Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat
IN-FLORES
IN-FLORES
Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat
Riung, Oktober 2026 - Matahari sudah bersinar terik meski pagi itu masih pukul 10.00. Tapi panas pagi itu tak menyurutkan 145 penduduk Desa Ite Jaya, Nangamese, Benteng Tengah, dan Kota Raja yang berkumpul di bawah tenda di halaman Kantor Kecamatan Riung pada 22 September 2026. Hawa panas yang membuat gerah itu tak juga mengurangi keseriusan diskusi antara Pemerintah Kecamatan, Pemda Kabupaten Ngada dan IN-FLORES dengan seluruh elemen masyarakat dari keempat desa. “Sebelum melakukan pemulihan ekonomi, menurut saya yang penting dilakukan penyembuhan trauma dulu,” kata Firman, salah seorang warga Desa Kota Raja, yang hadir dalam acara kumpul warga di Kecamatan Riung. Mereka hadir dalam pertemuan Penguatan Forum Multistakeholder dalam Mendukung Ketangguhan Masyarakat dan Lingkungan Pascagempa Bumi di Flores yang diadakan IN-FLORES dari 21 sampai 26 September 2026 di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Firman mengisahkan bagaimana bencana telah menghancurkan tempat tinggal masyarakat. Tak hanya itu. Sebagian nelayan belum berani melaut karena mereka trauma dengan kejadian gempa 7,7 Magnitudo yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Belum lagi yang kehilangan alat tangkap ikan dan kerusakan perahu akibat gempa. Sementara warga lain, Hasniati dari Desa Benteng Tengah, juga mengungkapkan harapan yang sama. “Saya berharap IN-FLORES berkolaborasi dengan BKSDA bisa memulihkan psikis dengan trauma healing bagi kaum perempuan, karena kita para ibu ini masih trauma dengan gempa,” katanya. Masyarakat memang masih trauma. Terbukti saat gempa susulan berskala 4,8 magnitudo mengguncang lokasi acara dialog, para perempuan berteriak kaget dan ada yang berlarian keluar tenda pertemuan. Tak berapa lama, mereka kembali ke tenda untuk melanjutkan diskusi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Ngada, Kecamatan Riung, para tokoh masyarakat, kepala desa, dan anggota kelompok masyarakat. Sementara itu, tim IN-FLORES juga mengadakan kegiatan trauma healing secara khusus bersama anak-anak sekolah di Tadho, Lengkosambi Barat, Lengkosambi Timur, Lengkosambi, dan Lengkosambi Utara. Masyarakat yang hadir dari keempat desa itu 160 orang dan 66 siswa dan siswi SDK Bekek. Pemulihan trauma Di tempat terpisah, tim IN-FLORES bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Yovita Maria Bernaditte Moi, juga bertemu masyarakat untuk membantu memulihkan trauma pascagempa besar di Flores. “Kita semua terdampak gempa. Kita bersyukur masih hidup sehingga kita harus bergerak, jalan, dan maju meski masih trauma,” kata Yovita. Ia menyemangati sekitar 130 kaum laki-laki dan perempuan yang berkumpul di tenda di Sambinasi. Mereka berasal dari Desa Sambinasi, Sambinasi Barat dan Sambinasi Tengah. Ia mengajak semua masyarakat yang hadir untuk bicara tentang Kesehatan jiwa, penyembuhan trauma yang disebutnya sebagai psiko edukasi. “Ayo, Bapak Ibu, katakan, saya baik-baik saja. Saya bisa mengatasi semua,” ajak Yovita di depan hadirin dengan penuh semangat. Dibantu oleh beberapa staf dari Dinas Kesehatan, ia pun mengajak para ibu untuk mengurangi stres dan melupakan masa-masa menyakitkan di saat bencana. Beberapa dari perempuan itu mengaku kalau mereka sekarang rata-rata mengalami tekanan darah yang jauh lebih tinggi dari biasanya. “Mungkin karena trauma dan panik, setiap kali periksa, tensi saya selalu tinggi,” kata Mirnawati dari Lengkosambi Barat. Para perempuan rata-rata masih takut kembali ke rumah. Mereka lalu diajak untuk belajar mengatur napas untuk meredakan stres dan penyembuhan diri. Teknik-teknik pernapasan sederhana, senam otot muka dengan mengerutkan dahi, meniupkan udara lewat mulut, sampai meringis membuat mereka tertawa lepas. Teknik-teknik sederhana pereda stres yang bahkan selama ini tak terpikirkan pun dilakukan kaum perempuan di tenda itu. Mereka bukan kesulitan memraktikkan senam muka. Tapi mereka selalu tertawa lepas ketika melihat ekspresi muka teman-temannya yang jadi lucu. Akhirnya suasana pun makin cair, penuh canda tawa lepas. Mereka bahkan mungkin sudah lupa cara tertawa sejak terdampak gempa. Tapi siang itu, puluhan perempuan itu seolah bisa melepas beban sejenak dengan tertawa lepas. “Kita tidak tahu kapan gempa akan selesai, tapi ada cara untuk bersahabat dengan gempa untuk mengurangi rasa trauma,” kata Firman. *** Sumber: IN - Flores
Pota, Oktober 2026 – Bencana gempa bumi di Flores berskala 7.7 Magnitudo pada 15 Agustus 2026 silam masih menyisakan duka bagi banyak masyarakat yang terdampak. Namun kehadiran istri Bupati Manggarai Timur, Theresia Wisang, siang terik di lapangan depan Kecamatan Pota, Manggarai Timur, 24 September silam memberi suasana lain. “Setelah bencana gempa, banyak hal yang sudah kita alami. Tapi saya minta semua mengucapkan kata ‘luar biasa’, karena kita masih bisa hidup, bisa berdiri tegak dan tangguh,” kata Theresia berapi-api memberikan semangat pada 115 warga yang hadir di tenda dalam pertemuan Penguatan Forum Multistakeholder dalam Mendukung Ketangguhan Masyarakat dan Lingkungan Pascagempa Bumi di Flores yang diadakan IN-FLORES dari 21 sampai 26 September 2026 di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Warga pun akhirnya menyambut dengan antusias. Acara itu dihadiri oleh IN-FLORES bersama istri Bupati dan istri Wakil Bupati Manggarai Timur, Dinas Kesehatan, Camat Pota, kepala desa, aparat dari Koramil, Kapolsek Pota, tokoh masyarakat, serta para anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). “Saya harus memberikan motivasi pada Masyarakat dan kelompok usaha di Pota, Nanga MBaur, Nanga Mbaling agar mereka bersemangat untuk tetap membangun usaha, terlepas dari bencana,” tegas Theresia. Dalam kesempatan itu, ketua KTH Weki Ndai, Siti Zulaihah, membagikan pengalamannya dalam mengelola KTH yang beranggotakan 3 laki-laki dan 22 perempuan. Weki Ndai yang dibentuk sejak 2025 ini merupakan kelompok usaha yang memproduksi bawang goreng dan abon ikan. Bahkan kini produknya yang sudah berizin berhasil masuk ke Swalayan Nirwana di Ruteng. “Musibah gempa ini memberi dampak positif kepada kelompok kami karena kami masih bisa tetap memproduksi bawang goreng, abon ikan tuna. Ada banyak pesanan dari para relawan yang menangani gempa Flores. Bahkan kita bisa mendapat omset hingga tujuh juta rupiah untuk menyuplai kebutuhan relawan,” kata Siti. Siti mengajak semua KTH binaan IN-FLORES untuk tetap bersemangat. “Kita harus tetap aktif dan produktif agar dapat penghasilan,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, istri Bupati Manggarai Timur memberi arahan untuk pengembangan industri pangan lokal untuk peningkatan ekonomi keluarga. Menurutnya, tidak penting lagi dengan pengalaman dalam musibah gempa, karena yang lebih penting adalah rasa semangat dan harapan positif ke depannya. “Saya yakin pengembangan usaha ini ada harapan bahwa Roh Tuhan akan bekerja dalam hati dan budi kita semua,” kata Theresia. Pengembangan potensi lokal Ia mengangkat tema pengembangan