Festival Maleo 2020
Baca Berita
Babak Baru Pengelolaan TN Karimun Jawa Dengan Kesepakatan Konservasi
Karimunjawa, 20 November 2020. Babak baru pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan ditandatanganinya kesepakatan konservasi antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan pemerintah Desa Karimunjawa. Bertempat di Balai Desa Karimunjawa, Jumat tanggal 20 November 2020 Kepala Balai Taman Nasional Ir. Titi Sudaryanti, M.Sc bersama Petinggi (Kepala Desa) Karimunjawa Arif Rahman, SE didampingi oleh Camat Karimunjawa Nur Soleh dan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Karimunjawa Surahman, S.H. menandatangani kesepakatan konservasi.
Keberadaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa menjadi peluang dalam peningkatan pengelolaan kawasan TNKJ serta mendukung keutuhan kawasan TNKJ dari berbagai tekanan dan ancaman. Salah satu cara baru dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah menjadikan masyarakat sebagai subyek/ pelaku dalam pengelolaan kawasan.
Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNKJ merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dalam memanfaatkan sumber daya. Pemberdayaaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Kesepakatan Konservasi antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dan Pemerintah Desa Karimunjawa (Petinggi Karimunjawa) juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa Karimunjawa. Dengan memahami bahwa:
- Balai Taman Nasional Karimunjawa dan Pemerintah Desa mengakui bahwa Karimunjawa telah ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK Menhutbun No.78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999.
- Desa Karimunjawa adalah desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Karimunjawa.
- Sebagian masyarakat Desa Karimunjawa memiliki ketergantungan terhadap potensi kawasan Taman Nasional Karimunjawa berupa sumber daya perikanan, budidaya dan wisata alam.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka Balai Taman Nasional Karimunjawa dan Petinggi Desa Karimunjawa menyepakati bahwa:
- Taman Nasional Karimunjawa merupakan tanah/laut negara dan bukan merupakan hak milik yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, dipindahtangankan maupun diagunkan.
- BTNKJ akan memberikan akses pemanfaatan kawasan pada zona tradisional perikanan dan zona budidaya bahari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karimunjawa. Pemberian akses ini secara legal diberikan kepada kelompok SPKP Karya Bhakti, namun dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Desa Karimunjawa.
- BTNKJ juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang ada di Karimunjawa.
Karena itulah diharapkan dengan kesepakatan ini Pemerintah Desa Karimunjawa juga mendukung upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa, sehingga masyarakat sejahtera dan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa lestari.
Sumber : Balai Taman Nasional Karimunjawa
Baca Berita
Tinjau Hasil Proyek SBSN – Tim Bappenas Kunjungi Mangrove Park Mantehage
Manado, 19 November 2020. Rombongan Bappenas yang dipimpin Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas Dr. Arifin Rudiyanto mengunjungi capaian proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pulau Mantehage, Taman Nasional Bunaken pada Rabu 18 November 2020.
Adalah Mangrove Park Mantehage di tahun 2018 merupakan pengembangan destinasi wisata alam baru di Taman Nasional Bunaken. Terdapat 3 trail mangrove yang disiapkan untuk menyambut kedatangan wisatawan, trail mengrove dengan panjang 1.200 m masing-masing terletak di Desa Tinongko dengan panjang 225 m, Desa Buhias dengan panjang 175 m, dan Desa Bango dengan panjang 800 m dibuat sebagai diversifikasi produk wisata alam,
Selain trail mangrove juga terdapat menara pandang yang dapat melihat hamparan luas mangrove serta pulau sekitar Taman Nasional Bunaken serta fasilitas wisata (MCK), khusus di Tinongko terdapat sarana pusat informasi untuk mendapatkan gambaran mangrove dan berbagai interaksinya di Pulau Mantehage.
Pulau Mantehage terletak di utara Pulau Bunaken, ditempuh dalam waktu 1,5 jam dari Pelabuhan Marina Manado dan bersandar di Dermaga Tinongko, sepanjang perjalanan kita akan ditemani dengan tarian lumba-lumba. Mantehage merupakan Pulau terluar Indonesia bagian utara di Taman Nasional Bunaken.
Dr. Arifin Rudiyanto dalam sambutannya mengapresiasi hasil program SBSN di Pulau Mantehage, kita berharap dengan dibangunnya destinasi baru di Taman Nasional Bunaken akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, masyarakat akan langsung merasakan manfaatnya.
