Halmahera Barat, 27 Oktober 2020 - Berlokasi di Bukit Tanah Putih, Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan kegiatan pelepasliaran sebanyak 27 ekor satwa liar dilindungi yang terdiri dari: 4 ekor Kakatua Putih (Cacatua alba), 4 ekor Kasturi Ternate (Lorius garrulus), 1 ekor Nuri Bayan (Eclectus roratus), 16 ekor Nuri Kalung Ungu (Eos squamata), 1 ekor Kadal Panana (Tiliqua gigas), 1 ekor Ular Sanca Kembang (Phyton reticulatus). Satwa-satwa tersebut merupakan hasil sitaan, temuan dan penyerahan secara sukarela dari TNI, POLRI, Balai GAKKUM KLHK, Masyarakat serta hasil kegiatan pengamanan peredaran TSL petugas Polhut yang berada di SKW I Ternate. Sebelum dilepasliarkan, satwa-satwa tersebut telah menjalani masa karantina dan rehabilitasi di kandang transit SKW I Ternate, hingga dinyatakan sehat dan layak untuk dilepasliarkan oleh dokter hewan. Hadir dan menyaksikan dalam kegiatan pelepasliaran satwa tersebut Danramil Jailolo Selatan, Kapolsek Jailolo Selatan, perwakilan KPH Halmahera Barat dan perwakilan perangkat Desa Domato. Dipilihnya Bukit Tanah Putih yang berada di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sebagai lokasi pelepasliaran dikarenakan kondisi hutan di wilayah tersebut masih sangat bagus dan terjaga dengan potensi sumber pakan alami melimpah sehingga sangat cocok untuk habitat satwa. Selain itu, dukungan dan perhatian berbagai pihak, seperti Pemerintah Kecamatan, Danramil, Polsek dan masyarakat Desa Domato dalam pelestarian satwa liar sangat tinggi sehingga diharapkan akan membuat satwa-satwa yang sudah dilepasliarkan dapat cepat berkembang biak dan aman dari gangguan. Sumber: Balai KSDa MalukA

Kamis, 29 Oktober 2020 - Dua ekor Monyet Hitam (Macaca nigra) hasil penyerahan dari masyarakat telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di Cagar Alam Pangi Binangga pada tanggal 28 Oktober 2020 kemarin setelah sebelumnya menjalani masa habituasi di kandang sementara kantor Balai KSDA Sulawesi Tengah. Pelepasliaran Monyet Hitam tersebut dilakukan sekaligus untuk memperingati hari Sumpah Pemuda Tahun 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Pangi, Bapak Haruna, S.P., M.Sc beserta staf dan MMP lingkup SKW I Pangi. Macaca nigra tergolong satwa dilindungi melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Daftar merah IUCN telah lama memasukkan monyet hitam sulawesi dalam daftar status konservasi Critically Endangered (kritis). CITES juga memasukkan satwa endemik ini dalam Apendix II, yang artinya spesies ini tidak segera terancam punah tetapi akan terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Untuk itu dalam pengarahannya sebelum tim berangkat, Kepala Balai KSDA Sulawesi Tengah, Ir. H.Hasmuni Hasmar, M.Si berharap momentum ini dapat mendorong peran serta masyarakat khususnya kaum muda millenial untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber : Amelia - Tim Humas Balai KSDA Sulawesi Tengah

Ternate, 26 Oktober 2020 - Balai KSDA Maluku telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Komitmen Stakeholder Terkait Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ilegal di Ballroom Resto Royal's Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari perwakilan-perwakilan instansi dan NJO yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara seperti Pemda Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Korem 152 Babullah, Lanal IX Ternate, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai TN. Aketajawe Lolobata, Balai Karantina Pertanian, Universitas Khairun Ternate, Universitas Halmahera, Burung Indonesia, WCS, dll. Pemateri dalam kegiatan ini sebanyak 5 orang yg berasal dari Balai KSDA Maluku, Balai TN. Aketajawe Lolobata, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ditreskrimsus Polda Maluku Utara dan Burung Indonesia. Dari hasil kegiatan tersebut, disepakati beberapa komitmen antar stakeholder dan ditutup dengan ditandatanganinya surat Pernyataan Bersama Mendukung Upaya Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi di wilayah Provinsi Maluku Utara. Sumber: Balai KSDA Maluku