pangan lokal ini karena melihat kekayaan dan potensi di Sambi Rampas selain ikan tuna dan bawang goreng. Potensi komoditi yang sangat besar di Manggarai Timur adalah jagung yang bisa diolah menjadi emping jagung. Sementara potensi besar di Golo Lijun adalah coklat. “Peminat untuk coklat ini banyak sekali. Kita semua suka coklat, tapi di pasar belum ada,” kata Theresia. Ia mengusulkan agar jagung yang dikembangkan adalah jagung lokal karena hasilnya bagus dan lebih berkualitas dibanding jagung hibrida yang cepat hancur saat dibuat emping. “Saya sudah berdiskusi dengan Dinas Pertanian agar bisa mencari lokasi pengembangan jagung lokal yang jauh dari jagung hibrida,” katanya. Ia berharap agar IN-FLORES membentuk, mendampingi dan mengembangkan usaha pengembangan pangan di Desa Nanga Baras dan Golo Lijun melalui pelatihan-pelatihan seperti yang diberikan pada kelompok Weki Ndai. Menanggapi hal ini, Maman Surahman sebagai Koordinator Kemitraan IN-FLORES mengatakan bahwa kelompok usaha yang sudah ada tetap dikembangkan dan akan terus didampingi meskipun mereka sudah diberi pancing. Yang penting ada kemauan. “Potensi dan skill adalah dua elemen penting untuk pengembangan komoditi jagung dan coklat. Yang penting dijalankan dulu, karena hanya ada dua kemungkinan, untung atau rugi. Yang penting ada semangat kita akan membantu,” kata Maman. Di Kabupaten Manggarai Timur, verifikasi data sampai 29 September telah mencakup 24.392 unit. Rumah rusak berat 2.348 unit, rusak sedang 3.934 unit, rusak ringan 7.179 unit, dan 10.931 unit tidak masuk kriteria. Ada 28 fasilitas layanan Kesehatan dan 354 fasilitas Pendidikan yang terdampak dan rusak, termasuk 94 kantor dan 118 rumah ibadah rusak. Gempa di Manggarai Timur menelan 20 korban jiwa langsung dan 33 korban meninggal karena faktor penyakit dan usia. Menurut data, ada 10.130 orang yang mengungsi dan 514 orang terluka atau sakit. “Bencana boleh merobohkan apa pun, tapi tidak boleh merobohkan semangat kita” kata Theresia. Ia berharap agar kaum ibu tetap punya semangat dan harapan sambil berdamai dan bersahabat dengan gempa, karena kita tidak tahu kapan gempa ini akan berakhir. *** Sumber: IN - Flores
Pota, Oktober 2026 – Pepatah mengatakan, selalu ada pelangi setelah hujan. Maknanya, masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, karena akan selalu ada harapan dan kegembiraan setelah kesulitan. Demikian pula yang terjadi pascagempa bumi di Flores yang merusak kehidupan di daratan Flores sejak 15 Agustus 2026. Abidin Bina, tokoh masyarakat Sambinasi Tengah, mengaku bahwa gempa bumi membawa hidayah, karena pemerintah dan masyarakat bisa terhubung. “Masyarakat sendiri harus punya kesadaran agar bisa maju. Kalau kami diberi barang, maka akan habis. Tapi beri kami pengetahuan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” katanya dalam pertemuan Penguatan Forum Multistakeholder dalam Mendukung Ketangguhan Masyarakat dan Lingkungan Pascagempa Bumi di Flores pada 24 September 2026 di Pota. Sementara itu, Kaimudin, Kepala Sekolah SDN Pota, mengajak agar kita harus merenungkan bahwa Tuhan punya kemauan. Bencana ini terjadi akibat ulah kita, karena manusia tidak bertanggung jawab karena telah merusak hutan, merusak karang dan ikan dengan bom ikan. Seperti diketahui gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026. Hingga 27 September, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sudah terjadi 18.486 gempa susulan pascagempa utama Magnitudo 7,7. Aktivitas gempa susulan ini terjadi sebagai rangkaian gempa tektonik dangkal yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. “Dari kejadian-kejadian ini bisa kita telusuri, mengapa alam bisa begini. Kemudian apa yang menjadi gagasan IN-FLORES untuk mengatasi semua ini?” kata Kaimudin. Selain kerusakan fisik, banyak warga yang terdampak secara ekonomi karena mata pencahariannya terganggu bahkan hilang. Banyak perahu nelayan rusak, alat tangkap ikan hanyut. Kebutuhan untuk hidup terutama soal pangan dan papan akan menjadi ancaman baru bagi kelestarian lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini tersampaikan oleh warga yang mengkhawatirkan kondisi lingkungan setelah bencana. “Pota di bagian atas sudah hancur. Di tengah bencana ini masyarakat seolah punya alasan untuk potong kayu untuk membangun rumah,” kata Damianus Asir, tokoh masyarakat Nanga Baras yang getol dan sangat peduli terhadap lingkungan. Ia sangat meyakini bahwa hutan itu milik negara dan milik kita semua sehingga menjadi tanggung jawab semua orang. Keprihatinan lain juga muncul terkait dengan ancaman terhadap kehidupan masyarakat yang hidup di sepanjang pesisir pantai utara Flores. Keprihatinan itu disampaikan oleh John Mauleto, seorang tokoh masyarakat dari Nanga Baras. “Mangrove sekarang sudah habis dibabat masyarakat dan ini bahaya sekali untuk Kampung Nanga Baras. Kita juga bersalah karena setiap tahun mengambil pasir pantai yang bisa mengakibatkan abrasi. Batu-batu gunung juga diambil. Lalu bagaimana Nasib Rugu yang tinggal di sana? Seharusnya pembangunan bisa berjalan beriringan dengan konservasi,” kata John. Apa yang disampaikan beberapa warga itu mewakili keprihatinan dan kekhawatiran dari banyak warga lain di wilayah binaan IN-FLORES. Menanggapi hal ini, Maman Surahman, Koordinator Kemitraan IN-FLORES mengatakan bahwa lembaga ini hadir tidak hanya untuk melestarikan Komodo dan spesies terancam global lainnya, tetapi juga punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian bentang darat dan laut di sekitar wilayah jelajah Komodo. “Saya yakin tidak ada satu solusi tunggal. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus bekerja bersama dengan berbagi peran dan tanggung jawab,” kata Maman. Ia menggarisbawahi bahwa semua orang punya tanggung jawab agar lingkungan dan hutan tetap lestari. Maman merasa senang ketika mengetahui bahwa masyarakat sangat peduli terhadap lingkungan, soal mangrove, akses Rugu yang rusak. Apalagi ketika ia melihat banyak orang terutama anak muda yang bersedia menjadi relawan lingkungan. “Kita akan membuatnya lebih nyata untuk mengatasi aktivitas yang merusak alam. Misalnya penangkapan ikan dengan bom yang bisa merusak tempat hidup ikan,” tegas Maman. Mangrove sumber dan penyangga kehidupan Dalam pertemuan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Golo Sepang, Manggarai Barat, IN-FLORES bertemu bersama para tokoh masyarakat, Camat Boleng, Kepala Desa, aparat, guru, dan para anggota KTH. Sekitar 150 warga yang didominasi kaum perempuan itu berkumpul di SMA Muhammadiyah Boleng pada 25 September 2026. Seorang anggota UMKM Bunga Mangrove, Marlina, di Golo Sepang mengaku mendapatkan manfaat ekonomi dari mangrove. Mereka membuat sirup mangrove, sambal kepiting bakau, sambal ikan cada, abon ikan. Mereka sering menerima pesanan dan tetap berproduksi meski terdampak bencana. “Kalau hutan mangrove rusak, kita tidak mendapatkan ikan. Berarti tidak ada penghasilan. Kalau ada yang menebang mangrove, itu berarti membunuh kita. Maka jangan merusak hutan mangrove karena kepiting dan ikan akan kabur,” papar Maman. Hutan mangrove dan akarnya bisa