Programme” (MAB) UNESCO.Pengakuan tersebut disahkan dalam sidang ke-27 International Co-ordinating Council (ICC) MAB di Kantor Pusat UNESCO Paris. Sumber Teks dan Foto : Asri PEH Penyelia Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Pekanbaru, 1 November 2019. Dua petugas Resort Bukit Batu, Bujang Kelana dan Remi giat mendampingi mahasiwa Universitas Indonesia (UI) melakukan penelitian satwa yang berada di dalam SM Bukit Batu, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis. Tim akan mendampingi penelitian dalam kawasan konservasi tersebut sampai beberapa hari kedepan loh kawan kawan. Untuk mempermudah perjalanan yang memakai perahu bermesin, Tim membuat jalur trek hingga 2 km dari pinggir sungai. Semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya kawan. Salam konservasi!!! Sumber: Balai Besar KSDA Riau

Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) diperingati setiap tanggal 5 November. Pada tiap peringatannya mengangkat ikon tumbuhan dan satwa nusantara. HCPSN 2019 mengangkat Burung Isap Madu Rote dan Pohon Saninten (Castanopsis argentea) sebagai maskotnya. Mari kita bahas satwanya, burung isap madu. Pemilik nama ilmiah: Myzomela irianawidodoe ini adalah burung pengisap madu yang belum lama ditemukan oleh peneliti biologi LIPI. Ya.. Okober 2017 lalu tim peneliti mengumumkan temuan spesies baru ini dari Pulau Rote, Nusa Tengara Timur. Melihat namanya, rasanya tidak asing. Pemberian nama Ibu Negara atas burung ini sebagai wujud penghargaan kepada Iriana Joko Widodo, yang dinilai sangat memperhatikan kehidupan burung. Selain itu, burung isap madu rote juga lebih dikenal dengan nama latin: Myzomela rote. Penampilannya cukup menarik dengan warna merah tua pada kepala. Dengan paduan hitam pada tubuh bagian atas, sayap, dan ekor menambah karismatik tampilannya. Tak hanya itu, paruhnya berwarna hitam. Kaki dan jarinya berwarna hitam dengan bantalan kuku berwarna kuning. Tubuh bagian bawah berwarna zaitun. Iris matanya coklat gelap. Ukurannya cukup mungil. Panjang paruh 1,79 cm. Bentangan sayap 17,2 cm, dan panjang sayap 5,8 cm. Panjang ekor 3,7 cm dengan tinggi kaki 1,67 cm, seperti dikutip dari laman LIPI. Habitat burung kecil berukuran panjang tubuh 11,8 cm ini di hutan, semak-semak, kebun, dan pohon yang sedang berbuah. Ia juga menyukai serangga kecil seperti laba-laba. Mengapa burung bersuara merdu saat terbang ini tidak masuk family Nectarinidae? Padahal secara fisik serta menyukai nektar dan serangga. Laman Rumah Kolibri melangsir bahwa burung ini tak bisa masuk Nectarinidae karena perilaku mereka berbeda. Salah satu contohnya dari perilaku membuat sarang. Burung madu membuat sarang berbentuk kantung yang menggantung. Perilaku Myzomela sendiri membuat sarang seperti mangkuk layaknya burung lain. Burung iriana ini masuk dalam keluarga Meliphagidae di mana semua jenisnya merupakan burung dilindungi. Ancaman burung ini cukup tinggi, karenanya para peneliti merekomendasikan agar IUCN (Badan Konservasi Dunia) agar memasukkannya dalam kategori rentan/ vurnerable. Burung dengan bobot sekitar 32,23 gram ini sangat terancam di habitat alaminya. Kerusakan habitat dan alih fungsi lahan menjadi ancaman serius keberadaannya. Lebih terancam lagi karena Pulau Rote yang tak begitu luas dan tidak terdapat kawasan lindung. Ayo kita kenali puspa dan satwa tanah air biar kita lebih kita makin mencintai keanekaragaman hayati Indonesia. Sumber: Taufiq Ismail - PEH Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Foto by Philip Verbelen