Kendari, 11 September 2020. ,.Gerakan pungut sampah bersama dalam rangka memperingati hari sampah dunia (Word Cleanup Day) di laksanakan di kawasan air terjun Moramo Suaka Margasatwa (SM) Tanjung Peropa pada Kamis 10 September 2020. Kegiatan dari P3E Suma ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf P3E Suma seluruh Indonesia, serta berbagai elemen mulai dari semua UPTD KLHK, Dinas Kehutanan Prov Sultra, DLH Prov Sultra, Pemerintah Kab Konawe Selatan bersama Forkopimda, Tim Lintas Alam, Saka Wanabakti dan lain - lain. Sekitar 200 orang peserta Word Cleanup Day tetap mengikuti standar protokoler kesehatan Dalam sambutannya Bupati Konawe Selatan berterima kasih karena Kabupaten Konawe Selatan sudah dipilih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan Word Cleanup Day dan secara resmi membuka kegiatan ini dengan pelaksanaan aksi bersih bersama yang di tandai dengan pemberian kantong sampah kepada peserta aksi dan pemberian masker dari Bupati Konawe Selatan ke Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara Word Cleanup day ini menghasilkan 10 kantong sampah plastik yang berisi sampah organik dan anorganik. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tenggara

Kepulauan Selayar, 12 September 2020. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate bersama Tim melakukan kunjungan ke kelompok binaan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Tarupa dan SPTN Wilayah II Jinato, Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Salah satu agenda kunjungan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok yang saat ini terdapat 6 (enam) kelompok penerima bantuan usaha, yaitu Kelompok King San (Desa Tarupa), Kelompok Forum Peduli Laut PAAP (Desa Latondu dan Desa Rajuni), Kelompok MDK Tau Pulo (Desa Rajuni), Kelompok MDK Jinato Marennu (Desa Jinato), KUP Melati (Desa Tambuna), dan Kelompok Lolo Bajo (Desa Khusus Pasitallu Timur). Diketahui, kelompok penerima bantuan sudah melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah produk olahan ikan. Produk olahan ikan yang sedang dikembangkan oleh kelompok, antara lain Tuna Suir (Kelompok King San), Lure Kacang (Kelompok Forum Peduli Laut PAAP), dan Garoppo Juku (KUP Melati). Selain produk olahan ikan tersebut, Kelompok MDK Tau Pulo dan MDK Jinato Marennu juga sedang mengembangkan usaha di bidang jasa wisata,seperti kuliner, pembuatan souvenir, dan kegiatan pendampingan tamu/guide. Dalam waktu dekat, Kelompok King San juga akan membangun sebuah kedai yang akan memberi kenyamanan kepada tamu yang berkunjung di Desa Tarupa. Hal yang tidak kalah menariknya, Kelompok Forum Peduli Laut PAAP Desa Latondu dan Rajuni telah menyelesaikan pembangunan tambak garam yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Latondu saat ini. Garam merupakan bahan utama dalam pengolahan ikan asin, sehingga dengan adanya garam hasil produksi kelompok, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh membeli garam dari Flores. Dalam kunjungannya, Kepala Balai TN Taka Bonerate, Faat Rudhianto, S.Hut., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada kelompok atas kreativitas dan kerja kerasnya. Kepala balai juga berpesan agar bantuan ini dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kelompok demi kemajuan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu upaya dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Kelompok diharapkan lebih kreatif dan inovatif sehingga dari kegiatan usaha yang dilakukan dapat memberikan hasil yang nyata, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi demi tercapainya tujuan bersama “alam lestari, masyarakat sejahtera”. Sumber : Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Pekanbaru, 11 September 2020 – Kepala Seksi Konservasi Wilayah III, Bapak MB Hutajulu bersama anggota Resort Duri Balai Besar KSDA Riau melakukan patroli kawasan mandiri di sekitar hutan Talang, Suaka Margasatwa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis pada Minggu, 6 September 2020. Petugas menemukan anak - anak dari Kelurahan Bathin Solapan menangkap burung berkicau dari kawasan konservasi tersebut. Mereka menangkap burung – burung tersebut menggunakan getah karet dengan umpan burung untuk memancing kedatangan burung lainnya. Memperhatikan hal tersebut, Kepala Seksi Konservasi Wilayah II bersama tim melakukan sosialisasi kepada anak anak tersebut dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian mereka bersama sama melepasliarkan burung – burung tersebut ke alam bebas, karena mereka butuh kebebasan dan perlindungan dari kita untuk kelestariannya #karenakonservasitakmungkinsendiri Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Kupang, 10 September 2020. Upaya penanganan tenurial di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kateri di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT), Timbul Batubara, memimpin langsung pertemuan dengan kelompok masyarakat, para perangkat desa, serta Forkopimda Kecamatan Malaka Tengah. Pertemuan juga dihadiri tim penanganan tenurial dari Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jendral KSDAE Kementerian LHK, serta tim supporting dari USAID-BIJAK dan Kemitraan/Partnership. Aktivitas dilaksanakan untuk merumuskan rencana aksi penyelesaian tenurial di SM Kateri secara detail. Perwakilan masyarakat eks pengungsi Timor-Timur menyambut baik diskusi tersebut dan menyampaikan keinginan-keinginan mereka untuk dapat tetap diberikan akses pemanfaatan lahan di dalam kawasan, sambil melakukan pemulihan ekosistem, serta lebih lanjut berupaya mengembangkan pariwisata minat khusus di wilayah tersebut. Rangkaian kegiatan dimulai dengan diskusi dan pembahasan multi pihak di Aula kantor Balai Besar KSDA NTT pada tanggal 9 September 2020. Seri diskusi berlangsung sepanjang hari untuk merumuskan rancangan awal langkah tindak penanganan SM Kateri, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan diskusi di tingkat lapangan bersama masyarakat. Pada hari berikutnya, tim gabungan berangkat ke Atambua dan lebih lanjut menuju Betun, Kabupaten Malaka. Setibanya di Betun, tim gabungan menuju kantor Bupati Malaka dan diterima oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Silvester Letto dan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka. Pemerintah Kabupaten Malaka, menyambut baik upaya yang akan dilakukan dan berharap agar SM Kateri dapat dipulihkan mendekati kondisis semula, terutama fungsi hidrologisnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sebagian masyarakat Kabupaten Malaka. Pertemuan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi terkini kawasan tersebut, meninjau kondisi masyarakat yang memanfaatkan lahan di dalam kawasan, serta berdialog langsung dengan mereka. Kunjungan lapangan ini diakhiri dengan pertemuan secara formal dengan perwakilan kelompok masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat baru (pejuang integrasi yang mengungsi), perangkat desa, serta Forkopimda Kecamatan Malaka Tengah. Dalam pertemuan, Timbul Batubara menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh solusi bersama agar tercipta harmoni antara kelestarian alam dan ketersediaan kebutuhan ekonomi masyarakat. Interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi diupayakan agar positif dengan tetap memanfaatkan hasil alamnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Timbul Batubara menekankan bahwa harmoni alam dan peradaban perlu diciptakan di SM Kateri dengan cara membangun interaksi kearifan lokal dengan lingkungan alam sekitar sebagai bagian dari perjuangan menuju kehidupan yang harmonis. Kepada perwakilan masyarakat, Kepala Balai Besar KSDA NTT dan Camat Malaka Tengah mengharapkan agar kepedulian bersama yang digalang ini menjadi aksi bersama, yang dibalut dalam konsep keseimbangan 3 Pilar (adat/budaya, agama dan pemerintah). Untuk itu dibutuhkan kesepakatan bersama, dari pikiran bersama, serta membumikan kerja bersama, untuk menjaga nilai penting kawasan konservasi SM Kateri sebagai penyangga kehidupan, sumber air, hasil hutan bukan kayu berupa madu hutan dan tanaman obat, tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan menyambut positif penyampaian tersebut, dan sekaligus menyampaikan keinginan-keinginan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Kesepahaman kemudian terbangun untuk bersama-sama melakukan pemulihan ekosistem, pengelolaan sebagian lahan kawasan untuk pemenuhan kebutuhan budidaya dengan jenis-jenis multipurpose trees species (MPTS), pengembangan wisata alam, dan berbagai aktivitas ekonomi produktif lainnya. Kemitraan konservasi yang dilakukan akan dikawal bersama oleh gugus tugas yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga adat setempat. Kesepahaman yang terbangun ini diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Pertemuan akan dilanjutkan untuk membahas hal-hal detail terkait rencana aksi. Kepada masyarakat di sekitar SM. Kateri, Timbul Batubara secara khusus menyampaikan salam dan mengharapkan agar setelah pertemuan ini, akan terbangun komunikasi yang lebih baik antara Balai Besar KSDA NTT dengan masyarakat dan berharap agar pertemuan ini dapat menjadi momentum perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan SM Kateri. Camat Malaka Tengah menutup pertemuan dengan menyampaikan harapannya agar masyarakat tidak boleh lagi membabat hutan yang masih utuh untuk memperluas lahan garapan di kawasan SM Kateri. Sumber : Humas Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur Call Center 081138104999 Email : bbksdantt@gmail.com

Pekanbaru, 11 September 2020 – Resort Dumai dan beberapa Staf Seksi Konservasi Wilayah 4 Dumai Balai Besar KSDA Riau pada hari Selasa dan Rabu, 8 s/d 9 September 2020 melakukan patroli rutin pencegahan perambahan dan kebakaran hutan di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai. Tak lupa penyisiran jerat pun dilakukan di sekitar kawasan dan di dalam Kawasan. Tim sekaligus memberikan sosialisasi kepada Masyarakat yang dijumpai di lapangan. Selain itu, petugas Resort Dumai juga melakukan pemasangan Papan peringatan/rambu kawasan. Yuuk sama sama kita amankan kawasan hutan yang tersisa #karenakonservasitakmungkinsendiri Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Medan, 10 September 2020. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan Bupati Toba terkait Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Peningkatan Jalan Eksisting Menghubungkan Dusun Ribidang Desa Lumban Pinasa Saroha, Kecamatan Habinsaran Ke Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan ditandatangani di ruang rapat kantor Bupati Toba, Selasa (8/9). Penandatanganan dilakukan Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For. dan Bupati Toba diwakili Sekretaris Daerah Drs. Audi Murphy Sitorus, SH., M.Si. PKS ini menjadi penawar dahaga masyarakat, khususnya Desa Sipagabu Kecamatan Nassau, yang sudah lama merindukan akses jalan, mengingat selama ini desa tersebut masih tertinggal dan terisolir akibat sulitnya akses jalan keluar masuk karena harus melalui kawasan hutan. Melihat kondisi keterbelakangan Desa Sipagabu ini, Pemkab Toba melalui Dinas PUPR merencanakan Program Peningkatan Kualitas Jalan yang menghubungkan Dusun Ribidang Desa Lumban Pinasa Saroha, Kecamatan Habinsaran menuju Desa Sipagabu, Kecamatan Nassau guna meningkatkan perekonomian masyarakat di kedua desa yang terisolir tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, dimulai sejak bulan Juli 2018, dan telah melalui berbagai analisis dan pertimbangan, akhirnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan persetujuan untuk dilakukan kerjasama pada tanggal 26 Juni 2020, yang ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), melalui surat Nomor : S.591/KSDAE/PIKA/ KSA.0/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 dengan melimpahkan kewenangan yang bersifat delegasi kepada Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara atas nama Direktur Jenderal KSDAE untuk menandatangani PKS. Peningkatan Jalan Eksisting yang menghubungkan kedua desa tersebut direncanakan akan dilaksanakan sepanjang ± 2,38 km melintasi kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan. Kegiatan ini juga mendukung Program Nawa Cita Pemerintah Republik Indonesia yang ketiga yaitu : “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara dalam sambutannya mengharapkan kegiatan peningkatan jalan eksisting ini benar-benar memberi manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari keterisoliran selama ini. Namun diingatkan juga agar pelaksanaan di lapangan menghindari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga menggangu perpindahan hidupan liar utama. “Dan menjadi tanggung jawab bersama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi kerjasama dari berbagai kemungkinan gangguan,” ujar Hotmauli. Sementara itu tokoh masyarakat yang hadir, menyampaikan rasa syukurnya sekaligus terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, yang sudah merealisasikan keinginan masyarakat mengijinkan pembukaan jalan melintasi kawasan SM. Dolok Surungan guna membuka daerah yang terisolir dan tertinggal berpuluh tahun lamanya. Bentuk apresiasi