menjadi pemecah ombak. Untuk itu semua harus bersatu untuk melakukan menjaga dan melakukan rehabilitasi mangrove. Kalau rusak, maka mangrove akan mengakibatkan abrasi dan infiltrasi laut yang memengaruhi kualitas air minum. Selain itu, kalau hutan mangrove rusak maka sumber ikan pun akan rusak. Orang yang merusak lingkungan itu karena alasan perut dan ekonomi. Untuk mencegahnya kita harus membangun kesadaran masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan. Menanggapi hal tersebut, Maman mengatakan bahwa tugas IN-FLORES adalah melakukan Pemulihan Ekosistem dan ini bisa direalisasikan bersama parapihak termasuk dengan relawan atau kader konservasi. “Strateginya adalah dengan bekerja bersama relawan masyarakat seperti kader konservasi yang terdiri dari anak muda,” tegas Maman. IN-FLORES sudah memiliki rencana pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem mangrove di Pulau Longos, Tanjung Torong Padang, Pota dengan target total seluas 17,2 hektare dimulai pada 2026. Pemulihan Ekosistem hutan di bentang darat belum bisa dimulai karena kondisi musim kemarau yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan penanaman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara pada 2024 mengklaim bahwa provinsi tersebut memiliki hutan mangrove seluas lebih dari 23 juta hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Potensi rehabilitasi kawasan mangrove di NTT seluas 1,85 juta hektare untuk wilayah terabrasi, lahan terbuka, mangrove terabrasi, dan tanah timbul. Melihat kepedulian masyarakat di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat terhadap lingkungan ini, masih ada harapan bahwa Rugu (sebutan lokal untuk Komodo) tetap bisa dijaga dan bentang laut serta bentang darat akan terjaga. Masih ada harapan dan keyakinan bahwa semuanya akan membaik. Yusuf tokoh masyarakat Kampung Damu di Sambinasi mengatakan, “Setelah bencana gempa ini, semua tergantung pada warga. Karena saya percaya nasib kita tidak akan berubah kalau kita tidak mau mengubahnya sendiri.” *** Sumber: IN - Flores
Ngada - Oktober 2026. Dalam pertemuan informal dengan tim IN-FLORES, Bupati Ngada Raymundus Bena menyatakan dukungannya demi menciptakan Kabupaten Ngada yang lebih baik pada 21 September 2026 di kantor dinas Bupati. “Saya mendukung karya IN-FLORES melakukan konservasi Komodo,” kata Bupati. Raymundus lebih lanjut mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada akan terus konsisten demi mencapai tujuan bersama, terutama untuk membantu Ngada melalui kelompok-kelompok usaha bagi masyarakat. IN-FLORES selama ini sudah membentuk dan mendampingi 11 Kelompok Tani Hutan (KTH) di desa binaannya di Kabupaten Ngada. KTH tersebut bergerak di bidang usaha pembuatan tenun, budidaya rumput laut, makanan kecil, wisata, hortikultura, kerajinan, serta penangkaran rusa. IN-FLORES juga membantu pengembangan bisnis dan perizinan kelompok-kelompok tersebut. Menanggapi hal ini Bupati Ray Bena menyarankan agar kelompok-kelompok usaha itu dibantu dari hulu ke hilir. “Kalau bisa arahkan mereka ke ekowisata dan jiwa kewirausahaan,” katanya. Ia mengakui sudah berbicara ke dinas-dinas terkait untuk mengembangkan sektor pariwisata, peternakan, hortikultura, dan sebagainya. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Ngada termasuk kopi, melon, semangka, mangga dan sebagainya. Selanjutnya Bupati Ray Bena mengarahkan agar pengembangan ekonomi masyarakat selalu disertai dengan pelatihan sambil memberikan edukasi ke masyarakat untuk mengurangi pesta-pesta sehingga mereka bisa menggunakan dananya untuk pengembangan ekonomi. “Kita akan siapkan pola pikir dan mental masyarakat di sini agar bisa maju,” tambah Bupati. Pada hari yang sama, IN-FLORES juga sedang memberikan pelatihan dan pengembangan bisnis di sektor wisata dan sebagainya bagi KTH di Ngada yang selalu dipantau oleh Multistakeholder Coordination Platform (MCP). Peran Forum Multistakeholder Dalam pertemuan ini, pihak IN-FLORES yang diwakili oleh Koordinator Kemitraan Maman Surahman menyatakan bahwa IN-FLORES sudah memiliki kajian untuk pengembangan ekonomi dan penghidupan masyarakat. “Kita juga akan melihat apakah kegiatan IN-FLORES masih relevan pascagempa bumi, sehingga kita perlu melakukan assessment kelompok perempuan dan kelompok usaha dalam kunjungan kami ini,” kata Maman. Selain menyapa dan melihat kondisi masyarakat pascabencana gempa bumi, IN-FLORES mengadakan upaya penguatan forum multistakeholder untuk mendukung ketangguhan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat di NTT dari 21 sampai 26 September 2026. IN-FLORES melihat posisi strategis forum multistakeholder atau MCP dalam setiap intervensinya terhadap masyarakat dalam upaya konservasi Komodo dan spesies terancam global lainnya. MCP ini merupakan forum multipihak yang mencakup kelompok-kelompok seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mitra kerja, unsur pemerintah dan masyarakat luas. MCP ini menjadi wadah koordinasi yang memungkinkan parapihak untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan di bentang darat dan bentang laut Flores. Sebagai ketua MCP Kabupaten Ngada, Nicolaus Noywuli yang juga Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ngada, mengatakan bahwa forum hadir di tengah masyarakat di masa transisi pemulihan pascagempa bumi Flores agar masyarakat bisa kembali ke aktivitas normal sambil tetap menjaga kekayaan alam. “Selama masa transisi ini, IN-FLORES mencari tahu apa yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengevaluasi KTH dan memberikan edukasi pada masyarakat agar bisa normal kembali,” kata Nicolaus. Karena proyek IN-FLORES hanya sampai 2029, IN-FLORES memikirkan peran penting MCP untuk menjamin keberlanjutan dalam exit strategy-nya. Untuk itu, perlu dipikirkan pembentukan kelembagaan forum ini yang bisa dikaitkan dengan Pemerintah Daerah. Menanggapi hal ini, Bupati Ray Bena menyatakan dukungannya terhadap forum. “Kita bisa masukkan dukungan IN-FLORES dalam dokumen perencanaan RPJMD Ngada. Saya kira waktunya pas di 2029. Rencana aksi forum harus dimasukkan dalam RPJMD, termasuk pengembangan pariwisata,” tegas Bupati. MCP Kabupaten Ngada secara resmi telah ditetapkan oleh Bupati Ngada melalui SK Bupati Ngada No.259/KEP/HK/2025 tentang Pembentukan Forum Konservasi Mbou (Komodo) dan Spesies Penting lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan di Kabupaten Ngada. SK Bupati ini ditetapkan di Bajawa pada 10 Juli 2025. *** Sumber: IN-Flores
Pasir Panjang, Oktober 2026 - Di Tengah masa transisi pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026, kelompok usaha Masyarakat di wilayah binaan IN-FLORES di Kabupaten Manggarai Barat masih menunjukkan semangat luar biasa, meskipun secara mental mereka sangat terdampak. “Kami tidak terpengaruh secara fisik, tetapi secara psikologis kami terdampak. Gempa-gempa susulan itu yang selalu membuat kami khawatir,” kata Suratno, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Hal ini disampaikan saat IN-FLORES mengadakan pertemuan Penguatan Forum Multistakeholder dalam Mendukung Ketangguhan Masyarakat dan Lingkungan Pascagempa Bumi di Flores pada 26 September 2026 di Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Kabupaten Manggarai Barat. IN-FLORES mengundang 12 Kelompok Tani Hutan (KTH) binaannya di Desa Golo Mori dan Desa Pasir Panjang untuk hadir dalam acara tersebut. Dari Golo Mori ada Kelompok Tenun Ca’ Nai, Kelompok Madu Wela Satar, Kelompok Kopi tuk Golo Mori, Kelompok Gudang Apung Bahari, Kelompok UMKM Laing Lewe, serta Kelompok Anyaman Pandan. Sedangkan dari Desa Pasir Panjang, KTH yang hadir adalah Kelompok Mai Taung Kerora, Kelompok Animal Pop Komodo, Kelompok Rinca Coral Nursery, Kelompok Pempeng Bersinar, kelompok Kukusan Sejahtera, serta Pokdarwis pasir Panjang. “Kami mengapresiasi IN-FLORES karena sudah membentuk kelompok Masyarakat, ada kontribusi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. IN-FLORES secara tidak langsung telah memberi motivasi perekonomian masyarakat,” kata Nurdin, Kepala Desa Pasir Panjang. Hal itu diamini oleh Didimus Estanto Turuk, Sekretaris Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNK PS) yang juga berfungsi seperti forum koordinasi multipihak di Manggarai Barat. “Saya sangat terkesan karena karya IN-FLORES sudah sampai di level ini. Kami punya PR untuk meneruskan semua ini ke khalayak yang lebih luas. Saya mengapresiasi IN-FLORES dan Kepala Desa atas upayanya ini,” kata Didimus dalam sambutannya. Menanggapi hal ini, Maman Surahman, Koordinator Kemitraan IN-FLORES, mengajak semua untuk bangkit di masa transisi pemulihan setelah bencana. “Kami mengapresiasi atas inovasi, insiatif, dan kemajuan dari semua kelompok usaha. Kami datang hanya membantu hingga 2029, selama proyek ini masih ada,” kata Maman. Bahkan ada permintaan dari Kepala Desa agar IN-FLORES bertahan dan tidak pindah ke tempat lain sebelum masyarakat sejahtera. Namun IN-FLORES menegaskan bahwa proyek hanya membantu hingga akhir proyek di 2029. Sementara usaha yang telah dirintis masyarakat harus tetap berjalan, bukan karena proyek, tetapi karena inisiatif semua untuk maju. Komitmen untuk maju Dalam pertemuan dengan masyarakat dari kelompok binaan IN-FLORES, para perwakilan dari kelompok usaha maupun dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertukar pengalaman tentang usaha yang mereka jalankan, kondisi serta kendala yang dihadapi. Suratno, Direktur BUMDes Golo Mori, mengatakan bahwa saat mengawali usaha mereka memerlukan pendamping untuk membakar semangat. Berkat pendampingan program dari Balai Taman Nasional Komodo melalui IN-FLORES kelompok usaha masyarakat pun makin berkembang. “Awalnya IN-FLORES hanya mendampingi Kelompok Tenun dan Kelompok Kopi dan hanya menyentuh Sebagian kecil masyarakat. Dua kelompok itu lalu berkembang menjadi lima kelompok di bawah BUMDes yang didampingi oleh IN-FLORES,” kata Suratno. Sekarang ada Kelompok Gudang Apung Bahari, Kelompok Anyaman Pandan, dan Kelompok Laing Lewe yang baru bergabung. Kendala umum yang dirasakan adalah turunnya pendapatan karena pasar yang terdampak gempa. Namun inisiatif dan kreativitas mereka terus membakar semangat untuk terus mengembangkan usaha. Dini dari Kelompok Madu Wela Satar mengatakan bahwa kendala mereka adalah persaingan usaha madu yang dikaitkan dengan kualitas dan keaslian produk. “Kami berkomitmen tidak akan berbuat yang bukan-bukan, karena kami memproduksi madu asli tanpa campuran. Kami tidak ingin mengecewakan IN-FLORES dan pelanggan kami,” tegas Dini. Para pelaku usaha di kampung itu dikuatkan oleh Alphons Parera dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Manggarai Barat. Menurutnya, IN-FLORES telah membantu ekonomi di semua desa, tapi hanya sampai 2029. Dia mengajak masyarakat agar usaha yang telah dirintis masyarakat harus berkelanjutan agar bisa diteruskan oleh generasi berikut. “IN-FLORES hanya membantu memberikan fondasi. Untuk membangun bisnis yang lebih baik, kita perlu strategi agar bisnis kita terus berkelanjutan dengan atau tanpa kehadiran IN-FLORES,” kata Alphons sambil menekankan pentingnya diversifikasi produk, kolaborasi, dan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan agar usaha bisa maju. “Usaha yang dijalankan di sini adalah praktik bisnis lingkungan, karena yang dijual adalah alam di Bajo. Kita harus mengembangkan bisnis tanpa merusak alam agar tetap lestari. Bisnis hijau itu menarik, tinggal bagaimana kita menyikapinya,” tegas Alphons. IN-FLORES saat ini juga menggandeng Lembaga Yakines sebagai mitra pelaksana proyek di wilayah darat dan laut di lima Desa, yaitu Pasir Panjang, Papagarang, Golo Mori, Komodo, dan Tanjung Boleng. “Terima kasih telah bersama kami untuk mewujudkan mimpi bersama. Kita bisa bangkit agar kita punya strategi untuk menarik dolar ke sini,” kata Maman. *** Sumber: IN - Flores
WATULAJAR, IN-FLORES — Perhelatan Festival Komodo Riung 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi momentum strategis memperkenalkan mbou (komodo Riung) sebagai spesies endemik yang menjadi magnet utama pariwisata Riung. Bupati Ngada Raymundus Bena secara resmi membuka Festival Komodo Riung 2026 pada 11 Agustus 2026 di Watujajar, Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Tema yang diusung dalam festival ini adalah “Pesona Bahari Riung, Lestari Mbou, Sejahtera Masyarakat.” “Festival ini bukan sekadar ajang promosi wisata tahunan, tapi untuk memperkenalkan konsep konservasi, memasarkan produk UMKM dan kelompok tani hutan, hingga kekayaan budaya Riung yang harus kita angkat ke dalam ekosistem pariwisata,” kata Nicolaus Noywuli, Ketua Panitia Festival Komodo Riung sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ngada, Suasana pembukaan berlangsung meriah dan hangat. Sekitar 500 warga Kecamatan Riung antusias menyaksikan rangkaian acara yang diawali dengan penampilan Drum Band SMAK St. Karolus Riung dan SMK Negeri Riung, penyambutan adat, tarian tradisional Larik, hingga prosesi pemukulan gong sebagai penanda dimulainya festival. Festival yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 Agustus 2026, ini diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata dan Kementerian Kehutanan RI melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT, dengan dukungan penuh dari proyek IN-FLORES yang didanai GEF dan dikelola UNDP, serta dikoordinasikan oleh Forum Konservasi Mbou (Komodo) Riung. Konservasi, Ekonomi, dan Ruang Belajar Publik Senada dengan hal tersebut, Kepala KSDA NTT Andi Nurul Hadi menekankan pentingnya festival ini dalam membangkitkan kebersamaan untuk menjaga keanekaragaman hayati flora, fauna, dan kawasan konservasi di NTT. “Festival ini selain konservasi, juga sebagai momen kebersamaan dan kekeluargaan kita sehingga kita bisa sama-sama menjaga alam kita. Mudah-mudahan dengan acara ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengembangkan apa yang bisa dimanfaatkan dari kawasan konservasi dan sumber daya alam yang ada,” ujar Andi. Selama tiga hari pelaksanaan, Pantai Watu Lajar dihiasi pameran Komodo Riung, pameran produk unggulan UMKM, pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan voli pantai, dayung, perahu hias, lari karung, tarik tambang, hingga kompetisi konten