Kamis, 14 November 2019 - Labuan lalang, SPTN wil.3. Salah satu mandat dari pengelolaan TN. Bali Barat (TNBB ) adalah menjaga dan mempertahankan populasi Curik Bali yang merupakan satwa endemik di Pulau Bali. Upaya yang dilakukan untuk mengetahui kondisi Curik Bali adalah dengan cara monitoring populasi Curik Bali di alam, salah satunya yang dilaksanakan di SPTN wilayah III Labuan Lalang. Pelaksanaan monitoring mingguan sdh menjadi rutinitas bagi petugas TNBB di site pelepasliaran, bersama Kepala Balai TN. Bali Barat, Kepala SPTN Wilayah III Labuan Lalang kegiatan monitoring populasi Curik Bali yang difokuskan di site pelepasliaran Labuan Lalang. Dari hasil monitoring yang telah dilakukan terpantau sebanyak 144 ekor populasi Curik Bali di area Labuan Lalang. Perkembangan Curik Bali dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan populasi. Hal ini tidak lepas dari peran serta dari semua pihak dalam menjaga dan melestarikan keberadaan Curik Bali di alam. Salah satu upaya dalam peningkatan populasi Curik Bali adalah menjamin ketersediaan sumber pakan, keamanan dan feeding ground. Upaya pembinaan habitat dan pemasangan nesting box yang berfungsi sebagai tempat bersarangnya burung Curik Bali. Dengan kepedulian dan keterlibatan semua pihak untuk kelestarian Curik Bali diharapkan dapat meningkatkan kualitas populasinya di alam. Salam lestari Sumber: Balai TN Bali Barat #CurikBali #AyoKeTamanNasional #BaliBarat

Long tua, 15 November 2019. Kabar gembira datang dari Padang Rumput Long Tua. Seekor anak Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowii) berhasil terekam oleh camera trap yang tengah merumput bersama kedua induknya pad tanggal 7 juni 2019 pukul 21.16 Wita di blok G. Ada kemungkinan kelompok ini berbeda dengan 15 individu banteng yang telah diposting beberapa waktu lalu. Jika benar, maka populasi banteng di Long Tua bertambah dari 15 individu menjadi 18 individu di site Long Tua. Diperkirakan "Bos Kecil" ini berusia 5-6 bulan. Dan merupakan kali pertama dalam upaya koservasi banteng di Long Tua, anak banteng berhasil di dokumentasikan. Sementara itu jenis kelamin anak banteng masih didalami informasinya oleh tim monitoring SPTN II Long Alango untuk selanjutnya diberikan nama. Kalau menurut sobat TNKM jenis kelamin anak banteng ini betina atau jantan ? Dan nama yang cocok untuknya apa yaa ?? Sumber : Jefry, Calon PEH di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Tapanuli Utara, 15 November 2019. Rabu, 13 November 2019 Balai Besar KSDA Sumatera Utara melalui Kepala Resort Pelabuhan Laut Sibolga, Bidang KSDA Wilayah II Pematang Siantar bersama KPH XI, YEL, Scorpion, OIC serta masyarakat Dusun Lobu Pining yang dipimpin langsung oleh Kepala SKW IV Tarutung, melakukan evakuasi terhadap 1 individu Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) berjenis kelamin jantan, berat 58 Kg dan diperkirakan berumur 24 tahun dalam kondisi sehat dan masih bersifat liar. Berawal pada Senin, 28 Oktober 2019 pukul 16.10 Wib, Kepala Resort Pelabuhan Laut Sibolga dan Bandara Pinang Sori mendapat informasi dari warga Dusun Lobu Pining Desa Dolok Nauli Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara bahwa di dusun tersebut mereka melihat 1 (satu) ekor Orangutan diperkirakan jenis Orangutan Tapanuli. Kepala Resort langsung merespon informasi tersebut dan berkoordinasi dengan YEL dan Scorpion yang merupakan Mitra Balai Besar KSDA Sumatera Utara untuk penanganan satwa liar. Tanggal 30 Oktober 2019 Tim turun ke lokasi sesuai yang diinformasikan oleh warga Dusun Lobu Pining. Sesampainya di lokasi, Tim berpatroli memantau pergerakan Orangutan di beberapa titik dibantu oleh masyarakat setempat. Tim tidak melihat Orangutan tersebut namun menemukan bekas makanan, berupa batang pisang, buah nangka dan sarang. Informasi dari masyarakat bahwa Orangutan tersebut sudah lebih dari satu bulan berada di sekitar dusun mereka. Pemantauan Orangutan Tapanuli Pada sore hari, masih di tanggal 30 Oktober 2019, Kepala Resort Pelabuhan Laut Sibolga kembali dihubungi oleh warga Dusun Lobu Pining yang