Pekanbaru, 28 Oktober 2020. Upaya meminimalisir terjadinya konflik manusia dan satwa liar, Balai Besar KSDA Riau bersama Rimba Satwa Foundation (RSF), Perkumpulan Gajah Indonesia (PGI), dan penggiat satwa melakukan pemasangan GPS Collar dengan dukungan pihak ke 3. Tim Gabungan bergerak dari tanggal 20 sd 26 Oktober 2020 dan akan diperpanjang jika target belum terpenuhi. Untuk saat ini dari empat GPS Collar baru terpasang tiga dan satu GPS Collar lainnya masih dalam upaya proses pemasangan. Pihak Balai Besar KSDA Riau menurunkan dua dokter hewan yaitu drh. Rini Deswita dan drh. Danang, selain itu dibantu oleh drh. Anhar dari penggiat satwa. Untuk pemasangan GPS Collar, Balai Besar KSDA Riau juga menurunkan tim mahout dan tiga ekor Gajah jinak yang terdiri dari dua Gajah jantan dan satu betina yang bernama Bangkin (45 th), Jovi (40 th), dan Indah (51 th). Pemasangan GPS Collar diharapkan dapat memonitor posisi dan pola pergerakan satwa tersebut sehingga bisa dipergunakan untuk mitigasi konflik antara manusia dan Satwa liar dalam hal ini Gajah Sumatera. "Harapannya pada tahun 2021, semua kelompok Gajah sumatera yang ada di Prov. Riau sudah terpasang GPS Collar," ujar Kepala Balai Besar KSDA Riau, bapak Suharyono. Senin (26/10/2020) Semoga ini merupakan salah satu solusi agar manusia dan satwa dapat hidup berdampingan. Sumber: Balai Besar KSDA Riau

Alur Baning, 28 Oktober 2020. Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Marsada, Balai Besar TN Gunung Leuser wilayah resor Lawe Malum, Forum Konservasi Leuser (FKL) bersama Babinsa Babul Rahmah menumbangkan ratusan tanaman sawit dalam kawasan TN Gunung Leuser wilayah desa Alur Baning, kec. Babul Rahmah, kab. Aceh Tenggara, selama sepekan, 12-18 Oktober. Tanaman kelapa sawit seluas 5,5 ha dan telah berusia 10-15 tahun tersebut merupakan garapan Gimondi Panjaitan yang saat ini merupakan anggota KTHK Marsada dan telah bersedia menyerahkan pun secara sukarela menebang tanamannya tersebut. Penumbangan sawit ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem TN Gunung Leuser yang dilaksanakan melalui kemitraan konservasi. KTHK Marsada termasuk satu dari 13 kelompok masyarakat yang pertama kali menjalin kerjasama dengan BBTN Gunung Leuser, pada Oktober 2018. Kerjasama diselenggarakan dalam bentuk kemitraan konservasi dengan melibatkan masyarakat dalam ruang lingkup yang disepakati bersama sesuai peraturan perundangan. Menanggapi hal ini, Kepala BBTN Gunung Leuser, Jefry Susyafrianto mengapresiasi inisiasi penyerahan tanaman sawit oleh Gimondi Panjaitan tersebut sebagai satu langkah atau upaya bersama antara Balai Besar TN Gunung Leuser dengan masyarakat pemulihan ekosistem TN Gunung Leuser. “Semoga semangatnya menyebar juga kepada anggota KTHK lain dan membawa dampak positif bagi kelestarian kawasan dan ketahanan pangan masyarakat ke depan”, ujarnya. Selanjutnya lahan akan ditanami tanaman kayu dan tanaman kehidupan sebagai upaya pemulihan ekosistem TN Gunung Leuser. Bibit tanaman kayu dan tanaman kehidupan telah dipersiapkan di persemaian yang dikelola secara bersama KTHK, Balai Besar TN Gunung Leuser dan FKL. Saat ini terdapat 36 KTHK yang telah bekerjasama dengan Balai Besar TN Gunung Leuser dalam rangka pemulihan ekosistem melalui kemitraan konservasi, yaitu 4 KTHK di kab. Aceh Tenggara, 20 KTHK di kab. Gayo Lues dan 12 KTHK di kab. Langkat, dengan jumlah Kepala Keluarga sekitar 1.500 KK. Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Mandailing Natal, 28 Oktober 2020. Di bulan Oktober ini, Kepala Balai TN. Batang Gadis telah melaksanakan penandatanganan kesepakatan konservasi dan nota kesepahaman dengan 4 Kepala Desa/Lurah di wilayah penyangga TN. Batang Gadis yaitu Desa Hutagodang Muda Kec. Siabu, Kelurahan Hutagodang Kec. Ulu Pungkut, Desa Pastap Julu Kec. Tambangan, dan Desa Pagar Gunung Kec. Kotanopan. Dalam kesepakatan ini dimaksudkan agar pemerintah mengetahui dan mendukung kegiatan bermuatan konservasi demi kelestarian kawasan konservasi yang ada di desanya sesuai dengan visi dan misi Taman Nasional Batang Gadis yaitu Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Sumber: Balai Taman Nasional Batang Gadis