masyarakat diwujudkan dengan mangulosi (pemberian ulos) kepada Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Melalui ulos ini doa dan harapan masyarakat disampaikan kepada Yang Maha Kuasa agar Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan keberhasilan/kesuksesan dalam menjalankan tugas kedinasan. Penandatangan ini dihadiri pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Toba, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar KSDA Sumatera Utara Teguh Setiawan, S.Hut., MM., Kepala Bidang Konservasi Wilayah II Pematangsiantar Seno Pramudita, S.Hut., M.E., Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama Elvina Rosinta Dewi, S.Hut., M.I.L. dan tokoh masyarakat. Sumber : Dian Rohdiana, S.Hut. - PEH Pertama Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Agats, 11 September 2020. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua (BBKSDA Papua) bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Asmat ,DPRD Asmat, dan OPD terkait telah melepasliarkan 116 ekor kura-kura moncong babi (Carettochelys insculpta ) dengan rincian 48 ekor jantan dan 68 ekor betina di Rawa Baki, Distrik Akat, Asmat pada 09 September 2020. Kura-kura moncong babi (KMB) tersebut berasal dari Balai KSDA DKI Jakarta, Penyerahan dari Karantina Ikan Kelas IIA Kabupaten Jayapura, dan hasil sitaan dari Polda Papua. Satwa liar tersebut sebelumnya telah dilakukan habituasi di kandang transit satwa BBKSDA Papua di Jayapura kemudian dibawa ke Asmat melalui Dekai-Yahukimo dan dari Kandang transit satwa Mile 21 di Timika untuk selanjutnya dibawa ke Asmat melalui Bandara Timika. Rawa Baki Vrienschap kampung Yuni Distrik Akat Kabupaten Asmat dipilih sebagai lokasi lepas liar karena merupakan habitat alami yang masih terjaga kelestariannya dan kawasan ini merupakan areal yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang merupakan kawasan perlindungan dengan nilai kehati tinggi. Perjalanan menuju lokasi tersebut membutuhkan waktu 4 jam perjalanan dengan menggunakan speedboat dari kota Agats. Menanggapi masih adanya penyelundupan satwa, khususnya KMB, Kepala Balai Besar KSDA Papua Edward Sembiring, S.Hut.,M.Si menyatakan keprihatinannya. Sampai saat ini ternyata masih ditemukan tindak Ilegal kura-kura moncong babi yang berasal dari Kabupaten Asmat. Disaat melakukan lepas liar, Sekda Kabupaten Asmat, Bartholomeus Bokoropces, S.Sos.,M.Ec.Dev, menyatakan mewakili Pak Bupati selaku Kepala Daerah, kami menyampaikan banyak terima kasih, dengan dikembalikannya 116 kura-kura moncong babi ini ke Rawa Baki ini, masyarakat tahu bahwa kekayaan alam mereka ini dilindungi dan pemerintah memberi perhatian dengan cara mengembalikan sitaan ini dari Jakarta, Jayapura dan Timika. Bartholomeus juga menyampaikan terima kasih kepada Tim yang sudah bekerja keras untuk mengembalikan kekayaan alam kami ke Rawa Baki pada hari ini dan mewakili masyerakat Asmat secara umum, memohon agar mencegah penyelundupan karena satwa tersebut tidak cocok untuk hidup di habitat yang berbeda selain di wilayah selatan Papua. Selain itu, Ketua Komisi B DPRD Asmat Daniel Sumari menyatakan, dengan dikembalikannya KMB di Rawa Baki pada hari ini, menunjukan kerja keras pemerintah untuk mengawasi kekayaan alam Asmat ini. Harapannya, penyelundupan kura-kura moncong babi tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Selanjutnya Edward mengatakan "Kita patut bangga karena di Indonesia, KMB hanya dapat ditemukan di bagian selatan Papua, khususnya di Asmat. Ini merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Tugas kita bersama semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga KMB tetap lestari. Selanjutnya Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan DPRD Asmat serta OPD terkait yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan pelepasliaran KMB serta terimakasih kepada masyarakat adat yang terus menjaga kearifan lokal potensi kehati yang ada di wilayah Asmat. Kura-kura moncong babi (KMB) merupakan satwa endemik papua yang berasal dari family Carettochelyidae dan habitatnya di bagian selatan Papua. Satwa ini dapat hidup di air tawar dan payau. Berkembang biak selama musim kemarau dan musim bertelur antara bulan September sampai Desember setiap tahun. Satwa ini dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Sumber : Balai Besar KSDA Papua Penanggungjawab berita : Kepala Balai Besar KSDA Papua - Edward Sembiring (081262174715) Informasi lebih lanjut : Kepala Bidang KSDA Wilayah I - Irwan Efendi (082198017707) Call Center BBKSDA Papua - 0823-9802-9978