Mangrove dengan berbagai fungsinya harus tetap kita jaga kelestariannya, mempunyai nilai yang sangat tinggi baik dari sisi lingkungan kedepan juga dari sisi moneternya, dan yang pasti khususnya di Mantehage ini mangrove menjadi sangat krusial. Sebagai destinasi baru di Taman Nasional Bunaken, mangrove park Mantehage menjadi ikonik, tutupnya.
Mendampingi langsung dalam rombongan Tim Bappenas adalah Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Air Dr. Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Lingkungan Hidup Dr. Medrilzam, Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan Ibu Teni Widuriyanti, MA beserta masing-masing staf.
Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken
Baca Berita
Kampanye
Barumun, 19 November 2020. Balai Besar KSDA Sumatera Utara melalui KPHK Barumun, Bidang KSDA Wilayah III Padang Sidempuan, melakukan kegiatan kampanye yang bertema : " Mari Jaga Hutan Kita, Stop Bakar Hutan dan Lahan” pada Selasa 17 November 2020.
Kegiatan kampanye / penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan ini dilaksanakan di Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara dan diikuti 40 orang masyarakat yang berasal dari 4 desa sekitar kawasan SM. Barumun, yaitu desa Batu Morang, desa Batu Nanggar, desa Simardona dan desa Batang Onang Baru. Sebagai Narasumber dalam acara ini yaitu Kepala Bidang KSDA Wilayah III dan dari DaOps Manggala Agni Labuhan Batu.
Kampaanye ini memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan kebakaran hutan serta bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Sumber : Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan Balai Besar KSDA Sumatera Utara
Baca Berita
Mencari Langkah Strategis Melalui Rakor Pemantapan Pemulihan Ekosistem
Jakarta, 20 November 2020. Adanya bencana nasional pandemi covid-19 tentunya berdampak pada semua aspek, termasuk juga berdampak pada rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal KSDAE untuk tetap optimis melakukan pengelolaan kawasan konservasi semaksimal mungkin. Banyak agenda kegiatan yang tertunda dan mengalami keterlambatan yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk juga kegiatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi.
Dalam rangka merumuskan langkah-langkah strategis pencapaian target pemulihan eksoistem kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat Kawasan Konservasi melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Pemantapan Pemulihan ekosistem melalui virtual meeting. Rakor ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 yang dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Kawasan Konservasi drh. Indra Exploitasia, M.Si serta dihadiri oleh lebih kurang 300 orang peserta yang meliputi UPT Ditjen KSDAE, UPTD tahura dan Direktorat Lingkup Ditjen KSDAE. Dalam arahannnya, Indra menyampaikan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola dalam pemulihan ekosistem kawasan konservasi, pertama dalam memulihkan ekosistem harus melihat sejarah kawasan karena dengan kondisi yang berbeda tentunya perlakuannya juga akan berbeda, dan kedua memulihkan target yang “mampu” untuk dilakukan dalam artian lebih realistis yaitu dengan kondisi yang clean & clear (yang tidak berkonflik).
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Pengelolaan DAS dan Rebilitasi Hutan (PDASRH) yang diwakili oleh Sekditjen PDASRH Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum memberikan informasi bahwa untuk rehabilitasi hutan dan lahan 5 tahun ke depan terdapat target seluas 1 juta ha dimana salah satunya berada di kawasan konservasi. Selain itu Dyah juga menginformasikan bahwa kewajiban Rehabilitasi DAS oleh 130 pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang akan dilaksanakan di kawasan konservasi seluas 109.292 ha dan baru 14.471 ha yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadi peluang bagi pengelola kawasan konservasi untuk memenuhi target pemulihan ekosistem. Sementara itu dari Bappenas yang diwakili oleh Pungki Widiaryanto, S.Hut, M.Sc dari Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mengungkapkan bahwa kegiatan pemulihan ekosistem bukan menjadi proyek prioritas RPJMN namun menjadi kegiatan yang tidak terelakkan bagi pengelola kawasan konservasi dan Bappenas akan tetap mendukung dalam mengalokasikan pembiayaannya. Bappenas juga mengutarakan bahwa terdapat gap antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan kawasan konservasi sebesar Rp. 1 Triliun/ tahun, sehingga perlu mencari alternatif pendanaan lain khususnya untuk kegiatan pemulihan ekosistem yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Terdapat beberapa opsi untuk menutup kekurangan anggaran yang bersumber dari APBN seperti integrasi dengan Ditjen, K/L atau instansi lain, pemanfaatan hibah luar negeri, memaksimalkan kemitraan konservasi (mengakomodasi kegiatan budidaya) serta mengoptimalkan kegiatan pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam
Materi lainnya disampaikan oleh Direktorat PIKA oleh Nurman Hakim, S.Hut, M.Si yang menginformasikan luas kawasan konservasi yang masih terindikasi berkonflik dan luas yang sudah siap untuk dipulihkan, Selain itu Nurman juga menjelaskan bahwa adanya perbedaan tipe ekosistem dan tutupan lahan, pengelola perlu membuat pengelompokan terhadap tindakan apa yang akan dilakukan. Terkahir materi ditutup oleh bagian program dan anggaran Ditjen KSDAE yang diwakili oleh bambang Suriyono, S.Hut, M.Ec.DEV.,MA. menyampaikan posisi pemulihan ekosistem di dalam Renstra Ditjen KSDAE.
Hal yang menarik dalam rakor adalah pada sesi diskusi hal-hal yang menjadi pertanyaan mendasar dikemukakan oleh peserta rakor seperti bagaimana melakukan pemulihan di areal bekas RHL/gerhan, mekanisme anggaran yang masih terkotak-kotak serta belum sinerginya kegiatan dan anggaran antar eselon 1 maupun K/L lainnya.
Berdasarkan hasil diskusi dan saran masukan dari peserta raKor dirumuskan beberapa hal antara lain 1) bahwa kegiatan pemulihan ekosistem didorong untuk memanfaatkan peluang sumber pendanaan dari luar DIPA KSDAE termasuk pendanaan RHL, Rehab DAS, CSR, Mitra dan sumber pendanaan lain yang sah. 2) Pendanaan pemulihan ekosistem bersinergi dengan Ditjen PDASRH, K/L dan instansi lain. 3) perlunya penyederhanaan prosedur implementasi kegiatan Rehab DAS di dalam kawasan konservasi. 4) Pemulihan Ekosistem dapat dilakukan di lokasi bekas RHL/gerhan selama ada bukti/ berita acara kegagalan tanaman. 5) Pentingnya data spasial rencana kegiatan pemulihan ekosistem UPT/Pengelola kawasan Konservasi, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
Sumber : Resi Diniyanti – PEH Direktorat Kawasan Konservasi
Baca Berita
Budidaya Kepiting Bakau Jadi Pilihan
Pulau Pramuka, 20 November 2020. Setelah sekian purnama menunggu, kegiatan pelatihan budidaya kepiting bakau (Scylla spp.) yang telah direncanakan sejak awal tahun akhirnya bisa terselenggara pada tanggal 14 s.d 15 November 2020. Pelatihan diikuti 20 orang peserta yang berasal dari kelompok nelayan Panggang Sejahtera dan petugas taman nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari kerjasama antara Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dengan PT. Nusantara Regas.
Peningkatan kesejahteraan anggota Kelompok Nelayan Panggang Sejahtera yang merupakan mantan pengguna jaring muroami menjadi latar adanya upaya budidaya kepiting bakau dengan cara pembesaran. Budidaya kepiting bakau dinilai dapat menjadi alternatif mata pencaharian. Implementasi budidaya kepiting bakau akan diwadahi dalam skema Kemitraan Konservasi berupa pemberian akses untuk pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis tidak dilindungi.
Hamparan mangrove yang ada di SPTN wilayah III Pulau Pramuka dinilai berpotensi tinggi menjadi area budidaya kepiting bakau. Pengujian atas sifat fisik kimia air di area mangrove ini dilakukan melalui Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Hasil pengujian menyatakan bahwa kadar keasaman, kadar salinitas, suhu, kandungan nitrit nitrat dan bahan organik sudah sesuai baku mutu untuk kegiatan budidaya kepiting bakau.