kreator, serta tracking ke Kampung Tua Riung. Tak kalah menarik, keberadaan ruang literasi dari Taman Baca dan PKBM Pelita Insan Lestari (Pilar) turut memberi ruang belajar membaca dan bercerita bagi anak-anak di tengah kemeriahan festival. Kehadiran kegiatan literasi di tengah Festival Komodo Riung ini menjadi pengingat bahwa festival yang melibatkan publik juga dapat menjadi ruang belajar bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan membiasakan aktivitas membaca, bercerita, dan berbagi wawasan, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang melek pengetahuan, termasuk soal konservasi yang ditanamkan sejak dini. Tantangan Setelah Festival Pesan mendasar dari pesisir Watulajar amat jelas, yaitu bahwa menjaga komodo bukan sekadar kewajiban melindungi satwa, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan pariwisata dan ekonomi lokal. Tantangan terbesar justru hadir setelah panggung festival berakhir. Festival Komodo Riung 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai selebrasi seremonial semata, melainkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem, memperkuat pariwisata, dan membuka ruang ekonomi bagi masyarakat. Ketika komodo hilang, Riung kehilangan identitas utamanya. Ketika laut rusak, masyarakat kehilangan sumber kehidupan, dan ketika alam kehilangan daya pikatnya, pariwisata pun kehilangan masa depannya. Menjaga Riung adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat. Dari Watulajar, semangat konservasi itu telah dinyalakan untuk melestarikan mbou, atau Komodo, menjaga laut dan pesisir, menggerakkan pariwisata, serta memastikan masyarakat Riung menjadi penerima manfaat utama dari kekayaan alam yang mereka rawat. *** Sumber: IN-FLORES
JAKARTA, Agustus 2026 — Langkah penataan ulang tata kelola konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia memasuki babak krusial. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menggelar konsultasi publik terkait draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Konsultasi publik tersebut diadakan di Yogyakarta pada 7 Agustus 2026 yang dihadiri kementerian/lembaga, dinas lingkungan hidup provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, mitra pembangunan, organisasi nonpemerintah, mitra konservasi, asosiasi usaha bidang konservasi spesies dan genetik, asosiasi usaha pemanfaatan jasa dan lingkungan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan relevan lainnya. Proyek IN-FLORES turut mendukung rangkaian proses penyusunan draft tersebut. Konsultasi publik yang diadakan secara luring dan daring ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta. Penyusunan, pembahasan hingga konsultasi publik draf RPP ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak. Konsultasi ini juga untuk memperkaya serta menyinkronkan substansi draf peraturan perundang-undangan yang sedang digodok. Sebagai langkah nyata, Direktorat Perencanaan Konservasi Ditjen KSDAE memandang perlu untuk segera melakukan pembahasan mendalam guna menyempurnakan draf RPP, khususnya terkait bidang perencanaan dan evaluasi fungsi. Pembahasan ini dilakukan secara kolaboratif melalui serangkaian diskusi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pakar, dan jajaran biro hukum terkait. Tujuan akhir dari rangkaian penyusunan dan pembahasan RPP ini untuk menyediakan sebuah panduan dan acuan yang lengkap serta komprehensif bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengelola Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) agar tetap berjalan efektif, berkelanjutan, dan berada di dalam koridor hukum yang berlaku. Perencanaan adalah fondasi awal perlindungan ekosistem sehingga regulasi turunan yang komprehensif menjadi hal yang sangat mendesak. Penerbitan UU No. 32 Tahun 2024 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola KSA, KPA dan TB, khususnya pada aspek perencanaan, evaluasi fungsi, dan skema kerja sama. Draf RPP setebal lebih dari 200 halaman ini memuat struktur aturan yang sangat luas dan terperinci, mencakup 16 Bab dan 366 Pasal. Tanggung jawab penyusunan bahan RPP dimandatkan kepada Direktorat Perencanaan Konservasi Ditjen KSDAE berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan PP. Proses Panjang dan Partisipasi Publik Perjalanan penyusunan RPP ini membutuhkan proses yang amat panjang. Sejak UU No. 32 Tahun 2024 diundangkan pada 17 Agustus 2024, disusul pembentukan Tim Internal hingga Panitia Antar Kementerian (PAK), RPP ini telah melewati sedikitnya 102 kali pembahasan intensif hingga Juli 2026. Pembahasan tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk menyempurnakan pasal demi pasal, menyinkronkan substansi, serta mengakomodasi masukan dari putusan hukum Mahkamah Konstitusi. Kepala Biro Hukum Kementerian Kehutanan, Supardi, menegaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat dan mewujudkan asas keterbukaan. Melalui keterlibatan akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat terdampak, regulasi ini diharapkan memiliki kepatuhan dan akseptabilitas yang tinggi serta meminimalkan norma hukum yang multitafsir. “Proses ini adalah cerminan dari good governance. Masukan lintas pihak mencegah terjadinya tumpang tindih aturan dengan regulasi lain sebelum resmi ditetapkan oleh Presiden,” ujar Supardi. Mekanisme pembentukan PP ini secara bertahap meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan antarkementerian, harmonisasi, penetapan oleh Presiden, pengundangan, hingga penyebarluasan. Menteri Kehutanan melalui surat Nomor S.113/MENHUT/SEKJEN/KUM.01/5/2026 tanggal 26 Mei 2026 mengajukan permohonan izin Prakarsa RPP KSDAE. Presiden RI telah memberikan persetujuan izin prakarsa penyusunan RPP ini yang berlaku hingga Desember 2026. Tahapan berikutnya adalah proses Harmonisasi, Pengundangan, dan dilanjutkan dengan Sosialisasi RPP. Dukungan Otoritas Keilmuan dan Data Spesies Salah satu sorotan utama dalam draf RPP ini adalah penyesuaian status perlindungan flora dan fauna. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertindak sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) yang memberikan pertimbangan ilmiah legal-formal. Sesuai PP No. 7 Tahun 1999, rekomendasi dari otoritas keilmuan wajib ditindaklanjuti oleh Menteri. Berdasarkan rekomendasi BRIN, total keseluruhan tumbuhan dan satwa yang diusulkan untuk masuk dalam daftar dilindungi mencapai 874 spesies dan 1 marga. Usulan spesies itu terdiri dari 85 spesies dan 1 marga tumbuhan, 583 spesies burung, 143 spesies mamalia, 33 spesies reptil, 27 spesies serangga, dan 3 spesies amfibi. Sementara itu, kelompok ikan, krustasea, moluska, dan Xiphosura dikeluarkan dari daftar revisi ini. Penentuan status perlindungan ini didasarkan pada kriteria ilmiah ketat, seperti tren penurunan populasi yang tajam di alam liar serta kelangkaan habitat. Memasuki tahapan Panitia Antar Kementerian dan dilanjutkan dengan proses harmonisasi di Kementerian Hukum, RPP ini diharapkan segera disahkan sebagai pilar hukum baru yang menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.*** Sumber: Tim IN-FLORES --- Foto diambil dari pexel.com, karya Munandar.