Mandailing Natal, 28 Oktober 2020. Hari ini 26 Oktober 2020, Balai TN. Batang Gadis kedatangan mahasiswa dari Universitas Indonesia (Mirzril Suhendra) dengan tujuan untuk melaksanakan penelitian tentang "Aspek-Aspek Hukum Pelaksanaan Pencetakan Kebun Dalam Sistem Pemanfaatan Tanah di Mandailing Natal" yang terlebih dahulu memaparkan materi presentasi untuk hasil karya tesis yang akan dijadikan bahan materi tugas akhirnya. Dalam presentasi ini diharidi oleh Bapak Sahdin Zunaidi selaku kepala Balai yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan juga Kepala Seksi PTN Wil. I, II, dan III serta staf Balai TN. Batang Gadis. Dalam pemaparannya, mahasiswa tersebut merujuk pada aspek hukum tentang pencetakan tanah di Mandiling Natal terkait dengan kebun baik yang ada di dalam kawasan taman nasional maupun di luar kawasan taman nasional. Dari hasil presentasi mahasiswa tersebut mendapat saran dan masukan baik dari Kepala Balai maupun dari staf lainnya terkait pencetakan tanah yang nantinya akan dilaksanakan penelitian untuk penyelesaian tugas akhirnya. Sumber: Balai Taman Nasional Batang Gadis

Mandailing Natal, 28 Oktober 2020. Pada tanggal 23 Oktober 2020 dilaksanakan giat uji petik pemetaan kompetensi jabatan Fungsional Polisi Kehutanan secara online di medan yang diikuti oleh 30 orang Polhut yang berasal dari Balai TN. Batang Gadis, Balai Besar TN. Gunung Leuser, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Balai Gakkum Sumatera. Dalam Kegiatan ini pihak Balai TN. Batang Gadis mengirim pesertanya sebanyak 3 orang yaitu Atos Febrisyahma, Hermansah, dan Riki Susandra. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM Bu Prima Uswati Rosalina, S.Psi dan di tutup oleh Plh. Kepala Balai Gakkum Sumatera yaitu Bapak Suhut Hesaki, S.Hut, M.Si. Uji petik ini dilaksanakan secara serentak di 3 kota yaitu kota Medan, Yogyakarta, dan Makasar dengan tujuan untuk memperoleh GAP kompetensi yang dimiliki dengan yang dipersyaratkan serta merumuskan rekomendasi pengembangan kompetensi berdasarkan hasil pemetaan. Selain itu, pusrenbang /BP2SDM juga akan melakukan pendataan kompetensi Polisi Kehutanan secara online di semua UTP KSDAE. Dengan kegiatan ini, semoga pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi penyemangan bagi Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lingkup kehutanan. Sumber: Balai Taman Nasional Batang Gadis

Bogor, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 27 Oktober 2020. Hari ini Selasa (27/10), bertempat di Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, disaksikan oleh Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksosistem (KSDAE), Bapak Wiratno, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi antara Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Ketua Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Malasari Lestari. “Presiden Republik Indonesia menekankan perlunya corrective action dalam perancangan tata kelola hutan Indonesia yaitu bahwa saatnya hutan benar-benar harus menyejahterakan rakyat. Melalui skema kemitraan antara masyarakat dan pengelola kawasan, bukan saja menyelesaikan persoalan tenurial namun juga menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” tandas Bapak Wiratno, Direktur Jenderal KSDAE. Pemerintah mendorong masyarakat untuk dapat memegang