Dalam pembukaan acara ini, Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, Badi’ah, S.Si., M.Si. meyemangati para peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik agar dapat menjalankan kegiatan pembudidayaan kepiting sebagai alternatif mata pencaharian yang bernilai ekonomis tinggi. Lurah Pulau Panggang, Pepen Kuswandi, S.So. ikut berpartisipasi sebagai narasumber. Dalam penyampaian materinya mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, beliau menekankan karakter nelayan Kepulauan Seribu yang ulet, positif dan tangguh serta militan harus siap menyambut kesukesan dengan menangkap semua peluang yang ada di depan mata. Kegagalan merupakan hal biasa yang harus disikapi dengan perubahan dan adaptasi, tidak mudah menyerah dan pesimis
Pakar perikanan dan kelautan dari IPB, yaitu Dr. Syamsul Bahri Agus dan Dr. Yuni Puji Hastuti menjadi pembicara dan pengajar kunci dalam pelatihan ini. Dr. Syamsul Bahri Agus menyampaikan materi mengenai Kesesuaian Lokasi, Manfaat dan Peluang Bisnis Kepiting Bakau sebagai alternatif tantangan mata pencaharian nelayan, sedangkan Dr. Yuni Puji Hastuti menyampaikan materi mengenai budidaya menggunakan sistem aquasilviculture. Antusiasme peserta semakin meningkat pada sesi praktek budidaya dengan metode konvensional, pemberian pakan serta penghitungan bobot kepiting.
Pelatihan ini menghasilkan demplot berisikan kepiting bakau berjumlah 200 ekor usia 30—40 hari yang akan dipelihara oleh para nelayan dengan sistem piket. Pemberian pakan dilakukan selama lebih kurang 2 bulan sampai ukuran kepiting bakau siap panen. Kematian kepiting harus dicatat secara cermat pada blanko.
Para nelayan harus cermat menjalankan demplot ini untuk mengetahui kesesuaian pakan, gangguan yang timbul selama pemeliharaan serta hal-hal lainnya agar nelayan mendapatkan pembelajaran terbaik (best practice) selama kegiatan pemeliharaan kepiting bakau di demplot. Disinilah jiwa militan zaman now diperlukan karena akan melihat sejauh mana ketangguhan para nelayan menghadapi permasalahan yang timbul selama pemeliharaan kepiting di demplot budidaya kepiting.
Sumber : Alinar, S.Hut. dan Yuniar Ardianti - Penyuluh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu
Baca Berita
Ekspose Hasil Monitoring Spesies Terancam Punah Prioritas di TN Matalawa
Waingapu, 16 November 2020. Kakatua jambul jingga dan Julang Sumba merupakan satwa yang menjadi ikon Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa). Kedua satwa ini juga dijadikan sebagai bagian dari 25 satwa yang dimasukkan dalam golongan terancam punah prioritas sesuai Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor 180 tahun 2015. Populasi jenis satwa ini dilaporkan secara periodik dan diharapkan mengalami kenaikan populasi sebesar 10 % setiap tahunnya.
Sesuai mandat keputusan tersebut, TN Matalawa secara rutin melakukan monitoring dan mencatat jumlah populasi burung Kakatua jambul jingga dan Julang Sumba di dalam kawasan TN. Monitoring dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun yang dilakukan per 4 bulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.
Hasil monitoring yang telah dilakukan selama 5 tahun menunjukkan bahwa populasi kedua burung ini mengalami tren peningkatan, yakni Kakatua bertambah 88 ekor menjadi 154 ekor dan Julang Sumba bertambah 72 ekor menjadi 103. Hal inilah yang menjadi paparan utama Kepala Balai TN Matalawa, Ir. Memen Suparman, M.M, dalam Ekspose Kakatua dan Julang Sumba yang diadakan senin lalu secara virtual. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, drh. Indra Eksploitasia, M.S.i serta dihadiri oleh lebih dari 150 peserta. Narasumber lain dalam kegiatan ini antara lain:
Kegiatan eskpose berlangsung dengan lancar disertai dengan diskusi-diskusi konstruktif bagi pengembangan populasi kedua jenis burung ini dan secara umum seluruh satwa di TN Matalawa.
Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)
Materi ekspose dapat diunduh pada tautan berikut: https://bit.ly/materiWebinarMATALAWA
Baca Berita
Dua Bulan Dirawat, Trenggiling Hasil Evakuasi Siap Dilepasliarkan
Jakarta, 18 November 2020. Balai KSDA Jakarta melalui PPS Tegal Alur pada tanggal 8 September 2020 yang lalu menerima 1 (satu) ekor trenggiling (Manis javanica) hasil penyerahan masyarakat. Saat diterima kondisi satwa tersebut ditemukan luka di bagian leher dengan berat badan yang tidak ideal. Perawat satwa dan dokter kemudian segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan terhadap trenggiling tersebut meliputi pemeriksaan fisik; penentuan jenis kelamin; pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah dan feses; dan pemasangan microchip. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pengobatan terhadap luka di bagian leher.
Dokter dan perawat satwa kemudian terus melakukan perawatan terhadap satwa yang termasuk dilindungi dalam PermenLHK N0. 106 tahun 2018 dan status kategori terancam punah (critically endangerd) dalam IUCN Red List ini. Perawatan dilakukan dengan pengamatan tingkah laku dan pola makannya.
Selama hampir dua bulan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengamatan tingkah laku oleh Tim Dokter dan perawat satwa, disimpulkan bahwa satwa trenggiling tersebut masih terlihat sifat alaminya. Selain itu berdasarkan hasil dari pemeriksaan kesehatan dan laboratorium tidak ditemukan adanya penyakit infeksius. Saat ini, satwa tersebut sedang menunggu untuk dilepasliarkan ke habitat alaminya.
Sumber : Balai KSDA Jakarta
Baca Berita
Wamen LHK Kunjungi Markas Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum
Semitau, 17 November 2020. Kunjungan kerja Wakil Menteri LHK dan Wakil Bupati Kapuas Hulu ke Markas Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum adalah untuk meninjau Early Warning System di TNBKDS sekaligus mengecek kesiapan Personil Manggala Agni Brigdalkarhut dan sarana prasarana pengendalian karhutla serta meninjau pengembangan inovasi di bidang Pengendalian Karhutla.
Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum merupakan salah satu Brigade Manggala Agni yang berada di bawah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang memiliki tugas sebagai pengendali kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pencegahan, penanggulangan pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan serta dukungan manajemen di bidang pengendalian karhutla.
Dalam kunjungan kerja ini, Wakil Menteri LHK beserta rombongan disambut dengan menggunakan budaya melayu yaitu dengan rebana dan tepung tawar.
Pada kunjungan kerja ini, Wakil Menteri LHK meninjau langsung proses pembuatan cuka kayu dan pengolahan sampah plastic menjadi bahan bakar minyak (BBM). Kepala Brigdalkarhut Ade Arief, S.Hut menjelaskan bahwa pengembangan inovasi ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan karhutla sehingga dengan pengembangan ini menjadi solusi alternative bagi masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
Pada kunjungan kerja Wakil Menteri LHK, Kepala Bidang PTN Wilayah III Lanjak Gunawan Budi Hartono, S.Hut, M.Si dalam paparannya menjelaskan tentang Early Warning System dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di TNBKDS. Upaya pencegahan karhutla dilakukan dengan peningkatan upaya deteksi dini melalui patroli pencegahan yang meliputi patroli terpadu, patroli berbasis MPA dan patroli udara, pembentukan Posko Siaga di 7 lokasi dan Pos Pantau di 21 titik daerah rawan karhutla serta penguatan alat komunikasi di tingkat tapak.
Kepala Balai Besar TNBKDS Ir. Arief Mahmud, M.Si dalam sambutannya menyampaikan kepada Wakil Menteri LHK bahwa pada tahun 2020 ini, Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum dapat mewujudkan Zero Forest Fire di kawasan TNBKDS. Selanjutnya disampaikan bahwa Kedisiplinan Manggala Agni tidak kalah dengan Polri maupun TNI karena Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum ada piket 24 jam dan apel setiap paginya. Dengan adanya kunjungan kerja Wakil Menteri LHK menambah semangat bagi Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum.
Dalam arahannya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong menyampaikan bahwa Kawasan Konservasi Taman Nasional merupakan banteng terakhir kita menjaga alam. Pada arahannya, Wakil Menteri LHK mengapreasi Kepala Balai Besar TNBKDS beserta jajarannya sebagai Pahlawan Penjaga Hutan.
Selanjutnya dalam kunjungan kerja ini, Wakil Menteri LHK mengecek kesiapan personil Manggala Agni Brigdalkarhut beserta sarana dan prasarana pengendalian karhutla. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di lingkungan Markas Manggala Agni Brigdalkarhut Tana Bentarum.
Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita
Kolam Garam Desa Latondu TN Taka Bonerate
Desa Latondu, 19 November 2020. Ikan asin merupakan salah satu produk olahan ikan yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahan baku utama pembuatan ikan asin adalah garam.
Ketersediaan bahan baku garam dalam proses pengolahan ikan asin menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan ketersediaan garam di beberapa desa harus didatangkan dari daerah lain dengan harga yang relative tinggi.