melihat keberadaan Orangutan tersebut. Tim langsung ke lokasi dan menemukan Orangutan berada di jalan besar Tarutung-Sibolga, di atas pohon dengan ketinggian 4 Meter. Selanjutnya pada Jumat 8 Nopember 2019, Tim YEL yang melakukan pemantauan terhadap Orangutan kembali melihat satwa tersebut. Penghalauan tidak langsung dilakukan karena keterbatasan personil baik BBKSDA Sumatera Utara, YEL, maupun Scorpion. Penghalauan juga harus dengan langkah-langkah yang tepat mengingat lokasi Orangutan ditemukan dengan habitatnya dipisahkan oleh Sungai Raisan, kebun, sawah dan jalan raya. Pada Rabu 13 Nopember 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, Kepala Resort Pelabuhan Laut Sibolga, KPH XI, YEL, Scorpion, OIC serta masyarakat Dusun Lobu Pining yang dipimpin langsung oleh Kepala SKW IV Tarutung melakukan monitoring dan penyelusuran keberadaan Orangutan. Sekitar pukul 17.15 Wib Orangutan ditemukan dan saat itu juga dilakukan evakuasi sebelumnya Orangutan dibius tembak dengan jenis ketamidin dan metomidin oleh Tim Dokter Hewan OIC. Orangutan Tapanuli saat dibius Karena sifatnya masih liar maka tim sepakat melepasliarkan Orangutan kehabitatnya. Sekitar pukul 19.58 Wib di hutan produksi terbatas yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Orangutan dilepasliarkan oleh : Lantas Hutagalung, Poltak Sinaga dari pihak BBKSDA Sumatera Utara; Jeni, Demon, Rudi, Jonatan, Deden, Dana dari pihak OIC; Jhon Manurung, Rema Talambanua, Andri Sitompul dari pihak YEL; Sumabrata, Phai dari pihak Scorpion; Ronald Silalahi, Amir Hamzah Hasibuan dari pihak KPH XI; Mela Doli Hutagalung, Peser Hutagalung, Irno Sakti Hutabarat, Dani Lumbantobing dari pihak Masyarakat Lobu Pining. Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Batakan, 12 November 2019, Balai KSDA Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan penyerahan dana bantuan fasilitasi pemberdayaan masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi di Taman Wisata Alam (TWA) Pelaihari. Pemberian bantuan tersebut sebagai wujud pembinaan dan dukungan kepada kelompok masyarakat di daerah penyangga untuk mengembangkan potensi desa yang ada yaitu bidang pertanian agar terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TWA Pelaihari. Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc didampingi oleh Kepala Subag Tata Usaha Bapak Suwandi, S.Hut., M.A., Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Ibu Mirta Sari, S.Hut., M.P., Kepala Resort TWA Pelaihari Alfredo de Araojo beserta tim resort TWA Pelaihari. Kepala Desa Batakan Bapak Arsani dan perwakilan kelompok masyarakat turut berhadir dalam acara penyerahan bantuan fasilitasi pemberdayaan masyarakat tersebut. Pada kesempatan ini Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc, menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini untuk dapat mengelolaan kawasan konservasi perlu keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai bentuk menjalin silaturahmi dan membangun jejaring kerja antara pemangku kawasan dengan masyarakat sehingga tercipta kondisi saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Melalui pemberdayaan masyarakat juga diharapkan bermanfaat secara ekonomi dalam peningkatan pendapatan masyarakat serta memberikan manfaat secara sosial budaya dimana ada kekompakan dalam kelompok, saling menghormati dan mendukung antar anggota. Balai KSDA Kalimantan Selatan memberikan bantuan kepada kelompok Tani Lestari melalui Bapak Mahyu yang merupakan ketua kelompok. Bapak Mahyu dan kelompok mengembangkan pertanian di sekitar kawasan berupa penanaman tanaman padi, jagung, semangka, labu dan cabai bersama 32 orang anggota kelompok lainnya. Bantuan dana secara simbolis diserahkan sebesar Rp 22.000.000,- untuk kelompok pemberdayaan. Bantuan ini digunakan untuk memperkuat kelembagaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok. Besar harapan Kepala KSDA Kalimantan Selatan agar dana dari Pemerintah Republik Indonesia dapat dimanfaatkan secara terencana, efisien, transparan dan manfaat secara bergulir. Kegiatan ini akan dimonev secara berkala. (ryn) Sumber : Nadya Arta Uly Siagian, S.H - Polhut Seksi Konservasi Wilayah I Pelaihari Balai KSDA Kalimantan Selatan