Jakarta, 3 Juli 2026. Proyek IN-FLORES menyalurkan dana hibah dengan Swakelola tipe III sebesar Rp4,5 milyar kepada tiga lembaga masyarakat lokal di Flores Utara dan Flores Barat untuk mengerjakan lima paket pekerjaan hingga akhir 2026. Penyaluran dana hibah ditandai dengan penandatanganan kontrak pada 1 Juli 2026 di Bogor yang dilakukan oleh IN-FLORES dan tiga lembaga penerima, yaitu Lembaga Nusa Bunga Mandiri (LNBM), Yayasan Komodo Lestari Indonesia (Yakines), dan Yayasan Komodo Survival Program (KSP). Yakines dan LNBM melakukan pengembangan usaha ramah keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas ekowisata berbasis masyarakat. Sementara KSP melakukan kolaborasi ilmiah dan inovasi konservasi dengan melakukan kajian terapan untuk asesmen populasi eksisting komodo di seluruh wilayah sebaran alaminya. “Ini adalah penandatanganan kontrak dengan nilai terbesar, sehingga momen ini sangat penting setelah kita menjalankan proyek IN-FLORES selama tiga tahun,” kata Tamen Sitorus, National Project Manager (NPM) IN-FLORES dalam acara penandatanganan tersebut. Proses penyaluran hibah Swakelola tipe III telah melalui 11 tahapan penting sejak Mei 2026. Persiapan penyaluran, pembentukan tim penyelenggara swakelola, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Belanja (RAB), evaluasi portofolio calon pelaksana, penetapan pelaksana swakelola, penyampaian proposal kegiatan swakelola, reviu proposal dan RAB, klarifikasi dan negosiasi teknis harga, penyusunan rancangan kontrak, yang berujung pada penandatanganan kontrak. “Karena ini dana besar, saya minta agar saat turun ke desa-desa harus dipastikan sesuai dengan tujuan dan harus ada yang ditinggalkan. Dampaknya harus ada dan terukur untuk bentang darat dan laut serta masyarakat dan seluruh ekosistem di dalamnya,” tegas Tamen. Ia menambahkan bahwa proyek IN-FLORES mengamanatkan model tata kelola baru dalam intervensinya. Maka forum parapihak (Multistakeholder Coordination Platform/MCP) harus dilibatkan untuk memfasilitasi semua kegiatan di lapangan. MCP menjadi think tank proyek IN-FLORES yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Mengingat besaran dana hibah, maka Tamen menegaskan agar semua lembaga yang terlibat benar-benar menaati peraturan APBN dan UNDP yang menggunakan standar yang sangat tinggi dari pemerintah dan internasional. Proyek IN-FLORES, sebuah inisiatif konservasi kolaboratif antara Kementerian Kehutanan, Global Environment Facility (GEF), dan UNDP Indonesia, resmi meluncurkan program hibah mikro untuk mendukung kelestarian alam di Flores. Proyek ini menempatkan pengembangan usaha ramah keanekaragaman hayati dan ekowisata berbasis masyarakat sebagai instrumen utama untuk menciptakan insentif ekonomi yang mampu mengurangi tekanan terhadap keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sebagai PPK Pejabat Pembuat Komitmen), saya mengapresiasi kerja sama untuk Swakelola III ini. Saya berharap agar tahun depan kita bisa melibatkan lebih banyak PPK di site untuk implementasi Swakelola III sehingga bisa berjalan lebih cepat dan dikelola dengan baik dengan melibatkan PPK di site,” kata Guntur Wijaya sebagai PPK pada proyek IN-FLORES. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang sering kali dipicu oleh faktor ekonomi dan lemahnya tata kelola lokal. Melalui mekanisme hibah ini, proyek bertujuan mentransformasi praktik pengelolaan lahan menjadi lebih berkelanjutan. Harapannya, intervensi ini akan menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat guna mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Fokus bantuan diarahkan pada masyarakat rentan di wilayah Flores Utara dan Barat agar dapat membangun model ekonomi alternatif yang mandiri secara finansial. Dengan penguatan kapasitas manajemen dan bantuan modal barang (in-kind), program ini optimis dapat mengukuhkan bisnis lokal yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga menjaga warisan alam Flores tetap lestari. *** Sumber: IN-FLORES
Jakarta, 10 Agustus 2026. Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) dirayakan secara khusus pada 10 Agustus 2026 di Tawan Wisata Alam Angke Kapuk yang dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Rohmat Marzuki, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, serta seluruh rimbawan di Kementerian kehutanan. Gerakan Pemulihan Ekosistem memiliki tema sentral untuk melakukan konservasi alam dengan bekerja bersama merawat alam Indonesia. Dalam sambutan tanpa teks, Menteri Kehutanan membuka dengan memaparkan kilas balik Sejarah kerusakan hutan di Indonesia yang dimulai pada sekitar tahun 1960-an. Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat UU Kehutanan 1967 memberikan dasar hukum untuk pemberian hak pemanenan kayu yang memungkinkan Perusahaan memiliki hak untuk mengelola hutan selama 20 tahun. Dari tahun tersebut hingga 1977 produksi kayu bulat Indonesia mencapai 28 juta meter kubik dan Sebagian besar diekspor. Bahkan dua tahun berikutnya Indonesia memiliki predikat negara produsen kayu bulat tropis yang menguasai 41 persen pangsa pasar dunia. Tak heran jika pada tahun-tahun tersebut pendapatan negara melonjak. Namun, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menghasilkan kondisi hutan yang rusak pada 2000. Kebijakan pun berubah dengan keluarnya program Hutan Tanaman Industri (HTI), sehingga para pemegang HPH berpikir untuk memperbaiki lahan terdegradasi dengan HTI. Awalnya HTI diberikan untuk Kawasan hutan permanen nonproduktif. Faktanya, konsesi HTI sering dibangun di lahan hutan yang masih produktif. Menurut laporan Kementerian Kehutanan pada Maret 2025, luas lahan berhutan di Indonesia pada 2024 seluas 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari total daratan. Dari angka itu, sekitar 91,9 persen berada di dalam Kawasan hutan. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8d persen) di mana 69,3 persen terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar Kawasan hutan. “Kita tidak ingin menyalahkan masa lalu, tapi kita hanya ingin tahu di mana fase-fase kerusakan hutan kita. Saya merasa (melihat hal) itu penting dalam momentum seperti ini sehingga bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi…supaya (peringatan ini) tidak hanya menjadi ritual tahunan,” kata Raja Juli. Dengan melihat sejarah kerusakan hutan Indonesia, ia berharap ada sesuatu yang bisa diambil dalam momentum-momentum seperti Hari Konservasi Alam Nasional seperti ini. Kita tidak mencari atau menghilangkan kesalahan masa lalu. “Tapi, faktanya kita menghadapi hutan kita seperti ini. Inilah saatnya kita mulai bergerak untuk melakukan pemulihan eksosistem atau gerakan pemulihan ekosistem,” tegas Raja Juli. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan mengakui mendapatkan yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan ruang untuk restorasi ekosistem. Karena itu, Raja Juli mencari gagasan agar negara hadir dan bertanggung jawab untuk melakukan proses restorasi. “Yang penting tentu adalah membuka diri untuk kerja sama dengan pihak mana pun. Dengan rendah hati harus kita katakana bahwa sebagai policy maker atau regulator, negara memiliki keterbatasan baik dari segi pendanaan maupun dari segi sumber daya manusia,” katanya. Konservasi adalah sinergi semua pihak Sementara itu, dalam sambutannya Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini adalah upaya terus menerus untuk selalu membangun kesadaran dan komitmen bersama. “Peringatan ini untuk membangun kesadaran bahwa konservasi alam ini adalah upaya jangka panjang, dan HKAN melibatkan semua mitra,” kata Satyawan. Ia menggarisbawahi bahwa konservasi harus dilakukan bersama-sama. Ada peran serta masyarakat dalam konservasi dengan menjaga kesetaraan sumber daya alam secara bersama-sama dan partisipatif. HKAN tahun ini mengusung tema konservasi alam adalah kerja bersama untuk merawat alam Indonesia. “Tema ini mengandung pesan bahwa merawat alam Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, atau sendirian oleh aktivis masyarakat, akademisi. Tetapi semua komponen bangs aini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, akademisi, media, dan mitra Pembangunan yang bersama-sama bersinergi untuk melakukan konservasi keragaman hayati dan ekosistem,” papar Satyawan. Implikasi lebih jauh lagi adalah bahwa konservasi tidak hanya diperingati sebagai sebuah seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dari Kementerian Kehutanan sendiri ada 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mewakili 7 region di Indonesia yang bergerak bersama-sama. “Kami berharap kegiatan hari ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kekayaan rakyat di Indonesia. Konservasi ke depan tidak dapat dihadapi oleh satu institusi saja, tapi dibutuhkan sinergi yang sangat kuat dan komitmen bersama semua pihak,” tegas Satyawan. Peringatan ditandai dengan penanaman mangrove oleh Menteri Kehutanan dan tamu undangan, pembibitan propagul, serta pelepasan burung air. Acara diselenggarakan luring dan daring yang menghadirkan semua UPT yang turut memeriahkan peringatan HKAN 2026 serta komitmen mereka untuk melakukan aksi nyata konservasi. *** Sumber: Tim IN-FLORES
Jakarta, April 2026 - Sebuah momen penting bidang konservasi ditandai dengan sebuah diplomasi hijau melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Prefektur Shizuoka, Jepang, pada tanggal 28 Maret 2026 terkait kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan komodo (Varanus komodoensis). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Shizuoka Suzuki Yasutomo meneken kesepakatan soal satwa Komodo (Varanus komodoensis) yang merupakan bagian dari diplomasi hijau yang penuh harapan. Lewat MoU ini, Indonesia akan meminjamkan komodo untuk program pengembangbiakan di iZoo Kawazu, kebun binatang reptil dan amfibia terbesar di Jepang. Tujuannya untuk memperkuat populasi satwa endemik yang rentan punah sekaligus mempromosikan kekayaan keragaman hayati Nusantara ke masyarakat Jepang. “Komodo adalah salah satu binatang flagship yang ada di Indonesia, di antara banyak satwa-satwa lain seperti gajah dan harimau,” ujar Menhut Raja Juli Antoni dengan bangga. Ia menambahkan, “Ini adalah bagian dari green diplomacy atau diplomasi hijau. Kita berharap kita berbagi tanggung jawab, berbagi kerja sama untuk mengatasi masalah iklim, bagaimana menjaga hutan kita lebih baik, konservasi, dan juga kekayaan keanekaragaman hayati yang lebih baik.” Tak berhenti di situ, kerja sama ini membuka pintu sister park antara Taman Nasional Gunung Fuji dan kawasan konservasi di Indonesia. Raja Juli Antoni bahkan berencana mengunjungi Fuji lagi untuk belajar pengelolaan taman nasional yang harmonis dengan industrialisasi. “Saya berharap ke depan kita bisa berbincang tentang kemungkinan untuk menjadikan Gunung Fuji dengan gunung yang lain yang ada di Indonesia sebagai sister park,” katanya. Gubernur Suzuki Yasutomo menyambut antusias niatan Indonesia tersebut. “Karena komodo merupakan satwa liar yang terancam punah, kami sangat senang dapat berkontribusi untuk mengembangbiakkannya,” katanya seusai penandatanganan. Seperti dilansir dari Biro Humas Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Jepang dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan konservasi. Pertemuan ini dihadiri oleh Shichimeko Shuici, Director Fuji-Hakone-Izu National Park, serta Ikuo Yamada dari kantor Kerjasama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Dalam diskusi tersebut, Kementerian Kehutanan menyampaikan inisiatif pengembangan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan sejumlah alternatif taman nasional di Indonesia yang memiliki karakteristik ekosistem serupa, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kerja sama sister park ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan taman nasional melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik di bidang konservasi dan pengembangan ekowisata. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi taman nasional Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyambut baik usulan tersebut dan mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan technical workshop guna membahas aspek teknis kerja sama secara lebih mendalam. Workshop ini diharapkan menjadi forum awal untuk merumuskan kerangka kerja sama yang implementatif dan berkelanjutan. Pengembangan kerjasama sister park dengan Fuji-Hakone-Izu National Park dan MoU breeding loan Komodo menjadi program Kementerian Kehutanan untuk membantu memperkuat hubungan Indonesia-Jepang yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Pentingnya konservasi Komodo Komodo disebut sebagai hasil evolusi binatang purba yangmerupakan salah satu reptil raksasa tertua yang masih hidup di Bumi. Tak heran jika banyak pihak yang berupaya menjaga agar satwa purba ini tetap terjaga keberadaannya. Apalagi Komodo dianggap sebagai satwa endemik Indonesia ini telah berstatus endangered menurut IUCN sejak 2021 yang masih hidup terutama di habitatnya di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Di tengah perkembangan jaman ini, populasinya terancam punah. Para peneliti memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 3.300 ekor di dunia. Agar tetap bertahan hidup, keberadaan komodo perlu perhatian serius, baik dari peneliti, pemerintah, masyarakat, juga generasi muda yang akan mewarisi tanggung jawab menjaga eksistensi satwa liar ini. Peneliti di Universitas Gajah Mada, Aji Winarso, pernah mengatakan bahwa konservasi komodo bukan sekedar penyelamatan satu spesies langka, tetapi juga upaya menjaga keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, dan identitas bangsa. ”Di tangan generasi sekarang dan yang akan datang, masa depan “naga purba” Indonesia ini dipertaruhkan,” kata Aji winarso. Selain dari manusia, ada berbagai faktor ancaman terhadap komodo. Beberapa faktor ancaman lain tersebut meliputi kerusakan habitat, fragmentasi, inbreeding atau kawin sedarah, kompetisi pakan dengan manusia, perubahan iklim, perdagangan ilegal, hingga penyakit zoonotik menjadi masalah yang saling berkaitan. Dukungan bagi IN-FLORES Komitmen Indonesia melalui Menteri Kehutanan ini sangat memberikan dukungan bagi Proyek IN-FLORES sebagai upaya untuk melindungi Komodo dan spesies lain yang terancam di flores. Proyek ini merupakan inisiatif bersama yang didukung Kementerian Kehutanan, Global Environment Facility (GEF), serta UNDP Indonesia dengan anggaran USD 46,7 juta. Fokusnya melindungi komodo dan spesies terancam lain di Taman Nasional Komodo serta wilayah Flores sekitarnya. IN-FLORES menjadi model konservasi yang menggabungkan kelestarian alam dengan kesejahteraan manusia, mulai dari penguatan tata kelola kawasan, pemantauan biodiversitas, hingga pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Kerja sama dengan Jepang ini menjadi dukungan kuat