Jember, 11 September 2020. Sebagai langkah awal kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, maka dilaksakan penguatan kelembagaan kelompok yaitu kelompok Curah Malang 2 di Resort Wonoasri dan kelompok Aren Barat 2 di Resort Sanenrejo pada hari Rabu, 10 September 2020. Pertemuan dihadiri Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah II Ambulu, petugas resort, pengurus dan anggota kelompok serta perwakilan dari pemerintah desa. Dalam pertemuan dirumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) kelompok dan pembahasan terkait kemitraan konservasi. Pada pertemuan di dua lokasi ini, Agust Dwiandono, Kepala SPTN wilayah II Ambulu menjelaskan tentang konsep kemitraan konservasi serta membuka diskusi seluas-luasnya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta pertemuan. Andik Budiono selaku Kepala Resort Wonoari menyampaikan bahwa pertemuan ini untuk menyamakan persepsi seluruh pihak baik petani rehabilitasi dan pemerintah desa terkait dengan upaya pemulihan ekosistem melalui program kemitraan konservasi. Andik menambahkan bahwa dengan adanya kemitraan konservasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat Kawasan konservasi bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga cita cita Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari, bukan sekedar mimpi. Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di Taman Nasional Meru betiri (TN MerBeTi) telah dilaksanakan sejak tahun 2019, saat itu dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan kelompok tani zona rehabilitasi di wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Ambulu yaitu Kelompok Aren Barat I, Pletes 2, Pletes 3 dan Kelompok Gentengan 2. Pada tahun 2020 ini, direncanakan akan dilakukan Perjanjian Kerjasama dengan kelompok tani sebanyak 12 kelompok. Dengan semakin banyak kelompok yang terlibat melalui kemitraan konservasi, diharapkan dapat mendukung keberhasilan pemulihan ekosistem di TN Meru Betiri. Sesuai amanat Perdirjen KSDAE no. 6 tahun 2019 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan pelibatan masyarakat setempat sekitar kawasan yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap potensi kawasan. Salah satu upaya yang dilakukan Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam upaya peningkatan pengelolaan kawasan khususnya pemulihan ekosistem adalah melalui kegiatan kemitraan konservasi. Dengan adanya pola kemitraan konservasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memulihkan fungsi Kawasan yang mengalami kerusakan. Sumber : Balai Taman Nasional Meru Betiri

Pekanbaru, 11 September 2020 – Resort Bukit Rimbang Balai Besar KSDA Riau melakukan penanganan konflik satwa Beruk (Macaca nemestrina) di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 9 September 2020, yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat. Satwa Beruk tersebut berjenis kelamin jantan, terkena perangkap di areal belakang rumah warga. Berdasarkan informasi yang didapat, Beruk tersebut awalnya sering berada di belakang rumah warga dan merusak kebun, sehingga meresahkan warga setempat. Masyarakat selanjutnya berinisiatif untuk menangkap Beruk tersebut menggunakan perangkap besi. Setelah Beruk masuk perangkap, warga langsung menghubungi tim yang bertugas di Resort Bukit Rimbang. Tim memberikan sosialisasi dan himbauan kepada warga terkait upaya-upaya penanganan konflk satwa. Setelah kondisi satwa sudah sehat, satwa tersebut segera dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan konservasi. Terima kasih masyarakat Desa Petai atas respon cepatnya #karenakonservasitakmungkinsendiri Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Putussibau, 9 September 2020. Untuk meningkatkan sinergitas dan tata hubungan kerja dengan para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum) laksanakan gelar siaga dan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNBKDS). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Ir. Wiratno, M.Sc. Menurutnya kegiatan rapat kordinasi ini sangat penting untuk menjaga sinergitas berbagai pihak dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). “Untuk menanggulangi karhutla di kawasan konservasi, kita perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, POLRI, TNI dan masyarakat terutama Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan deteksi dini karhutla serta dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dengan memanfaatkan jaringan, saling bekerja sama melepaskan ego sektoral serta memanfaatkan IPTEK yg kita kuasai.” ujar Wiratno, Acara rakor kali ini menampilkan beberapa narasumber dari Direktorat Kawasan Konservasi , Balai Besar Tana Bentarum, Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan, serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Besar Tana Bentarum, Arief Mahmud dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebakaran hutan merupakan penyumbang degradasi terbesar di kawasan TNBKDS khususnya di TNDS. “Hampir setiap tahun, di kawasan TNDS terjadi kebakaran hutan, pada tahun 2015 terjadi kebakaran seluas 185,27 Ha, tahun 2016 seluas 14,5 Ha, tahun 2017 seluas 103,68 Ha, tahun 2018 seluas 68,83 Ha dan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan luasan kebakaran mencapai 306,81 Ha. Kebakaran ini terjadi dipengaruhi oleh tingginya aktivitas manusia pada saat musim kemarau sehingga sinergitas para pihak sangat penting untuk menekan kejadian kebakaran hutan di kawasan TNDS” pungkasnya. Dalam momentum ini, secara paralel dilaksanakan juga gelar siaga kebakaran hutan yang terdiri dari apel siaga, simulasi pengendalian kebakaran hutan serta simulasi patroli udara dalam rangka pengecekan hotspot yang berlangsung secara live di markas komando Brigdalkarhut Balai Besar Tana Bentarum dan Bandar Udara Pangsuma Putussibau. Apel siaga dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar Tana Bentarum selaku pembina apel dengan peserta apel yang melibatkan Manggala Agni, TNI, POLRI, SATPOL PP dan MPA. Sedangkan simulasi pengendalian kebakaran hutan dilakukan dengan serangkaian kegiatan mulai dari patroli terpadu, penanggulangan kejadian kebakaran hutan serta penanganan pasca kebakaran hutan yang dilakukan secara terpadu oleh semua pihak. Rangkaian simulasi Patroli Udara dimulai dari pengecekan pesawat Ultraligt sebelum terbang (Pre Fligth Chek) hingga take off menuju lokasi titik hotspot yang dilaporkan dari posko, simulasi ini betujuan untuk peningkatan upaya Early Warning System guna mendukung program Zero Forest Fire di kawasan TNBKDS. Diakhir acara Arief Mahmud menyampaikan harapan bahwa kegiatan kali ini dapat meningkatkan kesiagaan personil dan eksistensi strategi pengendalian karhutla serta tetap terjaga sinergitas berbagai pihak dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya di kawasan TNBKDS. Sumber: Balai Besar TN Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum

Malang, 10 September 2020. Ada sekitar 100 tukik yang dilepasliarkan pihak Pokmaswas Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC) bersama Balai Besar KSDA Jatim di Pantai Bajulmati, 9 September 2020. Tukik-tukik tersebut dari jenis Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) dan mulai dilepasliarkan saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Pelepasliaran kali ini juga diikuti belasan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya - Malang yang didampingi oleh Ir. Sukandar, MP. Menurut dosen yang lebih akrab dipanggil Cak Kandar ini, FPIK memiliki program untuk mengenalkan mahasiswa terhadap kegiatan di alam, salah satunya konservasi Penyu di Malang Selatan. Sebelum dilaksanakan pelepasliaran tukik, di lokasi yang sama juga digelar kegiatan lomba mewarnai bagi anak-anak dengan tema perbedaan antara Penyu dan Kura-kura. Menurut Sutari, Ketua BSTC, lomba tersebut bertujuan untuk meng-edukasi anak-anak agar mengenal penyu. “Mengapa anak-anak? Karena pada anak-anak lebih mudah ditanamkan mengenai penyu, berbeda jika kepada orang dewasa. Dan edukasi ini dilakukan secara bertahap, contohnya dilanjutkan dengan perbedaan jenis penyu hingga fungsi penyu bagi ekosistem laut”, terang pria yang sering dipanggil Sutar ini. Menurut Hari Purnomo, SP., M.Si., Kepala Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu, bahwa sepanjang pantai wisata di sekitar Bajulmati merupakan tempat bertelurnya Penyu dari jenis Penyu Sisik dan Lekang. “Untuk itu perlu dipertahankan proses pelepasliaran di titik lokasi penyu bertelur, artinya dimana telur itu didapat, maka di lokasi itu juga dilakukan pelepasliaran tukik. Agar kelak keturunannya akan kembali bertelur di lokasi yang sama,” tambah Hari. Ada sekitar 57 indukan penyu yang bertelur di sekitar Pantai Bajul Mati selama satu musim bertelur, dan setiap induk bertelur rata-rata 100 telur. Sejak tahun 2009 kegiatan patroli dan edukasi mengenai penyu terus digencarkan di pantai-pantai Malang Selatan, untuk menekan perburuan terhadap telur-telur penyu. Dan tahun 2012 jumlah perburuan sudah jauh berkurang hingga saat ini. Sumber: Agus Irwanto, Balai Besar KSDA Jatim