Desa Latondu merupakan salah satu desa dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap garam dalam proses pengolahan ikan asin. Mayarakat Desa Latondu harus membeli garam tersebut dari daerah lain, seperti Nusa Tenggara Barat dan Flores.
Namun sejak tahun 2018, Balai Taman Nasional Taka Bonerate melalui Role Model PAAP berbasis masyarakat lokal, memberikan beberapa pelatihan dan fasilitas kepada kelompok Forum Peduli Laut Desa Rajuni- Latondu untuk dapat memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam di tingkat lokal (desa).
Kemudian pada tahun 2020, kelompok Forum Peduli Laut Rajuni-Latondu mendapatkan bantuan pengembangan usaha ekonomi dari Balai Taman Nasional Taka Bonerate. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun kolam garam rumah prisma dengan konstruksi bangunan yang lebih baik.
Yuk mari kita simak videonya, bagaimana sejarah singkat proses pembuatan kolam garam dengan model rumah prisma sampai dengan panen garam…
Sumber : Balai Taman Nasional Taka Bonerate
Baca Berita
Pemberdayaan Masyarakat “Tirai Madu Lembanato”
Ampana, 19 November 2020. Selang satu bulan sejak pencairan bantuan pemberdayaan masyarakat tahap pertama, kelompok Desa Binaan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean “Tirai Madu Lembanato” mulai melakukan aktivitas berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Latar belakang penamaan Tirai Madu ini didasari oleh fokus kegiatan kelompok yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pembuatan kerajinan tirai yang berasal dari pelepah sagu serta pengambilan madu hutan secara tradisional. Kedua fokus kegiatan tersebut, pada akhirnya dirangkum menjadi satu kesatuan kelompok pemberdayaan masyarakat bernama Kelompok Tirai Madu Lembanato, yang secara administrasi berada di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Lebiti, tepatnya di Desa Lembanato, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una.
Kelompok ini dimotori oleh dua orang pemeran utama, yaitu Najamudin di bidang kerajinan tirai, sementara Raswin untuk madu hutan. Dimana masing-masing memiliki lima orang anggota yang membantu aktivitasnya. “Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean” ungkap mereka saat ditemui di Desa Lembanato pada Jumat 13 November 2020.
Kendala utama yang dihadapi kelompok untuk saat ini adalah sulitnya mendapatkan sarang lebah dikarenakan faktor alam, yaitu curah hujan tinggi yang berdampak pada pergeseran musim bunga pada pohon-pohon di hutan yang erat kaitannya dengan produksi madu. Sementara permintaan konsumen akan madu hutan bisa dikatakan cukup tinggi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Madu hutan secara medis dipercaya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara bagi pengrajin tirai, hingga saat ini dirasa belum menghadapi hambatan dalam proses produksinya.
Produk pemberdayaan Kelompok Tirai Madu Lembanato, saat ini dibandrol Rp 100.000 untuk tirai berukuran 2 x 1,5 m2, sedangkan madu dengan kapasitas 600ml dibandrol seharga Rp 75.000. Harga tersebut merupakan harga produk dengan kemasan apa adanya, dimana untuk tirai hanya diikat tali dan madu hanya dikemas menggunakan botol bekas air mineral. Namun kedepan setelah pencairan bantuan tahap kedua terealisasi, produk-produk tersebut akan dikemas dengan lebih baik.
Harapan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean dengan adanya bantuan ekonomi produktif seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
Sumber: Irvan Dali – Kepala SPTN II Lebiti Balai Taman Nasional Kepulauan Togean
Baca Berita
Menuju Kemitraaan Konservasi di Desa Penyangga TN Tesso Nilo
Baserah, 10 - 11 November 2020 – Petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Baserah Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) gelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat kemitraan konservasi di desa penyangga kawasan TN Tesso Nilo yakni Dusun Banyu Baru Desa Segati Kecamatan Langgam. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pemulihan Ekosistem (PE) kawasan TN Tesso Nilo. Peserta dihadiri sekitar 30 orang masyarakat desa.
Menurut petugas yang memberi sosialisasi, sebagian besar masyarakat yang hadir sangat antusias dan setuju dengan kehadiran program kemitraan konservasi untuk pemulihan ekosistem. Pada sosialisasi kali ini para petugas memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa program pemulihan ekosistem tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan melepaskan ketergantungan terhadap tanaman perkebunan sawit pada umumnya.