peranan dalam masa depan konservasi sebagai pelaku utama melalui kebijakan konservasi pro rakyat dengan tiga prinsip yaitu kelola kawasan, kelola lembaga dan kelola usaha. Bapak Ahmad Munawir, Kepala Balai TNGHS mengungkapkan bahwa ini merupakan pertama kalinya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem pada wilayah kerja TNGHS. TNGHS memberikan KTHK Malasari Lestari akses ruang pada zona rehabilitasi seluas 40,59 hektar yang disepakati menjadi areal kerja sama dengan jangka waktu 10 tahun untuk kegiatan pemulihan ekosistem serta terdapat aktivitas pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi produktif. Kemitraan konservasi ini diharapkan mampu mensinergikan aspek ekonomi dan ekologi dan dapat direplikasikan pada wilayah lain di TNGHS. Membutuhkan waktu dua tahun bagi kelompok beranggotakan 98 orang ini, hingga kemitraan konservasi mendapatkan persetujuan dan akhirnya disahkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Membangun kesepahaman serta kesepakatan menjadi hal krusial yang harus dilakukan sebelum melakukan tahapan inventarisasi dan verifikasi lapangan serta penyusunan usulan dan rencana kemitraan konservasi. Bapak Endang Sukendar, Ketua KTHK Malasari Lestari menyatakan rasa terimakasih kepada Direktur Jenderal KSDAE, Kepala Balai TNGHS, petugas pendamping, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Sawit Watch dan semua pihak yang turut membersamai proses ini. Kemitraan konservasi ini memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota kelompok. Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor menuturkan bahwa legalitas kerja sama kemitraan konservasi ini akan memberikan akses bagi pemerintah daerah uuntuk membantu masyarakat dalam penyediaan bibit dan sebagainya. Dengan diterimanya amanah ini, masyarakat diharapkan juga menjaga alam dan bukan berarti berhak melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap alam. Apresiasi pun diberikan kepada KTHK Malasari Lestari karena telah berdaya dalam mengembangkan ekonomi. Bukan hanya mengharap diberi tetapi mandiri dalam berusaha. Kemitraan konservasi ini diharapkan menjadi pendekatan paling sesuai dalam pelibatan kelompok sebagai mitra pengelolaan kawasan konservasi. Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses ini. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Berdasarkan Siaran Pers Nomor : SP.1818/T.14/TU/HMS/10/2020 Penanggung jawab berita: Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak - Ahmad Munawir (081288891392) Informasi lebih lanjut: Kepala Sub Bagian Tata Usaha - Pairah (087870934805)

Patung Megalith Palindo (21/10/2020) Palu, 27 Oktober 2020. Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan penyusunan rencana bisnis/peta jalan pada Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sebagai bagian dari proyek Enhancing the Prtected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran riil pada tingkat tapak/Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna menghitung nilai kesenjangan dengan skenario minimal dan optimal, dan (2) melakukan observasi dan assessment terhadap lokasi layanan jasa lingkungan untuk melihat potensi pendapatan. Tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan rencana bisnis/peta jalan ini dari Bappenas mencakup: (1) analisis kondisi keuangan existing, (2) analisis kebutuhan pendanaan dan kesenjangan pendanaan, (3) identifikasi peluang potensi bisnis untuk berkontribusi dalam sistem kawasan konservasi dan (4) penyusunan strategi pelaksanaan model bisnis. Hal tersebut diatas menjadi prasyarat yang dibutuhkan dalam menyusun skema pendanaan pengelolaan kawasan konservasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Untuk itu, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) sebagai pengelola kawasan TNLL mendampingi Tim Bappenas yang berjumlah 4 (empat) orang, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau pengelolaan TNLL di beberapa lokasi, diantaranya: Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTNW) V Lengkeka, Patung Megalith Palindo, dan Kawasan Tomoleda, Pemandian Air Panas Kadidia, Objek Wisata Telaga Tambing, Resort Doda, Situs Megalith Pokekea dan Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Lore Lindu di Bariri_Kabupaten Poso. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 24 Oktober 2020. Dalam kunjungan lapangan ini, tim Bappenas juga melakukan diskusi dengan Kepala SPTNW V Lengkeka, Kepala SPTNW III Tongoa, Kepala Resort Tongoa, Kepala Resort Doda dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dalam diskusi ini, tim Bappenas memperoleh informasi terkait kegiatan-kegiatan dan besaran anggaran riil yang dilaksanakan Resort dan Seksi. Selain itu, diketahui pula sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan di tingkat Resort dan Seksi, serta harapannya di masa mendatang dalam meningkatkan pengelolaan TNLL. “Kegiatan penyusunan rencana bisnis/peta jalan ini untuk menggali lebih dalam terkait pengelolaan TNLL dan masyarakat serta aparat pemerintah agar pengelolaan kawasan konservasi menjadi terintegrasi “ ungkap Pungky Widyanarto, selaku ketua dari tim Bappenas. Sumber : Balai Besar TN Lore Lindu

Lombok Timur, 25 Oktober 2020 - Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah secara resmi membuka Event Sembalun Seven Summits bertempat di Rest Area Sembalun Kabupaten Lombok Timur pada hari Minggu (25/10) pukul 09.00 WITA. Event ini dirangkai dengan penyambutan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020. Sembalun Seven Summits memiliki tujuan menjadikan Sembalun sebagai destinasi sport adventure terbaik di Indonesia dan merupakan konsep tantangan wisata petualangan puncak tertinggi pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam satu kawasan. Event ini diresmikan guna menggelorakan kembali semangat kaum muda dalam menaklukkan 7 puncak tertinggi di Sembalun. Ketujuh puncak ini yaitu Rinjani (3726 mdpl), Sempana (2329 mdpl), Lembah (2200 mdpl), Kondo (1937 mdpl), Anak Dara (1923 mdpl), Pergasingan (1806 mdpl), dan Bao Ritip (1500 mdpl). Sebagai informasi Sembalun Seven Summits adalah sebuah konsep wisata tantangan petualangan pendakian gunung menaklukan 7 puncak tertinggi di kawasan Sembalun Lombok Timur, konsep ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Kawasan Sembalun sebagai destinasi wisata petualangan yang memiliki potensi dan keunikan sejarah Geologi. Selain itu Sembalun Seven Summits ditujukan untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Sembalun ditengah pandemi Covid-19. Event launching Sembalun Seven Summits disertai dengan atraksi paralayang dari Sembalun Paralayang Team, PASI Lombok Timur dan TNI AU. Giat tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur, Forkopimda Provinsi NTB, Sekda NTB, Asisten I Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK dan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Sumber : Balai TN Gunung Rinjani

Waingapu, 24 Oktober 2020. Pemberdayaan masyarakat desa penyangga yang tinggal di sekitar kawasan konservasi menjadi salah satu tujuan utama dalam pengelolaan kawasan. Tidak hanya fungsi dalam pelestarian kawasan, namun peningkatan harkat, martabat, serta produktivitas dapat mendorong keperdulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan konservasi. Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) secara konsisten membantu masyarakat dengan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi desa-desa penyangga di sekitar kawasan. Bantuan yang diberikan pun disesuaikan dengan karakteristik desa sehingga program yang diberikan tepat guna dan mencapai sasaran yakni meningkatkan produktivitas dan pereknomian masyarakat. Di sela tugas yang cukup padat, Kepala Balai TN Matalawa, Ir. Memen Suparman, M.M, melakukan peninjauan bantuan ekonomi di kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Matawai Lapau. Bantuan yang diberikan adalah bantuan pembuatan persemaian dan pembuatan keripik di Desa Wanggameti dan Desa Katikuwai. Di persemaian ini akan dikembangkan bibit yang memiliki nilai produktivitas tinggi yakni pinang, kemiri, kopi, jambu mete, dan ampupu. Sedangkan untuk keripik, produk yang dikembangkan adalah dari jeni ubi jalar, singkong, keladi, talas, dan daun bayam Kepala Balai memberikan apresiasi tinggi kepada para anggota kelompok yang telah aktif menjalankan amanah bantuan yang diberikan. Persemaian telah dibangun dan bibitnya pun terpelihara dengan sangat baik sehingga nanti pada saat yang tepat dapat ditanam untuk diambil buahnya dan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pembuatan keripik pun juga mulai memberikan hasil yang cukup baik setelah adanya bantuan mesin dari Balai TN Matalawa. Kepala Balai mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimis dalam menghadapi masa pandemi ini. Usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam peningkatan ekonomi dalam melewati ketidakpastian ekonomi di masa sekarang ini. Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Waingapu, 23 Oktober 2020. Bagian umum yang mengelola persuratan dan adminitrasi perkantoran sering dianggap sebelah mata karena kerjanya yang tidak terlalu terlihat. Namun, kehadiran mereka sangat penting bagi organisasi untuk mengelola arsip yang masuk dan keluar. Untuk itu perlu keahlian khusus dan penyegaran bagi para pengelola administrasi perkantoran sehingga data yang mereka pegang pun menjadi data yang berguna dan mudah ditelusuri. Pada jumat, 23 Oktober 2020, sejumlah pegawai yang masuk dalam walidata kearsipan di Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan oleh Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain pegawai TN Matalawa, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh walidata di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK sejak tanggal 22 Oktober sampai 27 Oktober 2020. Materi bimtek disampaikan oleh Unit Pusat Kearsipan berupa pemberkasan arsip, prosedur pemindahan arsip, pemusnahan arsip, penilaian arsip, sekaligus cara praktek dari materi-materi tersebut. Dari materi-materi yang telah disampaikan, Balai TN Matalawa telah melakukan beberapa diantaranya dengan baik. Pengarsipan surat pun telah terorganisir yakni dengan cara offline berupa surat cetak maupun online yang tersimpan dalam bank data TN Matalawa. Namun, pembinaan dari unit kearsipan tetap diperlukan sehingga data ataupun surat yang masuk dan keluar dapat lebih terorganisir. Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Nabire, 26 Oktober 2020. Pendamping Desa Binaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) bersama dengan masyarakat desa binaan Kampung Sima, Kelompok Ekowisata Guraja Indah dan Kampung Kwatisore, Kelompok Ekowisata Hiu Paus melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Desa Binaan Tahun 2021 yang berlangsung di Homestay Ojab’O, Kwatisore, 22-23 Oktober 2020, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (BPTN) I Nabire. Soleman Hamberi, ketua Kelompok Ekowisata Hiu Paus, melakukan evaluasi terkait kegiatan kelompoknya yang sudah dibentuk sejak tahun 2018 serta menyampaikan rencana kerja kegiatan yang akan mereka laksanakan ke depannya. “Secara keseluruhan kegiatan kelompok ini sudah berjalan dengan baik, setelah dilakukan evaluasi mungkin akan dilakukan perombakan pada struktur organisasi dikarenakan ada beberapa bagian yang kurang maksimal pergerakannya, dan harapannya di tahun 2021, kelompok ini dapat secara maksimal mengembangkan potensinya bersama dengan bimbingan dari pendamping desa binaan TNTC”, tutur Soleman Hamberi. Berbeda halnya dengan Kelompok Ekowisata