Udara dingin Cibodas pagi itu terasa amat dingin, sedikit berbeda dengan udara di wilayah Bogor. Namun, tak menggentarkan niat beberapa kelompok masyarakat dari Kelompok Tani Hutan (KTH) lingkup Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Bogor menghadiri undangan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) periode tahun 2019-2022. Undangan ini menjawab penantian yang cukup panjang KTH Putra Gunung Pangrango, KTH Wangun Jaya, KTH Konservasi Lengkong, KTH Jagaraksa, dan KTH Lembah Jari, akhirnya berujung kegembiraan. Permohonan perpanjangan kerja sama kemitraan konservasi yang diajukan KTH kepada Kepala BBTNGGP disetujui Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), kemudian ditindaklanjuti dengan penandatangan dokumen PKS. Kegiatan ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2019 – 2024 yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan melalui Peraturan Menteri LHK No. P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam sambutannya, Kepala BBTNGGP Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si. menyampaikan harapan bahwa nantinya KTH dapat menjadi agen konservasi, dan yang terpenting adalah mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam dokumen PKS. Beliau juga berharap KTH turut serta menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan tindakan pelanggaran yang akan berdampak pada pemutusan PKS secara sepihak. Selain itu, juga disampaikan agar kegiatan pemungutan HHBK dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) tahun 2019-2022 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahap I Tahun 2019-2020, sehingga KTH pemohon dapat melakukan pemungutan HHBK berupa getah pinus/damar di area kerja samanya terhitung mulai tanggal ditandatanganinya seluruh dokumen perjanjian kerja sama ini. Teks: Ayi Rustiadi Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Panyabungan, 14 November 2019. Penanganan konflik satwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, memberikan makna bahwa kita tidak main-main dalam usaha perlindungan satwa di kawasan hutan Kab. Mandailing Natal. Berharap konflik yang terjadi dapat berkurang tiap tahunnya seiring pembangunan dan pengelolaan kawasan hutan berjalan. Sedikitnya 10 (sepuluh) kejadian konflik masyarakat dan satwa di sekitar Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dilaporkan dan direspon oleh Balai TNBG selama tahun 2019-2019. Kejadian - kejadian tersebut berasal dari Kecamatan Batang Natal (6 kejadian), Puncak Sorik Marapi (1 kejadian), Panyabungan Selatan (1 kejadian) dan Tambangan (1 kejadian). Selain itu Polhut Balai TNBG juga membantu merespon di 3 (tiga) lokasi wilayah kerja KPH 8 Kotanopan (hutan lindung) yaitu di Kecamatan Siabu (1 kejadian), Kotanopan (1 kejadian) dan Tambangan (1 kejadian). Penanganan konflik satwa adalah penanganan lintas stakeholder. Kerjasama yang baik antara Kepolisian, TNI, Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Balai TN Batang Gadis, KPH Dinas Kehutanan Sumut, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa adalah keharusan untuk mencapai keberhasilan. Sumber : Ifham - PEH Balai Taman Nasional Batang Gadis

Waingapu. 14 November 2019. Tanda-tanda kemarau panjang yang terjadi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur akan berakhir mulai dirasakan. Hujan gerimis disertai angin turun di sebagian kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa). Namun, hujan yang terjadi pada hari Rabu sore, 13 November sangat lebat disertai angin yang cukup kencang. Hujan terjadi merata di Blok Hutan Langgaliru, kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN)Wilayah II Lewa. Kawasan yang sebelumnya sebagian besar terbakar, menjadi lebih porak poranda karena pohon-pohon dengan diameter 20-40 cm bertumbangan. Tumbangnya pohon-pohon ini menutupi jalan utama penghubung antara Kabupaten Sumba Timur dengan Sumba Tengah. Alhasil, sejumlah kendaraan terjebak dan kemacetan mengular sepanjang ± 500 meter. Mengantisipasi hal tersebut, tim SPTN II Lewa bergerak cepat dengan membersihkan batang-batang pohon yang menutupi jalan. Kepala SPTN II Lewa, Judy Aries Mulik, STP, menyatakan bahwa tumbangnya pohon-pohon tersebut akibat dari perakaran pohon yang sudah rapuh karena terbakar pada bulan lalu sehingga hujan ditambah angin besar langsung merobohkan pohon-pohon tersebut. Operasi pembersihan dilakukan di empat titik pohon tumbang selama ± 3 jam oleh para petugas sehingga arus lalu lintas lancar kembali.(jam). Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Medan, 13 Nopember 2019. Maulana, warga jalan Mega Ringroad Kota Medan, pada Senin 11 Nopember 2019, menyerahkan 1 (satu) individu Kukang Sumatera (Nycticebus caucang) ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Satwa ini diperolehnya saat melakukan perjalanan dari Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat menuju Kota Medan, pada Minggu 10 Nopember 2019, dan menemukannya di pinggir jalan dalam kondisi lemah serta stres. Tidak diketahui pasti asal usul satwa ini. Awalnya dia menduga satwa ini adalah monyet/kera. Lalu satwa ini diselamatkannya dan dibawa pulang. Setiba di rumahnya, Maulana segera mencari informasi tentang satwa tersebut melalui media sosial, dan satwa yang semula dia duga monyet/kera ternyata adalah Kukang Sumatera. Mengetahui bahwa Kukang Sumatera merupakan satwa yang dilindungi, Maulana, si pencinta satwa ini segera mencari informasi tentang institusi atau lembaga tempat penitipan satwa liar. Akhirnya dia menemukan Call Center Team Respon Reaksi Cepat (TRRC) Balai Besar KSDA Sumatera Utara 085376699066, dan segera menghubunginya. TRRC Balai Besar KSDA Sumatera Utara setelah menerima informasi segera menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Saat ditemukan Kukang Sumatera terlihat kondisi fisiknya baik dan dalam keadaan stres. Untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut serta rehabilitasinya sebelum dilepasliaran, satwa ini pun kemudian dititipkan ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Sibolangit. Balai Besar KSDA Sumatera Utara mengapresiasi upaya yang dilakukan Maulana, sembari menghimbau kepada warga masyarakat lainnya apabila menemukan satwa liar yang dilindungi, agar segera menghubungi Call Center TRRC Balai Besar KSDA Sumatera di nomor 085376699066. Sumber : M. Ali Iqbal Nasution - Balai Besar KSDA Sumatera Utara Maulana dan petugas TRRC Balai Besar KSDA Sumatera Utara setelah menandatangani berita acara serah terima

Mataram, 14 November 2019. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menghadiri rapat koordinasi tentang penyelesaian masalah Pemanfaatan Kawasan Tanpa Izin (PKTI) hutan Pesugulan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 14.50 Wita. Hadir dalam rapat tersebut jajaran TNI dan Polri seperti Kodim 1615, Korem 162, Polda NTB dan jajaran instansi Pemda NTB seperti Dinas LHK, Asisten Administrasi dan Umum serta instansi lainnya. Rapat di pimpin oleh Asisten 1 dan 3 Sekda Provinsi NTB. Dalam rapat tersebut dihasilkan kesimpulan untuk melakukan sosialisasi kepada 200 orang masyarakat khususnya masyarakat PKTI oleh tim terpadu yang akan di pimpin Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim). Tim dari provinsi NTB akan turun ke lapangan setelah Gubernur selesai menghadap Menteri LHK. Kegiatan yang dilakukan oleh tim terpadu ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa tanah yang digarap mereka merupakan kawasan konservasi TNGR. Namun begitu, TNGR tetap memperhatikan masyarakat dengan memberikan solusi berupa kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dengan melibatkan masyarakat perambah tentunya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh TNGR. Bagaimanapun demi menjaga kelangsungan ekosistem kawasan dan untuk keberlanjutan kelestarian hingga generasi selanjutnya penegakan hukum tetap akan ditegakkan seiring dengan sosialisasi yang dilakukan. Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Jambi, 14 November 2019. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mitigasi konflik diantara manusia dan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di beberapa desa penyangga wilayah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) diantaranya Desa Muara Kilis, Desa Muara Sekalo, dan Desa Suo-suo akhir Oktober silam (24/10). KEE sendiri merupakan wilayah kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi sebagaimana yang dianut dalam pengelolaan hutan konservasi. Pada kali ini tema FGD yang dibahas adalah pembangunan pagar listrik yang bertujuan untuk melokalisir pergerakan Gajah dan untuk mengurangi terjadinya konflik antara manusia dan Gajah yang kerap terjadi. Masyarakat sangat mengapresiasi rencana pembangunan pagar listrik yang akan dilakukan namun posisi pagar listrik tersebut memang harus bermanfaat untuk masyarakat sehingga diperlukan adanya masukan dari masyarakat untuk menentukan lokasi terbaik pembangunan pagar listrik tersebut. Nantinya ketika pagar listrik tersebut telah selesai dibuat akan dihibahkan kepada masyarakat dalam arti masyarakatlah yang akan memelihara dan memantau pagar listrik tersebut. Kepala Balai KSDA Jambi, Rahmad Saleh mengatakan “FGD bersama masyarakat desa penyangga kawasan KEE sudah kami laksanakan dan masyarakat dengan senang hati menerima rencana pembangunan pagar listrik tersebut. Kita berharap pagar listrik ini akan bermanfaat bagi manusia dan Gajah sehingga dapat hidup berdampingan tanpa adanya konflik.” Sumber : Balai KSDA Jambi

Sibolangit, 14 November 2019. Masih Suasana Rangkaian Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Lingkup Balai Besar KSDA Sumatera Utara bertempat di halaman Parkir TWA Sibolangit, Siswa/i SD, SMP dan SMK Masehi Sibolangit menampilkan Marching Band dengan balutan nuansa konservasi dan lingkungan sebanyak 46 siswa/i pada hari Sabtu, 9 November 2019 silam. Suguhan Marching Band yang unik ini dalam rangka menyampaikan semangat pesan konservasi agar generasi muda milenial muncul rasa cinta dan rasa peduli terhadap puspa dan satwa Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia bagi generasi mendatang. Penampilan Marching Band SD, SMP SMK Masehi Sibolangit sangat memukau apalagi dengan nuansa konservasi dan lingkungan. Sekolah SD, SMP dan SMK Masehi adalah sekolah yang berada dekat sekitar TWA Sibolangit yang sudah mulai aktif menyuarakan dan mengkampanyekan konservasi. Setelah tampil dengan Marching Band para siswa/i kemudian melaksanakan wisata edukasi konservasi dan lingkungan dan remaja pecinta alam. Kemudian Kepala Resort CA/TWA Sibolangit Samuel Siahaan, SP menyampaikan materi Penyuluhan Konservasi di Visitor Centre sambil mengelilingi kawasan TWA Sibolangit. TWA Sibolangit sebagai salah satu role model pusat Edukasi Konservasi dan Lingkungan di Sumatera Utara selalu menyuguhkan tampilan berbeda setiap waktu. Dengan tampilan berbeda unik dan khas akan menarik generasi milenial semakin cinta alam dan lingkungan dan berperan serta dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui perilaku dan budaya hidup sehari-hari dilingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Sumber : Samuel Siahaan, S.P. - PEH Pertama BBKSDA Sumatera Utara

Medan, 13 November 2019. Arpan, pemilik 3 (tiga) individu satwa dilindungi Binturong (Arctictis binturong) secara illegal, yang ditangkap oleh petugas Unit 3 Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Reskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Balai Besar KSDA Sumatera Utara, pada Kamis 22 Agustus 2019 yang lalu, akhirnya menjalani sidang di ruang sidang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Rabu, 13 Nopember 2019. Sidang perdana mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi H. Tambunan, SH. serta keterangan saksi fakta masing-masing M. Ali Iqbal Nasution dan Agus Rinaldi, SH dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara serta J. Sialagan dan Afriza dari Polda Sumatera Utara. Saksi J. Sialagan dan Afriza dari Polda Sumatera Utara menerangkan kronologis penangkapan terdakwa, sedangkan Saksi M. Ali Iqbal Nasution dan Agus Rinaldi, SH. memaparkan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sesuai pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dijelaskan pula bahwa Binturong termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Setelah mendengar keterangan Saksi Fakta dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim PN Medan menunda sidang selama sepekan untuk mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sumber : Evan - Balai Besar KSDA Sumatera Utara Keempat Saksi Fakta saat memberikan Keterangan

Sedoa, 13 November 2019. Dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik nasional hingga ke level internasional. Project Forest Programme III Sulawesi (FP III) merupakan suatu proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman melalui Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) dalam mendukung efektifitas dan keberlangsungan pengelolaan TNLL yang suistainable dan mampu menjawab tantangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutannya. Dalam pelaksanaannya kegiatan review dan monitoring penting dilakukan demi tercapainya optimalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 10 November hingga 13 November 2019 dilaksanakan kegiatan review progress proyek FPIII pada tiga Project Implementing Unit yaitu Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Palu-Poso (BPDASHL Palu-Poso), dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi (BPSKL Sulawesi). Kunjungan pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu khususnya pada tingkat tapak dilakukan di wilayah Resort Tongoa dan Desa Sedoa. Pada kesempatan kali ini Sebastian Dittrich sebagai Project Manager dan Hubertus Kraienhorst sebagai Senior Forestry Advisor melihat langsung dilapangan terkait kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh FPIII seperti pembangunan Kebun Bibit Resort, Kesepakatan Konservasi Masyarakat, dan implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lore Lindu (SIMRELI) serta Joint Smart Patrol. Didampingi langsung oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Tim dari Direktorat Pemolaan Informasi Kawasan Hutan rombongan menuju ke lokasi Telaga Tambing yang merupakan salah satu tempat dibangunnya KBR dan pada kesempatan itu pula dilakukan presentasi mengenai penggunaan SIMRELI serta hasil yang diperoleh hingga saat ini. Kunjungan pada wilayah TNLL kemudian berlanjut ke Desa Sedoa yang merupakan salah satu desa yang membangun KKM bersama BBTNLL, di Desa Sedoa kemudian dilakukan diskusi bersama masyarakat mengenai progress KKM, pelaksanaan Partisipatory Landuse Planning yang dilaksanakan oleh Konsorsium Satu Peta melalui proyek FPIII pada PIU BPSKL wilayah Sulawesi. Kunjungan kali ini memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan optimalisasi proyek FPIII di wilayah Taman Nasional Lore Lindu, dengan membawa bekal saran dan masukan membangun dari semua pihak diharapkan proyek ini dapat memberikan kemajuan dalam pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Lore Lindu. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Tuva, 12 November 2019. “Behind every great man, there is a great woman” mungkin kutipan tersebut sangat pas untuk kegiatan yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Desa Tuva kali ini. 12 November 2019 merupakan salah satu hari yang berbahagia bagi warga Desa Tuva dan desa-desa disekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) khususnya di wilayah Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (BPTNW) I Saluki, karena dikunjungi langsung oleh rombongan DWP KLHK Pusat. Agenda yang dilakukan rombongan pada hari itu adalah penyerahan bantuan sosial sekaligus silaturahmi bersama petugas lapangan yang juga merupakan masyarakat di sekitar wilayah TNLL dan warga desa pasca bencana gempa bumi dan banjir bandang yang melanda Desa mereka. Didampingi oleh ketua DWP lingkup KLHK Sulteng Sri Endang Jusman rombongan DWP KLHK Pusat yang terdiri dari ibu Diah Hadi Daryanto (Ketua DWP KLHK), ibu Asih Wiratno, Ibu Najma Basalamah, Ibu Dewi Denaldy, dan Ibu Happy Tandia bersama rombongan menuju ke Desa Tuva dalam misi penyerahan bantuan sosial dan silaturahmi. Walaupun suasana terik siang itu sambutan meriah dan ceria dari anak-anak sekolah SDN Desa Tuva membuat suasana menjadi lebih “adem”, dilanjutkan dengan pemasangan ikat kepala dari pemuda-pemudi adat di wilayah tersebut. Rombongan DWP Pusat kemudian memberikan bantuan modal usaha kepada warga desa yang terkena dampak bencana serta penyerahan cinderamata berupa tumbler dan alat tulis kepada siswa-siswi sekolah yang hadir pada acara tersebut. Pemberian tumbler sekaligus memberikan edukasi cinta lingkungan dan peduli sampah pada generasi muda di sekitar kawasan TNLL, “nanti kesekolah tidak usah membawa air dalam kemasan plastik lagi agar sampahnya tidak menumpuk dan lingkungan menjadi terjaga, pakai tumbler seperti yang sudah kami bagi, dan ingat sampahnya jangan dibakar” ujar ibu Diah pada kesempatan kali itu. Kunjungan pada hari itu juga dihadiri oleh Kepala Balai Besar TNLL Ir. Jusman, dan Kepala Satker lingkup KLHK Sulawesi Tengah sekaligus menyerahkan bantuan dari Direktur Jendral KSDAE kepada pengurus Desa Tuva untuk pembangunan fasilitas sosial dan umum di Desa tersebut. Mendengarkan cerita langsung, serta pemutaran video dari masyarakat yang terdampak bencana dan saling berdiskusi menambah keakraban dan jalinan silaturahmi diantara rombongan dan masyarakat yang hadir pada acara tersebut, sekaligus menambah keyakinan bersama untuk tetap tegar dan bangkit dari musibah yang dialami. Ucapan terima kasih kepada rombongan yang hadir dari camat Gumbasa dan Kepala Desa Tuva menutup acara siang itu. Kunjungan langsung ke daerah kali ini semakin menggambarkan kutipan di awal tulisan ini, bahwa dibalik pria-pria hebat di jajaran KLHK Pusat di Jakarta ternyata rombongan “pendamping hidup” beliau-beliau juga ikut mendukung dalam rangka menjaga serta merawat silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama khususnya masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Seperti pada tulisan Ditjen KSDAE Ir. Wiratno berjudul “Apa itu Extended Family?” kita semua termasuk masyarakat adalah “Keluarga Batih” dalam mengelola kawasan konservasi, sebuah keluarga besar yang saling mendukung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mensejahterakan manusianya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jambi, 14 November 2019. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bersama mitra konservasi FZS (Frankfurt Zoological Society) melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Masyarakat Mitra Konservasi (MMK) sebagai salah satu implementasi dari sepuluh cara pengelolaan kawasan konservasi pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 silam. Kegiatan ini sendiri dibuka langsung oleh Kepala Balai KSDA Jambi, Rahmad Saleh dan dihadiri 50 peserta dari 5 Desa yang ada di sekitar areal Alam Bukit Tigapuluh (ABT) Kab. Tebo. Salah satu tugas pokok dari MMK adalah membantu Balai KSDA Jambi dalam melakukan mitigasi konflik dan di Kab. Tebo yang sering terjadi adalah konflik antara manusia dan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus). Kegiatan peningkatan kapasitas MMK berlangsung di Desa Muara Sekalo dan berlangsung selama 2 hari ini dibantu oleh tim ahli Gajah dari Provinsi Aceh dan ahli Gajah dari Taman Nasional Way Kambas serta ahli Gajah dari FZS. 50 orang peserta anggota MMK mengikuti kegiatan dengan seksama dan serius mendengarkan pengarahan oleh para ahli yang memaparkan materi sampai kegiatan praktek bagaimana cara menghalau Gajah, menggiring Gajah, sehingga Gajah tidak masuk ke areal perkebunan milik masyarakat. Kepala Balai KSDA Jambi, Rahmad Saleh mengatakan “Kegiatan peningkatan kapasitas MMK sudah kita lakukan selama 2 hari dan kita sendiri dibantu oleh para ahli yang datang dari Aceh dan Lampung dan juga ahli Gajah dari mitra kami FZS. Kita berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan para MMK dalam bagaimana mengatasi sebuah konflik antara manusia dan Gajah apabila nantinya terjadi dan siap membantu Balai KSDA Jambi mengatasi konflik tersebut.” Sumber : Balai KSDA Jambi