Dalam kesempatannya, Kepala Desa Segati memaparkan kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat agar mengikuti program kemitraan konservasi ini dikarenakan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan lahan yang ada di TNTN.
Menurut penuturan petugas, dalam sosialisasi ini sudah ada 2 (dua) calon kelompok yang akan mengajukan program kemitraan, dan segera akan dilakukan inventarisasi serta pengukuran partisipatif bersama masyarakat.
Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo
Baca Berita
Kunjungan Balai KSDA JAMBI ke ANECC Sumatera Utara
Pegawai KSDA Jambi saat memberi makan gajah di ANECC
Simalungun, 17 November 2020 - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jambi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk melaksanakan kegiatan Benchmarking dalam rangka Pengelolaan Konservasi Satwa Liar di Propinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 9 s.d 16 Nopember 2020, dengan mengunjungi beberapa kawasan/objek yang berada di wilayah kerja Balai Besar KSDA Sumatera Utara.
Pada Kamis, 12 Nopember 2020, rombongan tim Balai KSDA Jambi yang dipimpin langsung Kepala Balai Rahmad Saleh S.Hut., M.Si, mengunjungi Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC) di Aek Nauli, Kabupaten Simalungun.
Di ANECC rombongan disambut Kepala Bidang KSDA Wilayah II Pematangsiantar, Seno Pramudita, S.Hut., ME, yang memberikan penjelasan tentang sejarah singkat berdirinya ANECC, keberadaan satwa gajah, sarana prasarana yang ada termasuk pengelolaannya. Rombongan juga berkesempatan memberi makan satwa gajah dan menyaksikan atraksi gajah.
Pegawai KSDA Jambi menikmati atraksi gajah di ANECC
Kunjungan kerja tim Balai KSDA Jambi ke wilayah kerja Balai Besar KSDA Sumatera Utara semoga memberi manfaat serta dapat dikembangkan nantinya di wilayah kerja sepulang dari Sumatera Utara.
Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara
Baca Berita
Evaluasi Zonasi TN Karimunjawa
Semarang, 18 November 2020. Balai Taman Nasional Karimunjawa melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Zonasi di Hotel Aston Inn Semarang. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian evaluasi zonasi yang telah berjalan sejak Bulan Agustus Tahun 2020. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Balai Ir. Titi Sudaryanti, M.Sc ini diikuti para pejabat eselon IV, pejabat fungsional, kepala resort dan mitra WCS-IP.
Zonasi Taman Nasional Karimunjawa telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PHKA Nomor SK.28/IV-SET/2012 yang terdiri dari 9 zona yaitu : zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan darat, zona pemanfaatan wisata bahari, zona budidaya bahari, zona religi budaya sejarah, zona rehabilitasi, dan zona tradisional perikanan. Sudah hampir 10 tahun pengelolaan kawasan yang mengacu pada 9 zona tersebut, maka Balai TNKJ melakukan evaluasi periodik yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemantauan secara periodik.
Kegiatan ini juga didukung WCS-IP yang merupakan FGD kedua setelah FGD pertama dilaksanakan pada Bulan September lalu. FGD ini bertujuan untuk memaparkan hasil dan analisis kajian evaluasi zonasi yang telah dilakukan oleh tim kerja dan untuk menyusun dan menyepakati bersama rekomendasi revisi zonasi di TNKJ. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah tersusunnya dan disepakatinya rekomendasi evaluasi zonasi TNKJ.
Rangkaian acara FGD evaluasi zonasi ini diawali dengan pemaparan hasil pengumpulan data informasi dan analisisnya yang meliputi kondisi dan analisis pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pantai, lamun, terumbu karang, dan isu pengelolaan selama masa periode zonasi sejak tahun 2012. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibahas dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyusun rumusan.
Hasil dari diskusi kelompok mendapatkan rumusan bahwa evaluasi zonasi TNKJ tahun 2020 merupakan evaluasi periodik 10 tahun sesuai PermenLHK Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 dan peserta FGD yang berjumlah 30 orang menyepakati bahwa Zonasi TNKJ memerlukan revisi zonasi. Sedangkan dokumen evaluasi zonasi TNKJ akan diselesaikan pada Bulan Desember Tahun 2020.
Sumber : Balai Taman Nasional Karimunjawa
Baca Berita
Uji Psikotes Pemegang Senjata Api Balai TN Matalawa
Waingapu, 17 November 2020. Senjata api merupakan peralatan standar yang dimiliki Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Senjata ini digunakan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Polhut seperti patroli batas kawasan, pemantauan pal batas ataupun monitoring satwa.
