Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat
IN-FLORES
IN-FLORES
Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat
Pota, Oktober 2026 – Pepatah mengatakan, selalu ada pelangi setelah hujan. Maknanya, masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, karena akan selalu ada harapan dan kegembiraan setelah kesulitan. Demikian pula yang terjadi pascagempa bumi di Flores yang merusak kehidupan di daratan Flores sejak 15 Agustus 2026. Abidin Bina, tokoh masyarakat Sambinasi Tengah, mengaku bahwa gempa bumi membawa hidayah, karena pemerintah dan masyarakat bisa terhubung. “Masyarakat sendiri harus punya kesadaran agar bisa maju. Kalau kami diberi barang, maka akan habis. Tapi beri kami pengetahuan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” katanya dalam pertemuan Penguatan Forum Multistakeholder dalam Mendukung Ketangguhan Masyarakat dan Lingkungan Pascagempa Bumi di Flores pada 24 September 2026 di Pota. Sementara itu, Kaimudin, Kepala Sekolah SDN Pota, mengajak agar kita harus merenungkan bahwa Tuhan punya kemauan. Bencana ini terjadi akibat ulah kita, karena manusia tidak bertanggung jawab karena telah merusak hutan, merusak karang dan ikan dengan bom ikan. Seperti diketahui gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026. Hingga 27 September, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sudah terjadi 18.486 gempa susulan pascagempa utama Magnitudo 7,7. Aktivitas gempa susulan ini terjadi sebagai rangkaian gempa tektonik dangkal yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. “Dari kejadian-kejadian ini bisa kita telusuri, mengapa alam bisa begini. Kemudian apa yang menjadi gagasan IN-FLORES untuk mengatasi semua ini?” kata Kaimudin. Selain kerusakan fisik, banyak warga yang terdampak secara ekonomi karena mata pencahariannya terganggu bahkan hilang. Banyak perahu nelayan rusak, alat tangkap ikan hanyut. Kebutuhan untuk hidup terutama soal pangan dan papan akan menjadi ancaman baru bagi kelestarian lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini tersampaikan oleh warga yang mengkhawatirkan kondisi lingkungan setelah bencana. “Pota di bagian atas sudah hancur. Di tengah bencana ini masyarakat seolah punya alasan untuk potong kayu untuk membangun rumah,” kata Damianus Asir, tokoh masyarakat Nanga Baras yang getol dan sangat peduli terhadap lingkungan. Ia sangat meyakini bahwa hutan itu milik negara dan milik kita semua sehingga menjadi tanggung jawab semua orang. Keprihatinan lain juga muncul terkait dengan ancaman terhadap kehidupan masyarakat yang hidup di sepanjang pesisir pantai utara Flores. Keprihatinan itu disampaikan oleh John Mauleto, seorang tokoh masyarakat dari Nanga Baras. “Mangrove sekarang sudah habis dibabat masyarakat dan ini bahaya sekali untuk Kampung Nanga Baras. Kita juga bersalah karena setiap tahun mengambil pasir pantai yang bisa mengakibatkan abrasi. Batu-batu gunung juga diambil. Lalu bagaimana Nasib Rugu yang tinggal di sana? Seharusnya pembangunan bisa berjalan beriringan dengan konservasi,” kata John. Apa yang disampaikan beberapa warga itu mewakili keprihatinan dan kekhawatiran dari banyak warga lain di wilayah binaan IN-FLORES. Menanggapi hal ini, Maman Surahman, Koordinator Kemitraan IN-FLORES mengatakan bahwa lembaga ini hadir tidak hanya untuk melestarikan Komodo dan spesies terancam global lainnya, tetapi juga punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian bentang darat dan laut di sekitar wilayah jelajah Komodo. “Saya yakin tidak ada satu solusi tunggal. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bekerja bersama dengan berbagi peran dan tanggung jawab,” kata Maman. Ia menggarisbawahi bahwa semua orang punya tanggung jawab agar lingkungan dan hutan tetap lestari. Maman merasa senang ketika mengetahui bahwa masyarakat sangat peduli terhadap lingkungan, soal mangrove, akses Rugu yang rusak. Apalagi ketika ia melihat banyak orang terutama anak muda yang bersedia menjadi relawan lingkungan. “Kita akan membuatnya lebih nyata untuk mengatasi aktivitas yang merusak alam. Misalnya penangkapan ikan dengan bom yang bisa merusak tempat hidup ikan,” tegas Maman. Mangrove sumber dan penyangga kehidupan Dalam pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Golo Sepang, Manggarai Barat, IN-FLORES bertemu bersama para tokoh masyarakat, Camat Boleng, Kepala Desa, aparat, guru, dan para anggota KTH. Sekitar 150 warga yang didominasi kaum perempuan itu berkumpul di SMA Muhammadiyah Boleng pada 25 September 2026. Seorang anggota UMKM Bunga Mangrove, Marlina, di Golo Sepang mengaku mendapatkan manfaat ekonomi dari mangrove. Mereka membuat sirup mangrove, sambal kepiting bakau, sambal ikan cada, abon ikan. Mereka sering menerima pesanan dan tetap berproduksi meski terdampak bencana. “Kalau hutan mangrove rusak, kita tidak mendapatkan ikan. Berarti tidak ada penghasilan. Kalau ada yang menebang mangrove, itu berarti membunuh kita. Maka jangan merusak hutan mangrove karena kepiting dan ikan akan kabur,” papar Maman. Hutan mangrove dan akarnya bisa menjadi pemecah ombak. Untuk itu semua harus bersatu untuk melakukan menjaga dan melakukan rehabilitasi mangrove. Kalau rusak, maka mangrove akan mengakibatkan abrasi dan infiltrasi laut yang memengaruhi kualitas air minum. Selain itu, kalau hutan mangrove rusak maka sumber ikan pun akan rusak. Orang yang merusak lingkungan itu karena alasan perut dan ekonomi. Untuk mencegahnya kita harus membangun kesadaran masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan. Menanggapi hal tersebut, Maman mengatakan bahwa tugas IN-FLORES adalah melakukan Pemulihan Ekosistem dan ini bisa direalisasikan bersama parapihak termasuk dengan relawan atau kader konservasi. “Strateginya adalah dengan bekerja bersama relawan masyarakat seperti kader konservasi yang terdiri dari anak muda,” tegas Maman. IN-FLORES sudah memiliki rencana pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem mangrove di Pulau Longos, Tanjung Torong Padang, Pota dengan target total seluas 17,2 hektare dimulai pada 2026. Pemulihan Ekosistem hutan di bentang darat belum bisa dimulai karena kondisi musim kemarau yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan penanaman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara pada 2024 mengklaim bahwa provinsi tersebut memiliki hutan mangrove seluas lebih dari 23 juta hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Potensi rehabilitasi kawasan mangrove di NTT seluas 1,85 juta hektare untuk wilayah terabrasi, lahan terbuka, mangrove terabrasi, dan tanah timbul. Melihat kepedulian masyarakat di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat terhadap lingkungan ini, masih ada harapan bahwa Rugu (sebutan lokal untuk Komodo) tetap bisa dijaga dan bentang laut serta bentang darat akan terjaga. Masih ada harapan dan keyakinan bahwa semuanya akan membaik. Yusuf tokoh masyarakat Kampung Damu di Sambinasi mengatakan, “Setelah bencana gempa ini, semua tergantung pada warga. Karena saya percaya nasib kita tidak akan berubah kalau kita tidak mau mengubahnya sendiri.” *** Sumber: IN - Flores
Labuan Bajo Pemerintah Indonesia, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan didukung oleh Proyek IN-FLORES, menyelenggarakan Seminar Nasional “Penguatan Manajemen Cagar Biosfer di Indonesia” di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seminar ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pengelola taman nasional, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan Proyek IN-FLORES untuk membahas tantangan, praktik baik, dan peluang dalam memperkuat tata kelola cagar biosfer di Indonesia. Direktur Jenderal KSDAE, Prof. Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa cagar biosfer merupakan model pembangunan berkelanjutan yang menyatukan fungsi konservasi, pembangunan ekonomi, serta pelestarian sosial dan budaya masyarakat setempat. “Pengelolaan cagar biosfer membutuhkan tata kelola yang kolaboratif, berbasis data ilmiah, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan tekanan ekologis yang terus berkembang,” ujar Prof. Setyawan, pada, Selasa, 16/12/2025. Sementara, Iwan Kurniawan, Programme Manager UNDP Indonesia, menyampaikan bahwa Proyek IN-FLORES tidak hanya mendukung upaya konservasi, tetapi juga mendampingi para pemangku kepentingan lokal dalam merancang dan menerapkan solusi yang kontekstual. Pendampingan tersebut mencakup mitigasi konflik manusia-satwa, restorasi habitat, pengembangan mata pencaharian alternatif, serta penguatan peran dan kapasitas kelembagaan daerah dalam upaya-upaya konservasi. Seminar ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut strategis, yaitu pentingnya perumusan indikator kinerja cagar biosfer, pemanfaatan teknologi pemantauan yang inovatif, dan penguatan model pembiayaan yang berkelanjutan. Proyek “Integrated Biodiversity Management in Flores Investing In The Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores (IN-FLORES)” adalah inisiatif bersama Pemerintah Indonesia dan UNDP yang didanai oleh GEF. Proyek ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan sistem tata kelola kawasan berbasis lanskap di Pulau Flores, termasuk mitigasi konflik manusia-satwa, restorasi, serta pembangunan kelembagaan dan sistem pemantauan. Sumber: Spiritnesia.com
Balai Taman Nasional Komodo (TNK) melaksanakan studi baseline terhadap Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama dan Kelompok Tenun Ca Nai di Desa Golo Mori, Manggarai Barat, NTT. Studi ini dilakukan untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi kelompok, rantai pasok, kapasitas produksi, serta potensi pemasaran produk lokal. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas produksi, hingga belum optimalnya pemasaran. Kelompok Kopi Tuk Jaong Cama, yang berdiri sejak 2021, memproduksi kopi robusta dan arabika dengan metode tradisional. Produksinya masih terbatas pada 50–100 bungkus per bulan, dipasarkan secara lokal di desa dan sekitarnya. Sementara itu, Kelompok Tenun Ca Nai yang baru terbentuk pada 2023 masih dalam tahap awal pembelajaran menenun kain, dan saat ini lebih banyak menghasilkan anyaman tikar daun pandan. Kedua kelompok juga masih menghadapi kendala administrasi, seperti belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi, keterbatasan legalitas usaha, serta belum memanfaatkan strategi pemasaran digital. Melalui studi baseline ini, Balai TNK merekomendasikan penguatan kapasitas bisnis, peningkatan legalitas usaha, kemitraan dengan pembeli lokal maupun nasional, serta diversifikasi produk dan pemasaran. Diharapkan langkah ini mampu membantu kelompok usaha berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung konservasi berbasis ekonomi lokal di sekitar Taman Nasional Komodo.
Kampung Kerora, yang terletak di Taman Nasional Komodo, menyimpan potensi besar untuk menjadi destinasi ekowisata berbasis konservasi penyu. Kedekatannya dengan habitat alami penyu di Pulau Muang memberikan peluang emas untuk mengembangkan wisata alam yang sekaligus berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, peluang ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Minimnya infrastruktur pendukung dan rendahnya kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi masih menjadi hambatan utama. Tanpa strategi pengelolaan yang tepat, potensi ekowisata dapat berubah menjadi ancaman bagi habitat penyu itu sendiri. Kajian yang dilakukan di Kampung Kerora merekomendasikan sejumlah langkah kunci untuk mewujudkan ekowisata berbasis konservasi yang berkelanjutan: Dengan pendekatan terpadu ini, pengelolaan ekowisata di Kampung Kerora diharapkan mampu: Keberhasilan strategi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kajian menekankan bahwa konservasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama berbasis bukti dan pengalaman lapangan. Jika terwujud, Kampung Kerora tidak hanya dikenal sebagai kampung nelayan di dalam kawasan konservasi, tetapi juga sebagai contoh sukses pengelolaan ekowisata yang melindungi satwa langka sekaligus menyejahterakan masyarakat.
Menampilkan 1 dari 4 item