Pekanbaru, 10 September 2020. Pada Selasa (8/9), Tim Gabungan yang terdiri dari Balai Besar KSDA Riau, Ditjen Gakkum LHK, dan Polda Riau melakukan operasi penindakan pembalakan kayu ilegal di Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Tim Operasi Gabungan berhasil mengamankan dan menghancurkan ±17 m3 kayu ilegal serta mesin pengolahan kayu di 3 (tiga) sawmill penampung kayu ilegal. Operasi ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang pembalakan liar dan pengolahan kayu ilegal yang berasal dari kawasan Suaka Margasatwa (SM) Giam Siak Kecil. SM Giam Siak Kecil merupakan kawasan konservasi penting bagi Indonesia dan dunia karena merupakan bagian dari Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu yang telah ditetapkan oleh UNESCO dan merupakan Cagar Biosfer dengan karakteristik hutan rawa gambut dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Lokasi operasi ini merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang sangat rawan kebakaran hutan. Operasi dimulai pada tanggal 29 Agustus 2020 dan berlangsung selama 8 hari. Operasi diawali dengan identifikasi tempat pengolahan kayu yang menampung kayu hasil pembalakan liar dari kawasan SM Giam Siak Kecil, dan ditemukan 3 (tiga) sawmill di Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Selanjutnya tim operasi gabungan juga melakukan penggrebekan ke lokasi, dan berhasil mengamankan ±17 m3 kayu jenis meranti dan campuran serta membongkar dan mengamankan 3 (tiga) set mesin pengolah kayu beserta 6 (enam) gergaji belah dan 4 (empat) alat angkut kayu. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kayu yang ditemukan sebanyak ±6 m3 beserta mesin pengolah kayu diamankan oleh Tim Operasi Gabungan ke Kantor Bidang KSDA Wilayah II BBKSDA Riau. Selanjutnya tim juga melakukan pemasangan papan peringatan dan larangan di kawasan SM Giam Siak Kecil.... Sumber: Balai Besar KSDA Riau

Banjarbaru, 8 September 2020 – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan menyelenggarakan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) SM Pulau Bakut periode tahun 2021 – 2030. Konsultasi publik ini dilaksanakan pada hari Selasa, 8 September 2020 bertempat di Fave Hotel Banjarbaru. Acara ini diharidiri oleh para pihak, baik dari instansi pemerintah, akademisi dan LSM. Berkesempatan hadir pada acara tersebut adalah Kepala Bappelitbang Kab. Barito Kuala, Ir. H. Zulkifli Yadi Noor, M.Sc beserta perwakilan dari instansi pemerintah kabupaten Barito Kuala (antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes), UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kecamatan Tabunganen (Camat, Kapolsek dan Perwakilan Koramil) dan Kepala Desa Tabunganen Muara serta Akademisi. Konsultasi publik dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari tahapan proses penyusunan RPJP sebelum mendapatkan penilaian dan pengesahan dari pusat. Konsultasi publik ini juga sebagai sarana untuk memperoleh dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi efektif antara pihak BKSDA, Pemkab, masyarakat dan pihak lainnya untuk bersinergi dalam pengelolaan SM Pulau Kaget, baik berupa arah kebijakan dan kegiatan di lapangan. Acara dimulai sambutan dari Ketua Pelaksana M. Ridwan Effendy, S.Hut, M.Si. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc., dalam sambutan saat pembukaan menyampaikan bahwa Pulau Kaget merupakan habitat alami bekantan. Bekantan sendiri merupakan satwa endemik Kalimantan dan manjadi maskot fauna bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Pihak BKSDA Kalimantan Selatan tentunya memerlukan dukungan para pihak dalam mengelola kawasan habitat bekantan tersebut. Dukungan terbesar yang diharapkan oleh pihak BKSDA Kalimantan Selatan adalah dukungan dari masyarakat sekitar SM Pulau Kaget. Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala, Ir. H. Zulkifli Yadi Noor, M.Sc menyampaikan komitmen dukungan sesuai arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mempertahankan dan mengelola pulau kaget dan pulau-pulau kecil lain yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Kissinger, S.Hut, M.Si menyampaikan dalam materi beliau bahwa dalam mengelola satwa bekantan dan habitatnya memerlukan kajian karakteristik satwa tersebut. Karakteristik yang dapat diperhatikan antara lain habitat, pola makan, jenis tumbuhan yang menjadi pakan, luas pergerakan (homerange), dan predator serta kompetitornya. Selanjutnya disampaikan pula bahwa SM Pulau Kaget cukup berpotensi untuk dijadikan habitat konservasi bekantan. Disamping SM Pulau Kaget adalah ekosistem mangrove, juga telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk dijadikan habitat konservasi bekantan. Konsultasi publik ini menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang SM Pulau Kaget. Beberapa poin di dalam Berita Acara tersebut adalah: dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam pengelolaan SM Pulau Kaget; dukungan dan komitmen serta kerjasama para pihak melalui skema kebijakan dan pembiayaan yang sesuai peraturan: melibatkan masyarakat dan pihak sekitar dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan, serta perlunya mempertahankan luasan habitat bekantan yang optimal di SM Pulau Kaget. Berita Acaranya selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan peserta. Sumber: Balai KSDA Kalimantan Selatan

Sleman, 8 September 2020. Sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: SK.261/ MENLHK/KSDAE/KSA.0/ 6/2020 tentang Reaktivasi Kawasan Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA) dan Suaka Margasatwa (SM) untuk Kunjungan Wisata Alam dalam Kondisi Transisi Akhir Covid-19, TN Gunung Merapi termasuk salah satu kawasan taman nasional yang akan dibuka pada tahap pertama bersama 29 kawasan TN/TWA yang ada Indonesia. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) mempunyai 6 (enam) Obyek Wisata Alam (OWA) yaitu Jurang Jero (Kabupaten Magelang), OWA Tlogo Muncar, OWA Tlogo Nirmolo (Kabupaten Sleman), OWA Kalikuning Park, OWA Plunyon (keempatnya di Kabupaten Sleman) dan OWA Deles Indah (Kabupaten Klaten). Pada kesempatan pertama, telah dilaksanakan Sosialisasi dan OWA Jurang Jero, kabupaten Magelang, pada tanggal 15 Juli 2020, dan dilanjutkan dengan pembukan OWA Jurang Jero pada tanggal 17 Agustus 2020. Selanjutnya, dilaksanakan Sosialisasi dan Simulasi Pembukaan OWA Tlogo Muncar, yang berada di Kabupaten Sleman, pada hari Selasa, 8 September 2020. Kegiatan ini sebagai kelanjutan dari berbagai persiapan diantaranya koordinasi dengan para pihak, melakukan penataan sarana prasarana kawasan OWA Tlogo Muncar sebagai pendukung wisata di era New Normal, serta menyusun Protokol Kunjungan Wisata di OWA Tlogo Muncar. Reaktivasi OWA Tlogo Muncar secara resmi akan dilaksanakan setelah semua tahapan terpenuhi dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Hadir juga dalam kesempatan ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (sekaligus sebagai perwakilan Gugus Tugas Covid19 Kabupaten Sleman), Forkompimca Pakem hingga pemerintah desa setempat, mitra kerja BTNGM serta MMP dan MPA Pakem Turi. Daya dukung dan daya tampung (DDDT) kawasan untuk OWA Jurang Jero ini kurang lebih 905 orang/hari, sehingga ditetapkan kuota pengunjung pada tahap I = 90 orang (10%), tahap II = 180 orang (20%), tahap III = 270 orang (30%). Penetapan pengunjung di masa New Normal ini maksimal 50% dari DDDT. Harapan kami, melalui reaktivasi OWA Tlogo Muncar, Balai TNGM dapat turut menggeliatkan roda perekonomian di sekitar kawasan konservasi, tentunya dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Pekanbaru,10 September 2020. – Pada Selasa (8/9) petugas Resort Kampar melakukan patroli pengamanan di Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Patroli bertujuan untuk menjaga kawasan Cagar Alam Bukit Bungkuk agar tetap lestari dan aman dari para pelaku penebangan liar maupun perambahan hutan. Tim melakukan pemasangan papan larangan di sekitar kawasan CA.Bukit Bungkuk dan juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau petani karet yang berada di sekitar hutan agar tidak melakukan aktivitas penebangan liar, perambahan maupun pembakaran lahan di kawasan CA.Bukit Bungkuk. Yuuk, sama sama kita jaga kawasan hutan kita, karena kami peduli, apalagi kalian sebagai generasi muda.. Sumber : Balai Besar KSDA Riau