Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat
IN-FLORES
IN-FLORES
Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat
Labuan Bajo Pemerintah Indonesia, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan didukung oleh Proyek IN-FLORES, menyelenggarakan Seminar Nasional “Penguatan Manajemen Cagar Biosfer di Indonesia” di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seminar ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pengelola taman nasional, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan Proyek IN-FLORES untuk membahas tantangan, praktik baik, dan peluang dalam memperkuat tata kelola cagar biosfer di Indonesia. Direktur Jenderal KSDAE, Prof. Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa cagar biosfer merupakan model pembangunan berkelanjutan yang menyatukan fungsi konservasi, pembangunan ekonomi, serta pelestarian sosial dan budaya masyarakat setempat. “Pengelolaan cagar biosfer membutuhkan tata kelola yang kolaboratif, berbasis data ilmiah, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan tekanan ekologis yang terus berkembang,” ujar Prof. Setyawan, pada, Selasa, 16/12/2025. Sementara, Iwan Kurniawan, Programme Manager UNDP Indonesia, menyampaikan bahwa Proyek IN-FLORES tidak hanya mendukung upaya konservasi, tetapi juga mendampingi para pemangku kepentingan lokal dalam merancang dan menerapkan solusi yang kontekstual. Pendampingan tersebut mencakup mitigasi konflik manusia-satwa, restorasi habitat, pengembangan mata pencaharian alternatif, serta penguatan peran dan kapasitas kelembagaan daerah dalam upaya-upaya konservasi. Seminar ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut strategis, yaitu pentingnya perumusan indikator kinerja cagar biosfer, pemanfaatan teknologi pemantauan yang inovatif, dan penguatan model pembiayaan yang berkelanjutan. Proyek “Integrated Biodiversity Management in Flores Investing In The Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores (IN-FLORES)” adalah inisiatif bersama Pemerintah Indonesia dan UNDP yang didanai oleh GEF. Proyek ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan sistem tata kelola kawasan berbasis lanskap di Pulau Flores, termasuk mitigasi konflik manusia-satwa, restorasi, serta pembangunan kelembagaan dan sistem pemantauan. Sumber: Spiritnesia.com
Upaya pelestarian alam dan perlindungan spesies langka di Kabupaten Ngada kini melangkah ke babak baru. Pemerintah daerah bersama berbagai lembaga, akademisi, dan masyarakat resmi mendeklarasikan Forum Multi Sektor Konservasi Mbou (Komodo) dan Spesies Penting Lainnya, Senin (6/10/2025) di Bajawa. Deklarasi ini menandai terbentuknya Forum Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan di dalam dan luar kawasan hutan Kabupaten Ngada, yang akan menjadi wadah kolaborasi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur bersama lembaga In-Flores, serta dihadiri unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, pelaku usaha, dan kelompok perempuan. Ketua Forum Konservasi Mbou (Komodo) Riung, Nicolaus Noywuli, menegaskan bahwa deklarasi ini bukan hanya seremoni, melainkan langkah awal menuju aksi nyata dalam pengelolaan konservasi berkelanjutan. “Dengan adanya deklarasi hari ini berarti besok lusa sudah mulai aksi nyata. Untuk bisa mewujudkan tujuan konservasi kita membutuhkan rencana aksi dan juga tata kelola,” ujarnya . Nicolaus menjelaskan, kegiatan ini akan menghasilkan Rencana Aksi Konservasi Jangka Menengah yang akan menjadi panduan bersama dalam pelestarian spesies kunci, pengelolaan ekosistem darat dan laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Konservasi ini sejalan dengan program Pemerintah Daerah, yakni Membangun Desa, Menata Kota, termasuk di kawasan konservasi Riung,” tambahnya. Isi Deklarasi: Sinergi Lintas Sektor dan Prinsip Keberlanjutan Dalam naskah deklarasi yang ditandatangani di Bajawa, para pemangku kepentingan menyatakan komitmen untuk membentuk dan memperkuat koordinasi lintas sektor di Kabupaten Ngada. Deklarasi tersebut berisi empat tujuan utama, yaitu: Pertama, Membentuk wadah koordinasi bersama lintas pemangku kepentingan di Kabupaten Ngada/Bentang Alam Darat dan Laut Bagian Utara (North Landscape–Seascape). Kedua, Menyelaraskan visi, strategi, dan rencana aksi antar pihak dalam pengelolaan lanskap dan laut secara berkelanjutan. Ketiga, Memperkuat kolaborasi untuk mendukung implementasi rencana aksi bersama. Keempat, Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program konservasi. Deklarasi ditandatangani di Kabupaten Ngada pada Senin, 6 Oktober 2025, oleh berbagai unsur, antara lain, Raymundus Bena, S.S., M.Hum. (Bupati Ngada), Adhi Nurul Hadi, S.Hut., M.Sc. (Balai Besar KSDA NTT), Dr. Nicolaus Noywuli, S.Pt., M.Si. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan/Pimpinan Forum), Romikus Juji, S.E. (Ketua DPRD Kabupaten Ngada), Silvester Ajo Tape, S.Hut. (Plt. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ngada dan Nagekeo), Maria Yuhriati Anu Wona (Tokoh Perempuan dan Pemuda), Ibrahim Malik (Perwakilan Komunitas Adat), Diana Merna, S.Si., M.Si. (Akademisi, STIPER Flores-Bajawa), Ilmiah Zulu, S.Pd. (Kelompok Perempuan Sambinasi), Al Ikhsan Musa Munandar (Perwakilan Sektor Swasta). Dengan terbentuknya forum ini, diharapkan pada 2026 sudah tersusun peta jalan konservasi terpadu yang tidak hanya menjaga alam dan spesies penting seperti komodo, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di kawasan konservasi Riung dan sekitarnya. Sumber: pos-kupang.com
Program In-Flores hadir sebagai upaya baru memperkuat konservasi Taman Nasional Komodo (TNK) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga komunitas lokal di Manggarai Barat. Langkah tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Multi Stakeholder Platform Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, di Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Jumat (8/11/2025). Dalam sambutannya, Wabup Yulianus Weng menegaskan pentingnya tata kelola lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan konservasi di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Labuan Bajo. Weng juga memberi apresiasi atas inisiatif Program In-Flores yang menggandeng Badan Peduli TN Komodo dalam kerja nyata dan kolaboratif. Menurutnya, langkah ini menjadi momentum penting untuk menyeimbangkan antara pelestarian alam dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Adhi Nurul Hadi, S.Hut., M.Sc., menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Ia menambahkan, pembentukan platform multi stakeholder ini merupakan implementasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengutamaan pelestarian keanekaragaman hayati. Forum ini akan menyatukan berbagai kebijakan dan aksi di sektor pariwisata berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, peternakan, dan pertanian berbasis konservasi. Sebagai bentuk komitmen bersama, acara juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemkab Manggarai Barat, BBKSDA NTT, UNDP, serta perwakilan masyarakat dan pemuda lokal. Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian LHK (KSDAE), Bappenas, Kementerian Desa dan PDT, BBKSDA NTT, Balai TN Komodo, hingga organisasi seperti UNDP Indonesia, Komodo Survival Program, dan Burung Indonesia. Diketahui, In-Flores Project adalah proyek yang memiliki tujuan memberikan investasi pada spesies kunci, alam dan sumber daya manusia di Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores pada umumnya. Proyek ini merupakan proyek jangka panjang dari tahun 2023-2029. Sumber dana dari proyek ini berasal dari hibah luar negeri yaitu GEF (Global Environment Facility) serta UNDP (United Nations Development Programme) selaku GEF Agency dan Kementerian Kehutanan selaku Implementing Partner. Sumber: Labuanbajotoday.com
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi publik bertema pelestarian ekosistem alam berkelanjutan di Hotel Edelweis Bajawa, Kabupaten Ngada, Senin (6/10/2025). Forum ini merupakan bagian dari kolaborasi Multistakeholder Coordination Platform (MCP) yang menghadirkan berbagai unsur, mulai dari pimpinan DPRD, pemerintah daerah, In-Flores Project, hingga akademisi dari Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa (STIPER FB). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena, dan dilanjutkan dengan diskusi publik yang diawali dengan paparan dari Kepala BBKSDA NTT, Adi Nurul Hadi. Dalam pemaparannya, Adi menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian berbagai satwa endemik di Pulau Flores, seperti Elang Flores, Komodo, dan Mbou Riung (Komodo). Ia menegaskan bahwa upaya konservasi merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak. “Melalui kerja kolaborasi, upaya konservasi bisa melibatkan banyak pihak. Keberadaan satwa endemik ini memiliki multi efek bagi masyarakat, terutama dalam mendukung ekosistem pariwisata,” ujar Adi. “Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyusun strategi dan aksi nyata ke depan,” tambahnya. Direktur In-Flores Project, Tamin Sitorus, menuturkan kegiatan ini juga menjadi momentum deklarasi komitmen bersama untuk menjaga kelestarian Mbou (komodo) dan spesies lainnya di Kabupaten Ngada. “Salah satu tujuan forum ini adalah memperkuat tata kelola spesies yang terancam punah dengan melibatkan berbagai pihak dan kepentingan masyarakat,” jelas Tamin. Selain itu, projek ini tidak hanya berfokus pada pelestarian spesies tetapi juga mengangkat perekonomian masyarakat setempat di sekitar wilayah konservasi. “Proyek ini tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dengan peningkatan ekonomi, masyarakat akan menjadi penjaga terbaik bagi Mbou atau komodo,” lanjutnya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan. “Lahan tetap milik masyarakat, namun proyek ini hadir untuk membantu mereka dari sisi ekonomi. Pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat, dan masyarakat pun harus mendukung konservasi ini,” pungkasnya. Sumber: https://kupang.tribunnews.com/regional-ntt/934928/deklarasi-multi-sektor-di-ngada-jaga-ekosistem-alam-berkelanjutan
Untuk memperkuat upaya perlindungan rugu (komodo) dan spesies penting lainnya di Flores, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama sejumlah pihak membentuk Forum Konservasi Rugu dan Spesies Penting Lainnya. Pembentukan forum ini ditetapkan lewat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/89 Tahun 2025. Forum ini akan menjadi wadah koordinasi lintas pihak, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di wilayah Manggarai Timur. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan menyelenggarakan deklarasi sekaligus penyusunan rencana aksi. Kegiatan itu berlangsung pada 2–3 Oktober 2025 di Aula Lawelujang, Kantor Bapperida Manggarai Timur. Acara dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas. Sejumlah pihak hadir, antara lain Kepala Balai Besar KSDA Provinsi NTT, Adhi Nurul Hadi; Kabid KSDA Wilayah II, Dadang Suryana; perwakilan UNDP, Mohammad Yayat Alfianto; tim konsultan InFlores; perangkat daerah lingkup Pemda Matim; serta perwakilan UPTD Kesatuan Pemangku Hutan Manggarai Timur. Dalam sambutannya, Bupati Agas menekankan bahwa forum ini lahir dari kebutuhan mendesak. Menurutnya, perlindungan komodo dan spesies lain tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. “Tidak ada konservasi tanpa masyarakat. Rugu dan spesies penting lainnya hanya bisa bertahan jika masyarakat yang hidup berdampingan dengan mereka juga sejahtera,” kata Agas. Ia berharap forum ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui skema ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan perempuan, kaum muda, serta pengakuan atas kearifan lokal disebut sebagai kunci dalam keberlanjutan program. Agas menegaskan bahwa konservasi bukan hanya agenda lokal, tetapi juga kontribusi Manggarai Timur untuk keberlanjutan bumi. “Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan regulasi dan kebijakan kondusif, memastikan program konservasi masuk dalam perencanaan pembangunan, serta mendorong investasi hijau yang berkelanjutan,” ujarnya. Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan penandatanganan Deklarasi Bersama Forum Konservasi Rugu dan penyerahan simbolis dukungan pengembangan usaha kelompok kepada KTH Simu Nai di Desa Nampar Sepang serta KTH Weki Ndai di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas. Masing-masing kelompok menerima bantuan sebesar Rp50 juta. Sumber: https://flotim.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-3669692295/forum-konservasi-komodo-dibentuk-di-manggarai-timur-pemda-tekankan-partisipasi-masyarakat-lokal
Untuk memperkuat pengamanan kawasan konservasi, kegiatan SMART Patroli dan Monitoring Terpadu dilaksanakan pada 3–9 November 2024 di Taman Nasional Komodo. Kegiatan ini melibatkan berbagai mitra, termasuk Yayasan Komodo Survival Program dan BPPHLHK, dengan fokus meningkatkan pengawasan darat maupun perairan. Patroli menggunakan metode SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), yang memungkinkan pengelolaan kawasan berbasis data terukur. Lokasi patroli mencakup titik-titik rawan seperti Loh Wenci, Loh Boko, dan Pulau Kalong, yang selama ini rentan terhadap aktivitas perburuan liar serta praktik ilegal lainnya. Selain pengawasan, kegiatan ini juga memberikan pelatihan bagi petugas dan masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan potensi ancaman. Dalam patroli laut, tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata dan nelayan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan konservasi, termasuk kelengkapan dokumen perizinan. Sementara itu, patroli darat difokuskan pada pemantauan jalur baru, aktivitas perburuan, serta penggantian kamera jebak untuk memantau populasi fauna, khususnya komodo. Hasil kegiatan menunjukkan capaian positif: aktivitas ilegal di kawasan konservasi berhasil ditekan, kesadaran masyarakat meningkat, dan sinergi antar-pihak semakin kuat. Data hasil patroli kini menjadi rujukan penting dalam evaluasi sekaligus perencanaan kebijakan konservasi ke depan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pengelolaan Taman Nasional Komodo diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan, menjaga keutuhan ekosistem sekaligus mendukung keberlangsungan spesies endemik yang dilindungi.