Untuk dapat memegang senjata ini, Polhut melewati berbagai tes yang salah satunya adalah tes psikotes pemegang senjata. Tes ini berguna untuk mengetahui kejiwaan pemegang senjata sehingga senjata tidak dipegang oleh sembarang orang yang dapat menimbulkan bahaya fatal. Memenuhi kewajiban tersebut, 30 orang Polhut Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) beserta pejabat struktural, mengikuti tes psikotes pada hari selasa, 17 November 2020. Kegiatan ini difasilitasi oleh personil dari Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor (POLRES) Sumba Barat.
Kepala Balai TN Matalawa, Ir. Memen Suparman, M.M, membuka kegiatan ini dengan menyampaikan terima kasih kepada petugas dari POLDA dan POLRES yang telah bersedia membantu para Polhut di Matalawa dalam mengikuti uji psikotes pemegang senjata api. Dalam arahannya Kepala Balai juga menyampaikan bahwa kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh Polhut TN Matalawa untuk membantu penyelesaian tugas dan fungsi Polhut. Namun, hasil dari psikotes ini jangan dijadikan sebagai legitimasi tindakan sewenang-wenang dengan menggunakan senjata api tidak pada fungsi dan tempat yang sudah ditentukan.
Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)
Baca Berita
Restorasi Gambut Melalui Revitalisasi Ekonomi Masyarakat di Kampung Pachas
Merauke, 17 November 2020. Kepala Balai Besar KSDA Papua, Edward Sembiring, S.Hut., M.Si., mendampingi Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, dan Staf Khusus Milenial Presiden, Billy Mambrasar. Mereka melakukan kunjungan ke Kampung Pachas, Distrik Muting, Kabupaten Merauke dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan restorasi gambut melalui revitalisasi ekonomi masyarakat (R3) di Suaka Margasatwa (SM) Danau Bian, Merauke. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah meninjau kelompok pembuat abon ikan di Kampung Pachas, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua. Pada kesempatan ini, rombongan berkesempatan menyaksikan demo pembuatan abon ikan dan hasil produksinya.
Rombongan disambut dengan upacara dan tarian adat suku Malind Anim. Sementara pihak-pihak yang hadir, antara lain, Bupati Merauke diwakili Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, OPD terkait, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Papua, Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Merauke, Kitong BIsa Fondation, Aparat TNI/POLRI lingkup Distrik Muting, Kepala Distrik Muting, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat Kampung Pachas.
Kepala BBKSDA Papua atas nama Dirjen KSDAE menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BRG dan Kitong Bisa Foundation, yang tahun ini telah memberikan dukungan dalam optimalisasi kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat suku Malind Anim di SM Danau Bian, khusunya di Kampung Pachas. BRG sendiri telah melakukan kegiatan restorasi gambut di kampung Pachas SM Danau Bian sejak tahun 2019 bersama BBKSDA Papua. Kedua pihak telah memberikan pelatihan dan bantuan berupa alat produksi abon ikan kepada masyarakat Kampung Pachas.
Kepala BRG jugaa memberikan apresiasi atas kerja bersama dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan ikan masyarakat suku Malind Anim di Kampung Pachas. Hal ini merupakan wujud nyata, bahwa ekosistem rawa gambut telah menyediakan sumber daya ikan yang cukup bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dari segi konservasi, pemanfaatan sumber daya ikan itu tetap memperhatikan kelestarian ekosistem SM Danau Bian.
Sementara itu, Staf Khusus Milenial Presiden RI memberikan arahan terkait konsep pemberdayaan masyarakat, bahwa pelatihan yang dirancang perlu didahului dengan kepastian pasar, sehingga semua dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, BBKSDA Papua bersama BRG, yang tahun ini didukung oleh Kitong Bisa Foundation, telah menerapkan konsep tersebut. Produk abon ikan Kampung Pachas telah menerima pesanan dari Surabaya sebanyak 2500 bungkus untuk Tahap I. Selain pasar, peningkatan kapasitas masyarakat Malind Anim dalam usaha ini juga perlu pendampingan intensif agar ke depannya bisa mandiri. []
Sumber : Balai Besar KSDA Papua
Call Center : 0823 9802 0078
Menampilkan 2.801–2.816 dari 11.141 publikasi