Guraja Indah yang baru berdiri di tahun 2019 sehingga masih relatif baru. Kelompok yang diketuai oleh Demianus Maniburi menyampaikan arahan dan evaluasi kepada anggota kelompoknya. Dia mengatakan, “Masih banyak kekurangan dalam kelompok ini, namun dengan bimbingan Pendamping Desa dari TNTC saya yakin kelompok ini tidak akan kalah dari Guraja Indah”. Beberapa pelatihan kelembagaan , peningkatan usaha keterampilan dan pengadaan sarana menjadi target utama mereka untuk RKT 2021. Kampung Sima dan Kwatisore memiliki pesona alam yang luar biasa. Posisinya yang berada di pesisir pantai dengan bentang pasir pantai yang panjang, pemandangan alam yang indah, keanekaragaman hayati yang sangat beragam, akses transportasi yang relatif mudah dan bisa ditempuh masyarakat, serta objek wisata yang ditampilkan juga memiliki daya tarik yang luar biasa yaitu Hiu Paus. Populasi Hiu Paus yang banyak di perairan Kampung Sima dan Kwatisore membuat aktivitas wisata di kawasan tersebut semakin hari semakin berkembang. Harapannya kelompok ini dapat benar-benar mengelola kekayaan alam ini dengan baik dan benar sehingga ke depannya dengan keberadaan kelompok ini, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan konservasi serta mampu menjaga keanekaragaman hayati yang ada. Sumber : Rolf Geffken Situmeang - Calon Penyuluh Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Lampung, 23 Oktober 2020. Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Ismanto, S.Hut, M.,P. mendampingi Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengikuti teleconference Rapat Penyerahan Apresiasi Pembinaan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah menetapkan kebijakan/peraturan serta secara aktif melaksanakan pembinaan dan pendampingan unluk mendukung pelaksanaan Program Desa lklim (ProKlim) di wilayah setempat yang menjadi kontribusi nyata Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Teleconference dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Hari Jumat 23 Oktober 2020 juga dihadiri oleh Plt. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Amri, S.H, M.Hum dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Yanyan Ruchyansyah, M.Si. Rapat dibuka oleh Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, mewakili Menteri LHK RI. Pada kesempatan ini, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memberikan apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan untuk Penerima Apresaisi Pembinaan ProKlim Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. Indonesia mempromosikan Program Desa Iklim atau ProKlim dalam konferensi perubahan iklim ke 25 (COP 25) tanggal 2 – 19 Desember 2019 di Madrid Spanyol. ProKlim mengajak masyarakat di pedesaan menyadari dampak perubahan Iklim. Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui ProKlim. Wacana ini dicetuskan pertama kali dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015, disebut juga dengan COP 21 atau CMP 21, yang telah diadakan di Paris tanggal 30 November sampai 12 Desember 2015.Indonesia menargetkan menurunkan emisi Indonesia sebesar 29 % hingga tahun 2030. Plt. Kepala Balai Besar TNBBS Ismanto, S.Hut.,M.P mengucapkan selamat kepada Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi dan Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handayani, S.E.,M.M. yang telah menerima Penghargaan Sertifikat Pembinaan Proklim dari Menteri LHK. “ProkLim yang kelola oleh Kementerian LHK berperan mengajak masyarakat khususnya di pedesaan untuk meningkatkan mitigasi dan juga adaptasi dampak perubahan iklim. Semoga kedepan semakin banyak penghargaan Program Kampung Iklim Utama atau Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yg diterima oleh masyarakat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi di Lampung”, ujar Ismanto. Sumber : Humas Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan