• Datin KSDAE
• Restorasi & Iklim, Konservasi Alam , +2 others

Pascagempa Masyarakat Mendesak untuk Jaga Lingkungan

Pota, Oktober 2026 – Pepatah mengatakan, selalu ada pelangi setelah hujan. Maknanya, masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, karena akan selalu ada harapan dan kegembiraan setelah kesulitan. Demikian pula yang terjadi pascagempa bumi di Flores yang merusak kehidupan di daratan Flores sejak 15 Agustus 2026.

Abidin Bina, tokoh masyarakat Sambinasi Tengah, mengaku bahwa gempa bumi membawa hidayah, karena pemerintah dan masyarakat bisa terhubung. “Masyarakat sendiri harus punya kesadaran agar bisa maju. Kalau kami diberi barang, maka akan habis. Tapi beri kami pengetahuan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” katanya dalam pertemuan Penguatan Forum Multistakeholder dalam Mendukung Ketangguhan Masyarakat dan Lingkungan Pascagempa Bumi di Flores pada 24 September 2026 di Pota.

Sementara itu, Kaimudin, Kepala Sekolah SDN Pota, mengajak agar kita harus merenungkan bahwa Tuhan punya kemauan. Bencana ini terjadi akibat ulah kita, karena manusia tidak bertanggung jawab karena telah merusak hutan, merusak karang dan ikan dengan bom ikan.

Seperti diketahui gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026. Hingga 27 September, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sudah terjadi 18.486 gempa susulan pascagempa utama Magnitudo 7,7. Aktivitas gempa susulan ini terjadi sebagai rangkaian gempa tektonik dangkal yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

“Dari kejadian-kejadian ini bisa kita telusuri, mengapa alam bisa begini. Kemudian apa yang menjadi gagasan IN-FLORES untuk mengatasi semua ini?” kata Kaimudin.

Selain kerusakan fisik, banyak warga yang terdampak secara ekonomi karena mata pencahariannya terganggu bahkan hilang. Banyak perahu nelayan rusak, alat tangkap ikan hanyut. Kebutuhan untuk hidup terutama soal pangan dan papan akan menjadi ancaman baru bagi kelestarian lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini tersampaikan oleh warga yang mengkhawatirkan kondisi lingkungan setelah bencana.

“Pota di bagian atas sudah hancur. Di tengah bencana ini masyarakat seolah punya alasan untuk potong kayu untuk membangun rumah,” kata Damianus Asir, tokoh masyarakat Nanga Baras yang getol dan sangat peduli terhadap lingkungan. Ia sangat meyakini bahwa hutan itu milik negara dan milik kita semua sehingga menjadi tanggung jawab semua orang.

Keprihatinan lain juga muncul terkait dengan ancaman terhadap kehidupan masyarakat yang hidup di sepanjang pesisir pantai utara Flores. Keprihatinan itu disampaikan oleh John Mauleto, seorang tokoh masyarakat dari Nanga Baras. “Mangrove sekarang sudah habis dibabat masyarakat dan ini bahaya sekali untuk Kampung Nanga Baras. Kita juga bersalah karena setiap tahun mengambil pasir pantai yang bisa mengakibatkan abrasi. Batu-batu gunung juga diambil. Lalu bagaimana Nasib Rugu yang tinggal di sana? Seharusnya pembangunan bisa berjalan beriringan dengan konservasi,” kata John.

Apa yang disampaikan beberapa warga itu mewakili keprihatinan dan kekhawatiran dari banyak warga lain di wilayah binaan IN-FLORES. Menanggapi hal ini, Maman Surahman, Koordinator Kemitraan IN-FLORES mengatakan bahwa lembaga ini hadir tidak hanya untuk melestarikan Komodo dan spesies terancam global lainnya, tetapi juga punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian bentang darat dan laut di sekitar wilayah jelajah Komodo.

“Saya yakin tidak ada satu solusi tunggal. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bekerja bersama dengan berbagi peran dan tanggung jawab,” kata Maman. Ia menggarisbawahi bahwa semua orang punya tanggung jawab agar lingkungan dan hutan tetap lestari.

Maman merasa senang ketika mengetahui bahwa masyarakat sangat peduli terhadap lingkungan, soal mangrove, akses Rugu yang rusak. Apalagi ketika ia melihat banyak orang terutama anak muda yang bersedia menjadi relawan lingkungan. “Kita akan membuatnya lebih nyata untuk mengatasi aktivitas yang merusak alam. Misalnya penangkapan ikan dengan bom yang bisa merusak tempat hidup ikan,” tegas Maman.

Mangrove sumber dan penyangga kehidupan

Dalam pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Golo Sepang, Manggarai Barat, IN-FLORES bertemu bersama para tokoh masyarakat, Camat Boleng, Kepala Desa, aparat, guru, dan para anggota KTH. Sekitar 150 warga yang didominasi kaum perempuan itu berkumpul di SMA Muhammadiyah Boleng pada 25 September 2026.

Seorang anggota UMKM Bunga Mangrove, Marlina, di Golo Sepang mengaku mendapatkan manfaat ekonomi dari mangrove. Mereka membuat sirup mangrove, sambal kepiting bakau, sambal ikan cada, abon ikan. Mereka sering menerima pesanan dan tetap berproduksi meski terdampak bencana.

“Kalau hutan mangrove rusak, kita tidak mendapatkan ikan. Berarti tidak ada penghasilan. Kalau ada yang menebang mangrove, itu berarti membunuh kita. Maka jangan merusak hutan mangrove karena kepiting dan ikan akan kabur,” papar Maman.

Hutan mangrove dan akarnya bisa menjadi pemecah ombak. Untuk itu semua harus bersatu untuk melakukan menjaga dan melakukan rehabilitasi mangrove. Kalau rusak, maka mangrove akan mengakibatkan abrasi dan infiltrasi laut yang memengaruhi kualitas air minum. Selain itu, kalau hutan mangrove rusak maka sumber ikan pun akan rusak.

Orang yang merusak lingkungan itu karena alasan perut dan ekonomi. Untuk mencegahnya kita harus membangun kesadaran masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan.

Menanggapi hal tersebut, Maman mengatakan bahwa tugas IN-FLORES adalah melakukan Pemulihan Ekosistem dan ini bisa direalisasikan bersama parapihak termasuk dengan relawan atau kader konservasi. “Strateginya adalah dengan bekerja bersama relawan masyarakat seperti kader konservasi yang terdiri dari anak muda,” tegas Maman.

IN-FLORES sudah memiliki rencana pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem mangrove di Pulau Longos, Tanjung Torong Padang, Pota dengan target total seluas 17,2 hektare dimulai pada 2026. Pemulihan Ekosistem hutan di bentang darat belum bisa dimulai karena kondisi musim kemarau yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan penanaman.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara pada 2024 mengklaim bahwa provinsi tersebut memiliki hutan mangrove seluas lebih dari 23 juta hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Potensi rehabilitasi kawasan mangrove di NTT seluas 1,85 juta hektare untuk wilayah terabrasi, lahan terbuka, mangrove terabrasi, dan tanah timbul.

Melihat kepedulian masyarakat di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat terhadap lingkungan ini, masih ada harapan bahwa Rugu (sebutan lokal untuk Komodo) tetap bisa dijaga dan bentang laut serta bentang darat akan terjaga.

Masih ada harapan dan keyakinan bahwa semuanya akan membaik. Yusuf tokoh masyarakat Kampung Damu di Sambinasi mengatakan, “Setelah bencana gempa ini, semua tergantung pada warga. Karena saya percaya nasib kita tidak akan berubah kalau kita tidak mau mengubahnya sendiri.” ***

Sumber: IN - Flores