Kepulauan Seribu, 13–16 Agustus 2024 – Sebanyak 13 kader konservasi dan petugas Balai Taman Nasional Komodo mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas konservasi penyu dan ekowisata di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta dalam mengelola habitat penyu sekaligus mengintegrasikan konservasi dengan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Pelatihan dilakukan melalui in-class coaching dan praktik lapangan. Peserta mempelajari teknik pengelolaan sarang semi-alami, pelepasan tukik, hingga strategi ekowisata berkelanjutan. Pada sesi out-class coaching, peserta mengunjungi Pulau Pramuka untuk mengamati langsung relokasi sarang, pemeliharaan penyu di sanctuary, serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata dan edukator lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas kader konservasi dalam merancang program konservasi berbasis masyarakat. Para peserta berkomitmen untuk menerapkan ilmu tersebut di Taman Nasional Komodo, terutama dalam pengelolaan konservasi penyu yang terintegrasi dengan strategi kawasan. Dengan kolaborasi antar-taman nasional, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pelestarian ekosistem laut dan memperkuat ekowisata berkelanjutan di Indonesia.
Labuan Bajo, 2–4 Agustus 2024 – Sebanyak puluhan kader konservasi tingkat pemula mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs) di kawasan penyangga Taman Nasional Komodo. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas generasi muda konservasi dalam mendukung pengelolaan kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui sesi pelatihan intensif, peserta dibekali keterampilan praktis dan pengetahuan mendalam mengenai teknik pemantauan biodiversitas, strategi mitigasi ancaman terhadap ekosistem, serta praktik konservasi berbasis kearifan lokal. Selain pembekalan teknis, kegiatan ini juga membuka ruang dialog dan kolaborasi antara komunitas lokal, pemerintah, serta mitra konservasi. “Pembekalan bagi kader konservasi pemula sangat penting, karena mereka akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu narasumber kegiatan. Melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan partisipasi masyarakat, kegiatan ini diharapkan melahirkan kader konservasi yang siap berperan aktif dalam mendukung pengelolaan kawasan penyangga TN Komodo, sekaligus memperkuat sistem OECMs di tingkat tapak.
Labuan Bajo, 30 Juli – 1 Agustus 2024 – Sebanyak 30 kader konservasi dari desa-desa penyangga sekitar Taman Nasional Komodo mengikuti kegiatan Pembentukan dan Lokakarya Manajemen Konflik Manusia-Satwa Liar. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi dinamika interaksi dengan satwa liar, khususnya komodo dan spesies lain yang hidup di kawasan konservasi. Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembekalan materi mengenai ekologi komodo, dasar-dasar manajemen konflik manusia-satwa liar, serta praktik langsung di lapangan. Salah satu sesi praktik yang paling menarik adalah simulasi relokasi telur penyu, yang memberikan pemahaman konkret mengenai langkah-langkah penyelamatan satwa dilindungi. Lokakarya ini juga menghadirkan forum diskusi interaktif antara kader konservasi dan pemangku kepentingan, guna merumuskan solusi berbasis komunitas yang aplikatif dalam pengelolaan konflik satwa liar. Dari hasil evaluasi, tercatat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan nilai rata-rata post-test meningkat hingga 80% dibandingkan dengan pre-test. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis para kader konservasi, tetapi juga mempererat kolaborasi antara masyarakat lokal dan pengelola kawasan Taman Nasional Komodo. Dengan adanya kader yang terlatih, diharapkan konflik manusia-satwa liar dapat diminimalisir, sehingga kelestarian satwa terlindungi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar.
Menampilkan 1 dari 9 item