bagi IN-FLORES. Dengan komodo hadir di iZoo Shizuoka, pengunjung di Jepang diharapkan terinspirasi datang langsung ke Flores sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung program pemantauan dan patroli habitat. “Terima kasih kerjasama ini merupakan kerjasama yang pertama tapi tidak terakhir,” tutur Raja Juli Antoni. “Dengan adanya komodo di iZoo, kami harap para pengunjung nanti bisa datang melihat komodo asli di Pulau Komodo.” Di balik sisiknya yang keras, komodo mengajarkan pelajaran bahwa konservasi tak pernah sendirian. Lewat diplomasi hijau ini, Indonesia dan Jepang tak hanya menjaga satu spesies, tapi juga membangun jembatan persahabatan yang hijau dan berkelanjutan. Bagi Flores yang kaya budaya dan alam, kita diajak untuk ikut menjaga masa depan satwa purba di Indonesia agar tidak punah. *** Ditulis oleh Leo Wahyudi S - Proyek IN-FLORES Foto diambil dari https://www.kehutanan.go.id/news/diplomasi-hijau-indonesia-jepang-menhut-dan-menteri-lh-jepang-dorong-sister-park-dan-investasi-karbon-di-taman-nasional Foto diambil dari https://www.kehutanan.go.id/news/diplomasi-hijau-indonesia-jepang-menhut-dan-menteri-lh-jepang-dorong-sister-park-dan-investasi-karbon-di-taman-nasional
Jakarta, 2 April 2026 – Di tengah ancaman senyap yang menggerogoti hutan, mangrove, dan pulau-pulau Nusantara, negara-negara ASEAN akhirnya bersepakat: spesies asing invasif (IAS) tidak boleh lagi dibiarkan merajalela. Hasil lokakarya tiga hari di Jakarta (30 Maret–1 April 2026) melahirkan cetak biru proyek regional berani bernama AIM-ASEAN (Accelerating IAS Management in ASEAN). Proyek ini bukan sekadar dokumen—ia adalah “senjata bersama” untuk memangkas setidaknya 50 persen laju masuk dan penyebaran spesies invasif prioritas pada 2030, sesuai Target 6 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF). Bayangkan saja: seekor ikan nila yang “nakal”, tanaman air yang menyesakkan sungai, atau bahkan semut api yang mengubah ekosistem dalam sekejap. Spesies invasif tercatat menjadi penyebab utama 60 persen kepunahan spesies di dunia. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, ancaman ini jauh lebih mengerikan. “Pulau-pulau kita adalah benteng keanekaragaman hayati, tapi sekaligus sangat rentan,” tegas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan, dalam sambutan pembuka lokakarya yang dibacakan oleh Direktur Perencanaan Konservasi dan dihadiri perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Thailand, Timor-Leste, serta ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) dan Sekretariat ASEAN. Selama dua hari penuh diskusi intens, peserta merumuskan enam pilar utama AIM-ASEAN yang sangat praktis dan terukur. Pertama, tata kelola regional melalui Gugus Tugas IAS ASEAN dan titik fokus nasional. Kedua, sistem peringatan dini berbasis data bersama (Clearing House Mechanism) dan daftar pantau regional. Ketiga, standarisasi biosekuriti dan protokol Deteksi Dini Respons Cepat (EDRR). Keempat, pelatihan masif taksonomi, penilaian risiko, hingga pengelolaan hama terpadu. Kelima, uji coba langsung di lokasi percontohan—salah satunya Taman Nasional Komodo yang akan menjadi model pengendalian yang bisa direplikasi ke kawasan lindung lain. Keenam, strategi pembiayaan berkelanjutan dari anggaran publik, swasta, hingga mitra internasional seperti Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) dan Global Environment Facility (GEF). Puncaknya terjadi pada hari ketiga. Bukan lagi di ruang rapat ber-AC, melainkan di Suaka Margasatwa Muara Angke, Jakarta. Para delegasi menyaksikan langsung bagaimana spesies invasif menggerogoti ekosistem mangrove pesisir. Mereka berdialog dengan pengelola kawasan, melihat upaya restorasi, dan mendengar cerita komunitas lokal yang terdampak. “Kita tidak boleh hanya meninggalkan ruangan dengan gagasan. Kita harus keluar dengan cetak biru aksi nyata,” tegas Dirjen KSDAE. Kunjungan itu mengubah kata-kata menjadi pengalaman yang hidup: dari kebijakan ke lapangan, dari dokumen ke aksi. Kolaborasi lintas sektor yang luar biasa—melibatkan BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, hingga BRIN dan masyarakat sipil—menjadi kunci sukses. Konektivitas ASEAN lewat perdagangan, transportasi, dan pariwisata memang memudahkan pergerakan barang dan orang, tapi juga menjadi pintu masuk spesies invasif lintas batas. Pendekatan nasional semata tidak lagi cukup. Proyek AIM-ASEAN kini tinggal selangkah lagi: penyusunan final Project Concept Note yang akan diajukan ke donor internasional. Bagi Indonesia dan seluruh ASEAN, ini bukan hanya soal melindungi alam. Ini soal menjaga ketahanan pangan, pariwisata, dan warisan untuk anak cucu. Spesies invasif mungkin tak kasat mata, tapi ancamannya nyata. Hari ini, ASEAN telah menyatakan perang—dan AIM-ASEAN adalah senjatanya. (Artikel ini berisi 498 kata. Sumber: Siaran Pers Kementerian Kehutanan RI, 1 April 2026) Ditulis oleh: IN-FLORES
Biawak Komodo atau dalam dunia ilmiah dikenal dengan nama Varanus komodoensis adalah salah satu satwa kebanggaan bangsa Indonesia. Komodo adalah satwa endemik Indonesia atau secara spesifik hanya ada di wilayah Flores dan pulau satelitnya. Dalam konteks konservasi di tingkat global, berdasarkan IUCN Red List, Komodo berstatus Endangered atau terancam punah karena ancaman degradasi habitat dan perburuan ilegal. Komodo juga terdaftar dalam Appendix I CITES (satwa yang tidak boleh diperdagangkan dalam bentuk apa pun). Di Indonesia sendiri, Komodo merupakan satwa yang berstatus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati. Selain unik karena bentuk dan morfologinya yang mirip satwa Jurassic (walaupun komodo sebenarnya mulai berkembang evolusinya setelah 60 juta tahun pasca kepunahan Dinosaurus), satwa ini juga sangat unik karena merupakan kadal terbesar di dunia, serta dapat berkembang biak tanpa dukungan pembuahan dari individu jantan (partogenesis). Bobot tubuh komodo dapat mencapai 90 Kg dengan panjang tubuh kurang lebih 3 meter. Usia komodo dapat mencapai lebih dari 40 tahun. Saat ini, populasi Komodo hanya tersebar di wilayah Flores Utara, Barat dan sedikit ke selatan, serta di wilayah yang saat ini merupakan kawasan Taman Nasional Komodo. Informasi sebaran ini didasarkan pada temuan pemasangan kamera jebak (trap camera) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Deni Purwandana (Komodo Survival Program) dalam sosialisasi Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Komodo, Populasi komodo retalif stabil dalam 20-an tahun terakhir. Walaupun, menurut Deni, terdapat pengurangan wilayah sebarannya secara signifikan jika dibandingkan dengan data sebaran alaminya pada tahun 1981, yang merupakan kesimpulan dari hasil survei Walter Auffenberg. Menurut Ahmad Munawir (Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan), saat ini populasi Komodo berada pada rentang 3.270 +/- 371 individu di dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Adapun di wilayah Pulau Flores, masih terdapat populasi sekitar 701 +/- 131 individu, serta 177 individu Komodo yang berada pada areal konservasi eksitu. Munawir juga menambahkan bahwa konservasi Komodo menghadapi berbagai tantangan, diantaranya keberadaan spesies invasif (anjing liar) di habitat alami Komodo, perburuan ilegal, perburuan satwa mangsa Komodo terutama Rusa, Konflik satwa. dan manusia, perencanaan wilayah yang belum sinkron serta degradasi habitat.
Menampilkan 1 dari 34 item
